Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukumkarena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidakmemperhatikan atau) mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusanyang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di Indonesia;b.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentanganatau tidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yangberlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;c.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketabanding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48297/PP/M.XV1/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya

, bahkan mengesampingkan buktibukti yang menguntungkanTerdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yangKurang Cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (vanrechtswege nietig).Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K /Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukupmempertimbangkan sehingga merupakan PertimbanganHukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd),maka Putusannya adalah Cacat HukumdanDapatDibatalkan (vernietigbaar).Kekhilafan

Kekhilafan Hakim mengenai unsur yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara.Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan yangnyata dengan menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON BANDINGyang melakukan penyimpangan dan penyalagunaan dalamPenggunaan Dana Desa tahun 2016 menimbulkan kerugian negara,bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan di atas, perbuatanPEMOHON BANDING tidaklah melakukan penyimpangan danpenyalagunaan Penggunaan Dana Desa melainkan perbuatanPEMOHON

lain.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung RI, tanggal 26 Oktober 1976 Nomor :108 K/Kr/1974 yang menegaskan :Penilaian relevansi dari pada saksisaksi yang didengaradalah wewenang judex facti.Untuk itu kami berpendapat alasan Memori BandingTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimanayang diurakan tersebut diatas adalah tidak berdasar dantidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnyadikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.Bahwa Terdakwa melalui PenasihatHukumnya/Pembanding mendalilkan kekhilafan

Bahwa Terdakwa melalui PenasihatHukumnya/Pembanding mendalilkan kekhilafan JudexFactie (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar) mengenai unsur denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang pada padanya karena jabatan ataukedudukan serta unsur yang dapat merugikankeuangan negara sebagaimana pada halaman 07 s/dhalaman 10 adalah pada pokoknya sama sebagaimanatelah kami uraikan sebelumnya mengenai tidaksependapatnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnyadalam

,pajak;Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:a mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dankenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

dapat mengajukan Peninjauan Kembali atasputusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapatdiajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:Hurufe : Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.25569/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010, telah terdapat kekhilafan

Majelis Hakimdan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsipmaterial dalam objek sengketa yang terdapat dalam penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasaPajak Januari 2007 Nomor 00038/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober 2009,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan

Tergugat) membaca, menelitidan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25569/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis HakimPengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknyatelah membuat suatu kekhilafan

Dalam Putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatuHalaman 14 dari 22 hal. Put.

Bahwa jelas dan terang Judex Juris dalam memutus perkara a quo,amar putusan bertentangan dengan pertimbangan hukum yangtelah dibuat dan dipertimbangkan oleh Judex Juris itu sendirisehingga putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan hakim atauadanya kekeliruan yang nyata;3.5. Bahwa karena putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan hakimatau adanya kekeliruan yang nyata oleh karenanya patut dan wajarpermohonan Peninjauan Kembali haruslah dikabulkan;.

KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATAADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI HAKIMKASASI TENTANG "PEMAHAMAN MEMBUAT SURAT PALSU (PASAL264 AYAT (1) KE1 KUHP)1. Bahwa kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dimaksud,adalah terkait dengan pemahaman tentang "membuat surat palsuHal. 10 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1)ke1 KUHP, dapatdijelaskan sebagai berikut :a.

No. 90 PK/PID/2009"membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak telahterpenuhi", adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruanyang nyata, sehingga melalui peninjauan kembali ini layak untukdibatalkan ;:PUTUSAN KASASI NOMOR : 689 BERTENTANGAN DENGAN PUTUSANKASASI NOMOR : 2423 K/PDT/2006, TANGGAL 25 JULI 2007; PUTUSANKASASI NOMOR : 135K/PDT.SUS/2008, TANGGAL 27 NOVEMBER2008; PUTUSAN KASASI NOMOR : 361 K/TUN/2006, TANGGAL 25 JULI20071.

suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;. apabila telah dikabulkan halhal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut;. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;. apabila mengenai pihakpihak yang sama mengenai atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang berbeda atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan

Hakim atau suatukekeliruan yang nyata";Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebutkarena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:a.dengan sangat jelas memperlihatkan suatu. kekhilafan hakim atausesuatu kekeliruan yang nyata:Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut adalah sebagai berikut:1.mengenai gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena terjadi pertentanganantara posita dengan petitum;a.

Pertimbangan Judex Facti Pengadilan ini yang tidak ada dasar hukumnyauntuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung putusan kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagaiberikut: Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan JudexJuris; Bahwa tidak ada novum yang dapat membatalkan putusan Judex Juris; Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menolak kasasi sudah tepat

14 April 2006, adalahdibuat atas dasar kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan(dwang, dures).

No.1972/Pdt.G/2016/PA.PtSENYATANYA DIBUAT ATAS DASAR KEKHILAFAN(DWALING, MISTAKE), PAKSAAN (DWANG, DURES), DANPENIPUAN (BEDROG, FRAUD), BERTENTANGAN DENGANUNDANGUNDANG SERTA TIDAK ~~ ADA/TERDAPATPERSESUAI KEHENDAK YANG BEBAS ANTARA PARAPIHAK 2??? ~=DARI MANA ~~ DATANGNYA TERGUGATMENYATAKAN HAL ~~ YANG DEMIKIAN???, SUPAYATERGUGAT PAHAMI BAHWA SUATUPERSETUJUAN/KESEPAKATAN TIDAK TERPENUHI!!!

Bahwa dalil Penggugat pada bantahan eksepsi poin 2 (dua), halaman2 (dua) yang menyatakan pembagian gonigini yang dilakukan padatanggal 14 April 2006 di hadapan Notaris SUGIYANTO, SH., adalahtidak benar, karena hal itu timbul atas suatu kekhilafan, paksaandan penipuan serta tidak ada persesuaian kehendak yang bebasantara para pihak, ADALAH DALIL YANG PLINPLAN. SebabHal. 74 dari 127 halPut.

No.1972/Pdt.G/2016/PA.Ptdalam poin angka 1 (satu) halaman 1 (satu), Penggugat mengatakantidak pernah terjadi pembagian gonogini antara Penggugat denganTergugat. akan tetapi pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua), justrumengakui terjadi pembagian gonogini hanya pembagian gonoginidimaksud, tidak sah karena ada kekhilafan, paksaan dan penipuanserta tidak ada kesesuaian hendak yang bebas serta tidakberdasarkan pada suatu sebab yang halal.

Dari uraian ini,sesungguhnya Penggugat hendak berkata bahwa harta gonigini yangpernah ia dapatkan, telah habis, dan meminta belas kasihan dariTergugat untuk memberinya sedikit lagi.Jika benar ada kekhilafan, paksaan dan penipuan serta tidak adanyakehendak bebas pada pembagian gonigini dimaksud, mengapa barudipersoalkan setelah sepuluh tahun lebih lamanya terjadi pembagiangonogini dimaksud...?

bintiParno Suwito, sehingga suratsurat tersebut di atas dapat dijadikan sebagaialat bukti yang membenarkan nama Pemohon;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa nama Pemohon Suparmi bintiParno Suwito dengan Rodhiyah binti Parno Suwito, adalah namaPemohon itu sendiri;Menimbang, bahwa mengenai identitas nama Pemohon, yangterdapat di dalam Akta Nikah, kemudian dimohonkan diubah sebagaimananama Pemohon tersebut di atas, dinilai sematamata kekhilafan

Ijazah: 1687/01 13/03/S1/2012 tertanggal 28 Agustus 2012.e Bahwa oleh karena Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KartuKeluarga (KK) Pemohon telah terdapat kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, makaPemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan ijin untukdiadakannya pembetulan dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut.

identitasnya yang tersebut dalam KTP yang bersangkutan namunyang tersebut dan tertera dalam buku nikahnya yang bersangkutan tersebutENDJAN disamping itu berdasarkan keterangan saksisaksi dibawah sumpahdipersidangan juga menerangkan bahwa benar Pemohon adalah bernamaMISYAR sedangkan yang tertulis dalam buku nikahnya ENDJAN sehinggaPemohon tidak dapat mendaftar untuk berangkat umroh karena ada perbedaannama tersebut yang padahalnya perbedaan nama dalam buku nikah tersebutterdapat kesalahan sematamata karena kekhilafan

kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan denganpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatukenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapatdibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali,karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2)dan Ayat (3) KUHAP; Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan judexfacti ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan

yangdikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 April 2021sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P3;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikannamanya untuk kepentingan Administrasi Kependudukan dan masa depannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadapakta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan

yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bekasi, dengandemikian perubahan dan perbaikan data identitas yang dimohonkan PemohonHal 4 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Ckragar nama Sumiati dirubah dengan nama Lie Kian, adalah cukup beralasanuntuk dikabulkan.Menimbang, bahwa Pasal 13 KUH Perdata menyatakan Jika registerregister tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yangtelah dibukukan diperlihatkan telah terjadi kekhilafan

yangbernama LAHMUDDIN MASSA ; Bahwa penulisan nama Ayah dalam Akta Kelahiran yang sudah terbit adalahLAHAMUDI pada hal yang sebenarnya seperti yang tertulis pada Ijasah AnakPemohon yaitu LAHMUDDIN ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya UndangUndang tidak melarangbahkan telah menjamin untuk diajukannya bentuk dan isi permohonan sepertidimaksud, hal mana juga telah sesuai pula dengan bunyi ketentuan Pasal 13 BW(KUH Perdata sekarang) yang menegaskan: jika akta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

Paspor No B5326551 atas nama INDAH APRIANA lahir di Sumbawa tanggal 13 April 1984tersebut, harus diperbaiki/dirubah menjadi INDAH APRIANA tempat lahirPerina, tanggal 13 April 1984;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

faktafakta hukum yangterungkap di persidangan sebagaiman dalam bukti surat P.5 dan keterangansaksisaksi bahwa kelahiran dari Branden Ray Gove adalah tanggal 7 Oktober2013;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan Jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

AT 106884 atasnama ILHAM lahir di Penujak Mulud tanggal 31 Desember 1970 tersebut,harus diperbaiki/dirubah menjadi ASRIN lahir di Montong Terep tanggal 01Juli 1959;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan

pemohondalam akte kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannomor : 5202LU120920130177 yang bernama ABDOLLAH NABIL AZAMIharus diperbaiki/dirubah menjadi RIZWAN HAQIQI ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

R 591078 atas nama Endang Boreng dengantempat/tanggal lahir 15 Februari 1962 tersebut, diperbaiki/dirubah menjadiEndan, lahir di Gerintuk, tanggal 01 Juli 1982 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan

P4, P5, dan P6, dan keterangansaksisaksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernamaHAMDANI lahir di Londar Tanggal 31 Desember 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan Jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kKekurangan