Ditemukan 4066359 data
JHONSON WILSEN MANULLANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Tambusai Utara
54 — 0
Efendi Syahputra Damanik Alias Pendi
Termohon:
1.Kepala Kepolisian R.I. Daerah Sumatera Utara Resort TEBING TINGGI
2.Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian R.I. Daerah Sumatera Utara Resort TEBING TINGGI
3.AIPDA M. NURMANSYAH SH
4.AIPDA TREIKETTA SURBAKTI
5.Brigadir ALEX A. BUTAR BUTAR, SH
6.Brigadir AGUSTIAN, SH.
24 — 45
MANDITIA ADRIN BATARA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
53 — 15
EFIN ROMULO NAIBAHO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRES Pelabuhan Belawan Cq. Kasat Reskrim POLRES Belawan
28 — 2
Tjong Tjhin Woei Als Ceku Als Ciku
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang Cq Kepala satuan Reskrim Kriminal
25 — 8
247 — 68
Untuk jenis pekerjaan tertentu dan atau giliran kerja beregu(Shift) ditetapbkan secara tersendiri dengan berpedoman padaperaturan yang berlaku.9.
Menurut pemikiran dandugaan Pemohon telah terjadi Persekongkolan dan Kriminalisasi kepadadiri Pemohon.26.Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP menyebutkan, laporanadalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dankewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenangtentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.27.Bahwa dari ketentuan di atas, maka laporan merupakan hal sangat pentingdalam setiap tindakan dilakukannya suatu penyidikan,
Orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebutatau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidanatersebut.teSedangkan kelanjutannya pada pasal 116 ayat (2) menyebutkan apabilaTindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan olehorang ,yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yangbertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sangsi pidana dijatuhkan terhadappemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkaSah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.Permintaan gantikerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluargannya ataupihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP yang berbunyi: PengadilanNegeri berwenang untuk memeriksa dan memutus
, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam undangundang ini tentang:Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan; Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah KonstitusiNo.21/PUUXII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan frasa Pasal 77KUHAP sepanjang di maknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan termasuk
HERY ASSOR alias EL
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA MALUT, Cq. KAPOLRES Ternate
76 — 31
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
117 — 44
Pada akhir bulan Juni atau awal Juli, tepatnya saksi lupa Aanmaningdilakukan. Bahwa di Aanmaning yang ketiga, sekitar akhir bulan Juni atau awalbulan Juli. Di Aanmaning ketiga sudah tidak ada mediasi atau negosiasi. Bahwa Pemohon saksi antarkan untuk melaporkan ke Polisi. Bahwa pada bulan Agustus 2016 tanggal 16 Agustus di POLDA DIY. Bahwa setelah dapat bukti laporan, di BAP kemudian dibawa ke PiketSerse untuk di BAP lagi dan kemudian disuruh pulang.
Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau PenghentianPenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
Permintan ganti kerugian atau merehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkarannya tidakdiajukan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 KUHAP yangboleh mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatupenghentian penyidikan atau penuntutan adalah Penyidik atau Penuntut Umumatau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua pengadilan Negeridengan menyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal 80 KUHAP tersebutdiatas
Tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa itu ternyatabukan merupakan tindak pidana, dan;3.
Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidanakurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enamtahun;3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tigatahun, sesudah dua belas tahun,4.
ANTON HARTONO
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDUNG RESKRIM UNIT HARDA
25 — 4
IWAN SAHIE
Termohon:
Kejagung RI cq. Kejati Kepulauan Bangka Belitung cq. Kejari Belitung cq. Kepala Kejari Belitung
55 — 35
Kustadi
Termohon:
Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan
77 — 7
A . ATNIS
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI GOWA
41 — 23
1.HAIRI ULFA ROMADHON
2.MUHAMMAD FADLI
3.WILLIA
4.YENI MARLINA
5.ZULPITA H
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KAMPAR
30 — 15
ANDI RUSLAN Als ANDI Bin ANDI TAHER Alm
Termohon:
RESERSE KRIMINAL UMUM RESOR BINTAN
36 — 10
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
53 — 0
Fransiskus Samur
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat
110 — 1
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
- Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat
SAID ZAHIR SYAH
Termohon:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa KPPBC TMP C Langsa
58 — 0
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
18 — 8
ALEX SUDIRMAN Alias SUDIRMAN Bin JAMAAN
Termohon:
Polresta Pekanbaru
51 — 5
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.; 4.
Bahwa Pasal 77 KUHAP menyatakan:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Pbr.a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;5.
Dalam perkara memalsu atau merusakkan uang, tempo itu mulai dihitung darikeesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengandilakukan pekerjaan memalsu atau merusakkan uang itu; (K.U.H.P.244 s, 253S, 263 s). Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Pbr.2. Dalam perkara kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 328,329,330 dan333 tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang yang kena kejahatan itu dilepaskan, atau mati. 3.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;c.
YULIARNIS
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatann
16 — 0