Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — SUPRATMAN, DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,
7976 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;4.
Register : 14-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
266175
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;5. Faisal Fauzan, S.H., Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;6.
Register : 02-03-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 8 September 2015 — Penggugat : PRISCA ANGELIKA JILL TURANGAN Tergugat I : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat II : KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat III Intervensi : PT. Filadelfia Blessing Family
193290
  • ., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaManado,"000. ALLEN F. NGANTUNG, SH. Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaMBA BEG ~~~~~ =n nnn nnn. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.Pekerjaan Advokat ;. FRANGKY MANTIRI, SH., PekerjaanAdvokat; 222 n enon none nn non nnneSemuanya Memilih domisili di kantor walikotaManado Jl.
    ROY R.ZEKEON, SH., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian Hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, SH., Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.,Pekerjaan Advokat;5.
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — SANTOSA WIDJAJA VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA;
150102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;16.Fresha Anggeni, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;17.Ahmad Al Bara Dipayana, Amd, Fungsional PemeriksaKPP Pratama Samarinda;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017Kesemuanya memilih alamat di Kantor Pelayanan PajakPratama Samarinda, berkedudukan di Jalan MT.
Putus : 09-10-2013 — Upload : 20-11-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 9 Oktober 2013 — DAVID EFFENDI
9849
  • Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskanke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E, MM untukdibuatkan SPMU/SP2D (finalnyapembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PTDJM untuk membayar tagihantersebut diurus langsung olehSekretaris Korpri (saksi Drs.YUSRADIANSYAH, M.Si.) keWALIKOTA. Berdasarkanketerangan saksi Suhandiyansyah,SK Walikota sebagai dasar pencairankadang disusulkan karena ketikauang akan dicairkan SK belumselesai.
    Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan keBagian Keuangan Subbagian Anggaran (saksi Tony Suhartono, S.E.,MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, surat tersebutditeruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakni Hernandar, S.E., MMuntuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PT Davindo Jaya Mandiri untukmembayar tagihan tersebut diurus langsung oleh Sekretaris Korpri64(saksi Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si.) ke WALIKOTA.
    Dokumentersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Subbagian Anggaran(saksi Tony Suhartono, S.E., MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E., MM untuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);C Proses penerbitan SPMU kepada PT DJM untuk membayar tagihan tersebutdiurus langsung oleh Sekretaris Korpri (saksi Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si.) ke WALIKOTA.
Register : 03-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat:
ROOSLIN
Tergugat:
1.Nyonya ISMAYANTI
2.Bambang Pamungkas
Turut Tergugat:
1.Notaris Deby Darus, SH
2.Minhadi Noer Sjamsu, ST, ME
5917
  • ARIPRASETYO,SH,Kepala Subbagian Advokasi Hukum II Biro Hukum danOrganisasi ,Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan , 2.HANDAYANI P.U.PANJAITAN,SH, Pelaksana Bagian Hukum,OrganisasiSekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. ALIASMADI,SH,Pelaksana Bagian Hukum , Organisasi dan Kerja Sama Sekretariat DitjenPerikanan Tangkap dan 4.
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 120/ PDT/ 2017/ PT BTN
Tanggal 13 Desember 2017 — (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Kingsospol Siregar, S.H., M.H. (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Ade Suryaman (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan), Kurniawan, S.H. (Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan), Saidja, S.H.
255103
  • (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Kingsospol Siregar, S.H., M.H. (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Ade Suryaman (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan), Kurniawan, S.H. (Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan), Saidja, S.H.
    (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan),Kingsospol Siregar, S.H., M.H. (Kepala Subbagian BantuanHukum IID Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan), Ade Suryaman (Kepala SeksiHukum dan Informasi KPKNL Serang DJKN KementerianKeuangan), Kurniawan, S.H. (Kepala Seksi PelayananLelang KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan),Saidja, S.H. (Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN BantenKementerian Keuangan), Arsy Febriya Wardani, S.H.
Register : 21-05-2012 — Putus : 12-09-2012 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 K/TUN/2012
Tanggal 12 September 2012 — ANTONI, B.Sc vs GUBERNUR JAMBI;
4429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Penegakan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;6 M. NASIR, SH., MH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan PPNS Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;7 SUGIANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa HukumBiro Hukum Setda Provinsi Jambi;Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1,Telanai Pura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor875/2167/HKmI/2011 tanggal 30 Juni 2011;8 B. D.
    JAELANI, SH., MH., Jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Jambi;2 INDRA ARMENDARIS, SH., Jabatan Pengacara/Advokat;3 ADRI, SH., MH., Jabatan Pengacara/Advokat;4 DARLIS RAMLI, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan HukumBiro Hukum Setda Provinsi Jambi;5 PINONDANG HUTAGAOL, SH., MM., Jabatan Kepala SubBagian Penegakan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;6 M.
Register : 21-04-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 16 Agustus 2011 — Manuasa Saragi, SH.MH;Menteri Pendidikan Nasional RI
6321
  • ., JabatanKepala Subbagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; DADANG GANDHI, SH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum II!1, Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;MUHAMMAD RAVII, SH.
Register : 05-02-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 24/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 11 Juni 2015 — Drs. RADEN SUDARYONO TEGUH WIBOWO;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
5945
  • Sudaryono Teguh Wibowo Kepala SubBagian Humas dan Laporan (fotokopi sesuai dengan10) (0) 0) ) )9. Bukti T9 : Surat Nomor W.16.PW.04.02.RHS2392 tanggal 26April 2013 perihal Usul Hukuman Disiplin TingkatBerat a.n. Sdr. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 10. Bukti T10 : Petikan Putusan Nomor 27/Pid.sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK (fotokopi sesuai dengan fotokopi); 11. Bukti T11 : Petikan Putusan Nomor 16/PID.SUS/2013/PT.PTK(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 12.
Register : 20-01-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 10/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
RITA ULI Br. SITUMEANG, S.H, M.H
Tergugat:
KEPALA WILAYAH SUMATERA UTARA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
15697
  • DINGIN TARIGAN.Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usahadan Rumah Tangga.10.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2845 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — YANI ROHAYANI vs PT BANK MEGA, TBK KANTOR PUSAT, dkk
5323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IV, Penangan Pekara IA Tk.V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf SeksiHukum dan Informasi KPKNL Bandung, pada Kantor Wilayah DJKNJawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;. HENDRAWIJAYA, bertempat tinggal di Gang Awiwulung Nomor45/226 RT. 0101/09, Kelurahan Karanganyar, KecamatanAstanaanyar, Kota Bandung;.
Putus : 30-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — NURMAN JAFAR, S.E,dk vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI R.I
4829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Jabatan Kepala Subbagian PeraturanPerundangUndangan, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi;6 Ananta Antasari, SH., Jabatan Kepala Subbagian Perencanaandan Jaringan Dokumentasi Hukum, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkedudukan padaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, JalanJenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKK
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK VS PT. HARAPAN MAJU INDAH
4935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan HukumIIIB, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Pangihutan Siagian, S.H., Pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIC, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Kingsospol Siregar, S.H., Pekerjaan Kepala SubbagianBantuan
Register : 09-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — MOCHAMAD ARIADI, S.Pd VS WALIKOTA PALANGKA RAYA;
4234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : Pelaksana pada SubBagian Perundangundangan;5 Arif Samsuar, SH. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum;6 Aprae Vico Ranan, SH. : Pelaksana pada BidangPengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Kota Palangkaraya;Kesemua berkantor di Kantor Walikota Palangkaraya, Jalan TyilikRiwut Km. 5,5 Nomor 98, Palangkaraya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/65/Huk/2012 tanggal 16 Maret 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — 1. WAHAB NURDIN, 2. HASANAH, 3.AMRIN, 4.ARIFIN, 5. MUSLIM HASAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
7454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan' Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa; 5. Kaharuddin, S.T., Staf Bagian AsetHalaman 1 dari 20 halaman.
Register : 13-08-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 13/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 8 Januari 2014 — PENGGUGAT:
- I KOMANG SUANTARA,S.E. TERGUGAT:
- GEBERNUR BALI
11554
  • Ketut Ayu Budisetiawati, SH.M.si, Kepala Subbagian sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM SetdaPropinsi Bali; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/2311/HKtanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut sebagai ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 13/G/2013/PEN.MH/PTUN.Dps. tanggal 1 Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2.
Register : 01-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — MENTERI KEUANGAN RI VS PERKUMPULAN HOK BIE;
12063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IV pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum Il, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;10. Hemin Wakhyudi, S.H., Pelaksana pada Subbag BantuanHukum IA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, tempat kedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 15, Jalan Dr.
Register : 05-12-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 1 April 2013 — - SHINTA FHENSYLVANIA, ST Binti A. HALIM RUSDI - DAVID KURNIAWAN
9413
  • saat itu saksi Irfan Rahardi selaku kasubagkelembagaan yang menangani proposal bansos di bidang kelompokmasyarakat, perorangan dan lembaga swadaya masyarakat sertainstansi pemerintah, dan yang menjadi dasar saksi Irfan Rahardimenjadi PLH yakni saksi Irfan Rahardi adalah Kasubag palingsenior dibagian sosial, sehingga secara otomatis apabila saksi dinasluar dan berhalangan maka = saksi Irfan Rahardi yangmenandatangani telahaan staf;e Bahwaterdakwa Shinta adalah staf di bagian sosial tepatnya staf subbagian
    masuk tata usaha Bagian Sosial lalu101112masuk ke Kepala Bagian Sosial untuk didisposisi yang mana saat itu KepalaBagian Sosial dijabat oleh PLH Kepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFANRAHARDI sehingga yang mendisposisi ke 16 (enam belas) proposal tersebutadalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksi Irfan Rahardi,lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagian masingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian
    tata usaha Bagian Sosial lalu masuk ke Kepala BagianSosial untuk didisposisi yang mana saat itu Kepala Bagian Sosial dijabat oleh PLHKepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFAN RAHARDI sehingga yang mendisposisi ke16 (enam belas) proposal tersebut adalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Menimbang, bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksiIrfan Rahardi, lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagianmasingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian
    pertanggungjawaban orangyang turut terlibat dalam suatu tindak pidana.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pencairan dana Bansos dari Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 terhadap 16Proposal yang fiktif tidak hanya melibatkan terdakwa I Shinta Fhensylvania,STdalam kedudukannya sebagai Staf pada Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat padaBagian Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan terdakwa II DavidKurniawan, akan tetapi juga melibatkan saksi Irfan Rahardi selaku Kepala SubBagian
Putus : 17-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2007
Tanggal 17 Juni 2009 — BUPATI BUTON, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, ;NINAWARTI BERLINA, FARIS LIE, dkk.
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Buton, berkedudukan diKantor Bupati Buton pada BagianHukum Setda Kabupaten KotaNomor. 1 Pasarwajo sesuai denganSurat Kuasa Khusus Nomor.04/HK/2006 tanggal 15 April 2006 ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Balaikota No. 17 KodyaKendari , dalam hal ini memberikan kuasakepada :IIrwan Idrus, SH., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SeksiPengurusan Hak Tanah