Ditemukan 86899 data
Syarifuddin Ibrahim bin Ibrahim
Termohon:
Asma binti Muhammad Ali
85 — 17
dan mempelajari suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Banda Aceh denganregister perkara Nomor Nomor 19/Pdt.G/2017/MS.Bna. 12 Januari 2017, telahHalaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/MS.Bna.mengajukan permohonan Cerai Talak dengan posita dan petitumnya sebagaiberikut :1.Bahwa pada tahun 1971
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Syarifuddin lbrahim binIbrahim) dengan Termohon (Asma binti Muhammad Ali) yang dilaksanakanpada tahun 1971 di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie,3. Memberi izin kepada Pemohon (Syarifuddin Ibrahim bin Ibrahim) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Asma binti Muhammad Ali)di depan sidang Mahkamah Syariyah Banda Aceh;4.
16 — 10
., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23Januari 1971 jo.
8 — 6
4 Bulan dan anaktersebut tinggal bersama Penggugat;Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan O02 Januari 2020,karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampaidengan sekarang selama 02 Tahun;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, gugatan Penggugat untukmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telahmeninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1971
perkara ini ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugatpada tanggal 23 Mei 2011 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengandemikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (/egal standing) untukmengajukan gugatan a quo;Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supayadatang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 141 RBg joPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1971
pergimeninggalkan Penggugat, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;e Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediamanbersama dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai saat inisudah lebih kurang 1 tahun lamanya ; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan danmenyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas,maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971
82 — 28
, tanggal 10 Mei tahun 2021, dibuat dan ditandatangani secara bersamasama dalam sebuah persepakatan, Surat PerjanjianPerdamaian Pembagian Harta Waris antara pihak pihak sebagai berikut:1.NamaUmurAgamaPekerjaanAlamatNamaUmurAgamaPekerjaanAlamatNamaTempat/tgl lahirAgamaPekerjaanAlamatMUHALI BIN HAMZE;Sumenep, 13 Maret 1958:Islam;Petani/Pekebun;RT 002 RW 010, Dusun Guru, Desa Poteran,Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, PropinsiJawa Timur;Disebut sebagai Pihak I;WANI BINTI ASDU;Sumenep, 29 September 1971
Ahmad Zaki Abdullah bin Abdullah, lahirdi Situbondo, tanggal 20 Juli 1971, NIK : 3512082007710002, beralamat diKel/Desa Panji Kidul, Kampung Krajan, RT/RW 003/001, Kecamatan Panji,Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
Ahmad Zaki Abdullah binAbdullah, lahir di Situbondo, tanggal 20 Juli 1971, NIK:3512082007710002, beralamat di Kel/Desa Panji Kidul, Kampung Krajan,RT/RW 003/001, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi JawaTimur. Agar tanah tersebut, digunakan untuk keperluan pembangunanpondok pesantren yang pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnyadiserahkan kepada KH.
127 — 19
Dan Pemohon hanya mempunyai satuorang istri yaitu Pemohon Il;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il telah bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anakyang bernama : Anak Pertama, lahir tanggal 19 April 1971; Anak Kedua, lahir tanggal 20 Juni 1972; Anak Ketiga, lahir tanggal 15 Agustus 1974; Anak Keempat, lahir tanggal 9 Januari 1977; Anak Kelima, lahir tanggal 3 Agustus 1978;Bahwa Penetapan Itsbat nikah ini akan dipergunakan sebagai pegangandan alat bukti
karena tidak ada hubungan nashab dan susuan ataupun semenda; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah adaprotes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka dan belumpernah cerai ; Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai lima orang anak bernama : Anak Pertama, lahir tanggal 19 April 1971; Anak Kedua, lahir tanggal 20 Juni 1972;Hal. 7 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PATnk Anak Ketiga, lahir tanggal 15 Agustus 1974; Anak Keempat, lahir
maskawin berupa uang sebesarRp. 500, (lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh Saksi Nikah danSaksi Nikah Il;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halangan syarikarena tidak ada hubungan nashab dan susuan ataupun semenda;Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah adaprotes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka dan belumpernah cerai ;Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai lima orang anak bernama : Anak Pertama, lahir tanggal 19 April 1971
Musa
15 — 3
Maret2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan RegisterPerkara Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Mlg. tanggal 28 Maret 2019, telah mengajukanpermohonan dengan dalildalil sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah anak lakilaki sah dari Suami istri Iskandar, Sulaimandan Jauw, Set Ay Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran No. 306/1973 tanggal 11Agustus 1976 atas nama Musa yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil KotamadyaMalang Bahwa nama Orang Tua Pemohon di Akte Perkawinan No. 7/1971
Foto copy Kutipan Akte Perkawinan nomor 7/1971 tanggal 2481981 atas namaSulaiman Iskandar dengan Jauw Set Ay, diberi tanda P3 ;4.
berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK3573022306730004 tanggal 862015, atas nama Musa, bertujuan membuktikanIdentitas Pemohon ;Menimbang, bahwa dari bukti P2, berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor3573021508070573 tanggal 6102016 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman Iskandar,alamat di Jalan Welirang 17 RT.005 RW.008, Kelurahan OroOro Dowo, KecamatanKlojen, Kota Malang, bertujuan membuktikan jika Pemohon berdomisili di Malang ;Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Foto copy Kutipan Akte Perkawinan nomor7/1971
9 — 1
BUKTI SINAGA, Tempat Lahir di Sungai Buaya, Tanggal 31 Desember 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kec Bangun Purba, Kab Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai.... PEMOHON
PENETAPANNO. 1271 PDT.P/ 2013 / PNLPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkaraperkara Perdata Permohonan telahmengambil Penetapan sebagai berikutdalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :BUKTISINAGA, Tempat Lahir di Sungai Buaya, T anggal 31 Desember 1971, Jenis KelaminLakiLaki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun , Desa SungaiBuaya, Kec Bangun Purba, Kab Deli Serdang, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Selanjutnya disebut Sebagi
33 — 5
Nama : SUHARIANTOTempat,Tanggal Lahir : Jombang, 12 November 1971Agama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : Perum Kumala Residence Blok B No.02 RT.7 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.2.
99 — 207
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, No.1078K/Sip/1972 targga 11November 1975, No.1669K/Sip/1971 tanggal 29 November 1983 danHal. 3 dari 27 hal. Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2015/PT BTNNo.938k/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang Kaedah Hukumnyaberbunyi sebagal berikut :"Bilamana dalam Gugatan, PihakPihak yang berperkara tidak dicantumkansecara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."
Bahwa seharusnya untuk membuktikan dalildalilnya, khususnya tentangKebenaran Materil dari Akta No.4 tersebut, maka Yendra Wiharja, SH, MH.Selaku Notaris yang membuatnya harus ditarik sebagai Para Pihak.Hal ini sesual dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.437K/Sip11973 tanggal 9 Desember 1973, No.1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, No..1669K/Sip11971 tanggal 29November 1983 dan No.938k/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yangKaedah Hukumnya berbunyi sebagai berikut :Bilamana
Dengan demikiangugatan Terlawan (Penggugat) tidak kurang pihak lengkap dan dapatditerima ;Bahwa perkara Pengadilan Negeri No. 199/PDT.G/2014/PN.TNG YendraWiharja SH,MH. bukanlah pihak yang berperkara, Jurisprudensi M.A.R.I No.437/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973 No. 1078K /SIP/1972 tanggal 11Nopember 1975 No. 169K/SIP/1971 Tanggal 29 Nopember 1983 dan No.Hal. 13 dari 27 hal.
Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2015/PT BTN14938K/SIP/1971 Tanggal 30 September 1972 yang kaidah hukumnyaberbunyi :Bilamana dalam gugatan pihakpihak yang berpekara tidak dicantumkansecara tengkap maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa Yendra Wiharja SH,MH sebagai notaris dalam perkara ini tidak adasangkut pautnya sehingga dengan demikian Jurisprudensi tersebut tidaksama dengan perkara.. EKSEPSI GUGATAN DARI TERLAWAN (PENGGUGAT) DIKATAKANPELAWAN (TERGUGAT) PREMATUR ;.
tanggal 19 November 1973 dan No. 938 K / SIF / 1971 tanggal 30September 1972 yang kaedah hukumnya berbunyi bilamana dalam gugatanpihakpihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap makagugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
13 — 6
Nomor199/Pdt.G/2021/PA.Dgltersebut ternyata berhasil, dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim akan mencabut perkaranya;Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No.01Tahun 1971
tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus memenuhi unsur kekhususanin casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untukberperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu Ssesualkompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yangberperkara serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa,syarat mana bersifat komulatif.
37 — 3
Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal28 Oktober 1971, sebagaimana dalam Kutipan Akta NikahNomor: 999/235/X/1992 tanggal 28 Oktober 1992 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman,Kabupaten Pemalang () serta pada saat berlangsungnyaperkawinan tersebut Pemohon berstatus dan Termohonberstatus ;2.
telahditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri diMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua pihak berperkara baik secara langsung maupun melaluimediasi dengan madiator , namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonanPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban sebagai berikute Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah padatanggal 28 Oktober 1971
28 — 8
Bukti Surat P2 :Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraam RepublikIndonesia No 429/1971 Ket WNI atas nama THE KIE TJWAN /HARSONO ATMADAA , tertanggal 13 November 1971 ( Copy dari Copy )3. Bukti Surat P3 : Foto Copy Kartu Keluarga No 3273092008101493,Kepala Keluarga atas nama HARSONO ATMADAJA ;( Copy dari Asli ) ;4.
69 — 15
Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah seluas + 117 M2 atau6M X 19,5M (Objektum Litis) dengan batasbatas :Sebelah Utara : Dengan lorongSebelah Timur : Tanah Endrawati Tirayo (Penggugat)Sebelah Selatan : Dahulu Lahamido, sekarang SungkonoSebelah Barat : Kintal Rudi Tano, sekarang Alxander Hosanaadalah tanah milik Penggugat dan bahagian pada SHM No. 97 tahun 1971Besusu dan surat ukur P.P.L No. 76/1971 tanggal 11 Desember 1971 An.Pemegang Hak milik HABIBA SAMAILA dan Balik Nama pada Sertifikatpada tanggal
6 — 0
SEMANomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harusmemenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secaraspesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, dipengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harusmencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyekyang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa, syarat
13 — 7
), AgamaIslam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis KelaminPerempuan, Pekerjaan Wiraswasta, NIK5171014303790008 beralamat (di KTP) diDENPASAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor 002 / PdtCri/ /2019, tanggal04 Januari 2019 ( terlampir ) Memberikan kuasakepada :H.MOHAMAD HUSEIN, SH.M.Pd.Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Hukum/Law Firm RAAL & Associates yangberalamat di jalan Raya Pemogan No. 59x,Pemogan, Denpasar Bali, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Lahir di Rembang, 03 Agustus 1971
Menjatuhkan Talag satu Bain Shugra PENGGUGAT., Lahir di Denpasar, 03Maret 1979 ( 40 Tahun ), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, NIK5171014303790008 beralamat (di KTP) di DENPASAR, TerhadapTERGUGAT, Lahir di Rembang, 03 Agustus 1971 ( 48 Tahun ), JenisKelamin Lakilaki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, alamat / tempat tinggal terakhir di DENPASAR;3.
16 — 3
ACHMAD ARIFIN bin Raden ACHMAD ACHNA (alm), lahir diBandung, tanggal 29121970, sebagaimana tercatat dalam AktaKelahiran Nomor 243/1971, yang diterbitkan oleh Pegawai LuarBiasa Tjatatan Sipil Kotamadya Bandung, tertanggal 15Januari1970;2.2. ACHMAD ANDRIAWAN bin Raden ACHMAD ACHNA (alm), lahir diBandung 04111971, sebagaimana tercatat dalam Akta KelahiranNomor 7219/1990, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan SipilKotamadya Bandung, tertanggal 28Maret1990;3.
ACHMAD ARIFIN bin Raden ACHMAD ACHNA (alm), lahir diBandung, tanggal 29121970, sebagaimana tercatat dalam AktaKelahiran Nomor 243/1971, yang diterbitkan oleh Pegawai LuarBiasa Tjatatan Sipil Kotamadya Bandung, tertanggal 15Januari1970;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PABadg10.11.12.9.2.
19 — 8
., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasaharus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjekhukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untukberacara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukunya serta Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut maka ketentuan Pasal 145 RBg. dan PeraturanMahkamah
SUMARNO
68 — 42
SIA SUMARRINI (dahulu dikenal juga dengannama KUI HONG), jenis kelamin: perempuan, lahir di Jakarta,pada tanggal 08 September 1971, sebagaimanaternyata berdasarkan: Akta Kelahiran tertanggal 18September 1971 dengan Nomor: 2587/DB/1971 yangdikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil WilayahJakarta Barat.3) Bahwa ibu kandung Pemohon, yaitu: ONG RINIWATI (dahulubernama ONG BIE LAN), telah meninggal dunia di Jakarta padatanggal 07 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta KematianNomor: 3172KM281120170024
Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No.2587/DB/1971 atas nama KUI HONG yang dikeluarkan di Djakartatanggal 18 September 1971 oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan SipilWilayah Djakarta Barat, yang diberi tanda bukti P12;12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK3172014809710002 atas nama SIA SUMARRINI, yang diberi tandabukti P13;14.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 447 K/AG/2008menantu almarhumah Jumi binti Kastawi dan Tergugat II s/d Tergugat X adalahcucu kandung dari almarhumah Jumi binti Kastawi;Bahwa almarhumah Jumi binti Kastawi telah meninggal dunia padatanggal 22 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan tetahdikebumikan menurut tata cara agama Islam;Bahwa ayah kandung almarhumah Jumi bernama Kastawi telahmeninggal dunia pada tahun 1958 dan ibu kandungnya bernama Tumrong telahmeninggal pada sekitar tahun 1970;Bahwa semasa hidupnya almarhumah
Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah Jumi binti Kastawiyang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1971 adalah sebagaiberikut:3.1. Atmorejo, sebagai suami;3.2. Saniman bin Sawal, sebagai anak lakilaki;3.3. Juminah binti Sawal, sebagai anak perempuan;3.4. Samiyem binti Atmorejo, sebagai anak perempuan;3.5. Wagirin binti Atmorejo, sebagai anak lakilaki;3.6. Wiji bin Atmorejo, sebagai anak lakilaki;3.7.
Ahli waris yang berhak dari almamumah Jumi binti Kastawi yang telahmeninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1971 adalah sebagai berikut:Atmorejo, sebagai suami;Saniman bin Sawal, sebagai anak lakilaki;Juminah binti Sawal, sebagai anak perempuan;Samiyem binti Atmorejo, sebagai anak perempuan;Wagirin binti Atmorejo, sebagai anak lakilaki;Wiji bin Atmorejo, sebagai anak lakilaki;aoa fs eo YP =Leginem binti Atmorejo, sebagai anak perempuan;B.
Bahwa judex facti Pangadlan Tinggi Agama Medan dalam pertimbanganhukumnya halaman 11 paragraf 1 yang pada pokoknya menerangkanbahwa pada saat Jumi binti Kastawi meninggal dunia pada tanggal 22Juli 1971 saksl masih berumur + 10 tahun sahingga pengetahuan saksldipandang bukanlah didasarkan kepada pengetahuannya sendiri.Pertimbangan hukum tersebut adalah salah, karena alm.
Menetapkan ahli waris almarhumah Jumi binti Kastawi yang telah meninggaldunia pada tanggal 22 Juli 1971 adalah sebagai berikut:Atmorejo (suami/almarhum);Saniman bin Sawal (anak lakilaki);Juminah binti Sawal (anak perempuan);Samiyem binti Atmorejo (anak perempuan);Wagirin binti Atmorejo (anak lakilaki);Wiji bin Atmorejo (anak lakilaki);Leginem binti Atmorejo (anak perempuan);3. Menetapkan harta warisan almarhumah Jumi binti Kastawi adalah: 1 (satu)Hal. 15 dari 17 hal. Put.
MASHOEDI
Tergugat:
1.Jeremias Roma
2.Nuryani
3.IMAM SUBARKAH
4.DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.si
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
46 — 12
dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan obyeksengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya sedangkan Penggugat adalah 3(tiga) bersaudara, sedangkan saudarasaudara Penggugat tidak bertindak sebagaiPenggugat sedangkan mereka memiliki hak sehingga Penggugat seorang diriadalah bukan pihak yang tidak dan/atau bukan dalam kapasitasnya bertindakselaku Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1030K/Sip/1971
perspektif normatif dan praktiktentang Surat Kuasa Khusus yang berlaku dalam berperkara perdata di depansidang pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR hanyamenyebutkan syarat pokok saja mengenai surat kuasa khusus yaitu berbentuktertulis atau akta sehingga tanpa perlu adanya penambahan syarat lain yangharus ditambahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR danSurat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2/1959, SEMA Nomor 5/1962,SEMA Nomor 01/1971
Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketayang diperkarakan antara pihak berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR danSurat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2/1959, SEMA Nomor 5/1962,Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.SdaNomor SEMA 01/1971, SEMA Nomor 6/1994) maka syarat formil Surat kuasakhusus tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila tidak dipenuhi salah satusyarat mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil sehingga
dengansendirinya kKedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidaksah dan mengakibatkan gugatan yang ditandatangani kuasa menjadi tidak sah;Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati Surat KuasaKhusus dalam perkara ini yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2020,dari bentuk formil Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat Pasal 123ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2/1959,SEMA Nomor 5/1962, SEMA Nomor 01/1971, SEMA Nomor 6/1994) yaituberbentuk
, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor6/1994) tentang syarat formal agar dianggap sah suatu surat kuasa khusus makaMajelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 MaretHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sda2020 dikaji dari bentuk formil surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syaratPasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Nomor 2/1959,Nomor 5/1962, Nomor 01/1971 dan Nomor 6/1994) karena dalam Surat Kuasakhusus tersebut tidak menyebut kedudukan