Ditemukan 13726 data
16 — 1
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag ely gas Ce Aba g pti 9 Adana S$ 55) pal le eR 6g M85Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:a.
20 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Celle) iba (ple pti tut dali / 3Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
13 — 2
sakinahmawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengankondisi demikian akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besarketimbang kebaikan (masi/ahat) yang akan dicapai, di antaranya penderitaanbatin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepadaPenggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakandari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fighiyah yang diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:c tbe aS Gia cle pti
12 — 3
Penetapan No.2174/Pat.P/2020/PA.Srgrukunrukunya menurut hukum syara, maka pernikahan tersebut telah sah,meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Cob 9 gai Cpe Abe g pti g Aries Se Bh pal gl CISL cs geal chsJAE Carli sArtinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuanharus dapat
6 — 0
wa Adillatuhu Juz VIIhalaman 527 yang berbunyi :ot g Lyne dag SI Bla) Cuma Y ging G1 jill lade wall of glad gy ailMaksudnya : Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajamatau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinyapersengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupanperkawnan tidak akan merupakan neraka dan bencana .Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allahdalam Kitab Suci Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 229 yang berbunyi sebagaiberikut :Clual pti
13 — 8
;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinanuntuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dansebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyahyang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:wsdl le le pti dw biall 25Artinya: Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraihmanfaat.
27 — 18
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag ely gas Ce Aba g pti 9 Adana S$ 55) pal le eR 6g M85Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:b.
25 — 39
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae g blag yg Cy Aba g pti 9 Ada S$ 55) pal lee Ra 6g M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:Sam gE CIS Atte) Adda 5158) Oak gHalaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.
11 — 7
Sule le pti elislt 50Artinya: Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.
14 — 2
dengan Termohon yangdemikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan( madlorot ) lahir batin bagi kKedua belah pihak, sedangkan nyata benar menurutkaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan ( madlorot )itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yangberbunyi :11Ji wotArtinya : Bahwa bahaya itu harus dihilangkan ;Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari firmanAllah dalam AlQuran surat AlBagoroh ayat 229 ;Lt pti
7 — 3
menjadikan di antaramurasa kasin dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berpikir.Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidakmungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknyahanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harusdihindari sebagaimana kaidah fiqghiyah yang diambil alih menjadi pendapatMajelis menyatakan:adie ke le pti
18 — 4
dengan demikiantidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkanadanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itulayak mendapatkan perlindungan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonanPenggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalamKitab fAnatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :gardan lay oly gai Ga Abe g pti
14 — 11
menjadikan di antaramurasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berpikir.Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidakmungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknyahanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harusdihindari sebagaimana kaidah fighiyah yang diambil alin menjadi pendapatMajelis menyatakan:adil oh cle pti
44 — 15
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag cig ga Ce 4b g pti 4g Ada S$ 55) pal le eR ge M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil;b.
80 — 66
pelaksanaankebijakanyang ditetapkan MenteriKeuangan10 Sebagai pelaksanaan lelangbarang jaminan dalam kaitannyadengan pelaksanaan pengurusanpiutang Negara ;8.Bahwa tugas yang diberikan kepada PUPN/DJKNseharusnya melaksanakan penyelesaian piutangpiutang yang ada kaitannya dengan piutang ataukredit macet yang disalurkan melalui Bank bankPemerintah atau Badan Usaha lain yang sebagianatau seluruh asetnya dimiliki oleh Negara, namunkenyataannya Tergugat mengurusi penyelesainpiutang piutang atas nama PTI
41 — 11
Hal tersebut sejalandengan maksud kaidah ushul figh berikut ini:lehl le de pti solihl 9Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakankemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang alasan hukum yang mendasari gugatanHalaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 199/Pdt. G/2020/PA.NtnPenggugat telah terpenuhi.
13 — 1
hukum, akan tetapi tidak adamaksud untuk menghindar dari undangundang, tetapi ada keyakinan dimasyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syaratsyarat danrukunrukunya menurut hukum syara, maka pernikahan tersebut telah sah,meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Cob gga Cpe Abe g pti
9 — 9
Ge peal joey Lalla Cus B pti al 5s deeHal. 10 dari 13 hal., Putusan No. 463/Padt.G/2021/PA.
85 — 39
Graha Farma Lestari tanggal10 Oktober 2014;1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan PTI. Intisumber HasilSempurna tanggal 17 November 2014;1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber HasilSempurna tanggal 05 Desember 2014;1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber HasilSempurna tanggal 15 November 2014;1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber HasilSempurna tanggal 16 Desember 2014;1 (satu) lembar Asli Faktur PT.
Mahkota Anugrah Karya tanggal03 Juni 2014;1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan PTI.
109 — 50
Pasal 6 hurufb menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjangBandar Udara yang termasuk didalamnya adalah jasa penempatankendaraan bermotor (parkir) ditetapkan oleh penyedia jasa;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang BandarUdara yang dikelola PT.
(Persero) Angkasa Pura ;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor diKantor Cabang PT.
(Persero) Angkasa Pura Nomor :KEP89/0OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasidan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura BandarUdara Ngurah Rai Bali;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas(Tanda ljin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT.(Persero) Angkasa Pura ;Surat Direktur Utama PT.