., NIP : 19840531 200902 1 006, Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya., (9) AHRUL FAHZIAR, S.H., NIP : 19830310 201001 1 020,Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya., (10) BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., NIP ;19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (11) RERRYSETIANINGTIYASWATHI, S.H., NIP : 19850919 201101 2 021, Jabatan :Staf Sub

belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menujuketempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop sertachargenya diatas lemari pakaian; Bahwa 1 buah laptop merk Lenovo beserta 1buah charge laptop dan 1 buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang diambilTerdakwa dari dalam rumah saksi Anmad Muwahid adalah barang inventaris milikSub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang sementaradipegang oleh saksi Anmad Muwahid untuk menunjang kerja saksi pada SubBagian

MAU, SH, Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur3. YOULA. Y.WANGANIA, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur5. TITUS DJAMI, SH Jabatan : Staf Pada Birohukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;6.

ditemukan saat dilakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh AnggotaPolsek Rangsang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul02.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Wisata Dusun Ill Desa TelukSamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanMenimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (delictsbestanddelen) ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu subbagian

pembantuan ; Pasal 13 ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12Dinas Kebersihan dan Tata Ruang menyelengarakan Fungsi ; a Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan tata ruang ;b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangkebersihan dan tata ruang ;c Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan tata ruang ;16Perlu diketahui bahwa susunan organisasi Dinas Kebersihan dan TataRuang Kota Solok terdiri Kepala Dinas, Sekretaris (membawahi tiga subbagian

Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskanke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E, MM untukdibuatkan SPMU/SP2D (finalnyapembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PTDJM untuk membayar tagihantersebut diurus langsung olehSekretaris Korpri (saksi Drs.YUSRADIANSYAH, M.Si.) keWALIKOTA. Berdasarkanketerangan saksi Suhandiyansyah,SK Walikota sebagai dasar pencairankadang disusulkan karena ketikauang akan dicairkan SK belumselesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan keBagian Keuangan Subbagian Anggaran (saksi Tony Suhartono, S.E.,MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, surat tersebutditeruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakni Hernandar, S.E., MMuntuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PT Davindo Jaya Mandiri untukmembayar tagihan tersebut diurus langsung oleh Sekretaris Korpri64(saksi Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si.) ke WALIKOTA.

Dokumentersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Subbagian Anggaran(saksi Tony Suhartono, S.E., MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E., MM untuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);C Proses penerbitan SPMU kepada PT DJM untuk membayar tagihan tersebutdiurus langsung oleh Sekretaris Korpri (saksi Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si.) ke WALIKOTA.

HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraJalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara berdasarkan Suratkeputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22Januari 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Iswan Habibselaku Pembantu Bendahara

HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraberdasarkanSurat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan saksi Iswan Habib selaku Pembantu Bendahara Penerima UnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate

NURMINDA GANDA, SE dalam jabatannyaselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaperiode Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan 10(sepuluh) kali penerimaan uang pajak kendaraan bermotoryang bersumber dari PKBdan BBNkKB, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.

Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat KotaTernatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatedan penggunaan uang tersebuttidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Maluku Utaraterhadap uang pajak PKB dan BBNKB ditemukan adanya penerimaan pajak kendaraanbermotor Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 yang tidak

Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnit PelaksanaTeknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternateperiode Bulan Januari sampai denganHalaman 100 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN TteBulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB danBBNKB yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)Samsat Kota Ternate, yang seharusnya

., Jabatan Kepala SubBagian Penegakan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;6 M. NASIR, SH., MH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan PPNS Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;7 SUGIANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa HukumBiro Hukum Setda Provinsi Jambi;Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1,Telanai Pura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor875/2167/HKmI/2011 tanggal 30 Juni 2011;8 B. D.

JAELANI, SH., MH., Jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Jambi;2 INDRA ARMENDARIS, SH., Jabatan Pengacara/Advokat;3 ADRI, SH., MH., Jabatan Pengacara/Advokat;4 DARLIS RAMLI, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan HukumBiro Hukum Setda Provinsi Jambi;5 PINONDANG HUTAGAOL, SH., MM., Jabatan Kepala SubBagian Penegakan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;6 M.

(Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Kingsospol Siregar, S.H., M.H. (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Ade Suryaman (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan), Kurniawan, S.H. (Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan), Saidja, S.H.

(Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan),Kingsospol Siregar, S.H., M.H. (Kepala Subbagian BantuanHukum IID Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan), Ade Suryaman (Kepala SeksiHukum dan Informasi KPKNL Serang DJKN KementerianKeuangan), Kurniawan, S.H. (Kepala Seksi PelayananLelang KPKNL Serang DJKN Kementerian Keuangan),Saidja, S.H. (Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN BantenKementerian Keuangan), Arsy Febriya Wardani, S.H.

ENDANG LISTYOWATIDibawah sumpah, saksisebagai berikut :memberikan keterangan yang pada pokoknyae Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi adalah pegawai negeri diKementerian Lingkungan Hidup (KLH)sebagai staf di Biro Umum;e Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik tanpapaksaan dan dibuat BAP yang saksitandatangani setelah saksi baca;e Bahwa atas keterangan saksi sebagaimanadalam BAP tersebut tidak ada yang akansaksi rubah;e Bahwa saksi bertugas sebagai staf di SubBagian

sebesar Rp.1.250.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi tidakmelihat adanya perubahan/penambahankekayaan pada diri Terdakwa;010.SUARSIHBahwa atas keterangan saksi di atas,Terdakwa tidak berkeberatan.Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil diKementerian Lingkungan Hidup (KLH)sebagai staf pada Bagian Keuangan di SubBagian

Airways terdapat penumpang atasnama Henry dan tiket tersebut benardigunakan;e Bahwa saksi membenarkan keterangannyasebagaimana dalam BAP;e Bahwa atas keterangan saksi di atas,terdakwa tidak berkebratan.memberikan keterangan yang pada pokoknyae Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;e Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksisebagai Kepala Bagian Keuangan;e Bahwa Terdakwa menjabat sebagai KabagKeuangan sejak tahun 2003 s/d tahun 2010;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian

Akuntansi dan Verifikasi diKementerian Lingkungan Hidup RI (KLH),dengan tugas menyusun laporan keuangantingkat kementerian, koordinasi denganDirjen Perbendaharaan Departemenkeuangan;e Bahwa saksi menjabat sebagai KasubagAkuntansi dan Verifikasi sejak bulan Agustus2008;Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagaistaf di bagian keuangan;Bahwa Sub Bagian Akuntasni dan Verifikasisebelumnya sudah ada sebelum tahun 2010,kemudian pada tahun 2010 Sub Bagiantersebut dipisah menjadi 2 (dua) yaitu SubBagian Akuntansi

Setelah diberikan kepadaTerdakwa, Surat Tugas tersebut kemudianTerdakwa disposisikan kepada Kepala SubBagian Perjalanan Dinas dan KasubagVerifikasi untuk membantu penyelesaianadministrasinya;Bahwa sebelumnya telah ada pengajuan dariKepala Bagian kepada Kepala Biro Umum;Bahwa perjalanan dinas tersebut ditujukanuntuk melakukan pekerjaan antara lainpembinaan, sistem akuntansi kKeuangan, datarealisasi pekerjaan dll;Bahwa administrasi pengelolaan perjalanandinas ada pada Sub Bagian Perjalanan Dinasuntuk

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan;4. RATNA IDRUS, S.H., M.H., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;5. LABELLA NAKANAYA, SH., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Jend.

;NIP : 19640920199031002:Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat , III/d;Jabatan :Pembantu Pimpinan pada Subbagian Danamasyarakat BAUK Universitas Negeri Manado;Unit kerja : Universitas Negeri Manado;Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhiunsur Pasal 8 huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3. Lampau Waktu :a.

saat itu saksi Irfan Rahardi selaku kasubagkelembagaan yang menangani proposal bansos di bidang kelompokmasyarakat, perorangan dan lembaga swadaya masyarakat sertainstansi pemerintah, dan yang menjadi dasar saksi Irfan Rahardimenjadi PLH yakni saksi Irfan Rahardi adalah Kasubag palingsenior dibagian sosial, sehingga secara otomatis apabila saksi dinasluar dan berhalangan maka = saksi Irfan Rahardi yangmenandatangani telahaan staf;e Bahwaterdakwa Shinta adalah staf di bagian sosial tepatnya staf subbagian

masuk tata usaha Bagian Sosial lalu101112masuk ke Kepala Bagian Sosial untuk didisposisi yang mana saat itu KepalaBagian Sosial dijabat oleh PLH Kepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFANRAHARDI sehingga yang mendisposisi ke 16 (enam belas) proposal tersebutadalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksi Irfan Rahardi,lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagian masingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian

tata usaha Bagian Sosial lalu masuk ke Kepala BagianSosial untuk didisposisi yang mana saat itu Kepala Bagian Sosial dijabat oleh PLHKepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFAN RAHARDI sehingga yang mendisposisi ke16 (enam belas) proposal tersebut adalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Menimbang, bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksiIrfan Rahardi, lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagianmasingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian

pertanggungjawaban orangyang turut terlibat dalam suatu tindak pidana.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pencairan dana Bansos dari Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 terhadap 16Proposal yang fiktif tidak hanya melibatkan terdakwa I Shinta Fhensylvania,STdalam kedudukannya sebagai Staf pada Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat padaBagian Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan terdakwa II DavidKurniawan, akan tetapi juga melibatkan saksi Irfan Rahardi selaku Kepala SubBagian

No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm10.11.12.13.Daftar Gaji Bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji SubBagian Keuangan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, bermeterai cukup,kemudian diberi kode P.6.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler ProgramStudi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Agustus 2015, YayasanWakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana,sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar

Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Nomor 18 Tahun 2000,Seharusnya:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, bukanUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Kesimpulan: bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil untuk membahasdan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dan tanoa adanyaPembahasan Akhir Hasil Penelitian; bahwa sesuai dengan format pada subbagian

., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaManado,"000. ALLEN F. NGANTUNG, SH. Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaMBA BEG ~~~~~ =n nnn nnn. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.Pekerjaan Advokat ;. FRANGKY MANTIRI, SH., PekerjaanAdvokat; 222 n enon none nn non nnneSemuanya Memilih domisili di kantor walikotaManado Jl.

ROY R.ZEKEON, SH., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian Hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, SH., Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.,Pekerjaan Advokat;5.

., Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum Ilb, Rina Maryana, Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum IIb, Marwan Sembiring, Penanganan Perkara pada KPKNLLhokseumawe, Muhammad Nagif, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, Anugrah Satria, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU127/MK./2017, tertanggal 13 April 2017, selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;.

., selaku Kepala SubBagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dispenda Kota Palembang dimanaSaudara Barkati, S. Sos., tersebut memerintahkan kepada Terdakwa untukmenyetorkan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPn tahun 2008 tersebut. Hal inidijelaskan pula oleh Saudara Barkati, S. Sos., melalui surat pernyataanyang ditandatangani Sdr. Barkati, S. Sos., di atas meterai tertanggal 3November 2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Iwan Setiawan, AK,pada halaman 26 Putusan Nomor 1900/Pid.

., Jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Organisasi, SekretariatDirektorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan, Depnakertrans, berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51,Jakarta Selatan ; . BAMBANG ADI IMAM B, SH., Jabatan KasubbagPenelaahan Hukum Biro Hukum Depnakertrans,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto,Kav. 51, Jakarta Selatan ; .

,M.Hum Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasamapada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum Setda Provinsi Papua, Elsius F. Aragea, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagaiPelawan semula T ergugat;LawanJhon G.