yang tercantum didalamPIB Nomor: 035457 tanggal 22 April 2013 menurut hemat Pemohon Bandingsudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor:117/MK.011/2012 tanggal 10 Juli 2013.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalamberkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding danPemohon Banding dalam persidangan.bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juntoKeputusan Presiden

RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangpengesahan Framework Agreement

dan Chinawajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP ACFTA,sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan olehpejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan danpersyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

berdasarkan Penetapan Pengadilan(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Presiden.wannnen Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengandemikian telah benar Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan gunamencatatkan akta Kelahiran Pemohon yang bernama DUL MAJID yang telahmelampaui 1 (satu) tahun sejak kelahiran diajukan di Pengadilanwon Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden

saksisaksi yang diajukan oleh Pemohonmenerangkan bahwa permohonan Pemohon agar dapat diterbitkan akta kelahiranbagi Pemohon yang bernama HERMAWAN HARIANTO dimaksudkan untukberbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran saat ini dan dimasa yang akan datang;w Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis dimana buktitersebut bersesuaian dengan keterangan saksisaksi hal mana telah memenuhisyaratsyarat awal pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53dan Pasal 54 Peraturan Presiden

No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanHal 7 dari 7 hal Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapatPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; won nne n= Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka adalah wajar apabila semua biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini dibebankan kepadaPemohon; 2222222 22 n nn nnn n nnn n nnn n neeaonnnen Mengingat, ketentuanketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006,Peraturan Presiden No.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum

diatas, olehkarena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1985 sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Jmryang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalan Pemohonhendak memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonandari subjek akta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 pemohon bertempat tinggal diDusun Rayap, RT. 001, RW. 013, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa,Kabupaten Jember, oleh karena tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Jember oleh karena itu Pengadilan NegeriJember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden

disebutkan dalamamar Penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon telahdikeluarkan, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yangbesarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;Mengingat ketentuan pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23 tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal. 2 huruf d , UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal59 Peraturan Presiden

Pasal93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Kpnmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan nama Ayah Pemohon didalam aktakelahiran Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukumyang

berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubahnama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulisatas nama DJUNARTO A.D.J = dirubah menjadi atas nama DJUNARSO patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang

Pasal 93 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yangberkaitan dengan permohonan ini;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN KpnMENETAP KAN:1. Mengabulkan permohonan pemohon;2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama AyahPemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon nomor: 1709/2000yang semula tertulis DJUNARTOA.D.J dirubah menjadi DJUNARSO;3.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquo menjadikewenangan absolut dari

atas adalahtepat permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;Menimbang, bahwa dari bukti surat P1 berupa Kartu Tanda Penduduk,NIK:, 6171034505620013 atas nama pemohon Suriyanti, bukti surat P2,berupa Kartu Keluarga, No. 61710308100/70010 tanggal O05 Januari 2021 atasnama Kepala Keluarga Chaidir Usman, yang bersesuaian dengan keterangansaksisaksi telah terbukti bahwa Suriyanti lahir di Pontianak tanggal 05 Mei1962 menjadi tanggal 25 Mei 1962.Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Hal 5 dari 6 hal Penetapan No 382/Pdt.P/2021/PN Ptk2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikanAkta Lahir Nomor 1310/G/2010 tertanggal 11 Januari 2010 tertulis 5 Mei1962 menjadi 25 Mei 1962 ;3.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

anak kandung dari (almarhum HJ WAGINEM),dan dengan meninggalnya almarhum HJ WAGINEM pada tanggal 4 April2001 di Pontianak yang hingga saat ini oleh keluarganya belum didaftarkanpada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianaksehingga belum diterbitkan Akta Kematian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat(4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83ayat (2) Peraturan Presiden

hukum ternyata Pemohon mengajukanpermohonan penetapan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM(almarhum) ini tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan alatbukti saksi diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dandengan dihubungkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden

Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerbitkanKutipan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, (vide Pasal 26ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon,yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalildalil permohonannya tanpa adaperubahan atau tambahan;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatanrekonvensi secara lisan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya padabagian dalam rekonvensi nanti;

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

(bertetap hati untuk) talak, Maka SesungguhnyaAllan Maha mendengar lagi Maha mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas danberdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepadaPengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yangsecara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini Sesuai denganketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden

Maka Majelis Hakim menilaiPenggugat berhak mendapatkan nafkah lampau selama 1 bulan dan nafkah iddahselama 3 bulan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugatselama satu bulan (bulan April 2018) sebagaimana dalil Tergugat yang dikuatkan Putusan No. 163/G/2018/PA.LwkHal. 23 dari 28 hal.dengan keterangan SaksiSaksi dan sebelum berpisah Penggugat yang memegangATM, nanti

Undangundang No.23 Tahun 2006 tentangadministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengesahananak: merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinanyangtelah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari keduaorang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara ;Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden

Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil menentukan, bahwa pencatatan pelaporan pengesahan anakdilakukan pada instansi Pelaksanaan UPTD Instansi Pelaksanaan tempat tinggalPemohon, kemudian dalam ayat (3) huruf b dutentukan bahwa Pejabat PencatatanSipil pada instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi Pelaksanaan mencatat padaregister akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelhrandan kutipan akta kelahiran ;Menimbang, bahwa peraturan presiden

penjelasannya tersebut diatas, sehinggaketentuan pelaksanaan tentang pengesahan anak sudah tidak sejalan lagi denganketentuan dalam undangundang, maka ketentuan tentang pengesahan anak berlakuketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasikependudukan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 administrasikependudukan beserta penjelasannya tersebut diatas kecuali ketentuan Pasal 92ayat (3) huruf b Peraturan Presiden

TentangHal 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 485/Pdt.P/2020/PN Jkt.UtrPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasikependudukan tersebut diatas, sehingga dictum penetapan ini sebagaimana dalamamar penetapan dibawah ini ;Mengingat Pasal PasalPasal dari Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan undangundangNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang administrasi kKependudukan dan peraturan Presiden

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut dapatditerima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalamPenetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

sipil dan kutipan aktapencatatan sipil; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 8 dari 12Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTDInstansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dan padaketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden

catatan sipil;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki aktakelahiran dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan aktakelahiran serta Kartu Keluarga tersebut diterbitkan olen Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka demi adanya kepastianhukum mengenai ganti nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanatketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf bPeraturan Presiden

bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya PermohonanPemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslahdibebankan kepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam DiktumPenetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telan memenuhi syarat sebagai alat

telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleeed) Gils (cle ards as Licll 5 53Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 14,Pasal 39 dan Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang telahternyata pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak pernah tercatatdan atau tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sepirok dan alasan Pemohon danPemohon Il mengajukan permohonannya adalah untuk digunakan sebagaialasan hukum dalam pengurusan suratsurat keluarga.

No.047/Pdt.P/2014/PA.Bkls.menjamin kepastian hukum terhadap status pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut yang tidak mempunyai halangan perkawinan berdasarkanketentuan perundangundangan perkawinan, maka dipandang perlu adapenetapan istbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf(e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa hakim tunggal perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan, makahakim tunggal secara exofficio memerintahkan kepada Pemohon danPemohon Il untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya setelahpermohonan istoat nikahnya dikabulkan ke kantor urusan agama dimanamereka bertempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor

Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.047/Pdt.P/2014/PA.Bkls.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya danhukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

sebagai mana diubahdengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN Jkt Utrdisebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakanpengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telahsah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari keduaorang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden

Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan, bahwa Pencatatanpelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana tempat tinggal pemohon, kemudian dalam ayat (3) huruf bditentukan, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atauUPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan danmembuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan AktaKelahiran,Menimbang, bahwa Peraturan Presiden

tersebut di atas, sehingga ketentuan pelaksanaan tentangpengesahan anak sudah tidak sejalan lagi dengan ketentuan dalam undangundang, maka ketentuan tentang pengesahan anak berlaku ketentuan pasal 50Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagai mana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan beserta penjelasannya tersebut di atas kecuali ketentuan Pasal92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2008 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf bPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut olehkarena Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggaldi Wilayah Jakarta Utara, maka Pencatatan pelaporan pengesahan anak ParaPemohon dilakukan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Administrasi Jakarta Utara;Menimbang, bahwa mengenai diktum penetapan ini disesuaikan denganketentuan

perkawinan para Pemohon belum tercatat dan belum memilikibukti otentik ;Bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II diperlukan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dinyatakan bahwaHalaman 7 dari 11 halaman Penetapan 137/Pdt.P/2018/PA.Taspernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaanya, dan Pasal 4 Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa pada asasnya perkawinan hanya dapat dibuktikandengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan aktanikah, berdasarkan bunyi Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam

kewenangan tersebut dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang diberikan oleh peraturanperundangundangan secara limitatif;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan suatuperkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yaitu : (a) calon suami, (b) calonisteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab qabul;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Pemohon Ildikuatkan dengan keterangan

kandung Pemohon II dan disaksikanoleh dua orang saksi yang bernama : Saksi dan Saksi II, dengan mas kawinberupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai,dantelah terjadi ijab qabul;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalildalil yangdikemukakan oleh Pemohon dan Pemohon II telah didukung oleh buktibukti,oleh karenanya dalildali tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksudpasal 7 dan 14 Instruksi Presiden

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P1 yang merupakan KartuIdentitas Pemohon dan juga P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas namaEKO SETYO PURNOMO Kepala Keluarga benar Pemohon berdomisili di DusunGrobogan RT/RW.06/02 Desa Grobogan kecamatan Mojowarno, KabupatenJombang Kabupaten Jombang sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untukmengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan

Pasal 93 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil);Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud hendakmelakukan perubahan terhadap tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka sebagai tindak lanjut dariadanya perubahan data itu sendiri maka sebagaimana diatur dalam (Pasal 71,Pasal 73, Pasal 74 Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo.

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ,maka yang bersangkutan berkewajiban dari untuk melaporkan perubahan tahunkelahiran kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiranbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa FotokopiKutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KantorKependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jombang maka sudahtepatmemerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Pasal 93 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil) serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan:MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara keduanya jugatidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 39 sampai denganHal. 11 dari Hal. 14 Penetapan No.102/Padt.P/2020/PA.PwilPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membukajalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasinikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelalsudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anakPemohon serta keterangan saksisaksi Pemohon, dapat disimpulkan

bahwaanak Pemohon telah termasuk dalam kategori baligh, baik secara fisikmaupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagianak Pemohon yang bernama Musdalipa binti Mustafa, namun dapatmelangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah,melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullan

Selain itu,perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia denganmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon dan calonSuami anak Pemohon telah berlangsung selama 2 (dua) bulan, hubungankeduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segeradinikahkan maka pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Hal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.