Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 20-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — ERWIN RUSTIAWAN, Kolonel Inf NRP 1900003200468
728 — 444
  • Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai DanrindamXVI/Pattimura telah menerima uang secara bertahap mulai bulanNopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dari Letda InfMaman Fauzi Pamak Rindam XVI/Ptm dengan total sejumlah Rp.62.822.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh riburupiah), uang tersebut merupakan sisa belanja uang makan danuang kalori yang dihemat dan dikelola oleh Letda Inf Maman Fauzikarena belanja dalam partai yang besar , bahwa uang sisa belanjatersebut Terdakwa gunakan
    Letda Inf Maman Fauzi untuk tidakmembelanjakan semua Uang makan dan Uang Kalori yangdikelolanya, tetapi karena Letnan Inf Maman Fauzi sudah punyalangganan sendiri dan membeli dalam partai besar, sehingga dalambelanja Letda Inf Maman mendapat korting atau potongan selakulangganan.21.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2016 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS
Tanggal 2 Maret 2015 — H.ANDI MUALLIM,SH.,MSi
79 — 39
  • (seratus empat puluh sembilan milyarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesarRp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikanpada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampaidengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesarRp.151.476.442.800.
    (seratus empat puluh sembilan milyarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesarRp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikanpada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampaidengan akhir TA telah terealisasi sebesar Rp.151.476.442.800.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2019 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Januari 1970 — I. ELVIYANTO II. MIRAWATI
684 — 1094
  • Putusan Nomor 120/Pid.Sus/TPk/2019/PN.Jkt.Pst.Gimana jii SBahwa setelah Terdakwa Elviyanto dan Terdakwa Il Mirawatimendapatkan informasi mengenai dilakukannya transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Dody Wahyudi sebagaibagian dari uang muka commitment fee untuk pengurusan ijin kKuota imporbawang putih, selanjutnya Terdakwa II Mirawati melaporkan hal ini kepada Nyoman Dhamantra yang pada saat itu sedang menghadiri acarakongres partai di Bali; Dmn s AUGUST 7. 20F sya pak :2 Pak
    Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa Elviyanto menyampaikan bahwa pengurusan kuota impor bawang putihakan menggunakan jatah partai dari Nyoman Dhamantra. Ataspenjelasan tersebut Dody Wahyudi menjanjikan commitment fee sebesarRp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kg dari total alokasi kuota,namun Terdakwa Elviyanto meminta harga sebesar Rp 2.000,00 (duaHal. 255 dari 338 Hal.
    Bahwa setelah Terdakwa Elviyanto dan Terdakwa Il Mirawatimendapatkan informasi mengenai dilakukannya transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Dody Wahyudi sebagaibagian dari uang muka commitment fee untuk pengurusan ijin kKuota imporbawang putih, selanjutnya Terdakwa II Mirawati melaporkan hal ini kepada Nyoman Dhamantra yang pada saat itu sedang menghadiri acarakongres partai di Bali;Hal. 260 dari 338 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
471 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
    BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1: pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
    BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
173 — 148
  • Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, jugamengganggu untuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGATserta sekolah anakanaknya.
    Ketika itu, karena orang tua PENGGUGATtidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiOrganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Hal. 16 dari 155 hal.
    (KUHPerdata) sebagaimanaPasal 1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitudimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI selama lebih dari 30 tahuntanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadali PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH NANA SUPRIYATNA
129 — 169
  • Iyus Djuher langsung mengikuti Rapat Partai Demokrat, dansetelah rapat selesai sekitar jam 18.30 Wib, menuju Bogor dan tiba di Bogor sekitar jam23.00 wib, kemudian sewaktu saksi akan ambil Sepeda Motor mau pulang, H. Iyus Djuhermemanggil saksi dan mengatakan ini tolong bawa lagi ke Kantor Badan PerizinanTerpadu (BPT) titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H. Iyus Djuher bahwa*catur saja yang bawa ke Cibinong karena Catur lebih dekat. tapi saksi tidak mengetahuialasan H.
    Kemudian dijawab oleh Bupati : Iya, ke saya jugasms yang isinya kalau ini yang ngurus Pak Iyus, dan nanti kalau ada rejekidalam pengurusan ini untuk pembangunan gedung partai Demokrat.
    Barangkali adarejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat. Adapun maksuda darikalimat : barang kali ada rejekinya untuk membangun gedung PartaiDemokrat. menurut saksi bahwa dengan membantu pengurusan LOKPT.Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Djuher tersebut, dan H. IyusDjuher berharap apabila ada rejekinya berupa bantuan dana dari PT GarindoPerkasa akan digunakan untuk pembangunan gedung Partai Demokrat. SMSyang saksi terima dari H.
    Dan maksud jawaban saksi dengan mengatakan Nuhun Nanti Laporadalah saksi berterima kasih atas izin lokasi sudah ditandatangani dan nantisaksi akan lapor kepada Bupati, mengenai besaran atau jumlah bantuan baikberupa uang ataupun material dari PT.Gtarindo Perkasa atas pembangunankantor DPD PD Kabupaten Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratKabupaten Bogor) ;Bahwa benar atas BAP No.81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuimengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan adarezeki
    namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakan bahwa kalau adarezeki untuk partai demokrat adalah tidak benar ;Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelum membubuhkanparaf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalam memberikan keterangantidak ada tekanan dan paksaan ;Bahwa atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupun Rp.600.000.000,00bukan saksi yang meminta, tapi waktu itu Listo Welly Sabu datang ke rumahsaksi dan menyampaikan uang Rp.600.000.000,00 tersebut ;Bahwa saksi
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 06-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 543/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Nopember 2016 —
86 — 55
  • Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasa/ 1340KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penye/esaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja"Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/ Instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara aquo, maka Penggugatharus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal ini pihak BadanPertanahan Kodya Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan uraian
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
387 — 166
  • Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1970/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
  • mencari pekerjaan diselingi menawarkan proposalsebagai vendor seragam ke kantorkantor, dan XXX menunjukTergugat untuk menjadi vendor dan direkomendasikan di 4 kantorcabang (XXX), serta pesanan dari pihak lainnya, sebelum AsianGames dan setelah masa kontrak habis di Lemigas pun Tergugat terusbekerja freelence (dari instalasi cctv, pasang jaringan lan, pabxtelepon, service komputer, mendesain cover cd motivator rezzaanggara (teman kakak keempat Penggugat), mendesain danpemesanan ke produsen jam dinding partai
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 167/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : HALIM SUSANTO Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
97 — 58
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnya 2dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;3. Isi dan tandatangan diakui;Jika syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875KUHPerdata maka:1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanyasempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 24 Juli 2012 — Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. Bin H. MAHMUD AMIN;
45 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syarif Hidayat, MM menjadiCalon Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diusung oleh MayoritasAnggota Dewan Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, WalaupunGolkar Pusat merekomendasikan Calon lain;. Proses untuk mengeluarkan Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas gunamemenuhi permintaan Para Ketua/Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas menjadi sangat mulus dan sederhana karena Kabag. KeuanganDaerah Kabupaten Musi Rawas dijabat oleh H.Gotri Suyanto, SE,M.Socyang tidak lain adalah keluarga dekat/keponakan dari Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — BUDIONO, DKK VS EKA ARYAWAN
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H (Hukum Acara Perdata: Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; SinarGrafika, 2010, hal 546) agar akta bawah tangan melekat pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak ) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. isi dan tanda tangan diakui.;8.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 06-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PID/2018/PT MDN
Tanggal 5 April 2018 — DRS. RAMADHAN POHAN, MIS
104 — 44
  • DurenSawit Jakarta TimurAgama : IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPR RI PeriodeTahun 2009 S/D 2014 Dari Partai Demokrat)Terdakwa tidak ditahan;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MarasaminRitonga, SH. MH.Dkk.
    Duren Sawit Jakarta Timur akandijual dengan harga Rp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual,selanjutnya terdakwa RAMADHAN POHAN juga ada mengatakan bahwaianya mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan daripara Jendral termasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi RotuaHotnida Simanjuntak, terdakwa RAMADHAN POHAN pun berkata : kalautidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah).
    Duren Sawit Jakarta Timur akan dijual dengan hargaRp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual, selanjutnyaterdakwa Ramadhan Pohanjuga ada mengatakan bahwa ianya mendapatdukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari para Jendraltermasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi Rotua HotnidaSimanjuntak, terdakwa Ramadhan Pohanpun berkata : kalau tidak percayalihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PID/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — H. DARMAWAN
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARMAWAN;Tempat lahir : Mataram;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1958;Jenis kelamin > lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, KecamatanSekarbela, Kota Mataram;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPW Partai Nasional Demokrat);Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa H.
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.TPI
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 8
  • Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada bulanApril tahun 2019 ikut sebagai Calon anggota legislative DPRD KotaTanjungpinang dari partai NASDEM namun tidak berhasil;11.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : RUSMIN BIN BAKRI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat II : ASDI BIN ASOI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat III : ANDRIAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat IV : AIDI BIN TULUS Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat V : EDI BIN ASAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD TANJUNG
83 — 74
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PA PADANG
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA PADANG Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Pdg
Tanggal 11 Desember 2013 —
53 — 5
  • sebuah toko pakaian FACollection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 52, kecamatan PadangTimur, kota Padang;Menimbang, bahwa untuk meguatkan gugatannya Pelawan telahmengajukan fotokopi sah surat Perjanjian kerja sama bagi hasil telah dinazegelen, sesuai maksud pasal 10 Undang Nomor 13 tahun 1985 tentangBea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda PLdan diberi paraf.Menimbang, bahwa alat bukti Pelawan tersebut sengaja dibuat sebagaialat bukti, karena dibuat secara partai
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 31/Pdt.Bth./2016/PN Tsm
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. PATIMAH
93 — 10
  • (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengavas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partai
Pengadilan PN PEMALANG
Register : 23-04-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 21 Januari 2015 —
185 — 2
  • posisi para pihak ; Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor:14/Pdt.G/2014/PN.Pml Halaman 42 Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa; Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak; Berarti gugatan perdata bersifat partai
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG.
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat: Harianto Tergugat: 1.Ir. H. Joko Widodo 2.Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. 3.Prof. DR. M. Hatta Ali SH., MH 4.Pemerintah Kota Malang c.q. Walikota Malang 5.Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI 6.Bank Indonesia c.q. Gubernur Bank Indonesia
157 — 44
  • Bab Ill Pasal 4 yangmenentukan sebagai berikut :Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg34(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.Dalam Pasal 6A UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilin dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat.(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai