Ditemukan 11260 data
75 — 11
Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah jalan tol Trans Jawa SeksiSemarang Batang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 620/8 Tahun 2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang PersetujuanPembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa DiProvinsi Jawa Tengah.Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut antara lain berdasarkan :1) UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun = 2012 tentangPenyelenggaraaan
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalildalil Pemohon Kasasi/Pembanding I/Terbantah mengenaiPengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengadilan yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkaraini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi sebagaiberikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, kaidah hukumnya menyebutkan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut
Ir H. NOOR AHMAD, NH,
Tergugat:
1.KEPALA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
86 — 123
Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN BjbMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat Iltelah mengajukan bukti Surat berupa: Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru nomor188.45/479/KUM/2016 tentang Penetapan status ruasruas jalan dankelas jalan kota di Kota Banjarbaru diberi tanda TII.I; Fotocopy surat nomor 621/659/BM/DPU&PR/2017 tentang UsulanPeningkatan Status Ruas Jalan Kota Banjarbaru menjadi Ruas JalanProvinsi/Strategis Provinsi diberi tanda TII.II; Fotocopy dari asli surat nomor 620
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang pada pokoknyamenerangkan bahwa dari daftar tambahan tentang kelahiran menurutStbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Jakarta ternyata bahwa diJakarta pada tanggal lima Februari seriou sembilan ratus tujuh puluhlima telah lahir NURLENAWATI anak perempuan dari suami isteriMOCHAMAD SICH TOHA dan MARYATI; Berdasarkan Surat Keterangan No. 620/1755/84 tertanggal 14 Agustus1984 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung JalanPakubuwono VI/78 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ataspermintaan
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
ALEX SANDRI. AN Bin ALI EFFENDI
81 — 23
/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
- 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
- 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (ASLI)
- 1 (satu) bundel
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
- 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
- Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.
79 — 13
. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah). Putusan pidana Tipikor nomor: 21/Pid. Tipikor./2011/Pn.Smda.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bf.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
HASBULLAH, ST., MM Bin KUTNI
103 — 33
/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor: 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
- 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
- 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
- Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.
107 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
perhitungan suara yang sah yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat juga bahwatidak terdapat adanya suatu kejadian khusus atau keberatan yang diajukanatas hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Pulang Pisau, maka kemudian KPUDKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilin pada Kabupaten Pulang Pisau, dariPartai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Il, Kabupaten Pulang Pisau, denganperolehan suara yang sah adalah 620
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inijuga sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978tanggal 5 Februari 1981, dengan kaidah hukum Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan hak milik yang dikeluarkan oleh instansilain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, dengan kaidah hukum Bila yang digugatadalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut
46 — 9
0.00 12.00 551.00 752.00 Tm/F10 1 TE(20) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 752.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 170.00 724.00 Tm/F10 1 TE(130111) 2(126) 6(130105) 1(122) 1(113) 2(113) 2(105) 1(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 244.00 724.00 Tm/F10 1 TE(27) 1(25) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) 620
Pembanding/Penggugat I : HASAN GURIMAN Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Terbanding/Tergugat : TOTO ARIESANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PANITIA PENGADAAN TANAH WADUK KUWIL
74 — 45
berwenangmengadili perkara ini; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);(vide tambahan bukti surat dalam memori banding, Pembanding dan Pembanding II, tanggal 30 Juli 2019).Bahwa yang menjadi objek dalam Surat Pengikatan tersebut adalahtanah, dan tanah termasuk benda yang tidak bergerak berdasarkanpasal 616 KUHPerdata, penyerahan (/levering) benda tidak bergerakterjadi melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000, untuklokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahanmaterial sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian : Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah Semen sebanyak : 682 sak Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar Pasir pasang sebanyak : 310m Genting : 18.600 buah Paku 10 cm sebanyak : 248 kg Paku 7 cm sebanyak : 248 kg Paku 5 cm sebanyak : 248 kgSedangkan realisasinya yang diserahkan
1.Mulkawi
2.Halimi
3.Jamaluddin
4.Abdul Maki
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.JANTO Alias JAN DJIE
3.PT. Banjar Mas
4.PT. Jaya Borneo Makmur
5.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
51 — 904
Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 620/0840/UMUM, tanggal 24September 2009 tentang Persiapan Penyerahan Jalan Trikora Banjarbaru, diberi tandabukti T.V3;. Fotokopi Nota Pertimbangan dari Tim Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan JalanTrikora Nomor 970/240Pend/DPPKAS, tanggal 10 Maret 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Lapangan untuk Penyelesaian dan Penyerahan PekerjaanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trikora, diberi tanda bukti T.V4;.
96 — 19
Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT
Tergugat:
PT. Bank Papua cabang Yogyakarta
92 — 29
ROGER PURWANTO PURBA, SH. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 69/SKBPD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomorregister No 620/HK/VIII/SK/Pdt/2017.
31 — 19
Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999, tanggal29 Desember 1999 menegaskan yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi..
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
126 — 67
perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620
97 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 294 K/Pdt/2016Negara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini;Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999 yang berisi kaidah hukumbahwa Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negaradan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
243 — 127
Cipta Eka Puridan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik KawasanPameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diaturdalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, STmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang padaintinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudahmencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memintapencairan dana termin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan PekerjaanPembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteriakontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentiandan
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkanSurat peringatan kepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Hal. 28 dari 38 hal. Put.