Ditemukan 19089 data
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr.
Terbanding/Terdakwa : MUH. ASRI ALIAS ACCI BIN SAMPARA
23 — 16
PaniteraPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal 14 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSSalinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,DARNO, SH.,MH.,NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSHal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS
DADAM DAMHURI SH
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
145 — 116
001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor
atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang
HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.
330 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.
92 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.
94 — 40
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor
, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.
102 — 36
RW.003.Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangAgama : KatholikPekerjaan : WiraswastaPendidikan : $1 TehnikPENAHANAN :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Maret 2018 s/dtanggal 1 April 2018;Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang Sejak tanggal 15 Maret 2018sampai dengan tanggal 13 April 2018;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang
Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli2018;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.Halaman 1 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUSTPK/2018/PT.KPG Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal
1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober2018.Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUELIE, ST didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H.
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
2009 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua jutarupiah);31 Uang Tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);Dari Uang Tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tersebutyaitu sebesar Rp62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;Membebankan Terdakwa masingmasing membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/TIPIKOR
masingmasing pada tanggal 20 Mei2013 dan tanggal 17 Mei 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 akan tetapi Pemohon kasasitidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat KeteranganPanitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PekanbaruNo. 13/KET/TMS/ TIPIKOR
MUTHIA SH
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
108 — 39
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung yangHalaman 21 dari 33 halaman Putusan No. 55/G/2019/PTUN.BDGbertugas melaksanakan kewenangan Kepala Badan LingkupEvaluasi Kinerja Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai ; Bahwa BKPP Kota Bandung pernah mengeluarkan suratpemberhentian sementara ketika Penggugat ditahan dalam kasusoperasi tangkap tangan oleh Polrestabes Bandung ; Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan pengkajian terhadapstatus kepegawaian Penggugat berkenaan dengan putusan dariPengadilan Tipikor
Sekda)mengenai putusan dari Pengadilan Tipikor dan dampaknya untukPenggugat putusan tersebut bisa dijatuhi Pemberhentian TidakDengan Hormat sesuai dengan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 ; Bahwa Sebelum dikeluarkan SK Pemberhentian Tidak DenganHormat Walikota Bandung pernah menerbitkan SK untuk pengaktifankembali bagi Penggugat dan SK pengaktifan kembali tersebutdilaporkan kepada BKN Provinsi Jawa Barat, namun muncul suratdari BKN Provinsi Jawa Barat bahwa Penggugat tidak dapat kembalibertugas dan haruS
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
WANGSIT WIDODO
76 — 28
/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PARAWANSA, SH
58 — 32
M.KesTempat Lahir : Ujung PandangUmur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 25 Oktober 1976.Jenis Kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Barugae Kelurahan Padaidi KecamatanMattiro Bulu Kabupaten PinrangAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kepala Puskesmas )Pendidikan : $.2Terdakwa dilakukan penahanan :1.2sPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan21 April 2013 dengan status Tahanan Kota ;Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar
sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Agustus 20138 ;Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum,yang terdiri dari : 1.
64 — 27
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor tingkat pertamadidampingi Penasihat Hukumnya DEMIANUS WANEY. SH.MH.,Advokat N.I.A (Peradi ) 94.10379 yang berkedudukan dikantorAdvokatDEMIANUS WANEY.
SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal10Februari 2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwatelah mencabut Surat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnyatertanggal 16 Mei 2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingdi Jayapura Nomor : 28/
76 — 32
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Oktober 2013Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;ll. Suratsurat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusanPengadilan Tipikor Jambi tanggal 06 September 2013 Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.JBIl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1.
107 — 60
Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan21 April 2013 dengan status Tahanan Kota 5Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Agustus 2019 5hal1 dari 89 hal.Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKSTerdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum
96 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 59 PK/PID.SUS/2016bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentangpemeriksaan
Saladin Akbar Bin BakhtiarInsya (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2012bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di Jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua
No. 59 PK/PID.SUS/2016Terdakwa/Saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkanBerita Acara dimuka Persidangan Judex Facti PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keteranganTerdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidakmembantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya ;> Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.
Bahwa yang paling fatalnya lagi, guna untuk pembenaran Pertimbanganhukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.Saladin Akbar Putusan Nomor : 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03Desember 2014 (berkas terpisah) dalam menciptakan lahirnya suatuPertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris telahCOPY PASTE BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME) JAKSAPENYIDIK/PENUNTUT UMUM TANGGAL 2 BULAN JUNI TAHUN 2013atas nama Terdakwa (M.
No. 59 PK/PID.SUS/2016Pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanyakerugian Keuangan Negara tanpa adanya suatu hasil Audit kerugian keuangannegara sebagaimana Penjelasan dari pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu : Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
53 — 11
Mdn tanggal 22 Agustus7 eea Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Persidangan Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Juni 2014Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentang Penetapan hari Persidangan ;peed Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn.tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal 1Putusan T jpikor No. 56/Pid. Sus.
K/2014/PN.Mdnmeena Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentangPenunjukan Pergantian Majelsi Hakim ;ee Telah membaca berkas perkata ini; nena nnn nme nnnne =coneeone= Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum, dengan surattuntutan No. Reg. Perk : PDS03/BLG/05/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.
80 — 40
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 16 Pebruari 2013;6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11Maret sampai dengan 09 April 2013 ;Hal dari 29 hal.Put.No.16/Pid/TPK/2013/PT.DKI8.
SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartasebagai Hakim Ketua Majelis,s ASNAHWATI,SH, MH, SAPARUDINHASIBUAN,SH,MH, HakinHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sertaDRS.H.M ASADI ALMARUF, SH, Msi, MH dan SUDIRO, SH, M.Hum HakimHakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor16/ Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini
110 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Foto Copy Buku Kas Umum tanggal 25 November 2010 sampaidengan tanggal 23 Desember 2010;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada darimanabenda tersebut di sita;Menetapkan agar Para Terdakwa, masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa .
IRFAN KARIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO tanggal17 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 mengenai pasal yang terbukti, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . MALVIN DIYATA, S.Pi, TerdakwaIl.RACHMANTO NANGO, Terdakwa Ill.
IRWAN, SH
Terdakwa:
NURDIN BIN TAJUDDIN
125 — 25
Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telan membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN TAJUDDIN tidak terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah
yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor