dan patut, juga tidak mengutus oranglain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnyaTermohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon mengajukan surat bukti, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor057/11/II/2011 tertanggal 04 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :70/PMK.03

/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangantelah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:Hal 4 dari 16 Hal.

didalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 224/Pid.Sus /2014/PN.Jkt.Tim, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini;Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pen.Pid.sus/2014/PN.Jkt.Tim, tentang penentuanhari dan tempat persidangan perkara ini; Surat pelimpahan perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta timur, Nomor B207/0.1.13.3/Euh.2/03

/2014, berikut surat dakwaam Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;Berkas perkara dan segala surat sehubungan dengan perkara ini;Setelah mendengarkan :Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ; Terdakwa sehubungan dengandakwaan tersebut, yang pada pokoknya membenarkan surat dakwaan dan menyatakantidak mengajukan keberatan;Keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, alat bukti tersebut merupakanalat bukti autentik, sehingga terbukti anak Penggugat dan Tergugat yangbernama Anak I,

gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata danPasal 2 Ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai serta alat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuanHalaman 10 dari 17 Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.BlcnPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis(P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehinggaharus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

. : PDM16/Mdn/Ep.2/03/2014,tanggal :24 Maret 2014 sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Als KABUL Bin HARJO SUWITO pada hariRabu, tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014 bertempat di halamankantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Madiun Jl.

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatanPenggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal09 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KabupatenRokan Hulu yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkansesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sebagai berikut:1.

Auto Mega Finance).Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :1 Penyidik tanggal 05 Maret 2014 No.Pol : SP.Han/12/III/2014/Reskrim, sejak tanggal05 Maret 2014 s.d tanggal 24 Maret 2014.2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2014 No.626/RT.2/Epp. 1/03/2014. sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d tanggal 03 Mei 2014.3 Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 No.

tetap padagugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakanfotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangdi hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 KitabUndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telahdinazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya(vide: Pasal 301 R.Bg. jo.

BKAPN/06 0708/II/2014 ;Telah mendengar keterangan saksisaksi.Telah memperhatikan barang bukti.Telah mendengar keterangan para terdakwa.Membaca pula :Surat pelimpahan berkas perkara No. 38/0.5.34/ EUH.2/03/2014 tanggal 11 Maret2014;Surat Penetapan Ketua PN.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 3 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang BeaMeterai serta alat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis(P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakanakta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

PENETAPAN Nomor 279/Pdt.P /2018/MS.Sgi(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai danPermenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semuabukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam peneguhan permohonanpara Pemohon dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalipermohonannya selain mengajukan bukti Surat sebagaimana tersebut di atasjuga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masingmasing

hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara ParaHal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 0498/Padt.P/2018/PA.Blcn.Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiranmereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

tetapi tetapmengangsur tidak sepenuh kewajibannya setiap bulan;Bahwa Penggugat berusaha untuk selalu menemui pihak Tergugat untukdapat bantuan berupa keringanan kepada Tergugat , dan jumlah kredittunggakan tidak pernah disampaikan kepada Penggugat dan berjanji akanmembantu Penggugat dalam masalah tersebut;Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Penggugat menerima SuratPemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan dari Pihak Tergugat di mana surat tersebut berdasarkan Surat KPKNL Palu No. 5127/WKN/6/KNL.03

/2014 tanggal 19092014, perihal Penetapan Lelangdari Tergugat Il, maka Penggugat mendatangi Kantor Cabang PembantuKCP Kota Raya tentang hal tersebut akan tetapi Pihak KCP Kota Rayahanya menyampaikan silahkan berhubungan dengan BRI Cabang Parigi,karena hari ini akan dilelang;Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Penggugat menerima Surat dariTergugat tentang Pengosongan Bidang Jaminan laku lelang yang intinyamengosongkan:a.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Agustus 2008 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin TengahKota Banjarmasin; yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kKemudian diberi tanda P;A. Saksi1.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 06 Februari 2001yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan UlinKabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;A. Saksi1.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf adan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevansebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan

. : PDM 12/SWW/03/2014 sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam suratpelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Suwawa, tanggal B331/R.5.13/Euh.2/04/2014tanggal 2 April 2014 sudah bersesuaian, bahwa yang didakwamelakukan tindak pidana adalah orang yang bernama YAKOBABDULLAH Alias YAKOB yang identitasnya telah diakui olehterdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) telah bermeterai cukupberupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelishakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkanPasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)Undangundang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dapatmembuktikan mengenai status kewarganegaraan dan identitas Penggugat yangberdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;Menimbang, bahwa bukti P.2, Penggugat dapat membuktikan mengenaistatus Penggugat dan Tergugat telah terikat

PDM92/GS/03/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIRBahwa terdakwa KOMARUDIN Alisa IDIN Bin TONI, bersamasama dengan saksiSANDY DAMARA Bin ZULKIFLI (Berkas perkara terpisah / Splitshing), DANI BinSAWIK, DEDI Bin AMIR (DPO) dan HENDRA Bin MAHAT (DPO) pada hari Minggutanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2013 bertempat di Depan Kantor Kecamatan Terbanggi Kampung Terbanggi BesarKecamatan Terbanggi besar Kabupaten