hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara ParaPemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiranmereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganHal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 0509/Padt.P/2018/PA.Blcn.P.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Pid.B/2014/PN.Mtp tentang penunjukkan majelis hakim untuk mengadiliperkara ini;3 Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 18 Maret 2014tentang panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu hakim dalamperkara ini;4 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 19 Maret 2014Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PN.Mtp tentang penetapan hari sidang dalam perkaratersebut;5 Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan NegeriMartapura Nomor: B400/Q.3.13/Epp.1/03

/2014, tertanggal 18 Maret 2014;6 Berita Acara Pemeriksaaan di persidangan dan suratsurat lain yang adahubungannya dengan perkara ini;Telah mendengar :1 Pembacaan Surat Dakwaan penuntut umum No.Reg.Perk: PDM025/Marta/Epp.2/03.14, tertanggal 19 Maret 2014;2 Keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada hariSenin, tanggal 21 April 2014, PDM025/Marta/Epp.2/03.14, yang pada pokoknyamohon supaya hakim yang mengadili perkara ini

;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dailildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggamajelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapatditerima dan dipertimbangkan;Halaman 10 dari 17 Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.BicnMenimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian, terkait alat bukti berupa fotokopi tersebut berkaitan denganperkara ini dan telan memenuhi syarat formil dan materil maka dapatditerima sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat jugatelah mengajukan lima orang saksi, kelimanya telah memberikan keterangansebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, terkait saksisaksiPenggugat tersebut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelongberpendapat bahwa para

Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014, Nomor: Prin 113/ 0.5.45/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 01 April 2014 ;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 26 Maret2014, No.197/Pen.Pid/2014/PN.Kdi, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 24April 2014;5.

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA BicnMenimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dailildalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuaiketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (

membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtangga bersama Tergugat.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakniP yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis, karenaitu dapat diterima.Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalahorang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimanadimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dantelah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secaraformil dapat diterima.Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat denganPenggugat

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggamajelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangpada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor tertanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan denganaslinya kemudian diberi tanda P;Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan buktisaksi saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

Mengadili Permohonan DispensaiKawin;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.L sampaidengan P.11, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnyasecara mutatis mutandis dianggap telah telah dipertimbangkansebagaimana pertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulistersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

atas, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktianyang dimaksud atas kebenaran dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohong mengajukan alat bukti surat P.1 danP.2, merupakan fotokopifotokopi dari suatu akta otentik, telah diperiksadengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengajadibuat untuk membuktikan peristiwa hukum tentang adanya hubunganpernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, serta telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telan memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 diperolehketerangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili diKabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan

Perkara : PDM27/ Epp.2 /GRT/03/2014, sebagaiberikut;DAKWAAN :Bahwa Bahwa ia terdakwa YAYAT bin MAMAN.masing masing pada hari Selasatanggal O05 Pebruari 2013 sekira jam 12.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu bulan Pebruari tahun 2013 danMaret tahun 2013 masing masing bertempat di halaman rumah makan Sederhana Jl.

Perk:PDM: 15/0.3.42/Epp.2/03/2014, tanggal 10 Februari 2014,sebagai berikut ; ~7777777777377 777377555KESATU Brrr rrr rrr nnn nnn nn nnn nn nnn neeT TT Bahwa Terdakwa SLAMET RONI Bin Alm.

ini;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonanyaPemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.6 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 2 Ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai serta alat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulisP.1 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehinggaharus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.6 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmengajukan pembelaan, terdakwa hanya memohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkanputusan yang seringanringannya dengan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakantetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor :Reg.Perk.PDM027/Q.3.12/Epp.2/03

/2014, didakwa sebagai berikut :DAKWAANBahwa terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Pani pada hari Kamis tanggal 14 Nopember2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember2013 bertempat di belakang lapangan bola di Desa Kereng Dayu Rt. 01 Kecamatan BatuEngau Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum / Kompetensi Pengadilan Negeri Kotabaru yangberwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menawarkan

Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, agar menjatuhkan putusan yangseringanringannya ,dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akanmelakukan perbuatan itu lagi ;Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umumdipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah di bacakandipersidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwamelakukan perbuatan Pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Suratdakwaan No.Reg.PDMIII25/TASIK/03

/2014, tanggal 04 Maret 2014 yang isinyasebagai berikut :DAKWAAN:KESATU:Bahwa ia Terdakwa IWAN RIDWAN ALIAS ADUD BIN OMAN pada hariKamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuhari dalam Bulan Januari di Tahun 2014 bertempat di saung sawah daerah jalan BaruCiawi Kabupaten Tasikmalaya atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampaidengan P.8, alat bukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominalmeterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang

membentuk suatu Negara Republik Melanesia yang berdaulat danMerdeka.Perbuatan Terdakwa I EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI, Terdakwa ITSOLEMAN FONATABA,SE diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 110 Ayat(1) jo Pasal 106 KUHP ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakantelah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaanPenuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan PenuntutUmum No.Reg.Perkara : PDM/JPR/2/03

/2014 telah dituntut oleh Penuntut Umumdengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.