Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundangundangan di atas dapatdipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasanperceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Hal. 11 dari 16 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

dianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatanPenggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugattidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yangdapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,Hal. 15 dari 18 Hal. Put.

persidangan ;Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan aktaotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat(bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabilarumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkanmudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlIQuran dalam surahArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden

kedua tentang jatuhnya talak satu raj 7Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a), (d) dan (f)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a), (d)dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Instruksi Presiden

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka olehkarena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang besaran nafkah iddah yangdituntut oleh Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim memertimbangkan bahwaapabila seorang istri ditalak raj oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan17masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantanistrinya tersebut selama masa iddah jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden

berpendapat sebagai berikut ;19Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telahdikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 28 Juli 2011, danselama ini anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, hal mana tidakdipermasalahkan oleh Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah terhadap anak tersebutberkewajiban untuk memberi nafkahnya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 149 huruf (d)Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) alamat Tergugat danidentitas Penggugat dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnyaTergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;Hal. 7 dari 15 Hal. Put.

Perkara No. 066 /Pdt.G/2014 /PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilsyarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenaipemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilHal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 105 /Pdt.G/2014 /PA Sip.syarak jis.

Agama, sebagaimana diubah keduakalnya dengan UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansigugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhisyarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaDonggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap posita angka (satu) gugatan Penggugat telah terbuktisecara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamsuatu perkawinan yang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 28 Maret2010, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, danoleh karenanya Penggugat telah memiliki Legal Standing (Kapasitas) untuk mengajukangugatan

Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KeputusanMenteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi sepertidi atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing diantara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Lass Uasal 5 Ail G15 Aten ye IE Aiud CR GEE GgArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

Pasal 116 huruf (b)dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Hal. 11 dari 16 halamanPutusan No. 217/Pdt.G/2014/PA Dgl.Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerusantara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Shugraa;Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat)telah dikabukkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yangtelah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugatdiyatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan AgamaDonggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

Karena itu Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal PengadilanAgama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam), Penggugat

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpakehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keteranganSaksiSaksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguhsungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetap!

Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadidengan alasanalasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atauKarena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f).

Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo.

Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskanHal. 9 dari 17 Halaman Putusan No. 447/Pdt.G/2021/PA.KtpTanggal 12 Juli 2021bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang.Majelis Hakim menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakanfakta yang dapat

Pasal 77 dan 83Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yangpada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suamiisteri wajibsaling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahirbathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya, dan haltersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalamHal. 14 dari 17 Halaman Putusan No. 447/Pdt.G/2021/PA.KtpTanggal 12 Juli 2021Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni Perceraian dapat terjadikarena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumahtangga, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitumangka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan

oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkanpermohonan Pemohon tersebut dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapatmenetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, bahwa Termohonmeminta bagian

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan A.n.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)Halaman 12 dari 17 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

sesuatuyang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita AcaraSidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.DbsMenimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yangterjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makaPengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo,Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21Oktober 2018, dengan tata cara agama Islam di Jalan Teladan KelurahanKamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, ProvinsiKepulauan Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf(e) dan ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991

tidak ada hubungan nasab,semenda maupun hubungan sesusuan;Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Pemohon II belum pernahbercerai serta belum memiliki bukti pernikahan;Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian tersebut di atasdapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi rukundan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalamPasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden

Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untukmenikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 InstruksiPresiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 48/Pat.P/2021/PA.Dbs Bahwa tidak ada halhal yang membatalkan pernikahan Pemohon denganPemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71Instruksi Presiden

danhukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkanpendapat Sayyid Sabigq dalam Figh asSunnah jilid 2 Bab alWilayat ala azZawaj (Perwalian Nikah), sub bab alWakalah fi AzZawaj (Perwakilan dalamNikah) halaman 244 yang berbunyi:Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 48/Pat.P/2021/PA.DbsInnfog lillao jor, LSoillArtinya: Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat(2) huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2013 antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalahkarena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;3) Pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat,tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2" sertafakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

No. 0000/Pdt.G/2018/PA.AmgMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, jo. penjelasan Pasal49 huruf (a) angka (9) UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksadan

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P.2, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 2(dua) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan /baca Peraturan Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi sepertidi atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130 sebagai berikut:Lays Vasa g AU) CIS 9 An Cpa DS A) cts LBS Hal. 13 dari 17 halamanPut.

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

gugatan Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) ReglementBuiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karenajabatannya hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidak dikemukakanoleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatanPenggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

, sebagaimana diubah keduakalinya dengan UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansigugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhisyarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaDonggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap posita angka (satu) gugatan Penggugat telah terbuktisecara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamsuatu. perkawinan yang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 14November 2005, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala dahulu (sekarangKabupaten Sigi), Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telahmemiliki

Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KeputusanMenteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi sepertidi atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing diantara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Lays Val 9 ul GIS Ac Cpa SUS cl oy BZA G9Artinya: Hal. 11 dari 16 halamanPutusan No. 166/Pdt.G/2014/PA Dgl."

Pasal 116 huruf (f) Buku IKompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991), dansecara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

;Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat)telah dikabulkkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yangtelah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugatdijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan AgamaDonggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

Mega) semasa hidupnya sebagaianggota veteran telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan pemohon, terlebin dahulu)@ majelis hakim akanmempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yangberhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,wali nikah dan pihak yang

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA TKI.karena pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannyadisahkan dengan mendudukkan salah satu ahli waris pemohon yaitu anakkandung pemohon karena suami pemohon telah meninggal dunia, makamajelis hakim berpendapat bahwa kedudukan pemohon memiliki /egalstanding untuk mengajukan perkara permohonan ini.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi HukumIslam.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatuperkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) sertaPasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa P1 sampai dengan P6 dandua orang saksi, buktibukti

Azis bin Mamma) telahmenyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petaksawah dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahantersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan perkawinan pemohon dengan suaminya (Abd.

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2),serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidakada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baikhalangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanyasebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohondengan Abd.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dailildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pdt.G/2015/PA Slip.3) Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarganamun tidak berhasil, bahkan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabardalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilHal. 13 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 214/Pdt.G/2015/PA Slip.syarak jis.

Pasal 15 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, 10, dan 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Syarat

wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajatkekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2018/PA.Blicn.

Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.

Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalamPasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada laranganperkawinan (mawaaniunnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor Kpts.800/BKPPPK/II/2015/004 yang dikeluarkan oleh Bupati KabupatenKepulauan Meranti Provinsi Riau bertanggal 30 Maret 2015, maka dengan demikianketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakHal. 9 dari 18 Hal. Put. Perkara No. 197/Pdt.G/2015/PA Slp.berperkara, telah terpenuhi.

Perkara No. 197/Pdt.G/2015/PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dua pasal

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

.:0:0::6 ).Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohonmengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan pemohon, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yangHal. 9 dari 19 hal

tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikahadalah untuk kepastian hukum perkawinannya dan untuk kelengkapanadministrasi pengurusan tunjangan pensiun janda veteran pemohonkarena semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatuperkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) sertaPasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalamperkawinan tersebut, Suami pemohon (.............00 ) telah menyerahkanmahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak kebun dibayartunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksipemohon, selama dalam pernikahannya pemohon

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA Jnp.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkawinan pemohon dengan suami pemohon (................+ )tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkanpernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya,dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohonCGENQAN .........ccee telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2),serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidakada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baikhalangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanyasebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 16 dari 19 hal.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahjuncto Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Bahwa Para Terdakwa selaku Kontraktor atau Penyedia Barang/JasaPemerintah Daerah Kota Banda Aceh tidak mengikuti ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto

PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini Para Terdakwa telahmelaksanakan pekerjaannya akan tetapi terjadi kKesalahan prosedurdan langkahlangkah dalam proses pengadaan barang/jasaPemerintah, maka seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1)huruf c Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa

No. 1516 K/Pid.Sus/2018pidana korupsi, sedang jika PPK menemukan adanya perbuatannepotisme atau pilin kasih, maka PPK dapat melaporkannya kepadaPengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Ketentuan ini semuanya diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf cPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Banda Aceh menghitung kerugian keuangan Negarayang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa

Komputer dan Multimedia tersebut tidakdilaksanakan secara benar dan ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, dimana terdakwa Drs.SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara bersama dengan Dra. TJIPLUK SRIREDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Andadan Pelaksana PT.

Bahasa BlokGrant Tahun 2007 dengan cara secara langsung dengan pihak Sekolah MI/MTs PenerimaBantuan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalamKeputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa besertaperubahannya;e Bahwa terdakwa Drs. SALIM RASYADselaku Pelaksana CV. Bila Utara; Dra.TJIPLUK SRI REDJEKI selaku PelaksanaCV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi,CV.

Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah danditambah sampai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentangPerubahan Keempat atas Keputrusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan:Pasal 10 ayat (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilaidi atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Pasal 11 ayat (1)

Komputer dan Multimediatersebut tidak dilaksanakan secara benar danketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, dimanaterdakwa Drs. SALIM RASYAD selakuPelaksana CV. Bila Utara bersama denganDra. TJIPLUK SRI REDJEKI selakuPelaksana CV. Millenia Perkasa, CV.Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda danPelaksana PT.

Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampaidengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas21Keputrusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah disebutkan:Pasal 10 ayat (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilaidi atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Pasal 11 ayat (1