Ditemukan 11261 data
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton (60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 80 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut
34 — 6
927590rsid5930831rsid5966457rsid5969727rsid5973216rsid5973 693rsid5974037rsid5978 453 rsid5980235rsid5980242 rsid5982567 rsid5985322 rsid5993908rsid5994950rsid5994951r$id6032325rsid6032879rsid6036169rsid6038938rsid6039100rsid6043041rs1d6045967rsid6050185rsid6055854rsid606078 4rsid6097122rsid6100011rsid6103028 rsid6103311rsid6103759rsid6106139rsid6108769rsid6112231rsid6115213rsid6121227rsid6124733rsid6160544rsid6172644rsid6176665rsid6180470rsid6182341rsid6186132rs1d6186203rsid6186676rsid6225940rsid6238252rsid6239034rsid6242 460rsid62 42 486rsid6252 620
114 — 18
Dengan demikian unsur"menimbulkan akibat hukum" terpenuhi.Oleh karena itu, Objek Perkara terbukti merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang secara jelas dan terang merupakankewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, danbukan kewenangan Pengadilan Negeri.Kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadili Objek Perkara ini juga sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K I Pdt I 1999, Tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan"Bila yang digugat
135 — 49
harganya sudahdibayar dan tanah yang diperjual belikan tersebut sudah dikuasai oleh pembeli, sebabhak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pemiliknya apabila dilakukan apayang disebut PENYERAHAN SECARA YURIDIS (Juridische Levering ) , yang16wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta balik nama (pendaftaran) dimuka danoleh kepala kantor pendaftaran tanah ( Kantor Pertahanan Kabupaten Jember ) selakuovershhrijvings ambtenaar.Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1459 Jo Pasal 616 Jo Pasal 620
31 — 6
bagi yang berutang sebelum penyerahan itudiberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.Penyerahan suratsurat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya,penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersamaendosemen surat itue Pasal 616 BW (Kitab Undangundang Hukum Perdata) yang berbunyi :Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalampasal 620e Pasal 620
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
menghasilkan: tembaga kurang lebih 31%; perak kurang lebih 48,55%; emas kurang lebih 23,77%; sisa sebesar 65% tidakmempunyai nilai ekonomis.(7) Dari pengujian laboratoriumatas sample konsentrat yang dilakukandi dalam negeri maupun luar negeri, konsentrat yang di eksporoleh Wajib Pajak mengandung: Minimum MaksimumTembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kgMg sekitar 64 mg/kgBi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620
15 — 0
:lo j 620 rae i> bau alg asa) Urge!
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa belumada atau tidak pernah mengalihkan, memindah tangankan, menjual, sertatidak pernah menandatangani akta jual beli (AJB) atas sebidang tanahdimaksud sehingga jelaslah permintaan Penggugat kepada Majelis Hakimsangat bertentangan dengan hukum karena tidak ada jual beli sebagaimanadisyaratkan dalam Pasal 37 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka hakekatnya secara notariiljual beli belum tercapai dan terlaksana;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 620
84 — 25
melawan hukum oleh Tergugat sendiriuntuk membeli objek tanah perkara aquo untuk kepentingan Tergugat sendiri,bahwa sekalipun Tergugat telah melakukan penyerahan atas objek tanahaquo secara nyata (feitelijke levering) akan tetapi Penggugat tidakmelakukan penyerahan secara yuridis (yuridische levering) yaitu berupaproses pembalikan nama atau jual beli dari semula milik Turut Tergugat sampai dengan Turut Tergugat IX menjadi milik Penggugat sebagaimanayang tersyaratkan dalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
45 — 28
dikeluarkan olehbadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tatanegara yang berdasarkan putusan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum, oleh karenanya sesuaikewenangannya yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum atau PengadilanNegeri Balikpapan.Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620
Terbanding/Tergugat I : EVA FATIMAH
Terbanding/Tergugat II : Yo Swie Tjin
Terbanding/Turut Tergugat I : Andri Djamhuri
Terbanding/Turut Tergugat II : Rian Pratama SH.,Mkn
57 — 38
tanahtersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakudimana jual beli tersebut dilakukan di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanahserta telah dilakukan penyerahan secara yuridis (juridische levering) yaituberupa proses pembalikan nama dari semula milik Tergugat menjadi milikTurut Tergugat dan kemudian beralin menjadi = milikPenggugatsebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor7416/Kel.Cisaranten Kulon hal mana yang telah tersyaratkan dalam Pasal616 KUHPerdata dan 620
163 — 57
Bontang Komisi Ctanggal 08 Mei 2006 Nomor : 47/Kom.C DPRD/BTG/V/2006 Perihal :Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran2006, selanjutnya diberi tanda bukti P 6;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/1107.1/PU Perihal : Usulan Tindak lanjutPembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang Rt. 29 Gunung TelihanBotang Barat, selanjutnya diberitanda bukti P7;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22 Pebruari2007 Nomor : 620
65 — 15
NARTYO Bin NGARIDIN ;Dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Irfani, Se dan tidak ada hubungankeluarga ; bahwa saksi membenar isi BAP saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; Bahwa saksi memiliki pinjaman di BKK Wonosalam sebesar Rp.7.000.000, denganjaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Naryo.
Bahwa saksi tidak pernah memiliki pinjaman di BKK WonosalamsebesarRp.20.000.000, dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Naryo,tanggal perjanjian kredit 28 September 2012 jangka waktu 6 bulan. Saksi hanyameminjam sebesar Rp.7.000.000,. Bahwa Istri saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman apalagi memilikipinjaman sebesar Rp.20.000.000, tanggal perjanjian kredit 22 Februari 2012 jangkawaktu 12 bulan di BKK Wonosalam.
Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Naryo adalah benar milik saksi. Bahwa lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM No.620 an Naryodan rumah saksi tidak pernah disurvey oleh petugas dari PD BPR BKK Demakcabang Wonosalam. Bahwa isi surat pernyataan tanggal 6 Februari 2013 adalah benar dan saksi tandatangani sendiri.Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.22.
16 — 8
Februari 2011, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkanTalak terhadap Termohon dengan mendalilkan halhal sebagai berikut :par pard qj fi3601i360ri0s1480slmult1widctlpartx360aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin360itapOpararsid425860 insrsid425860 1.tab Bahwa Pemohon adalahsuami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kot insrsid6502851 ainsrsid425860 Metro pada tanggal 12 Oktober 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 620
1.ENDANG ODO
2.SITI JULAEHA
Tergugat:
Kepala Kepolisian daerah Slawesi tenggara cq. Satuan Brigade Mobil Polda SUlawesi tenggara
91 — 42
Adl, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 7 ;Foto Copy Daftar namanama pemilik tanah yang berada dalam lokasi area 120 Hamilik Polri, Sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 8 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra, Nomor : 620/1128 A,tertanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 9 ;Foto copy Sertifikat Hak Pakai, Nomor : 00002, atas nama Pemerintah RepublikIndonesia, Cq.
ANGGONO SAPUTRA
Tergugat:
1.SUBAI
2.SUCIATI
Turut Tergugat:
2.PT.BANK BRI PERSERO Tbk
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
91 — 34
LelalngBidding), bermaterai cukup bukti TTIII.1 ;eauction (Close2, Foto copi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang ditujukan kepada PTHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN KpnBank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Kepanjen, NomorS1369/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal PenetapanJadwal Lelang (an.Subai), bermaterai cukup bukti TTIII.2 ;3: Foto copi sesuai dengan aslinya SuratPernyataan No.B.620
Fernand Ruben
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
110 — 46
Hal inisangat keliru jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kePengadilan Pulang Pisau sebab sebagaimana Yurisprudensi MAhkamahAgung Republik Indonesia No 620 K/Pdt/1999 yang kami kutip Bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan Pengadilan Negeri.e.
43 — 4
insrsid8396303charrsid16062048 hichaf0dbchaf0lochf0 tabpard ltrpars25qj fi36011360ri0s1360slmultlwidctlparjclisttabtx360wrapdefault*pnpnivlbitilvl101s9pnrnot0pnstartlpnindent360pnsp120pnhang pntxtbaspalphaaspnumfaautols9adjustrightrin0O1lin360itap0Opararsid1l6062048 rtlchfcsl aflafs22 ltrchfcs0f1lfs22insrsid8396303charrsid16062048 Tergugatrtlchfcsl aflafs22ltrchfcsO f1lfs22insrsid8396303 meninggalkan Penggugat dua tahunberturutturut;rtlchfcsl aflafs22 ltrchfcs0f1fs22cf17insrsid5988058 charrsid1 60 620
49 — 12
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yangmenegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat TataUsaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikiankewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutHalaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2020/PN Olmadalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukankewenangan Pengadilan Negeri.B
Pembanding/Penggugat II : H.A.Z ARIFIN Diwakili Oleh : Dra. HAJJA SYARIFAH
Pembanding/Penggugat III : ST. SHALIMAH ABDULLAH Diwakili Oleh : Dra. HAJJA SYARIFAH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pusat RRI Jakarta
Terbanding/Tergugat II : Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan
72 — 55
Bahwa faktanya, Tergugat mengklaim tanah seluas 10.680 M2(sepuluh ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi sedangkanPenggugat memiliki tanah hak milik seluas 11.300 M2 (sebelas ribu tigaratus) meter persegi, dari ukuran tersebut terdapat selisin tanah yaituseluas 620 M2 (enam ratus ratus dua puluh) meter persegi, sehinggakeseluruhan tanah hak milik Penggugat masuk/terhisap kedalam sertifikatHak Pakai, No.20003/Jongaya atas nama Direktorat Radio RepublikIndonesia, yang merupakan Sertifikat Hak