Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
105 — 35
  • pihakantara pemegang HPL dengan pemegang HGB, contohnya adalahperjanjian penggunaan tanah industri terlampir atau dalambentuk lain tanpa membebankan apapun kepada kantorpertanahan, kemudian dari surat ini kami meminta ke PT.Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjianpenggunaan tanahindustri; Bahwa itu jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agartidak dibebani; Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tiidak membebankan saratapapun ya berarti sarat
    Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tidak membebankan sarat apapunya berarti sarat 1 dan 2 itu) menjadi bagian dari jawaban ini.Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang adaadalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian.Ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang oleh BPN, semuanya belumpernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mautandatangan PPTI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — TUAN SOFWAN RAHMAN, DKK VS NAVA BHARAT Pte Limited, DKK
222 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Tan Peng Chin LLC sejumlah US$ 100.000,00(seratus ribu dolar Amerika Serikat), membuktikan adanya pembayaranyang dilakukan Penggugat kepada Tergugat III melalui Tan Peng ChinLLC sejumlah US$ 100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)sebagai uang muka dari US$ 3.000.000,00 (tiga juta dolar AmerikaSerikat) yang merupakan jumlah yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat Ill sebagaimana yang diperjanjikan dalam MasterAgreement tanggal 28 Januari 2009;Bahwa pertimbangan hukum dimaksud, sarat
    Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Barat dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkaraa quo, sarat dengan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum.Oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung tingkatkasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatanPara Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan TinggiJakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 April 2015 — PT BADAK NGL BONTANG VS 1. JAMANI ADI, DKK
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi dengan segalakerendahan hati memohon kepada Judex Juris untuk membatalkanPutusan a quo yang sarat dengan pelanggaran hukum berdasarkan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan di atas demi menjamin kepastianhukum, kepastian berinvestasi tegaknya keadilan di Indonesia.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi yang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 23 Januari 2018 — FRISKA HUTAGAOL VS RUDI J, E. PASARIBU
33 — 22
  • Penggugat /Terbanding kepada Tergugat / Pembanding dan pembayaran leasingkedua truck dimaksud berasal dari uang pinjaman Penggugat / Terbandingdari Tergugat / Pembanding, diserahkan Penggugat / Terbanding kepadaTergugat / Pembanding sebagai bentuk adanya pemakaian uang Tergugat / Pembanding yang dilakukan Penggugat / Terbanding, in casu MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mengesampingkan buktibuktidimaksud, sehinga sangat nyata pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung sarat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
WONG IVONNE EMMY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT CQ. KASAT RESKRIM
138 — 23
  • , saksi Tuti alias Evi, saksi BakctiarPachlevi, Sakimin alaias Kimin, saksi Rudi Wijaya, saksi Wong Koei Tjin dansaksi Mulyadi Himawan ditambah dengan bukti T37, T38, T39, T42, T43 danT44, Pengadilan menilai sudah cukup untuk menindaklanjuti proses Penyidikantersebut sampai selesai atau Sampai ke tingkat Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara substansi buktibukti yangyang ada berupa keterangan saksi dan suratsurat sebagaimana diajukanTermohon dipersidangan telah cukup memenuhi sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
425 — 329
  • Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacatformil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknyauntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),l. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI! ABSOLUTA.
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 15-01-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 22
  • Kecamatan PancaRijang Kabupaten Sidrap dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara : Tanah NamriSebelah Timur : Tanah Pak AdamSebelah Selatan : Jalan MawarSebelah Barat > Tanah NarunSedangkan pada batas sebelah Sarat dalam kenyataan dilokasi adalahberbatasan dengar, tanah Abd.Jabbar bukan tanah Harun;Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 menyatakan "Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelasdan tegas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
64 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional ataspengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun2003, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelummenetapkan penerima dana Block Grant seharusnyameneliti atau) mengecek calon penerima dana BlockGrant tersebut karena salah satu tanggungjawab KuasaPenggunaan Anggaran adalah dari segi administrasi,fisik, keuangan, yaitu visitasi lapangan = yangmerupakan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. SAPARI, Apt., M.Kes ; KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
307 — 201
  • Dalam hubungannya dengan sengketa /n /itis, Tergugattidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, selama Penggugatbekerja sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan baik diBanjarmasin maupun di Surabaya sarat akan prestasi. Sehingga tidak adaalasan apapun Tergugat memberhentikan Penggugat dengan kurang dari2 tahun, yang jelasjelas melanggar Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
475 — 735 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini Sangat penting serta haruslah dibuktikan kebenarannya untukmengetahui potensi kerugian Negara yang mungkin timbul,apabila ada Wajib Pajak yang menang dalam sidang bandingpajak, dan apakah kemenangan tersebut sarat dengan rekayasadan persengkokolan antara Wajib Pajak, Pemohon PeninjauanKembali dan Majelis Hakim Pajak, hal inilah yang tidak pernahterungkap di dalam persidangan serta dipertimbangkan di dalamputusan Majelis Hakin a quo;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut
    Metropolitan Retailmart sarat pelanggaranhukum dan ada unsur suap, sangatlah tidak adil bagi Terdakwaapabila Hakim Pengadilan Pajak, yang berperan sangat vitaluntuk menentukan menang/kalahnya sebuah perkara pajak,yang mengadili perkara tersebut tidak ikut diproses secarahukum. Demikian juga dengan pihak PT. Metropolitan Retailmartselaku Pemberi Kuasa/pihak yang berkepentingan justru tidakpernah diproses secara hukum.
    Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan apakahkeputusan Hakim Pengadilan Pajak untuk memenangkan PT.Metropolitan Retailmart sarat pelanggaran hukum dalam prosespersidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya. MajelisHakim a quo dan Sdr. Penuntut Umum juga tidak bisamembuktikan apakah adanya aliran dana dari Wajib Pajak, yaituPT. Metropolitan Retailmart kepada Kuasa Hukumnya, yaituRoberto Santonius untuk memenangkan perkara.
    Hal ini sangatpenting untuk mengetahui potensi kerugian Negara yangmungkin timbul, apabila ada Wajib Pajak yang menang dalamsidang banding, dan apakah kemenangan tersebut sarat denganrekayasa dan persengkokolan antara Wajib Pajak, PemohonPeninjauan Kembali dan Majelis Hakim Pajak;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut juga tidak pernah dihadirkan ke depan persidanganuntuk mengetahui apakah mereka terbukti secara sengaja"dimenangkan" oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehinggaNegara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
196 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU OTSUS PAPUA dan perundangundangan tersebutdiatas;Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRPdiberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lainmenurut Pasal angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemlihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satusatunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
64 — 13
  • Bahwa terhadap Penetapanpenetapan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampuuntuk melaksanakannya hingga saat ini, atau hanyamelaksanakan putusan yang setengah hati, karena tidakdipersiapkan pola eksekusi yang matang untuk menghadapiulah Pebisnis di lapangan, atas kekuatan kepentingan diluarprosedur hukum yang sebenarnya, Penetapantersebutkemudian tidak mampu dijalankan oleh Pengadilan JakartaNegeri Selatan dengan baik dan benar hingga saat ini,karena dalam perkara ini sangat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sah atas tanah yang berbatas langsungdengan objek perkara A dan objek perkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12November 2012, jarak rentang waktu antara surat ukur yaitu tertanggal 9Januari 2013, dengan penerbitan sertifikat hak milik yang yang diterbitkanoleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkanwaktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patutdiduga sarat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
GANDA TONI, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
DIDOT FIRMANTO
270 — 361
  • Atas namaSUPIYANI.yang merupakan objek sengketa atas nama DidotFirmanto, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum,mengingat tidak memenuhinya persyaratan administrasiyang merupakan sarat mutlak untuk memperoleh SertipikatHak Guna Bangunan (SHGB) sebagaimanatergugatmenerbitkan objek sengketa atas nama SUPIYANI KeDIDOT FIRMANTO.Azas Kecermatan, bahwa perbuatan TERGUGAT yangmenerbitkan / membaliknama objek sengjeta dilakukansecara sepihak oleh TERGUGAT, yang mana tergugattelah bertindak secara tidak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
98 — 44
  • Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMAN dalam memberikanketerangan mengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atastanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksiH.M.Khudlori,SH,M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidakmemuat data yang yuridis yang benar di dalamnya karena faktanya terdakwa HandokoSoelayman telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan terdakwa Handoko Soelayman dalam memberikan keterangan mengenai datayuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI, Lawan PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
120 — 31
  • yangmeminta diselesaikan segala sesuatu haknya dengan disertai adanyasurat pemutusan hubungan kerja kepada mereka di saat itu juga.Apakah dalam halnya Pemutusan Hubungan Kerja yang sedemikianmasih harus dipersalahkan kepada Tergugat dan lalu menjadi suatukeharusan dan atau kewajiban Tergugat untuk memberi pesangonkepada setiap pekerja yang meminta pemberhentian kerja dirinya,bukankah sesuatu yang irrasional sifatnya.Bahwa merupakan suatu kesenjangan dan awamnya pemahaman ilmuhukum seseorang yang sarat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Mei 2018 — PRAPTO, SE LAWAN DJAJA, DKK
71 — 23
  • Tergugat II yaitu menjual dengan menggunakan AktaKuasa Jual tertanggal 27 Juli 1984 nomor 21 kemudian malakukan transaksidengan Akita Jual Beli Tertanggal 27 Juli 1984 Nomor 57/7/1984 sertamemanfaatkan kondisi dan keadaan Orang Tua Para Penggugat yangsedang dalam kondisi kebingungan dalam mensertifikatkan tanahnya yaituObjek A quo jelas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yangHalaman 13 dari 69 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Bdg.25.jelas koneksitas Perbuatan, Kesalahan serta Kerugiannya serta sarat
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 51/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Nyonya SUHARTINAH.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Tergugat V : TRI AGUS HERYONO, SH
Terbanding/Tergugat VI : AZIS ZAMKARIM
Terbanding/Tergugat VII : PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : EKO SETYO NUGROHO
Turut Terbanding/Penggugat II : RETNO YULIASTUTI
Turut Terbanding/Penggugat III : INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
126 — 71
  • Madukoro1/65 RT.O01 RW.001 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Sarat Kota Semarang. (TergugatI)4) Ny. RODIYAH, Pekerjaan Dagang, AiamatBandungrejo RT.001 RW.002 Desa Sandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (TergugatIV)5) TRI AGUS HERYONO, SH, Pekerjaan Notaris danPPAT, Alamat JI.Nogorojo NO.3 Caturtunggal DepokSleman (Tergugat V)Dan ditambah dengan AZIZ ZAMKARIM (karyawanNotaris TRIAGUS HERYONO, SH ) sebagai Tergugat VIdan PT. BANK UOB INDONESIA sebagai Tergugat VI!.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MIKE ROCHMAWATI
2.WASIAT AKBAR PERMANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Tergugat II Intervensi 1:
BAGUS NUGROHO INDRASTIAN
Tergugat II Intervensi 2:
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
548 — 382
  • Bahwa dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensiadalah sesuai dengan ketentuan, yang mana dalam halpenguasaan dan kepemilikan merupakan sarat yang harus dipenuidalam permohonan sertipikat, oleh karena itu dalam permohonandan penerbitan sertipikat sampai dengan sebelum tanggal 3Januari 2019, tidak ada yang mempermasalahkan oleh siapapunjuga, baik Data Fisik maupun Data Yuridis yang dimohon olehBAMBANG SUKARNO selaku orang tua Tergugat II Intervensi ; Ketentuan permohonan, bahwa tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan danditandatangani oleh Terdakwa H.M.Khudlori, SH., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat