Ditemukan 46614 data
6 — 0
Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20September 2011, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (Kutipan Akta Nikah Nomor775/161/TX/2011 tanggal 20 September 201 1);2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 775/161/IX/2011, tanggal 20 September 2011dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yang ternyatatelah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan distempel oleh KantorPos, sebagai bukti P.2.
8 — 0
permohonannya tanggal 11 Januari2017 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan PengadilanAgama Sragen dengan register Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Sr. tanggal 11Januari 2017 yang pada pokoknya telah mengajukan dalil dengan tambahandan perubahan sebagai berikut;Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahansecara sah pada tanggal 17 November 1994 yang tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Propinsi JawaTengah, sebagaimana kutipan akta nikah No. 161
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 161/14/XV1994, tanggal 17Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, (P2).B. Saksisaksi :1.
26 — 8
mendengar keterangan Penggugat dan para saksi sertamemeriksa bukti tertulis dipersidangan;TENTANG DUDUKPERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yangterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe tanggal14 September 2011 dengan register nomor : 183/Pdt.G/2011/MS.Lsm, telahmengajukan halhal sebagai berikut :Bahwa penggugat telah nikah sah dengan tergugat pada tanggal29 Oktober 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaLhokseumawe sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161
karena Penggugattetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahhadirdipersidangan, maka tidak dapat diadakan mediasi terhadap Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokokperkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilinya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa :e Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161
7 — 2
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, pada tanggal 19 Maret 1990 ,Putusan Nomor;1336/Pdt.G/2016/PA.KomHalaman 1 dari 10 halamansebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 161/58/IIV824/ Pil v1/90,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, KabupatenX XXX.. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talak yang isinya:Sewaktu waktu saya :(1).
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx,Kabupaten Xxxx Nomor 161/58/II/824/ Pil v1/90 Tanggal 19 Maret 1990(bukti P.2);B.
12 — 4
Bahwa pada tanggal 24 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLuwuk, kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/VITI/09/1996,tertanggal 1 Agustus 1996 ;Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anakyang bernama : umur 15 tahun dan umur 10 tahun ;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun danharmonis, akan tetapi sejak satu. antara
dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil PermohonanPemohon tersebut, dan Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;Bahwa Pemohon dan Termohon tidak megajukan Replik maupun Duplik ;Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalildalil gugatannya telah mengajukan bukti berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161
13 — 3
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat padahari Senin, tanggal 11 April 2011 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/21/IV/2011, tanggal 12 April 2011dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesudah akadnikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat;2.
Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/21/IV/2011, tanggal 12 April 2011,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utarayang bermeterai cukup, telan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P ;B. Saksi :1.
19 — 5
Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 Penggugatdan Tergugat telah mekangsungkan pernikahanyang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1362/161/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugatdengan Tergugat bertempat tinggal diXXXXXXXXXX Jakarta Pusat.
BUKTI SURATFotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1362/161/XII/2007, tanggal 31Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKemayoran, Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelahdicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;B. BUKTI SAKSI1.
52 — 19
dalam surat permohonannyatertanggal 1 Juli 2015 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeri Bangli pada tanggal 2 Juli 2015, dibawah register Nomor:24/Pdt.P/2015/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telahmelangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan AgamaHindu pada tanggal 10 Agustus 1997 bertempat di Dusun/Br.DinasPeninjoan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Banglisesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 161
telahditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyatersebut, Para Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa:1Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa AyuParmiasih , yang selanjutnya diberi tanda P1;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa GedeAstika, yang selanjutnya diberi tanda P2Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 161
29 — 4
Bahwa pada tanggal 12 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Kutipan AktaNikah Nomor: 161/14/VI/2004, tertanggal 16 Juni 2004;2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yangisinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;3.
Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali denganTergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugattidak dapat didengar di persidangan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukan alatbukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :161
58 — 7
DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan nomor 47/Pdt.G/2014/PA.TDN pada tanggal 16 Januari 2014, telah mengajukan Gugatan Cerai denganmengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal20 Oktober 1999, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gantung, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:161
resmi, sah dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agartetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalil GugatannyaPenggugat telah mengajukan buktibukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah, bernomor 161
74 — 15
2017/PN.PWKForm 02/SOP/01.08/2016Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas dan untukmewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara ini bukanlah kewenangan hakim perdata untukmengadili dan memeriksa perkara ini dan tidak dapat diselesaikanmenggunakan aturan hukum perdata, melainkan merupakan kewenanganhakim pidana karena yang berlaku atasnya ketentuanketentuan hukum pidanauntuk penyelesaiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161
HIR, secara jelasmenegaskan bahwa segera setelah suatu perkara pada sidang pertama atausidang berikutnya sudah cukup terang, maka hakim dapat menjatuhkanputusannya tanpa harus menanyakan kepada para pihak apakah merekameminta putusan, dengan kata lain hakim karena jabatannya dapatmenjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa Pasal 161 HIR tersebut tidak menyebutkan bahwayang dimaksud dengan putusan adalah putusan akhir.
telahterang fakta Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memiliki kewenangan dalammemeriksa perkara gugatan yang diajukan Penggugat karena hukum acarayang dipergunakan adalah berbeda dengan materi gugatan, maka Majelismenyatakan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat Il dengan sendirinya tidakperlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menyatakan tidak berwenangdalam mengadili perkara a quo, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 161
Makson Sijabat
Tergugat:
PT. Satrindo Jaya Agropalma
54 — 9
bahwahubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusahadengan pekerja;Menimbang bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran berat yaitumengangkut barang milik orang lain berupa semen guna mendapatkankeuntungan pribadi selanjutnya Tergugat memberikan teguran secara lisan,dan akibat kesalahan tersebut pada tanggal 25 November 2017 Penggugatsecara lisan dan sepihak di putus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat Menimbang, bahwa Pasal 161
adanyakeharmonisan dalam hubungan kerja;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemutusan HubunganKerja (PHK) tidak dapat dihindarkan karena adanya pelanggaran PeraturanPerusahaan yang dilakukan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, berakhirterhitung sejak tanggal 25 November 2017;Menimbang, bahwa oleh karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untukmemberikan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161
No. 009/JLYT/SKPK/SDM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus2018 masa kerja Penggugat adalah tanggal 13 November 2012 s/d tanggal25 November 2017 = selama 5 (lima) tahun, sebagaimana bukti P4;Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No.Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Padt.SusPHI/2019/PN Smr561/K.634/2016 tanggal 6 Desember 2016 bahwa Upah Minimum KabupatenKutai Timur untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.575.000, (Dua juta limaratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, maka berdasarkan Pasal 161
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus terhitungtanggal 01 Agustus 2016 karena Penggugat telah melanggar perjanjian kerjasesuai Pasal 161 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;3.
Majelis Hakim Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum(Misjudge);2.1 Bahwa Majelis Hakim Judex Facti di dalam Putusan Nomor 242/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn tertanggal 23 Maret 2017 Halaman 25 alinea kesatudan kedua telah mempertimbangkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 berbunyi :(1) "Dalam hal pekerja/oburuh melakukan Pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama
Ketenagakerjaan menyatakan:"Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebihberturutturut tanoa keterangan secara tertulis yang dilengkapi denganbukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secarapatut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karenadikualifikasikan mengundurkan diri";2.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukumsebagaimana yang diuraikan di atas, jelas dan nyata Majelis HakimJudex Facti telah keliru telah menerapkan ketentuan Pasal 161
41 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan:(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikanSurat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasing berlaku
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 151 ayat (2) dan ayat(3) dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;5. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selamaproses berjalan dari bulan Februari 2014 s/d Juni 2015 kepadaPenggugat yaitu sebesar Rp43.122.000,00 (empat puluh tiga juta seratusdua puluh dua ribu rupiah);Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 407 K/Padt.SusPHI/20166.
provisi Penggugat;Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalahhubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT);Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahberakhir/putus terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Pasal 161
YUSTENDI als IYUS bin ENDANG
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisan Resort Sukabumi
52 — 19
Melanggar Pasal 161 danatau Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara dan atau Pasal 107 Jo Pasal 55 UU RI No.39 Tahun 2014Tentang Perkebunan.Bahwa dan bilamana dilihat dari PELAPOR adalah bertindak untuk dan atasnama Perusahaan Perkebunan PT. BODJONG ASIH dalah merupakanSalah alamat, yang dimana tidak ada kewenangan melampui batas terkaitmasalah Penambangan, melainkan hanya tentang Perkebunan saja.
Dan semua pasal TindakPidana Melakukan penambangan tanpa memiliki izin dan atau setiap orangHalaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cbd17.18.19.20.secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan menguasailahan perkebunan tanpa izin...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 danatau Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Minerba dan Batu bara danatau Pasal 107 Jo Pasal 55 UU RI No. 29 tahun 2014 tentang perkebunan.yang dituduhkan atau disangkakan tidak dapat diterapkan kepadaPEMOHON
dengan melihat fakta hukum dari uraian urain tersebut diatas.Bahwa, PEMOHON dalam hal ini merasa di dholimin dengan STATUSTERSANGKA yang ada pada diri PEMOHON, terlebin bahwa PEMOHONtidak pernah berbuat, tidak pernah ada diLokasi TKP kecuali sekali bersamaada Pihak POLRES SUKABUMI DI WAKTU AWAL rencana WPR, danapakah STATUS TERSANGKA sebagai INDIVIDU atau PENGURUSKOPERASI, mengingat unsur pada pasal 161 dan atau Pasal 158 UU RI No04 tahun 2009 tentang Minerba dikatakan setiap orang dan seterusnya
BahwaPEMOHON merasa tindakan TERMOHON sudah kembali lagi kepada erakolonial.Bahwa sebagaimana diketahui pada kenyataannya TERMOHON lebihmenitip beratkan kepada PEMOHON dengan tuduhan atau ancamanpidana pada Pasal 161 dan atau Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009Tentang Minerba di atas lima (5) tahun, tetapi pada saat Penangkapandan/ atau Penahanan Guna di BAP, PEMOHON tidak didamping!PENGACARA.Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP, tertera denganjelas katakata WAJIB.
tanggal 4 Febuari 2020, dan merupakan suatu hal mustahildalam waktu satu (1) hari PEMOHON dapat melakukan perbuatan USAHAPENAMBANGAWN/ OPERASI PRODUKSI/ PERTAMBANGAN/PENAMBANGAN, sebagaimana dimaksud pasal yang disangkakan/ istilahsebagaimana dimaksud Pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara.Bahwa dan bilamana kita pelajari dan baca dengan seksama; pengertian/istilah istilah dalam unsur unsur dalam Pasal Tindak Pidana yangdisangkakan PEMOHON telah Melanggar Pasal 161
5 — 1
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istrisah yang telahmenikah di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 22 April 2002sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 161/14/IV/2002 dan suratketerangan Duplikat Nomor B244 /Kua.13.8.10/PW.01/04/ 2019 tanggal 23April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKraksaan Kebupaten Probolinggo ;Hal. 1 dari 9 hal. Put. No: 0848/Pdt.G/2019/PA. Krs2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/14/IV/2002, sebagaimana SuratKeterangan Nikah Nomor : B244/Kua.13.8.10/PW.01/04/2019, tanggal 23April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKraksaan Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materaiHal. 3 dari 9 hal. Put. No: 0848/Pdt.G/2019/PA. Krscukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, olehKetua Majelis diberi tanda P.2;c.
7 — 3
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohonpada tanggal 27 Februari 2003, dicatat di Kantor Urusan Agama KabupatenCirebon, dengan Akta Nikah Nomor 192/161/II/2003 (duplikat kutipan aktanikah) tanggal 11 Oktober 2017;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon,telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2orang anak;3.
Fotocopy dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 192/161/II/2003 (duplikatkutipan akta nikah) Tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kabupaten Cirebon , bukti tersebut telah diberi materai cukupdan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alatbukti saksi yaitu :1.
5 — 0
Pemohon telah mengajukan permohonan ceraitalak dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dalam Register Perkara Nomor :2044/Pdt.G/ 2013/PA.Wsb. tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknyaberisi sebagai berikut :Putusan No. 2044/Pdt.G/2013/PA.Wsb.Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo (Kutipan AktaNikah Nomor : 722/161
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 722/161/XI/2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MojotengahKabupaten Wonosobo tanggal 24 Nopember 2011, telah dicocokkandengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup, tanda P.2. e Bahwa Termohon membenarkan alat bukti P.1 dan P.2 yangdiajukan oleh Pemohon tersebut ;B. Saksi Keluarga : 0000000000000002200001.
20 — 13
TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan dengansuratnya bertanggal 31 Desember 2020, kemudian didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 September 2020, Nomor3950/Pdt.G/2020/PA.Badg mengamukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kulon, KotaBandung dengan Kutipan Akta Nikah 161
Oleh karena itu untukpenyelesaian perkara ini maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaanHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2020/PA.Badgpokok perkara dan diawali pembacaan surat gugatan kemudian Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya mau bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi BukuNikah kutipan akta nikah nomor 161/90/II/2016, tanggal 28 Februari 2016,dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, KotaBandung, telah
8 — 0
Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Mei 1981, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kedamean Kabupaten Gresikdengan status perawan dan jejaka sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta NikahNomor: 92/161/V/81 tanggal 02 Mei 1981;2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bakda dukhul dan dikaruniai 2 oranganak bernama :a. ANAK JI, umur 27 tahunb. ANAK II, umur 11 tahun;3.
Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KedameanKabupaten Gresik Nomor : 92/161/V/81 Tanggal 02 Mei 1981, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT ASLI Penggugat yangdikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Nomor: 352508700165 0002 tanggal 31 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya,diberi tanda P.2; Menimbang, bahwa selain buktibukti surat, Penggugat menghadapkan