Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2963 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — DRS. H. SOENARDI SAMIAN vs HASAN JOHNNY WIDJAJA, dkk
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
80 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
239 — 166
  • kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
  • Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Perceraian
Register : 22-08-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA SINTANG Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Stg
Tanggal 22 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 1
  • menjemputnya diPontianak bersama anaknya karena anak wanita tersebut akan mendaftaruntuk kuliah di Akademi Keperawatan Sintang, benar bahwa wanita tersebutberasal dari Riau dan menginap di kediaman bersama selama 10 (sepuluh)hari namun tidak benar bahwa Pemohon mengaku wanita tersebut adikangkat Pemohon, melainkan wanita tersebut adalah teman sekolah (adiktingkat) Pemohon dahulu sewaktu sekolah di Pontianak, setelah 10 (sepuluh)hari saya memang benar berangkat ke Singkawang untuk menghadiripertemuan partai
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 27-05-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 47/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 28 Juli 2015 — SITI SUTIDJAH melawan MOCH. MUKSIN dkk
51 — 31
  • Merupakan akta otentik yang bersifat partai yang diatur dalampasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialahakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuatb.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
140 — 41
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/ G / 2014 / PHI-Smda
Tanggal 22 April 2014 — ANSELMUS BAT , DKK MELAWAN PT.REJEKI ABADI SAKTI
68 — 9
  • Foto copy Rincian gaji bulan April 213 ,Mey 2013 dan Juli 2013 atas namaRAHIM MUSTAFAR, diberi tanda P10;13.Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:561/K.42/2013 tetntang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2013tanggal 17 Januari 2013 diberi tanda ...P13 ;14.Foto copy Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ProvinsiKalimantan Timur NO:15/BAHUNASDEM/KT/X1/2013 tanggal 8 Nopember2013 diberi tanda 0.0... eeeeeeeeeeeees P14 ;15.Foto copy Surat dari Kantor Advokat /Pengacara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 412/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PIPIT PATIMAH
Terbanding/Tergugat : UJANG KURNIADI
80 — 36
  • Tergugat Konvensi tidak mempunyalkekuatan hukum atau tidak mengikat bagi para pihak maka dengan ini MajelisHakim tingkat banding berkesimpulan penguasaan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas objek sengketaadalah perbuatan yang melawan hukum dan penguasaan tersebut jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa salah satu objeksengketa disewakan untuk dijadikan kantor oleh salah satu Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
  • 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 51 Put.95/G/2019/PTUNMdnc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK VS I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMRIAH;
101 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
91 — 66
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2014/PTUN-KDI
Tanggal 9 Februari 2015 — Drs. ARIFUDDIN, M.Pd. (P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
155 — 134
  • Surat Panwaslu Kab.Kolaka, Nomor: 86/PanwasluKlk/V/2014 perihal tindaklanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat EdaranBawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran,dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskanbahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telahditetapbkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atauPanwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untukmengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehansuara yang diajukan oleh Partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
131 — 67
  • Sebagian tanah persil30 ; (selanjutnya akan disebut sebagai tanah waris) ;Putusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 13 dari 156Bahwa almarhum Neneng Sastramidjaja semasa hidupnya maupunsegenap ahli warisnya, in casu Penggugat belum pernah melakukanmengalihkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas tanah waris aquo kepada siapapun ; Bahwa orang tua Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a guo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun1965 dengan timbulnya Gerakan Partai
    Ketika itu, karena orang tua Penggugattidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiorganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidakmenentu itu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjagakelangsungan pendidikan 7 (tujuh) orang anaknya
    yangdiatur dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh Tergugat dan pihakpihak lainnya (yang tidakdijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana Tergugat selamalebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukumobjek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan,sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 20-04-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1/Pid.P/2018/PN Blb
Tanggal 26 April 2018 — Penuntut Umum:
YULI RAHMAWATI ASRIL, SH
Terdakwa:
DEDI MUSLIHIN Bin Alm AFIFUDIN
39 — 14
  • 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
  • 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
  • 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem.
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 06-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 543/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Nopember 2016 —
84 — 54
  • Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasa/ 1340KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penye/esaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja"Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/ Instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara aquo, maka Penggugatharus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal ini pihak BadanPertanahan Kodya Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan uraian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — BUDIONO, DKK VS EKA ARYAWAN
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H (Hukum Acara Perdata: Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; SinarGrafika, 2010, hal 546) agar akta bawah tangan melekat pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak ) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. isi dan tanda tangan diakui.;8.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 167/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : HALIM SUSANTO Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
96 — 57
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnya 2dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;3. Isi dan tandatangan diakui;Jika syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875KUHPerdata maka:1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanyasempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht);3.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1970/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
  • mencari pekerjaan diselingi menawarkan proposalsebagai vendor seragam ke kantorkantor, dan XXX menunjukTergugat untuk menjadi vendor dan direkomendasikan di 4 kantorcabang (XXX), serta pesanan dari pihak lainnya, sebelum AsianGames dan setelah masa kontrak habis di Lemigas pun Tergugat terusbekerja freelence (dari instalasi cctv, pasang jaringan lan, pabxtelepon, service komputer, mendesain cover cd motivator rezzaanggara (teman kakak keempat Penggugat), mendesain danpemesanan ke produsen jam dinding partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 24 Juli 2012 — Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. Bin H. MAHMUD AMIN;
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syarif Hidayat, MM menjadiCalon Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diusung oleh MayoritasAnggota Dewan Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, WalaupunGolkar Pusat merekomendasikan Calon lain;. Proses untuk mengeluarkan Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas gunamemenuhi permintaan Para Ketua/Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas menjadi sangat mulus dan sederhana karena Kabag. KeuanganDaerah Kabupaten Musi Rawas dijabat oleh H.Gotri Suyanto, SE,M.Socyang tidak lain adalah keluarga dekat/keponakan dari Drs.