PUTUSANNomor 794 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TOMMY TANUJAYA, bertempat tinggal di Komplek BunyaminPermai Rai 1, Nomor 48, RT 014, RW 001, Kelurahan KertakHanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, ProvinsiKalimantan Selatan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanMACARIO VARIASI, berkedudukan di Jalan

Maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia MajelisHakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin Yang Terhormat: Menghukum Tergugatuntuk membayar pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepadaPenggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:a. Uang pesangon : 5x 2 =10 x Rp2.500.000,00 = Rp25,000,000,00;b.

Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin telah memberi putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bjm., tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:1.

oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebutpada tanggal 2 Mei 2017;Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 4 Mei 2017 telahdisampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi tidak diajukanjawaban memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada

perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TOMMYTANUJAYA, tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bjm. tanggal 10 April 2017;Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.SusPHI/2017MENGADILI SENDIRI:.

PUTUSANNomor 112 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk, yang diwakili olehPresiden Direktur Benny Tjong dan Wakil Presiden Direktur EddyHariyanto, berkedudukan di Prudential Tower 15 Jalan Jend.

IT I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat

industrial,maka status Penggugat secara hukum masih sebagai karyawan PT.

Rp 18.636.277,Jumlah Seluruhnya = Rp142.878.127,(seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus duapuluh tujuh rupiah).3 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang tersebut telah diucapkan pada tanggal 13 November 2013, terhadapputusan tersebut, Tergugat

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2013/ PHI.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertat dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang tersebut pada tanggal 6 Desember 2013;Bahwa memori

PUTUSANNomor 657 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR,berkedudukan di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi SumateraUtara;2.

Menghukum dan memerintah Tergugatl dan Tergugatll untukmembayar hakhak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut :1) Pembayaran hakhak lainnya dari Penggugat yang belum dibayarTergugatl dan Tergugatll berupa THR (Tunjangan Hari Raya) yangdiperhitungkan sejak periode tahun 1995 sampai tahun 2014 danTHR tahun 2016 sebesar Rp42.035.000,00 (empat puluh dua juta

Gugatan Penggugat diajukan secara licik (doli prae sintis);Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan putusan Nomor 295/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mdn., tanggal 25April 2019, yang amarnya sebagai berikut:DalamEksepsi: Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;DalamPokokPerkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Kasasi Nomor 70/Kas/2019/PHI.Mdn., junctoNomor 295/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 23 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg tanggal 10 Juni 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Provisi:- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;2.

PUTUSANNomor 819 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Bandung cq.

Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangundangan;Atau:Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1A Bandung cg. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 3 dari 11 hal. Put.

Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 82/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg tanggal10 Juni 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;2.

No. 413 K/Pdt.Sus/2011muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1Bahwa gugatan ini diajukan karena Perselisihan Hubungan Industrialyang terjadi antara para Penggugat dan Tergugat tidak terjadipenyelesaian meskipun telah ditempuh upaya bipartit dan mediasi(tripartit).

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang berbunyi: "...Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2) harus ditolak oleh salah satu pihak atau parapihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkanpenyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri setempat...". para Penggugat memiliki dasar untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI

Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yangharmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 413 K/Pdt.Sus/2011d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hakdan kepentingan anggotanya;e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawabpemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;f.

Apabila pihakpihak menerima anjuran ini, maka Mediator akanmembantu. membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;4.

Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan mana diikuti oleh memori yang memuat alasanalasanpermohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2011;Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang ada padatanggal 5 Maret 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dariPemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. SAPRUDIN, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diDesa Bayalangu RT. 028/RW. 009, Kecamatan Gegesik,Kabupaten Cirebon;2. SUKMANTO, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diKp.

Bahwa Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKab. Cirebon telah mengupayakan penyelesaian, namun tidak tercapaikesepakatan. Sehingga Pegawai Mediator menerbitkan anjuran tertulisNomor 560/746/PPHIJSK tertanggal 24 Februari 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1. Agar pihak perusahaan PT. Vincent Sheppard Indonesia tetapmempekerjakan pekerja Sdr. Ramidi, Sdr.

Kepastian initerungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undangundang bagi yang membuainya;Berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agarPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / TergugatRekonvensi untuk seluruhnya;2.

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi sebesar Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaHalaman 11 dari 17 hal.Put.

Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Agustus 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal10 Agustus 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

PUTUSANNomor 544 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1 JOKO HARIANTO, bertempat tinggal di Jalan Madura 18bJombang Rt. 01 Rw. 08;2 ANDIK HARTOYO, bertempat tinggal di Desa Bendet Rt. 05Rw. 03 Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;Keduanya bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai kuasaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, dari

Yos Sudarso No. 173 Tunggorono Kabupaten Jombang;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikanputusan sebagai berikut:121 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2 Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon ParaPenggugat sebesar Rp229.539, atau terbilang dua ratus dua puluhsembilan lima ratus tiga puluh sembilan rupiah;133.

Industrial yang mengatur secara khusustentang perselisihan hubungan industrial.

VI No. 24A KotaMojokerto;4 Bahwa, Serikat FNPBI sendiri sudah tidak dapat melakukan gugatan diPengadilan Hubungan Industrial berkaitan dengan seluruh perselisihan hubunganindustrial dengan pihak Tergugat ( PT.

Industrial Pasal 82;Hal. 15 dari 21 hal.

PUTUSANNomor 1/Pdt.SusPHI/2019/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial padapengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:KIRAWAN, LakiLaki, Warga Negara Indonesia, Umur 47 tahun, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Jenggolo RT.005 RW.01,Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo,yang dalam hal ini memilih domisili

Bahwa penggugat didalam Perselisihan Hubungan Industrial kekuranganUpah ada indikasi / dugaan untuk mempermainkan hukum atau coba coba dengan fakta fakta sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah mengajukan perselisihan Hubungan Industrial PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN KEKURANGAN UPAH melaluiKuasa Hukum Rasiana & Partners yaitu Tanggal : O6 Juli 2018, Penggugat mengajukan PermohonanPerundingan Bipartit 1 Tanggal : 10 Juli 2018 Penggugat mengajukan PermohonanPerundingan Bipartit 2 Tanggal : 13 Juli 2019

Moch.AliHasan,SPd,SH Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH.ALIHASAN SPd.SH & REKAN dengan pekerja Sdr.Kirawan melalui kuasahukumnya Sdr.Benny Wahyu Sujatmiko SH Advokat dan KonsultanHukum pada kantor hukum RASIANAN & PARTNERS, agar tetapberpedoman isi Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/1559/438.5.7/2018 tanggal 28Agustus 2018Bahwa Penggugat juga mengajukan Perselisihan Hubungan Industrial KEKURANGAN TUNJANGAN HARI RAYA melalui Kuasa hukumnyaRasiana

Sby.14berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Benny Wahyu Sujatmiko,SH sebagai kuasa Penggugat tetap memiliki /egal standing sebagaiAdvokat untuk mewakili kepentingingan Penggugat dalam pengajuangugatan perselisihan hubungan industrial terhadap Tergugat kePengadilan Hubungan Industrial, karena surat kuasa yang telahditerima oleh Benny Wahu Sujatmiko, SH dari Penggugat tersebutadalah sebelum berakhirnya KTPA Benny Wahu Sujatmiko, SH;ll. Gugatan Penggugat yang dinyatakan kabur (obscuur libels):1.

DAN DALAM REKONVENSI Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hariKamis tanggal 4 April 2019 oleh kami Jihad Arkanuddin, S.H.,M.H. sebagaiKetua Majelis, Alfil Syahril, S.H. dan Jemain, S.H.

Untuk itu mohon Kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini,menjatuhkan putusan sela bahwa, antara Tergugat II dan Penggugatada hubungan kerja, sehingga perselisihan hubungan industrial iniharus disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada 1 Juli tahun 1999, berlaku s/d31 Desember 1999, 6 (enam) bulan.

No. 655 K/Pdt.Sus/2012perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.2 Bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat jelas dantegas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hanyaberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkarayang terkait dengan adanya suatu hubungan kerja saja sebagaiobyek Perselisihan Hubungan Industrial.3 Bahwa dalil eksepsi kompetensi

Bagaimana mungkin pihak yang tidak pernahtahu akan adanya perselisihan tibatiba ditarik sebagaipara pihak sebagai Tergugat I dalam proses peradilanPengadilan Hubungan Industrial ?

Industrial.

Industrial Halaman 144 huruf. d)Oleh Drs.

Eksepsi Kewenangan Absolut Bahwa, dalam ketentuan Pasal 2 UU RI No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah ditentukan mengenaijenis Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan kewenangan dariPengadilan Hubungan Industrial, antara lain:a. Perselisihan Hak;b. Perselisihan Kepentingan;c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dand.

tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial) .

Industrial/nubugan kerja.

Hubungan Industrial, antara lain:a.

satu perusahaan (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 2tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial) .

PUTUSANNomor 1024 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. FERDI TUEHI, bertempat tinggal di Desa Bahontula,Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;2. ALFRIDS EFER TOMUKA, bertempat tinggal di DesaBahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali;3.

Eksepsi erorin objectum/error in subjectum,Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untukseluruhnya;2.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa ParaPenggugat pada tanggal 26 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh ParaPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal

SusPHI/2020dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 17 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:Menerima perrnohonan kasasi darl Pemohon Kasasi;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kelas IA PaluNomor 5/Pdt.Sus PHI/2020/PN Pal, tertanggal 26 Maret 2020:

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985Halaman 6 dari 7 hal.

PUTUSANNo. 842 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :CV. SINAR SURYA SENTOSA, Cq. Direktur CV.

Industrial padaPengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor :Hal. 2 dari 6 hal.

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan sekaligus menolakputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriManado dalam perkara Nomor : 25/G/2007/PHI MDO tanggal 16 Januari2008, telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi untukHal. 3 dari 6 hal. Put.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado telah salah mempertimbangkan dan menerapkan hukumoleh karena Gugatan Penggugat adalah prematur atau belum waktunyauntuk diajukan oleh karena perkara pidana mengenai perbuatanPenggugat yang telah dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak berwenangsaat ini sedang dalam proses hukumnya sehingga pengajuan gugatanoleh Penggugatharuslah ditolak;.

Bahwapertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado pada angka 3 (tiga) di atas sudah tepat danbenar akan tetapi Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusanMajelis Hakim dalam perkara a quo yang memerintahkan kepadaTergugat/ Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon kepadaHal. 4 dari 6 hal. Put.

PUTUSANNomor 1070 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SOPIAN APANDI, bertempat tinggal di Masjid RT 05 RW 02,Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Bukit Intan, KotaPangkalpinang;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II;LawanDIREKTUR UTAMA PT BERKAH TRIJAYA INDONESIA CQ.PIMPINAN PT BERKAH TRIJAYA INDONESIA AREABANGKA BELITUNG

5 September 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/PHI.G/2019/PN Pgp., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiHalaman 3 dari 7 hal.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang Perkara Nomor 2/Pdt.SusPHI/2019/PN Pogp.,tertanggal 19 Agustus 2019;4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang tertanggal 19 Agustus 2019, dengan registerPerkara Nomor 2/Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp.;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Konvensi:Tentang Eksepsi:Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1070 K/Padt. SusPHI/20191. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu PemohonKasasi/Tergugat untuk keseluruhannya;3.

PIMPINAN PT BERKAH TRIJAYAINDONESIA AREA BANGKA BELITUNG, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang

PUTUSANNomor 82 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:FEBIOLA SAEL, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kelurahnan Bahu Lingk.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial ini kepada PrincipalPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung Mei 2018 sampai dengan April 2019 secara tunai sekaligus,dengan frincian perhitungan, 12 bulan x Rp2.824.286,00 =Rp33.891.432,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh saturibuh empat ratus tiga puluh dua rupiah).7.

Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II pada tanggal 26 Juni 2019 dantelah diberitahukan kepada Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II padatanggal 1 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi jugaTermohon Kasasi II dan Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II melaluikuasanya masingmasing berdasarkan Surat Kuasa

, uang pesangon 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II: FEBIOLA SAEL dan TermohonKasasi juga Pemohon Kasasi II: PT.

SusPHI/2020Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 1147 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAHSUMATERA SELATAN, Perseroan, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 442 Palembang, SumateraSelatan, dalam hal ini diwakili oleh Marzuki, S.E., selakuDirektur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaPatin Ahmad Rafie, S.H.,

Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalamperkara ini.Subsidair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang Klas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan lain yang seadiladilnya (exaequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatunkan Putusan Nomor21/Pdt.SusPHI/2018/PN.Plg tanggal 17 Juli 2018, dengan amar sebagaiberikut

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraa quo sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2018, terhadap putusan tersebut,Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Nomor 1147 K/Pdt.SusPHI/2018dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan

Nomor 1147 K/Padt.SusPHI/2018melaksanakan mutasi, namun Tergugat dalam melakukan pemutusanhubungan kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 sehingga ParaPenggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT BANK PERKREDITAN

PUTUSANNomor 319 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1. SUNARYO, Karyawan PT Prakarsa Alam Segar (BagianProses Koya Coating), bertempat tinggal di Karanglegi RT.007/002, Kelurahan Karanglegi, Kecamatan Trangkil,Kabupaten Pati, Jawa Tengah;2.

INDRAYANTO, Supervisor HR PT Prakarsa AlamSegar;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/HRD&GA/PAS/XI/2015 tanggal 23 November 2015, sebagai TermohonKasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAKhusus

Dasar Dan Alasan Gugatan:1.Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah mengatur mengenai mekanismePenyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melalui PengadilanHubungan Industrial.

Pasal 1 ayat 1 Juncto angka 1 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004, menyatakan Perselisihan Pemutusan HubunganKerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa bunyi Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khususyang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihanhubungan industrial;Bahwa bunyi Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004:Perselisihan

PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA KhususBandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAKhusus Bandung tersebut pada tanggal 12 November 2015;Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 27 November 2015telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat, diajukanjawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

PUTUS ANNomor 112 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT INDONESIA TRI SEMBILAN (PT ITS), yang diwakili olehPresiden Direktur, Dedy Tirta, berkedudukan di Ngoro IndustriPersada Blok S1, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurkosim, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Palagan 09

Bahwa perselisihan perburuhan menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun2004, Pasal 1 ayat (1) adalah perselisihan hubungan industrial adalahperbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusahaatau. gabungan pengusaha dengan pekerja/ouruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja danperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;3.

pada PengadilanNegeri Surabaya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 3/G/2014/PHISby., tanggal 19 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Nomor 112 PK/Pdt.SusPHI/2016Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TUBI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 3/G/2014/PHI Sby., tanggal 19 Mei 2014;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;3.

Bahwa telah diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial PengadilanHubungan Industrial adalah pengadilan khusus, demikian pula Pasal 57mengatur Hukum Acara yang diberlakukan adalah hukum acara perdatayang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecualiyang diatur secara khusus;4.

PUTUSANNOMOR : 09/G/2013/PHI/PN.KPG* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksadan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MATHEOS TLOEN, Pekerjaan eks pekerja pada Yayasan Wahana Visi Indonesia(WVI) Cabang Kupang, Alamat di JIn.

Wahid Hasyim 31, Jakarta Pusat 10340, yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ;Telah memeriksa dan meneliti buktibukti surat yang bersangkutan ;Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksisaksinya ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari2013, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri

Bahwa oleh karena jelas Penggugat tidak memperselisihkan masalah Hakdidalam mediasi maka tuntutan Hak yang diajukan Penggugat dalamgugatan ini tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalamUU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 83yang berbunyi sbb:(1).

Menganjurkan agar (pengusaha)tergugat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja (PHK) kelembaga penyelesaian hubungan industrial (pasal 151 ayat (3) UU No.13/2003tentang Ketenagakerjaan;7.

Industrial, biaya perkara ini dibebankankepada Negara ;Mengingat Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILIDALAM EKSEPSI :e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1.

PUTUSANNomor : 38/G/2011/PHI Smda DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda,yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara :W ASIN I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh/Karyawan PT.Makmur Abadi Permai, Alamat Kelurahan Makroman RT XXIII KecamatanSambutan Kota Samarinda; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu

Olehkarena itu penggugat menuntut tergugat melalui Pengadilan Hubunganindustrial untuk membayar upah penggugat selama dalam prosespenyelesaian pada perselisinan hubungan industrial hingga mendapatputusan yang berkekuatan hukum tetap. ......... 0.0... ccc cee cee eee eee e eaten eeeeees6.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2011, yang telah didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda padatanggal 07 November 2011 dengan Register No W.18.UI/65/PHI.02.1/X1/2011,sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya :1.

Industrial, Biaya Perkaratersebut ditanggung negara;Mengingat, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, sertaKetentuan Hukum dan Peraturan Perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI= DALAM PROVISIe Menyatakan Permohonan Penggugat Tidak Dapat Diterima;= DALAM POKOK PERKARA1.

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada25Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat danKuasa Tergugat ;HakimHakim Ad hoc, Ketua Majelis,1. ELIAS HAMONANGAN, SE PARULIAN LUMBANTORUAN, SH, MH2. IMAN HERU PURNOMO,SHPanitera Pengganti,YUNIARTI, SH

Bahwagugatan ini diajukan sejak awal perselisihan PHK dilakukan olehTergugat pada 12 Agustus 2009 tanpa ada penetapan lembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenangsehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Denpasar ;Hal. 1 dari 24 hal. Put.

No. 016 K/Pdt.Sus/201 1"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belumditetapbkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya" ;Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tersebut, maka pekerja (Para Penggugat)berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha (Tergugat) berkewajibantetap membayar upah pekera ;Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial

Industrial.

Industrial dalam memberikananjuran sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar pada perkara ini yang menolak GugatanPemohon dan mensahkan Pemutusan Hubungan Kerja telahmengabaikan prinsipprinsip perlindungan kerja yang diaturoleh negaradalam UndangUndang Dasar 1945, UndangUndang No. 13 Tahun2003 dan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentunya akan memberikanpreseden buruk bagi hubungan industrial Kedepannya karena salahnyapenerapan istilah dalam pertimbangan mengenai istilah Kerja"borongan".