Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0534/Pdt.G/2017/PA Spg.Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0562/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0570/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat

Pasal 143 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi danpatutuntuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sertaketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah,mawadah dan rahmah tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakimmenilai perselisihan penggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan sebagaiperselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itugugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 39

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepadapenggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas,justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam AlQuran surah alNisa ayat 130 sebagaiberikut :Artinya :* Jika keduanya

tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementarapemohon dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sahuntuk keperluan penerbitan buku nikah dan digunakan untuk mengurus kartukeluarga dan akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialanh suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriHal. 6dari 11Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2021/PA.

Mmjdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

menerangkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnyadilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telahmemperoleh kekuatan hokum tetap ;Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Peristiwa Penting lainnya aktakelahiran di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 9 dari 15 hal Pen.Nomor 77/Pdt.P/2020/PN KIndan Pasal 97 Peraturan Presiden

fakta hukum bahwa Pemohon ingin memperbaiki aktanikah yang mengganti nama dari Maryani menjadi nama Sri Suwari, Hakimberkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dariaspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untukmemperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Pasal 97 Peraturan Presiden

menggantinama dari Maryani menjadi nama Sri Suwari sebagaimana petitum keduaberalasan hukum untuk dikabulkan;Halaman 11 dari 15 hal Pen.Nomor 77/Pdt.P/2020/PN KlinMenimbang, bahwa dalam petitum ketiga, memerintahkan kepadaPemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Tulung Kabupaten Klaten untuk mencatat perbaikan AktaPernikahan tersebut ke dalam daftar yang kini masih berlaku dan sedangberjalan;;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (4)Peraturan Presiden

dibebankanselurunnya kepada Pemohon;Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yangbersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdatabahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidakmengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena ituPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar Penetapan ini;Mengingat, Pasal 56 aat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 97 Peraturan Presiden

Penetapan Nomor 30/Pat.P/2020/PN OlmMenimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu padaPasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu Pencatatanpengesahan anak Penduduk adi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangdilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukumagama atau kepercayaan terhadap Tuhan

Pasal 52ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraHalaman 7 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 30/Pat.P/2020/PN OlmPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkanoleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkanmaka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yangberbunyi Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan

Sipil KabupatenKupang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanyabersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, makasudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankansecara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukandalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 50 UndangUndang No.24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan,Pasal 52 Peraturan Presiden

No.65 tanggal 25 Aguistus1983 atas nama Siauw Fei. ( bukti P 6 );Foto copy Surat Keterangan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlSurabaya No.472/VIII/Gt.Nm/1981 tanggal 7 Agustus 1981 atas nama FeliciaMelissa Armand. ( bukti P 7 );Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42/PWI Tahun 1981 tanggal27 Mei 1981 atas nama Tjhie, Pwee Yong. dan Berita Acara Penyumpahan Nomor: 154/1981 tanggal 12 Juni 1981 atasa nama Tjhie, Pwee Yong (bukti P 8 );Foto copy Kutipan Akta Perceraian No.002/

FEI menjadinama Felicia Melissa Armand.; Bahwa benar didalam lingkungan tempat tinggal Pemohon serta dalam pergaulanseharihari Pemohon serta nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Pendudukmaupun Kartu Keluarga dengan nama Felicia Melissa Armand.; Bahwa dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon telah membaur dan berasimilasidengan warga lainnya, seperti layakn ya warga Negara Indonesia lainnya.; Bahwa benar ayah Pemohon bernama Tjhie, Pwee Yong adalah warga NegaraIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden

;Bahwa benar, Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Presiden Republik Indonesia No.42/PWI Tahun 1981 tanggal 27 Mei1981 atas nama Tjhie, Pwee Yong. dan telah disumpah sebagaimana Berita AcaraPenyumpahan Nomor : 154/1981 tanggal 12 Juni 1981 atasa nama Tjhie, PweeYong dan ayah Pemohon telah ganti nama berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 2245/Pdt.P/1988/ PN.Sby. tanggal 25 Agustus 1988 atasnama Yongky Armand.

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P 8 dan P 10, dihubungkan denganketerangan para saksi, ternyata benar ayah Pemohon menjadi Warga NegaraIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia KeputusanPresiden Republik Indonesia No.42/PWI Tahun 1981 tanggal 27 Mei 1981 atasnama Tjhie, Pwee Yong. dan telah disumpah sebagaimana Berita AcaraPenyumpahan Nomor : 154/1981 tanggal 12 Juni 1981 atasa nama Tjhie, PweeYong dan ayah Pemohon telah ganti nama berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri

Pasal 82 ayat (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimabang, bahwa kerna Tergugat hanya satu kali hadir dipersidanagn yaitu pada tanggal 19 Januari 2016 dan pada saat Tergugat hadirdi persidangan Penggugat

Pasal 116 huruf(f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai denganterguagt adalah merupakan sikap tidak senangnya Penggugat kepadaTergugat, maka majelis hakim daopat menjatuhkan talak suami terhadapHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Jnpisterinya,hal ini sejalan dengan terori hukum islam dalam kitab Ghayah alMarom li syaikh al majdi yang oleh majelis hakim diambil alin sebagaipertimbangannya yang berbuny

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi HUkum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena guagtan Penggugat dikabulakn, makperlu ditetapbkan bahwa talak yang dujatuhkan oleh pengadilan adalah talaksatu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan pasal119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskerena perceraian dan perna

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suamiatau isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingandengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah merupakanpasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan,maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohontentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat(3) huruf (e) Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatuperkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) sertaPasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalahOrangorang

Maksud atau alasanpermohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukumuntuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon dengan pemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalamperkawinan tersebut sudan ada mempelai lakilaki dan mempelaiperempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan,

Oleh karena itu hakim menilai perkawinantersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi hukum Islam.Menimbang, bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak adapertalian nasab, semenda dan tidak pula Sesusuan, pemohon tidaksedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedang pemohon Iltidak sedang terikat perkawinan dengan seorang lakilaki lain dan tidaksedang dalam masa iddah.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil ; 22222 ooo ono nnnnnn nen cnn nee nee ee neMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut dan beralasanPengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ; 22" 22222 nonoMenimbang, bahwa dari alasanalasan Pemohon tersebut menurut

Hakimberalasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke2 patut dikabulkan dengansedikit perubahan amar penetapan ini dengan tidak merubah substansinya; Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke2 telah dikabulkan, makauntuk kepastian hukum bagi Pemohon, maka perlu diperintahkan kepada PejabatPencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagai tempatyang menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon, untuk mencatat perubahan namapemohon sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkanmaka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Purworejo untuk menyerahkan salinan sah Penetapan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya melaksanakan pembetulanpenulisan nama Pemohon menjadi bernama SUPIYAH sesuai ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden

Pasal 100 dan Pasal101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan ; 222 nao nnn nnn nnn nnn ne rn nnn nee cen nnn nae cen nnn nee ene ceMENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; "7 207" 2.

Pasal 39 Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II jugatidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, ataudapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 70dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat danrukun nikah, tidak bertentangan dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksudketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden RepublikIndonesia

Pasal5 Instruski Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, harus ada amar yang memerintahkan kepada parapihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor UrusanAgama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakimsecara ex officio memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Bagan Sinembah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun

Pencatatan sipil menjadi penting dalam sistem administrasikependudukan dalam suatu Negara hukum, karena apapun dipandang sahsecara hukum jika bisa dibuktikan dengan adanya dokumen resmi yangditerbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai alat bukti autentik yang dihasilkandari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil pasal 1 ayat 16

;Menimbang, bahwa pejabat PPN KUA juga termasuk dalam kategoriPejabat pencatatan sipil, hal ini didasarkan pada pasal 1 angka (20) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan Kantor UrusanAgama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerjayang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkatHal 5 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pat.P/2018/PN Lmjkecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam, maka ketentuan yang adadalam Peraturan Presiden Republik

Pasal 93 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkankepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama sesuai dalampenetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randuagung,Kabupaten Lumajang, sehingga petitum ketiga dalam surat permohon pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangantersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohonmengajukan

Pasal 56 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan, sertaperaturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.