No. 21/G/2019/PTUN.PLKe.Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, menyampaikandata PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKbiasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalilPenggugattersebutsama sekali tidak benar.. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka16, angka17 Tergugat ajukan jawaban sebagai berikut ;a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara tersebut dasarnyaadalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :56/Pid.B/ 2008/PN.

tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopisesuai dengan asli) j2e nner ree ere: Notulen Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerahpembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi oleh PNS danPelanggaran Disiplin PNS, tanggal 20 Desember 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian DaerahKabupaten Barito Utara Nomor : 862/250/BKPSDM tertanggal21 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Format Contoh 1 Keputusan Pembementian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor

PUTUSANNo. 2327 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr.

MATHEUS REMANG,SE.6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Pontianak No. 02 / Pid.Sus /TP.Korupsi/ 2013 / PNPTKtanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. FADLY PERSI MARS, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dr.

keputusan yakni tidak mempertimbangkansama sekali alasanalasan kami dalam mengajukan Bandingsebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas atasringannya penjatuhan pidana rhadap Terdakwa sehingga PutusanPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 02/Pid.sus/Tipikor

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

Bahwa dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan atas perkara tipikor tersebutsepenuhnya adalah kewenangan Penyidik dan tidak terikatpadaadatidaknyaHal 26 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.

termasuk sebagai korban ataupun Pelapordalam perkara tindak pidana korupsi yakni negara yang sudah diwakili olehKejaksaan.Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo PPNo 71 Tahun 2000 tidak mengatur hak gugat (legal standing) dari Pemohonsebagai lembaga swadaya masyarakat yang telah mempunyai persyaratansebagai Perkumpulan Masyarakatan Anti Korupsi Indonesia, sehinggaPemohon tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengajuan gugatanPraperadilan atas terbitnya SP3 terhadap dugaan tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

;Disamping itu terlepas terkait atau tidaknya permasalahan kerugianPenggugat, secara kebetulan pemeriksaan Tergugat dalampenyelidikan dan penyidikan di Kepolisian hampir bersamaan dengandiperiksanya Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnyamenjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikanuntuk dimintai keterangan ketika Operasi Tangkap Tangan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yangsaat ini masih di sidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;Bahwa

Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnya menjabatsebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikan untuk dimintaiketerangan ketika Operasi Tangkap Tangan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yang saat ini masih disidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;11.Bahwa, selanjutnya Tergugat menolak tuntutan Penggugat berkenaandengan tuntutan materiil pada posita angka 30 (tiga puluh), tuntutanimmateriil pada posita angka 31 (tiga puluh satu), tuntutan berupa sitajaminan

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

VINSENSIUS SABA danbukan dari pelawan, sehingga barang bukti / surat yang telah disita tersebutdikembalikan kepada orang atau dari siapa dilakukan penyitaan;Menimbang, bahwa bila dihubungkan degan alat bukti surat T4 yangdikeluarkan oleh terlawan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan negeri Kupang perihal laporan untuk mendapatkan persetujuanpenggeledahan dan penyitaan atas nama tersangka Drs.

Pdt.Plw/2016/PN Kfmpenyitaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat dari Drs.VINSENSIUS SABA pada tanggal 25 April 2014;Menimbang, bahwa bila disinergiskan antara bukti surat T3, T4 dan T5,maka tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimanapada bukti T3 dalam lampirannya menyebutkan terlawan melakanpenggeledahan / penyitaan terhadap 69 (eman puluh sembilan) item barangbukti / surat, namun dalam bukti surat T4 dalam laporan terlawan kepada KetuaPengadilan Tipikor

Memori Banding tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum yangditerima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 11 Januari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017;6. Pemberitahuan yang dibuat oleh BUKAREI, S.H.

,Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2017 olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sertadibantu

Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;6.Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Mei2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;7.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor

SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal 10Februari2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah mencabutSurat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 28/

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal20 Oktober 2013 ; 222222 22224. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;5.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 12 Desember 2013sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ; 7.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 11Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAKARIUS PASKALISBAUT,S.H, & Partners, berkantor di Jalan Palem 11/10 No.29 B BlokDuku Cibugur Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 10 Juli 2013 Nomor: 102/SK/VII/2013 ;co Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang tersebut ; 2202 222222222 ce nec

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Seribu);Kelistrikan Pemerintahan Pendidikan : S2; Dalam perkara ini Terdakwa dan Terdakwa II ditahan di rumah tahananoleh:1.Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 201 3;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utarasejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 NovemberDiperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013sampai dengan tanggal 30 November 2013;"Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26Desemiber 22011 Stsseeessecensreeecnmeeeareeeeeremeee en eeeeetER EHEC HeEEEDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 24 FebruariDiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal25 Februari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27Maret 2014

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT. BJM Halaman 1 dari 328.

Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasingmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan juga berdasarkan dokumen berita acarapemeriksaan lapangan No : 620/077/BAPPLBN.LMLB LS.KRY/DPU/XII/2006/DPU/ X/2005 TANGGAL 4 DESEMBER 2006MENYATAKAN PROYEK PEKERJAAN TELAH MEMENUHITARGET PELAKSANAAN 100%, dalam hal ini tidak ada bukti yangmembuktikan negara dirugikan, melainkan adanya bukti bahwa benarproyek tersebut tidak ditemukan kejanggalan sebagaimana hasil AuditBAWAS Provinsi Kalimantan Timur maupun Audit PEMDA Nunukan;Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 14/TIPIKOR

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 15 April 2014;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.

PUTUSAN.No.227/PID/2019/PT.BNABerdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohonMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh,berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebutdengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri BireuenNo:71/Pid.Sus/2019/PNBir, tanggal 15 Juli 2019.Dengan Mengadili Sendiri :1.

Salinan PUTUSANNomor : 54/ PID / 2019 / PT BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :aos PNYzlNama lengkap : Samsuar Sunanda Bin Sopian Efendi;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 24 Januari 1982;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jeruk No 389

., MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 133/Pen.Pdt/ 2016/PT.BNA.tanggal 20 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehHakim Anggota tersebut dan Tarmizi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiripara pihak yang berperkara ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,d.t.o d.t.oSigid Purwoko, SH., MH. Wahyono, SH.d.t.oAswijon, SH.

MH.Perincian biayabiaya : Materai Penetapan Rp. 6.000,00 Risalah Panggilan Rp.3.645.000,00 Biaya proses Rp. 50.000,00Penerimaan Negara : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Hak Redaksi Penetapan Rp. 5.000,00Jumlah Rp.3.736.000,00(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon, ataspermintaannya pada tanggal : 2017.PANITERA PENGADILAN NEGERVH/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AH. YUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

No. 584 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 28Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018, Nomor55/Pid.SusTPK/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;3.

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR