/Epp.3/03/2014 sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 20 April 2014.3. Penuntut Umum, tanggal : 17 April 2014, No. Print159/N.2.22 /Ep.3/04/2014sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014.4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal : 25 April 2014 No.725/SPP/1/Pen Pid/2014/PN.LP sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 24 Mei2014.Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN... 5.

Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum.Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan buktisurat dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/14/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang KotaBanjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesualPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkansesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.; 18 19Selanjutnya terhadap bukti surat Penggugat tersebut,Tergugat menyatakan tidak keberatan;Selanjutnya Penggugat menyatakan telah siap dengan buktibukti saksidan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama Penggugatyang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama H.

Nomor 2281 K/PID.SUS/2016Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014,Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014,PERBER/O1/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. DalamPeraturan Bersama tersebut terdapat beberapa pengertian dan ketentuansebagai berikut : Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan ataumenyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan padaNarkotika, baik secara fisik maupun psikis.

PRINT500/0.5.29/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 02Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014.4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 10 Juni 2014, Nomor 179/ PID.SUS/2014/PNNjk, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap suratsurat dalam berkasperkara ini;Telah membaca pula;1.

Reg.Perkara: PDM: 18/ Kjn/ Epp. 2/ 03/ 2014, dengan mengemukakan halhalsebagai berikut:Bahwa terdakwa RATNA DEWI BINTI SUTIKNO dan SUTIKNOAlmarhum (yang merupakan suami dari terdakwa dan telah meninggaldunia pada tanggal 6 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta KematianNomor 3326CMU1204200704690) yang diterbitkan oleh Kantor CatatanSipil Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2005 sampai dengan tahun2006 atau setidak tidaknya pada tahun 2005 dan tahun 2006 bertempatdi Ricemil Timbul Jaya milik terdakwa

Perkara: PDM18/ KJN/ Epp. 2/ 03/ 2014 tertanggal 12Maret 2014, BATAL DEMI HUKUM3. Membebaskan Terdakwa RATNA DEWI BINTI SUTIKNO daritahanan dan memulihkan hak Terdakwa dalam halkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, MenteriHukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI,Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI,Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014,Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun2014, Nomor : PERBER/O1/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 TentangPenanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

proses kegiatanpengobatan secara terpadu untuk membebaskan Terdakwa dari ketergantunganNarkotika agar Terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalammasyarakat;Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Bersama Ketua MahkamahAgung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI,Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan NarkotikaNasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER005/A/JA/03

/2014, Nomor : 1Tahun 2014, Nomor : PERBER/O1/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, kegiatanrehabilitasi medis dapat dilakukan ditempat Rehabilitasi Terdakwa menjalani masatahanan atau di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosialyang dikelola oleh Non Pemerintah hal ini dikarenakan saat ini Terdakwa telahberusia di atas 40 (Empat Puluh) tahun sehingga terhadap Terdakwa tersebutdapat menjalani Kegiatan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Yayasan PantiRehabilitasi Narkoba Insan Papua

Reg.Perkara : PDM24/SKD/03/2014 tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknyamohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.

2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyampaikanpembelaan secara lisan yang pada intinya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutan semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM24/SKD/03

/2014 tertanggal 20 Maret 2014,sebagai berikut :DAKWAAN :KE1 (SATU) :Bahwa terdakwa PURWANTO Bin LUKMAN pada hari Kamis tanggal 28 November2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan November 2013bertempat di Desa Adirejo Dusun I Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara int menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga Bahan

IZRA tersebut.Bahwa dasar Saksi menjadi Komandan Patroli BC.1603 berdasarkan SuratPerintah Patroli Nomor: PRIN PRIN103/WBC.04/BD.03/2014 tanggal 17April 2014 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 86/T.OPP/2014 tanggal 17April 2014 dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi KantorWilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.Bahwa KM.

IZRA tersebut.Bahwa dasar Saksi menjadi Wakil Komandan Patroli BC.1603 berdasarkanSurat Perintah Patroli Nomor: PRIN PRIN103/WBC.04/BD.03/2014 tanggal17 April 2014 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 86/T.OPP/2014 tanggal 17April 2014 dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi KantorWilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.Bahwa KM.

hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi ;Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum ( Replik ) ataspembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada nota pembelaannya;Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2014 No.Reg.Perk.PDM12/Epp.2/SKL/03

/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN: Bahwa terdakwa M.

AFFAN AS Bin (Alm) AS LUTH yang setelah melalui pemeriksaanpendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyataatas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkasperkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatuperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.PDM12/Epp.2 /SKL/03/

2014 tanggal 24 Maret 2014 adalah benar sebagai identitas dirinya, dan bukanorang lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsurBarangsiapa ini telah terpenuhi;Ad.2.

Angsuran 02 05/03/2014 23x 37.813.000 869.699.00024 s/d05/01/2016 907.532.000 b. Tower C lantai 5 Unit No. 17 (Unit Apartement 2) berdasarkan SuratPemesanan Apartemen No.

Angsuran 02 05/03/2014 23x 37.813.000 869.699.00024 s/d05/01/2016 907.532.000 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mengikatkan diri pada PerjanjianPengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian The ASPEN PEAKresidences No. 541/PPJB/HJPDLB/LGL/06/2015 tertanggal 3 Juni 2015untuk Unit Apartemen 1 (PPJB Apartemen 1) dan No. 542/PPJB/HJHalaman 3 Putusan Nomor 443/PDT/2018/PT.DKIPDLB/LGL/06/2015 tertanggal 3 Juni 2015 untuk Unit Apartemen 2(PPJB Apartemen 2).Catatan Penting:penandatanganan Surat Pemesanan Apartemen

tidakberhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan padapembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor tanggal 12 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sebagai berikut:1.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.11, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

permohonan tersebut telah diumumkansesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itupermohonan tersebut harus diperiksa Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangHal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 14/Pat.P/2019/PA.Blcn.Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan

orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggamajelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P tersebut telah memenuhi syarat formildan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

. : PDM65/Rp.Rap/Epp.2/03/2014, yangdiajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa MUNA ANDIKA NASUTION ALIAS MUNA terbuktibersalah melakukan tindak pidana ''Pencurian dengan pemberatan",sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP.2.

pada terdakwa ditemukan uangtunai Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) didalam saksu terdakwa dansaksi Bu Surat dapat mengenali ciriciri alsh satu uang yang ditemukan dalamsaku terdakwa;e Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan aksi B.Surat menderitakerugian ebesar Rp.114.000, (seratus empat belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum sebagaimanatelah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2014,NO.REG.PERKARA: PDM034/BNGIL /Ep. 1/03

/2014, tertanggal 17 April 2014, yangpada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP dalamdakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.

saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

antara Para Pemohon telah melaksanakan akadpernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara ParaPemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiranmereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Perk :PDM12/SKRTA/Ep.2/03/2014, telah mendakwa para terdakwa melakukantindak pidana sebagai berikut:Dakwaan :KESATU :Bahwa mereka Terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN WAHYUDI, Terdakwa IIDERIKVERNANTO bin BAMBANG SARWODI, Terdakwa HI. TRI MARWANTO,Terdakwa IV.

./ Epp.2/03/2014 sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05Mei 2014.Penuntut Umum, tanggal : 05 Mei 2014, No.