Ditemukan 2293 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-04-2009 — Putus : 15-10-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 Oktober 2009 — PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;1. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2. PT. Jamsostek (Persero)
15792
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Organisasi, SekretariatDirektorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan, Depnakertrans, berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51,Jakarta Selatan ; . BAMBANG ADI IMAM B, SH., Jabatan KasubbagPenelaahan Hukum Biro Hukum Depnakertrans,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto,Kav. 51, Jakarta Selatan ; .
Register : 18-06-2020 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 20 Mei 2019 — PERDATA : - Penggugat : JHON G. OHEE - Tergugat : Pemerintah RI Cq Pemprov Papua
179125
  • ,M.Hum Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasamapada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum Setda Provinsi Papua, Elsius F. Aragea, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagaiPelawan semula T ergugat;LawanJhon G.
Register : 12-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 991/Pid.B/LH/2018/PN Sky
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
INDRA ABDI PERKASA, S.H.M.H.
Terdakwa:
Ryan Okta Ruangga Bin Asmiyadi
34611
  • ,MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2018/PN Sky Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPH dengan jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Pembuatan Perundangundangan sejak tahun 2018sampai dengan sekarangBahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Pengolahan Migasadalah kegiatan memurnikan, memperolh bagianbagian, mempertingg!
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27/B/PK/PJK/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. BILLABONG INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
5730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ";Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"48. (1) Tunduk pada subbagian (6), Nilai Pabean atas barangadalah nilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untukekspor ke Kanada kepada seorang pembeli di Kanada danharga yang dibayarkan atau yang harus dibayar atas barangdapat ditentukan ...(4) Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yangdibayarkan atau seharusnya dibayar untuk barang tersebutpada saat barang dijual untuk ekspor ke Kanada dan denganmenyesuaikan harga yang dibayarkan
    atau harus dibayarsesuai dengan subbagian (5);(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualanbarang untuk ekspor ke Kanada disesuaikan(a) dengan menambahkan jumlahjumlah, sepanjang tiapjumlah tersebut belum dimasukkan dalam harga yangdibayarkan atau harus dibayar atas barang, sama dengan.....Halaman 34 dari 44 halaman.
Register : 13-01-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt
Tanggal 6 Juli 2017 — RIKA SUWANA BUDI ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
9643
  • yang berada dibaveah dan bertanggung jawab kepada Kepala;(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama;Pasal 8;Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberiandukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;Pasal 10;(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro;(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian;(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian
    bidang teknologipenerbangan dan antariksa yang berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Kepala;(2) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dipimpin olehDeputi;Pasal 18;(1) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas palingbanyak 4 (empat) Pusat;(2) Pusat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagianyang menangani fungsi ketatausahaan;(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian
Putus : 18-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO ; Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si
4729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
    Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
    Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/ 2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
    Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagaiBendahara Umum Daerah Kabupaten SidoarjoTahun Anggaran 2003 tanggal21 Januari 2003 ;. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/822/404.1.1.3/ 2006 tentang Penunjukan Pejabatyang diberi Wewenang untuk menandatangani CekHal. 121 dari 126 hal. Put.
Register : 17-10-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2014 — MARIBUN;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,3.PERUM PERUMNAS,
10973
  • .; Keduanya Warga Negara Indonesia, Karyawan SubBagian Hukum Perum Perumnas Regional Ill,Warganegara Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor : Reg.III/1813/11/2013, Tanggal 22Nopember 2013, selanjutnya disebut wanna nena nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ane TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 185/ PENDIS/2013 / PTUN JKT.
Register : 08-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN Kla
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TOTOK ALIM PRAWIROW., S.H.
Terdakwa:
FIQRI Bin M.ANIS, Alm.
266
  • Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian Umum yang pada kesimpulannya menerangkan:bahwa barang bukti kristal warna putih No.1.a dan cairan bening didalam alathisab bong No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Jbahwa Urine An.Figri Bin M.Anis No.3 tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran Undangundang
Register : 06-01-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN SELONG Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Sel.
Tanggal 31 Mei 2016 — - AMNAH, DK MELAWAN - BUPATI LOMBOK TIMUR, DKK
3934
  • ., 19671231 199303 1 145,Pangkat Penata Tingkat , Golongan Ruang (lIll/d), Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;Halaman 1 dari26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2016/PN.Sel3.BIAWANSYAH PUTRA, SH, NIP. 197401112009011004, PangkatPenata Muda Tingkat , Golongan Ruang (Ill/b), Jabatan Staf BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;Ketiganya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/KUM/2016yang telah
Register : 07-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — CV. ROBAR BERSAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;
8646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/20163. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;4. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;6.
Register : 30-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 75/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
Ir. Hj. Diah Sunarsasi
Tergugat:
Plt. Gubernur Jawa Tengah
285267
  • ;Kepala Subbagian Sengketa HukumDan HAM pada Biro Hukum SETDAProvinsi Jawa Tengah;Agus Cahyono,SH.,MH..;Kepala Subbagian Bantuan HukumProvinsi Jawa Tengah;lra Kusuma Dewi, SH.:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Ilham Pribadi, SH.;Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Bana Bayu Wibowo,SH.,MKn:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Hal. 2 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMG 8.
Register : 14-10-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terdakwa:
ABDUL GAPAR Als. GAPAR Bin RAHMANI
6518
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Register : 25-03-2008 — Putus : 09-07-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 13/G/2008/PTUN.SMG
Tanggal 9 Juli 2008 —
5922
  • Alibasah Sentot PrawirodirjoNomor 6 Magelang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April2008 telah memberi Kuasa kepadaNa ma : WIWI WIDIASTUTI, S.H ; 255 Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kota magelang ; Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edy Wibowo No. 2Magelang ; Dan BerdasarkanDan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADVZA/SKK/TV/2008 tanggal 18 April 2008 memberi Kuasa pulakepada : MOH. ZAZIN, S.H., dan SUPRIADI, S.H, KewarganegaraanIndonesia, Advokat & Konsultan Hukum =.
Register : 30-03-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 September 2016 — NANWANI SARIMONA ROHHILI ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA
5549
  • (Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);7. Budi Sutrisno, S.E., M.M. (Kepala Seksi Penagihan, KPPPratama Jakarta Gambir Tiga);8. Budi Septya Armanto (Juru Sita, KPP Pratama JakartaGambir Tiga);9. Yanto (Juru Sita, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga);10.Ade Selvia Permana Putri, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);11.Herman Butarbutar, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);12.
    (Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaGambir Tiga, beralamat Jalan K.H.
Register : 11-07-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 4 September 2012 — Pembanding/Terdakwa : Sistoyo Sh.Mh
Terbanding/Jaksa Penuntut : KETUT SUMEDANA,SH
7245
  • merah hitam silver, beserta dengan kartu20:21,Pa23.24.25.26.27.28.29.30.19XL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk negara1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian
    IMEI356587025540713 Pin 25814E1F, warna merah hitam silver, beserta dengan kartuXL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk Negara.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian
Putus : 10-03-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 522/Pid.B/2013/PN.Slmn
Tanggal 10 Maret 2014 — KUNCORO bin MUKHOZIN
213
  • pelamar yang dinyatakan lulus tes diberitahukan secara tertulis melalui surat yangkemudian wajib melengkapi administrasi.Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2009/2010 ada pegawai yang mengundurkanBahwa tahun 2010 ada tes penerimaan pegawai baru di BPN, namun tidak ada samasekali pungutan biaya.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ; 7 Saksi SRI SURYANTI;2 222222 nnn nnn nn nen nen en enn eensBahwa saksi bekerja di Kanwil BPN DIY dan saya menjabat sebagai pelaksana subbagian
Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH V BANDAR LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO ; Drs.H. CHAIRUL THABRANI,dkk
8349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasya Ilma Adhana, SH, Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan, Hikmah Yuliandri, SH.MH, Kepala Seksi Hukum danInformasi pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Metro, 7. Palomes Tampubolon, SE.MH, Kepala SeksiPelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Neara danLelang (KPKNL) Metro, 8. Arif Purwadi Satriyono,SH, PenangananPerkara Tk. Il pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan, 9. Sahat B.H.J. Pardede,SH, 10.
Register : 04-05-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN SUBANG Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN PN.SNG
Tanggal 12 Juli 2016 — ROHMAT IMRONI alias IRON Bin NURYANI MUHAMAD ARIF.
797
  • Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri sehingga cukup jika salah satuPutusan No.101/Pid.Sus/2016/PN.
Putus : 16-07-2010 — Upload : 19-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370 K/PDT/2009
Tanggal 16 Juli 2010 — HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN, DKK
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6 diubah, sehingga keseluruhanberbunyi sebagai berikut :Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan : Susunan Organisasi SekretariatDaerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiridari Asisten Sekretaris Daerah.Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan : Asisten Sekretaris Daerahsebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari Asisten Tata Praja.Pasal 6 ayat (3) angka 3.2.2 menyatakan : Asisten Tata Praja sebagaimanadimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari : Bagian Hukum, membawahi : SubBagian
Register : 22-10-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD RIFANI, SH.M.H
Terdakwa:
HEFNI ARNADI Als. ANDRE Bin ARSI
4513
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian