Tgrs.mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Patokan ini sesuaidengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi,dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian padasisi lain. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan persetujuan tidak dapatmenimbulkan kerugian kepada para pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketigatidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut ;7.

Bahwa demikian pula sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapatdijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang akanditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1270K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka.Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru

haknya pada tanggal 23 September1980, sedangkan Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 dibuat padatanggal 23 Maret 1983 ;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat danPara Termohon Kasasi/TergugatTergugat adalah hubungan perdatadalam bentuk jual beli dan jual beli tersebut telah dilahirkan setelahtercapainya sepakat, mengenai barang dan harga ;Bahwa begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang danharga, maka lahirlah jual beli yang sah ;Bahwa sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewjskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

TngMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisinan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telahmengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untukdiperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumberperselisihan

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataanbarang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagaisubjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab,kecuali secara tegas undangundang menentukan lain;Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini,maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaarheid) tidakperlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengankemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan

diri tidak berwenang mengadili perkara yangdiperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atautermasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mestidilakukan secara exofficio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dimaksud ;Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,ditegaskan

bahwa : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objeksengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimanaHal. 5 dari 16 hal Put.No.137/Pdt.G/2012/PTA.Mkscedimaksud dalam Pasal 49, kemudian pada penjelasan ayat (2), ditegaskan bahwa :Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligusmemutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketayang

No. 34 K/Sip/1960, tanggal3 Februari 1960, ditegaskan bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajakbumi tersebut, maka bukti P.6 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(obyek sengketa) tahun 2012 atas nama Suparman bin Wahab, hanya dapat dinilaisebagai petunjuk, sedangkan bukti P.7 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.161,tanggal 20 November 1978, atas nama Suparman Wahab (penggugat II/terbanding), atasseluas

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintasMenimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang

Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tigapuluh) hari.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiriatas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barangatau benda berwujud maupun tidak berwujud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraandan/atau barang

V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, KecamatanBukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April 2004berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 182/BR/2004Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutTanah);b. 1 (Satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun olehPenggugat dan Tergugat di atas tanah SHM No. 03173 yang terdiri

Bahwa pada tanggal 24 No. 2015 Tergugat dan Penggugat telahmenjaminkan surat /Sertifikat tanah tersebut yakni SKGR No. 182/BR/2004(yang telah ditegaskan haknya menjadi SHM No. 03173) kepada TurutTergugat sebagai jaminan atas Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:B.34/8089/3/2015 maka berdasarkan surat tersebut terhadap SHM No.03173 milik Tergugat dan Penggugat sampai saat ini adalah dalampenguasaan Turut Tergugat;6.

V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, KecamatanBukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April 2004berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 182/BR/2004Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutTanah).

V RT.001 RW. 013 TangkerangUtara, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April2004 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.182/BR/2004 Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkanSertifikat Hak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutSHM 03173) adalah tidak pernah dibebankan Hak Tanggungan olehPenggugat dan Tergugat kepada Bank BRI Cab. Pekanbaru;3.

bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Hal 12 dari 19 Put.

No 0295/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil:Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

kedua orang saksi Pemohon sudah pula berusaha merukunkanPemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk berceraidari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidakada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan

No. 0311 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26Maret 1997 yang menyatakan :suami istri yang tidak berdiam serumahlagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telahterbukti retak dan pecah.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinanadalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami

Pasal 116 huruf dan (f) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwaPerceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri teruS menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidupHal. 13 dari 16 Put. No. 0311 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.rukun lagi dalam rumah tangga.

No 0377/Pdt.G/2018/PA.Sgtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Hal tersebutdidasarkan pada keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil :Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 9 dari 14 Put.

tidak harmonis lagi karena adaperselisihan terus menerus disebabkan tergugat tidak pernah menerima telepondari penggugat setelah penggugat mendapat mutasi tugas dari Palu;e bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;e bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telahdilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan

Hal mana ketentuan pasaltersebut di atas memberi pengertian pula secara a contrario bahwa putusnya ikatanlahir batin antara suami istri yang disebabkan oleh faktorfaktor tertentu danberdampak negatif bagi kelangsungan hidup berumah tangga, maka keadaan rumahtangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang telahpecah (broken marriage);Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor Pdt.G/201 7/PA.LpkMajelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatunkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan

Kecamatan Sei Suka, Kabupatenbatu bara dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Seka , KabupatenBatu Bara untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana akan ditegaskan

berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 19751975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

sebagaiman diaturdalam Pasal 84 undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan inibila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimanayang akan ditegaskan

Unsur ini bersifat kumulatif,jikatidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahansurat kuasa Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwasurat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuansebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 sertaPasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam jo.