Lampung Tengah ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa ditahan oleh :1 Penyidik tanggal 12 Maret 2014 No.SpHan/19/HI/2014/Reskrim sejaktanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014;2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal27 Maret 2014 No.B1244/N.8.18/Euh.1/03/2014 sejak tanggal 1 April 2014s/d tanggal 10 Mei 2014;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Mei 2014,No.44/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 9 Juni2014;4 Penuntut

surat P.2 yang diajukan oleh Penggugatadalan surat rekomendasi, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang (Keuchik Gampong Glumpang Bungkok), yang menerangkantentang tidak adanya keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugatdalam membina rumah tangga, terhadap surat tersebut telah dinazagalling/penempelan meterai cukup oleh Kantor Pos, sehingga nilai surat bukti tersebutmemenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai dan Permenkeu Nomor 70/PMK.03

/2014 tanggal 25 April2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan demikian MajelisHakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiilserta dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugatsudah dewasa dan sudah bersumpah yang merupakan tetangga dekatPenggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kesaksian mana merupakan fakta yangdilihat/didengar

gugatan, oleh karena itu Penggugat sebagai yangmendalilkan tetap dibebani pembuktian untuk, dan Tergugat yang memberikanjawaban dengan pengakuan berklausula juga dibebani bukti atas klausulanyatersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P)dan 2 (dua) orang;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P tersebut berupa fotokopi, yangtelah dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominalmeterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu.

KipTahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian;Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon Il berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon berkode (P.3), fotokopi Surat Keterangan Kelahiran (P.4), fotokopi Kutipan AktaNikah berkode (P.5) dan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II berkode

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.9, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 TentangTata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesualketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telahjuga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo,oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapatditerima;Menimbang, bahwa

No.199/Pdt.G/2018/MS.Sgi.Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan 2 (dua) orang saksibernama Saiful Anwar bin Banta Syam dan Umar bin Abu Bakar;Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P yang diajukan olehPenggugat adalah fotokopi dari akta otentik, berupa buku nikah, bermeteraicukup serta cocok dengan aslinya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan PermenkeuNomor 70/PMK.03

/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tiro/Truseb, dimana isibukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrikarena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadipada tanggal 5 Mei 2008, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

permohonan tersebut telah diumumkansesual dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itupermohonan tersebut harus diperiksa Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut telahmemenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggamajelis hakim menilai alat bukti Surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapatditerima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

bukti tertulis berupafotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1) dan fotokopi SuratKeterangan Ghaib berkode (P.2) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulistersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndangNomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab UndangUndangHukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat (volledig en bindende bewijskracht).

Tegal Boto Pos 9berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 7 April 2014 Nomor. 234/Pid.B/2014/PN JmrPengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor :234/Pid.B/2014/PN Jmr tertangal 25 Maret 2014, tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasadari Kepala Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 25 Maret 2014 nomor :B97/0.5.12/Ep. 1/03

/2014 ;e Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;e Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 234/Pid.B/2014/PN Jmr tertanggal 27 April 2014 , tentang penetapan hari sidang ; Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;e Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti dipersidangan :Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwasebagai berikut :PRIMAIRwo nnn nena anne

perkara dilanjutkan padapembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 3 dari 17Putusan Nomor 292/Pdt.G/2017/PA.BjbMenimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor , tertanggal 16 Desember 2009, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 70/PMK.03

/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sebagai berikut:1.

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Maret 2014 NomorB. 474/P.1.15/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal3. Penuntut Umum, tanggal 23 April 2014, Nomor: Prin775/P.1.15/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 23 April 2014 s/d. tanggal 12Mei 2014; 22+ 222 222 on nnn nnn nnn nn ne4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei2014 No.62/Pen.Pid.B/2014/PN.Gin, sejak tanggal 5 Mei 2014s/d.tanggal S.JUN 2014) ssssccesencssmsensenecmscnnneinessessennnneninesnn5.

. : 536/RT.2/Epp.1/OHARDA/03/2014 sejak tanggal 14032014 s/d 22042014;3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri I, tanggal 11042014 No. : 514/Pen.Pid/2014/PN.Mdhn sejak tanggal 23042014 s/d 22052014 ;4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri II, tanggal 20052014 No. : 724/Pen.Pid/2014/PN.Mdn sejak tanggal 23052014 s/d 21062014 ;5. Penuntut Umum, tanggal 04062014 No. : PRINT562/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2014 sejak tanggal04062014 s/d 23062014 ;6.

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11032014 No. : 534/RT.2/Epp.1/OHARDA/03/2014 sejak tanggal 14032014 s/d 22042014;3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri , tanggal 11042014 No. : 515/Pen.Pid/2014/PN.Mdhn sejak tanggal 24042014 s/d 23052014 ;4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Il, tanggal 20052014 No. : 725/Pen.Pid/2014/PN.Mdhn sejak tanggal 24052014 s/d 22062014 ;5.

yang terletak di Sumberwulan, Selomerto,Wonosobo, Jawa Tengah.Perincian Utang/jumlah kewajiban debitur yangdisampaikan oleh Tergugat kepada Tergugat Ilberdasarkan Surat Perincian Kewajiban Debitur NomorB.798/KCYOG/CO/07/2016 tanggal 11 Juli 2016.Salinan/fotokopi bukti banwa debitur wanprestasi yangdapat berupa peringatanperingatan maupun pernyataandari Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selakukreditur; Surat dari PT Bank BRI Syariah kantor cabangYogyakarta Nomor 001/KCPMGLSP/03/2014 tanggal6

Maret 2014 kepada Penggugat perihal SuratPeringatan (Pertama); Surat dari PT Bank BRI Syariah kantor cabangYogyakarta Nomor 002/KCPMGLSP/03/2014 tanggal14 Maret 2014 kepada Penggugat perihal SuratSuratPeringatan Il (Musyawarah PMKR IB); Surat dari PT Bank BRI Syariah kantor cabangYogyakarta Nomor 003/KCPMGLSP/04/2014 tanggal23 April 2014 #kepada Penggugat perihalSuratPeringatan Ill (Ketiga).Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yaituSurat dari

kerumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, DesaSukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan mengemasnya dalam1 ( satu ) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening disimpan pada bekaskemasan permen XYLITOL didalam sebuah dus diatas lantal;Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwaseberat 0,1 (nol koma satu) gram netto sesuai Berita Acara PenimbanganBarang Bukti 11 Nopember 2020 yang sesuai ketentuan Peraturan Bersamayang dituangkan dalam Perja Nomor Per005/A/JA/03

/2014 tanggal 11 Maret2014 merupakan barang bukti yang akan digunakan Terdakwa, sertaberdasarkan fakta persidangan tidak terdapat indikasi keterlibatan terdakwadalam jaringan peredaran narkotika, karena pengembangan terputus padaTerdakwa;Bahwa berdasarkan Hasil Asesment dari Tim ASesmen Terpadu BadanNarkotika Nasional Kabupaten Gianyar nomor R/REKOM20/xii/2020/TAT/BNNKGNR tanggal 8 Desember 2020 terdakwa an.

Sukawati, Kecamatan Sukawati, KabupatenGianyar, dan mengemasnya dalam 1 ( satu ) paket dari plastic klip kecil berisikristal bening disimpan pada bekas kemasan permen XYLITOL didalam sebuahdus diatas lantai ;Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwaseberat 0,1 (nol koma satu) gram netto sesuai Berita Acara PenimbanganBarang Bukti 11 Nopember 2020 merupakan barang bukti yang akandigunakan terdakwa yang sesuai ketentuan Peraturan Bersama yangdituangkan dalam Perja Nomor Per005/A/JA/03

/2014 tanggal 11 Maret 2014,serta berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat indikasi keterlibatanterdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, karena pengembangan terputuspada Terdakwa;Bahwa berdasarkan Hasil Asesment dari Tim ASesmen Terpadu BadanNarkotika Nasional Kabupaten Gianyar nomor R/REKOM20/xii/2020/TAT/BNNKGNR tanggal 8 Desember 2020 terdakwa an.

d. tanggal 17 Maret2014 ;4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 18 Maret 2014s/d. tanggal 16 April 2014 ;5.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejaktanggal 17 April 2014 s/d. tanggal 16 Juni 2014 ;Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan tidakdidampingi oleh Penasihat Hukum ;PENGADILAN NEGERI tersebut :Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaanbiasa dari Kejaksaan Negeri Trenggalek, tanggal 14 Maret 2014, Nomor : 48/B/03

/2014 atas nama terdakwa tersebut ;Hal. 1 dari 27 hal.

Reg.Perkara : PDM09/TRGAL/03/2014, telah didakwa melakukan tindak pidanadengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIRBahwa terdakwa GASAR IMAN PAMUJI Bin HARYATIM sebagai orangyang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatandengan saksi YONES ROBINTA Als CULUN Bin SAMUGI (dalam perkaratersendiri) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB,setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2014bertempat di desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten

atau orang yang dekat dengan Penggugat danTergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena sebagaimana maksud ketentuan tersebut dibebankankepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, Penggugat di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopifotokopi, yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian,dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis terse but telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima

Mengadili Permohonan DispensalKawin;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampaidengan P.10, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnyasecara mutatis mutandis dianggap telah telah dipertimbangkansebagaimana pertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P.10tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dlinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulistersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Hal. 11 dari

saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.