Ditemukan 9224 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Minyak bumi dan gas bumi Minyak gas dan bumi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — BUDI HARTONO, DK VS WALIKOTA METRO (ACHMAD PAIRIN), DKK;
160 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur danKotamadya Dati II Metro;UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;NO a fF WUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;Halaman 41 dari 74 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1990 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. RAJ KUMAR SINGH VS Ny. ENDANG HERUDJIATI, dkk.
289 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal kebenaran Sertifikat HakMilik Nomor 199/Medan Satria jelas sangat diragukan sebagaimanajawaban Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi tanggal 01 Februari 2010, yang pada pokoknya menyebutkan halhal sebagai berikut:a.Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Medan Satria telah beralihsejak tanggal 12 November 1974 menjadi sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 25/Medan Satria atas nama PerusahaanPertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)berkedudukan di Jakarta;Bahwa menurut
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2021/PT PBR
Tanggal 9 Nopember 2021 — TORANG PASARIBU
Pembanding/Penggugat XL : JANNER LISON SINAGA
Pembanding/Penggugat XLI : LIZA SUSI YENNI
Pembanding/Penggugat XLII : DARLIN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XLIII : NELMALIA
Terbanding/Tergugat : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKKMIGAS
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Riau
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementrian Keuangan RI Direktorat
69 — 41
  • TORANG PASARIBU
    Pembanding/Penggugat XL : JANNER LISON SINAGA
    Pembanding/Penggugat XLI : LIZA SUSI YENNI
    Pembanding/Penggugat XLII : DARLIN SIMBOLON
    Pembanding/Penggugat XLIII : NELMALIA
    Terbanding/Tergugat : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKKMIGAS
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
    Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Riau
    Terbanding/Turut Tergugat III : Kementrian Keuangan RI Direktorat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
PT Multi Guna Maritim
Tergugat:
PT Pelayaran Pelangi Sindumulia
461 — 1124
  • MADJEDI, 2009, Kontrak Minyak Dan Gas Bumi BerazasKeadilan Dan Kepastian Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska.hal 114,Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatioleh Penggugat dan Tergugat , setelah majelis hakim cermati dari dalildalil danSurat perjanjian yang diajukan kepersidangan menurut majelis hakim perjanjiantelah memenuhi ketentuan pasalpasal diatas, oleh karenanya perjanjiantersebut dinyatakan syah dan berlaku sebagai undangundang bagi kedua belah, apa yang telah disepakati
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 165/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 Januari 2016 — RETNO LISTYARTI, S.Pd., M.Si;KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
123 — 124
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidakmenghalangi Badan dan atau Pemerintah yang berwenanguntuk menetapkan suatu) Keputusan dan atau tindakansepanjang memberikan kemanfaatan umum sesuai denganAAUPB, bahwa itu merupakan suatu teori Kemudian diterapbkankedalam Keputusan Tata Usaha Negara memang mengingatkanitu menjadi suatu hal yang dapat dikecualikan selama isimenyangkut suatu hal publik, Keputusan Tata Usaha Negaramenjadi suatu perundangundangan sebagaimana dimaksudmisalnya dalam undangundang minyak
    dan gas bumi itumerujuk pada pasal 33 UUD 45 yang telah dilakukan perubahan;Hal 67 dari 92 hal Putusan Nomor: 165/G/2015/PTUNJKT.Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat, MajelisHakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi dan ahlinamun pihak Penggugat dalam sengketa ini menyatakan tidakmenggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dan ahli;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, KuasaTergugat masingmasing telah menyerahkan Kesimpulannya padapersidangan tanggal 17 Desember 2015, kesimpulankesimpulantersebut
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 42/PDT/2016/PT SMDA
Tanggal 8 Juni 2016 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT PERTAMINA
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. PERTAMINA ( Persero ) REFENERY UNIT V
Terbanding/Penggugat : Para Ahli Waris dari Adji Mahligai GelarAdji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai Yaitu: Adji Muhammad Ridhan ,Adji Hafsan Enany Gelar Raden Adji sastro, Adji Fatimah Hanum , Adji Bambang Sastra Wijaya, Adji Sutrisna, Adji syahril sani, Hj. Adji Hasaniah Aflu, .Adji Muhammad Yusuf, Adji Muhammad Sabirin
Turut Terbanding/Tergugat : ANDI MALIK TADJOEDDIN
134 — 87
  • II / Tergugat II dan III, telah memberikan beban, baik secarafisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonpensi dan Il / TergugatIl dan III;Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.7.10.Untuk menanggapi tuntutantuntutan Tergugat Rekonpensi / Penggugat, makaPenggugat Rekonpensi dan II / Tergugat II dan III telah menghabiskan banyakwaktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepentinganPerusahaan yang notabene adalah kepentingan Bangsa dan Negara untukmengelola industri minyak
    dan gas bumi guna kemaslahatan seluruh rakyatIndonesia ;Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat yang mengajukan tuntutanpermintaan pembayaran ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum karenatelah mengakui sesuatu yang bukan haknya dan menyebabkan PenggugatRekonpensi dan II / Tergugat II dan III mengalami kerugian ;Bahwa untuk mempertahankan haknya, maka Penggugat Rekonpensi dan II /Tergugat II dan Ill harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungandengan tuntutan aquo dan telah melakukan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — ALEX ROBERT WOMSIWOR
226 — 134
  • .> Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yangberupa bijin atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta airtanah.> Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.> Izin Usaha Pertambangan, yang selanjuinya disebut IUP, adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 78/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat XV : SUTEJO Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XIII : AGUS SUSANTO, mewakili dari orang tuanya, Heru Suponto dan saudara saudaranya Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XI : SUKINI, bertindak untuk dan atas nama SAMIN Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat IX : SRIWIJAYANTI Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat VII : BAMBANG SUHARTO Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat V : INDRA KUSUMA Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat III : EKA AMIYANTI Binti H. ABUSAMA,BA, kuasa dari ahli waris Alm.H. ABUSAMA,BA Bin ABU BAKAR Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat I : RATNA Dalam hal ini bertindak untuk mewakili atau kuasa dari Arbain Zuhdi Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XIV : FERDIJIANTO, kuasa dari seluruh ahli waris Alm.SUDARMAN Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XII : SUKARYONO Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat X : BUDIYONO.H.A, kuasa dari para ahli
85 — 38
  • Bahwa seluruh tanah Para Penggugat persis berada diantaraJI.Kolonel Haji Burlian dan pipa Gas Pertamina, daerah yang sangatberbahaya dan terlarang mendirikan bangunan, karena berdasarkanPasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan EnergiNomor: 300.K138/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja PipaPenyalur Minyak dan Gas Bumi,dilarang mendirikanbangunan,meletakkan barangbarang ataupun menanam tanamankeras dalam jarak sekurangkurangnya 20 meter dari sisi luarperalatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
263 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YTG termasuk dalam program percepatan tersebut.KelebihanKelebihan Panas bumiEnergi panas bumi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yang utamaadalah bahwa energi panasbumi adalah Clean Energy yang saat ini sangatdibutuhkan peranannya untuk menggantikan energi fosil (minyak dan gas bumi)serta mengurangi efek rumah kaca.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata
Register : 14-06-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 21/PDT.G/2013/PN.SKY
Tanggal 20 Mei 2014 — Pemerintah RI cq. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumsel cq. -LAWAN- H. SOPAWI H, AB, dk
57 — 31
  • ./2013, Tentang Izin pinjam pakai Kawasan Hutan untukkegiatan pembangunan Jalan SubanDuyung Atas nama Satuan Kerja Khususpelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Conoco Philips(Grissik) Ltd seluas 48.59 Ha pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan HutanProduksi tetap Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bahwaobjek sengketa berada dalam kawasan Hutan Produksi yang telah diberi izinperjanjian pakai Kawasan Hutan an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WEDA BAY NICKEL
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan yang didirikan diIndonesia yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan KontrakKarya yang telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia denganKontrak Karya Nomor B.53/Pres/I/1998 tanggal 19 Januari 1998;Bahwa ketentuan Pasal Il huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 1994 menyebutkan:Dengan berlakunya undangundang ini pengenaan PajakPertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahatas usaha di bidang pertambangan minyak
    dan gas bumi,pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan KontrakBagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undangundang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak BagiHasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, KontrakKarya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan perlambangan berakhir;Bahwa selanjutnya mengacu pada Surat Menteri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 —
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didirikan di Indonesiayang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan Kontrak Karya yangtelah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia dengan Kontrak KaryaNomor B.53/Pres/I/1998 tanggal 19 Januari 1998;Bahwa ketentuan Pasal Il huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994menyebutkan bahwa :Dengan berlakunya undangundang ini pengenaan Pajak Pertambahan Nilaidan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidangpertambangan minyak
    dan gas bumi, pertambangan umum, danpertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku padasaat berlakunya undangundang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuandalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil,Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan perlambanganberakhir ,Bahwa selanjutnya mengacu pada Surat Menteri
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 25-03-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.SHUBHAN NOOR HIDAYAT, SH
2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
Terdakwa:
GUNGUN GUNAWAN
74 — 69
  • Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.
  • 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).
Pengadilan PN PRABUMULIH
Register : 19-09-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 179/Pid.B/2016/PN.Pbm
Tanggal 16 Nopember 2016 —
42 — 12
  • Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan,Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimanadikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :PERTAMA : melanggar Pasal 53 huruf b juncto pasal 23 UndangUndangRl Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak
    dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPATAUKEDUA : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke4,5 KUHP;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim dapat langsung memilin dakwaan mana yang paling tepatdikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif(Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kataATAU diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalamsurat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna,yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang didirikan diIndonesia yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkanKontrak Karya yang telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesiadengan Kontrak Karya Nomor B.53/Pres/I/1998 tanggal 19 Januari1998;Bahwa ketentuan Pasal II huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 1994 menyebutkan bahwa:Dengan berlakunya undangundang ini pengenaan PajakPertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah atas usaha di bidang pertambangan minyak
    dan gas bumi,pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkanKontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saatberlakunya undangundang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuandalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak BagiHasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan berakhir,Halaman 40 dari 66 halaman.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 8 Juli 2015 — CV. DWI MITRA; melawan -PEJABAT PENAGIH PENGGANTI NILAI TEGAKAN (PNT) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
115 — 45
  • Khusus mengenai penerimaan dari minyakdan gas bumiwalaupun sesuai dengan Undangundang Nomor 8Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan GasBumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena didalamnyaterkandung banyak unsurunsur perpajakan, maka penerimaanyang merupakanbagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidaktermasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkandengan Undangundang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang tercakup
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-10-2011 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 26 Maret 2012 — PT. Riau Anugerah Sentosa;I.Menteri Kehutanan Republik Indonesia,2.PT. Rokan erasubur plantations (PT.RES),
427 — 61
  • Rokan ErasuburPlantations Kabupaten Dati I Kampar, Propinsi Riau(fotocopy dari fotocopy) ;Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,Departemen Pertambangan dan Energi, tertanggal19 Mei 1994, Nomor : 405/337/DJM/1994, Perihal :Rekomendasi untuk pencadangan areal perkebunan PT.Rokan Erasubur Plantations di wilayah kerja PT.CPI (fotocopy dari fotocopy) ;Kesimpulan Rapat tanggal 12 13 Juli 2004 (fotocopysesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, DepartemenKehutanan, tertanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Tergugat:
1.Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2.Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
516 — 1399
  • Hal ini dijelaskan juga di dalam konsideran menimbangPermenaker No. 4/2014 yang menyatakan bahwa kegiatan usahahulu minyak dan gas bumi memiliki karanteristik tersendiri karenalokasi usaha, sifat dan jenis pekerjaan yang teruSs menerus dandipengaruhi oleh faktor kondisi dalam dan geografis.f.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 05-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN GIANYAR Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 6 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
I KETUT TRI ARTIKA.
109 — 31

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Tri Artika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
2.M. RIKO ARI PRATAMA, S.H.
4.Aldo Pradiki Sitepu, S.H
5.Geri Dwiputra,S.H.
6.ANTONI MUSTAQBAL, SH
7.VERAYANTI ARTEGA, S.H.
Terdakwa:
RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin ALM. HASAN
83 — 76
  • Megawana Inti;
  • 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
  • 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling
    12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
  • 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
  • 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak
    dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
  • 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
  • 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
  • 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
  • 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan