;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa penetapan identitas diri dari Pemohon tersebutadalah penting agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohonyang sesungguhnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT

(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepadainstansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri olehpenduduk dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajiod melaporkan PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada DisdukcapilKabupaten Kota atau UPT

Bahwa Pemohon bernama MULYANTO, Jenis kelamin : LakiLaki, Lahir diPengadangan pada tanggal 31121986, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 5203LT210920200001, yang dikeluarkan di LombokTimur pada tanggal 24 September 2020 oleh UPT DISDUKCAPIL Masbagikdan Pringgasela;3.

Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotahalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Ngbatau UPT

A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT. Pasar dan UPT.

Tanah Bumbu, sampai sekarang.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Juru Tagih sewa danretribusi pasar pemerintah pada Dinas Tata Bangunan Pasar danKebersihan adalah menagih sewa pasar dan retribusi kepada parapedagang besarannya berfariasi jumlahnya selanjutnya uang yangterkumpul dari sewa pasar dan retribusi disetorkan ke Bendaharawankantor UPT.

Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan mengetahui ditunjuk sebagai apadalam pembangunan Pasar Bamega tersebut dan pimpinan saksiH.HARIYADI (Kepala UPT. Tata Bangunan Pasar dan KebersihanKec.Satui) tidak pernah memberitahukan dan memberikan tugas kepadasaksi dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut. Saksi tidakmelakukan tugas apaapa dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut.

Adapun ceritanya sebagai berikut : Pada awalnya ada dua kali saksi tandatangan yaitu : yang pertamatanggal, bulan, tahunnya lupa, salah seorang dari pihak pemborong yangnama orang dan PT. saksi tidak tahu datang ke kantor UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.

Pada saat menandatangani berkasberkas tersebut saksi tidak sempat membacanya.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 48 dari 108 Selanjutnya yang kedua, tanggal bulan, tahunnya lupa, pada saat saksiberada dirumah, saksi ditelopon H.HARIYADI (Kepala UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.Satui) diperintah untuk datang kekantor UPT.

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorkKP.44 Tahun2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat PengelolaAnggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan DirjenPerhubungan Laut,(masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah ) sertaPieter HB. Fina, S.E.

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorkKP.44 Tahun2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat PengelolaAnggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan DirjenPerhubungan Laut,(masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah) sertaPieter HB. Fina, S.E.

2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, STdiganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

2012, tanggal 26 April 2012, perinal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 1 (satu) berkas Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Propinsi Sumatera Utara No.Print; 1197-7/DTK/WIL-II/SU/2018, tanggal 11 April 2018, kepada Edison Turnip, SE.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Propinsi Sumatera Utara No.Print: 1523-7/DTK/WIL-II/SU/2018, tanggal 08 Mei 2018, kepada Edison Turnip, SE.

- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Samsung warna hitam.

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna biru.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk TOSHIBA.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Yahya Ahmad Bin Ahmad ersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu berupa Pembinaan dalam Lembaga di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial di Lingkungan Pondok Sosial beralamat di Jalan Keputih Tegal Nomor 32 Surabaya

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon pada:

• Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahbani dengan Nomor 1403010511210001 dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Agustus 2022;
• Kutipan Akta Nikah Nomor 199/13/VIII/2021 atas nama Syahbani dengan Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu

Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRGdan pencatatan sipil Kabupaten/Kota atau Unit pelaksana Teknis DinasKependudukan dan pencatatan Sipil;e Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4) hurup d Peraturan Menteri dalam NegeriRI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata carapendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan PejabatPencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatat dalam register

KTPel.KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, merupakan KK dimanaPenduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;KTPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d, tidak dipersyaratkanbagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujun belas) tahun dengan statusbelum kawin.(4).Pencatatan kelahiran WNI diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan

Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatatat dalam registrasi akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran; dand. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon;Halaman 39 dari 47. Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG(5). Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugasregistrasi Pencatatan kelahiran, dilakukan dengan cara cara:a.

Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan sebagaiman dimakdud pada ayat (1);e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakuan perekaman data dalam basis datakependudukan;f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatatan dalam registrasi akta kelahirandan menerbitkan akta kelahiran; dang.

dengan nomor SIM 841113251289 ;12 kardus berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto + 380.996,9gram dengan jumlah ekstasi sebanyak + 1.412.466 butir (disita drterdakwa RONI SAMSUNI, ASEP RAMLAN HIDAYAT, M.MUHTAR AlsMUHAMAD MOEKTAR) ;Barang Bukti disisinkan /LAB sebanyak + 735 butir/ + 249,7 gram, BarangBukti untuk IPTEK dan DIKLAT sebanyak + 30 butir/ + 10,8 gram,Barang Bukti yang untuk perkara lain + 1.411.711 butir / + 380.736, 4 gram.Barang bukti yang diterima di LAB BNN No73 F/wi/2012/UPT

BNN RI dan pada hari Kamistanggal 07 Juni 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaituBadan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M. Si, 2. RIESKA DWI WIDAYANTI, S. Si, M. Si dan 3.

BNN RI dan pada hari Kamistanggal 07 Juni 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaituBadan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Halaman 37 dari 133 hal. Putusan No.2072/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar.Si, M. Si, 2. RIESKA DWI WIDAYANTI, S. Si, M. Si dan 3.

Lab.BNN RI danpada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 dari pihak UPT Laboratorium Ujiarkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh1.

Putusan No.2072/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita AcaraPemeriksaan terhadap barangbukti ekstasi yang disita dari kontainer TGHU0683898/20 fett warna merah hati tersebut sebagaimana Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan NarkotikaNasional (BNN) No.73F/V1I/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 7Juni2012dengan kesimpulan pemeriksaan benar mengandung MDMA/(+) N, Dimetil 3,4(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan

PUTUSANNomor : 1380/Pdt.G/2010/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antaraPENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan UPT DinasPendidikan, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai"Penggugat";MELAWANTERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, tempattinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Tergugat";Pengadilan

Surat Keterangan Dokter Nomor : 82/X/02/2017, tertanggal 03 Oktober2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Pagedong, KabupatenBanjarnegara (bukti P7);Bahwa, selain buktibukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;SAKSI Nama Saksi 1, umur 44tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal diKabupaten Banjarnegara, di bawah sumpah menerangkan yang padaapokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak

yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Berita Acara Pembinaan Dinas Penddidikan UPT.

dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 5 (lima) alat bukti Surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.5 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

SALINANPENETAPANNomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Mlgaae RP= = ee =iDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:Syahrizal Engga Lupita bin Subekti, umur 27 tahun, Agama Islam ,pekerjaan Honorer (UPT Pelatihan Kerja Singosari),tempat tinggal Jalan Puter Utara RT.007 RW. 012 No. 26Kelurahan Tanjungrejo

yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT