Ditemukan 16369 data
13 — 1
Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih bi ihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islamyang terdapat dalam Kitab At Thalag Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonunhalaman 40 yang diambil alin sebagai bahan pertimbangan dalam putusan iniyang artinya :*Sesungguhnya
13 — 9
Pasal 82 ayat(2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)Hal 7 dari 10 hal, Put.No.124/Pdt.G/2017/PA.Mmj. dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik Tasrih bi ihsan,Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan hukum Isiam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor
18 — 9
31 ayat (1)dan (2) serta Pasal 22 avat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik Tasrih bi ihsan:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum avat 21 dan iuga ketentuan Pasal 1 UndangUndanagNomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untukmembentuk rumah tanaaa vana sakinah. mawaddah dan rahmah dan iikaPenggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri
24 — 10
perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
12 — 10
bulan Desember2018 tanpa ada komunikasi lagi;Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselsihan dankekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujungdengan pisah sejak bulan Desember 2018, sehingga masingmasing telahmelalaikan kewajibannya adalah suatu bentuk perselisihan, maka MajelisHakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah,tidak ada ikatan batin yang bisa menjadi perekat dalam rumah tangganya lagidan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik ( tasrih
37 — 6
perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
9 — 0
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal),maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
26 — 8
ada kommnni kasi dengan Penggugat serta Tergug attidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat yang hinggakini berjalan kurang lebih 9 tahun lamanya Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akanbisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tentera m), mawaddah (s ali ngmenci nt ai ) dan rahmah (saling menyayangi ) sebagaimanayang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndang Undang Perkawin an Nonor 1 tahun 1974 nakaMijelis berp endapat runmmh tangga Penggugat dan Tergugatsebaiknya adalah tasrih
35 — 2
perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
22 — 9
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq min Asy SyariatilIslamiyati wa Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyi :Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanyakehendak
Muhammad Helmi Hidayat
13 — 7
., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran20 eee eee 30.000;002. Pemberkasan/ATK os ope $0000;003. Panggilan0 ee oe eee Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bin.
17 — 9
Pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan
7 — 0
pihaksudah tidak mencintai pihak lain , kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati,tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinyadengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagi Ibu rumah tanggaseperti yang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ) dan pasal 79 ayat ( 1 ) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara a quo,Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya, Tasrih
20 — 3
Dalam hal ini rumah tangga sepertitersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan,termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintanh Nomor9 Tahun 1975, dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namuntidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya atau dianggap sebagai tasrih bi ihsan* (melepaskanikatan perkawinan dengan cara yang baik) sebagaimana tersurat dalam ayat alQuran di atas. 92+
12 — 0
telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai denganPerma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) UndangUndangnomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat(1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975ternyata tidak dapat dilaksanakan (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih
13 — 9
f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975serta Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai solusi terbaik Tasrih
8 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
25 — 10
No.258/Pdt.G/2011/PTA.Smg1tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran surat Ar Rumayat 21 dan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas danupaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasisudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnyaatau dianggap sebagai TASRIH
8 — 2
No 526/Pdt.G/2017/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat abhliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun halaman
22 — 2
kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih