Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. CHAIRUL TAHER, MSc, dkk VS ATTILA MAJIDI DT SIBUNGSU, SP
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, yang pada pokoknya memuat pendapat hukumsebagai berikut : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat TataUsaha Negara Dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt/2015b.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 379/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat VII : PT BANK MEGA TBK Kantor cabang Cirebon
Terbanding/Penggugat II : NITA SETIAWATI IRAWAN
Terbanding/Penggugat III : HARRY SETIADI IRAWAN
Terbanding/Penggugat I : H. WAWAN RUDI IRAWAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : DODDY SAEFUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BUDI SUMARWAN
Turut Terbanding/Tergugat V : IIN ROHINI, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : HERI SUCIPTONADA
Turut Terbanding/Tergugat I : EKA WAHANA
Turut Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN INDRAMAYU
200 — 124
  • Nomor : 620 K/Pdt / 1999 tertanggal 29 Desember 1999 menyebutkan : Bila yangdigugat adalah badan atau pejabat dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri ; bahwa yang disengketakan di dalam perkara a quo merupakan Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Cibereng atas nama Eka Wahana (dahulu Tergugat I!)
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 112/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI BIMA
Terbanding/Penggugat I : BAKAR SIDIK
Terbanding/Penggugat II : ABDURAHMAN SIDIK alias RAHMAN SIIDK
55 — 22
  • Hal ini sesuai denganpendapat atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam putusannya Nomor :620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya berbunyi :Bila yang di gugat adalahbadan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebutadalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang PengadilanNegeri.Tentang Eksepsi lain yang bukan kompetensi;Bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili,Tergugat juga
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN AMBON Nomor 66/PDT.G/2011/PN AB
Tanggal 28 Februari 2012 — JONNY de QUELJU,;JHONNY KWEE;
43 — 33
  • Ruang Mesin:e Main Engine / Motor Induk Gearbox, Merk Caterpillar, Type 3412 E;e Geabox, Merk Twin Disk, Model MGX 620 SC berjumlah 3 (tiga) unit;e Generator / Genset Merk Perkins, Model 1004TGM12 dan Dinamo SetMerk Stamford, Model RPM1500 RPM, berjumlah 2 (dua) unit.e Pompa Stering, Merk Aqua, berjumlah 1 (Satu) Unit;e Kompresor AC Merk Bitzer, Type 4TC 15240P berjumlah 2 (dua Unit;Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 3Cooler AC, Merk Bitzer, Type K 573 HB, berjumlah 2 (dua) Unit;Pompa AC Merk Kripsol
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 29/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
84 — 51
  • ;Bahwa hal lain terkait dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Endetidak berwenang mengadili perkara ini adalah berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yangkaidah hukumnya adalah sebagai berikut: Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkutPerbuatan yang menjadi kewenangan Pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata usahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Oleh karena
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sgm
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
H. Ramalang SIriwa
Tergugat:
1.Baharuddin Dg Batang Bin Tubba Alias Barok
2.Hj. Rabasia Dg Tayu
3.Supardi Dg Pasang
4.Ruslan Dg Miala
71 — 15
  • Patut pula dalam menanggapi dalil tersebut pada Positaangka 7 dengan mengemukakan bahwa untuk barang tidak bergerak(tetap,) /everingterjadi melalui perbuatan balik nama (overschrijving) dimuka Pegawai Kadaster sesuai ketentuan Pasal 616 dan 620 BW. Yangmenjadi pokok persoalan dalam hal ini, Penggugat dalam menyusungugatannya tidak berani menyebut dan mencantumkan data fisik dan datayuridis riwayat objek sengketa sebelum terbitnya AJB.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3519/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ANITA, S.H
Terdakwa:
1.JULHAM ARFANDI als ARPAN
2.ANWAR als NUAR
16 — 3
  • ;Bahwa kemudian si pembeli berkata Ada ini bang, itu harganya ga bisaturun kali 620 per Gram lalu si pembeli menunjukkan uangnya setelahTERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN lihat lalu TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Ya sudah bang bisa, tapi akuminta setengah dulu uangnya bang biar aku ambil barangnya dan lalu sipembeli berkata Oh gak bisa bang, kalau barangnya sudah ada baru akulangsung kasih uangnya;Bahwa TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Okelahbang, aku ambil barangnya dulu, nanti
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 324/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Penggugat : H. ABD. RAZAK
Terbanding/Tergugat I : Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri BUMN RI Cq. PT. TASPEN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Bandung cq. PT. Pos Indonesia Persero Mks. PT. Pos Indonesia Persero Bulukumba
31 — 48
  • Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karenaTERGGUGAT di kategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasehingga gugatan perkara a quo seharusnya tidak diajukan kePengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.620 K/Pdt/1999).Bahwa
Pengadilan PN BANGKO Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN BANGKO Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bko
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
65 — 7
  • Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 109/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : THOFILUS TAUMBOY
Pembanding/Penggugat II : ELIMELEK TAUMBOY
Terbanding/Tergugat I : YAHYA ISKOBO
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
62 — 34
  • Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskanbahwa yang digugat adalah Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut,maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2019/PTKPGtersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan NegeriOelamasi.5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 438/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. Gembira Purba
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
49 — 27
  • mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 334/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : TEDI SETIADI
Terbanding/Tergugat : PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
77 — 35
  • ROYAL ABADI SEJAHTERA;15.Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat Telah ditetapkanseseorang sebagai Tersangka berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka dengan nomor B/620/IX/2020/Reskrim Tanggal 01September 2020;16.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana perjanjian No. 003/MRK/Royal/IX/2018 Tanggal 15 Agustus2018 pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 357/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Aris Diwakili Oleh : Silvia D. Soembarto
Terbanding/Tergugat : Hadi Muchtar alias Imron
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Klapagading
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
84 — 41
  • Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Suharjo telah meninggal Dunia dalamkeadaan Islam; sebagaimana Surat Keterangan Kematian No473.3/620/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Iswen anak dari Alm.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 21 Juli 2017 — - M. JERI MAULANA lawan - Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
148 — 36
  • C DPRD/ BTG/V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan KotaBontang Tahun Anggaran 2006;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : UsulanTindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan SemarangRt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75.
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PA TALIWANG Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tlg
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 8
  • nafkah bagi seorang istritidak dapat dinilai dengan uang apalagi dikalkulasikan dengan jumlah hari,bulan maupun tahun, karena peran istri merupakan peran yang sangat agungdan mulia, namun karena hukum menganut asas kepastian, maka majelismenilai apa yang dipertimbangkan tersebut diatas diharapkan mampumemenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:wy ylo 620
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 26-09-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 326/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 26 September 2018 — Marwiyah, dkk lawan Mochamad Ali Rosidi dkk
61 — 33
  • Pasal1 angka 10 Undang Undang Nomor 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara.......... oBahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 620
Pengadilan PN Oelamasi
Putus : 14-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Olm
Tanggal 14 Januari 2019 —
30 — 19
  • Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999, tanggal29 Desember 1999 menegaskan yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi..
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : YATI SURYATI
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
120 — 66
  • perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 01-08-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT
Tergugat:
PT. Bank Papua cabang Yogyakarta
91 — 29
  • ROGER PURWANTO PURBA, SH. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 69/SKBPD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomorregister No 620/HK/VIII/SK/Pdt/2017.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — ANTON EDUARD HABA, DKK vs DR. JENY EOH, MS.,
92 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 294 K/Pdt/2016Negara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini;Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999 yang berisi kaidah hukumbahwa Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negaradan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat