Ditemukan 51531 data
19 — 1
anak yangsah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yangsah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Pemohon danPemohon II pada tanggal 07 April 2011, maka anak para Pemohon yangbernama XXXX, XXXX tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah,karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;Menimbang bahwa namun begitu para Pemohon merasa telah menikahsecara siri pada tanggal 12 April 2003, sebelum anak tersebut lahir, halmanayang mendasari
9 — 7
JI J We GaulArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalahperceraian , namun dalildalil yang mendasari gugatan penggugattersebut telah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluardari kemelut rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, makaalasanalasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhiketentuan
30 — 6
hendaklahdianggap sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah sebagaimana terural diatas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untukmemberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga dapatrukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari
15 — 0
No. 1447/Pdt.P/2018/PA.SbyMenimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juni 1991 telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXXXyaitu Pemohon II, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Malang, sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor: 89/33/VI/1991, tanggal 18 Juni 1991, dan ternyata dalamKutipan Akta Nikah
39 — 2
dalam perkawinan sah, dan selama perkawinan tersebut belum dikaruniaianak ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwaPenggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkantalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
13 — 2
adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dancalon suami anak para Pemohon serta keluarga dari calon suami anak paraPemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untukdinikahkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
12 — 1
sah;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir, dan pula tidakternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
10 — 1
Jo.Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuanPasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yang menyangkutbiodata suami, isteri ataupun weli harus berdasarkan kepada putusanPengadilan pada wlayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secaraabsolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
11 — 0
Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, alasan yang mendasari
29 — 24
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
13 — 0
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah mencukupkan alatbuktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
25 — 9
banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp,tanggal 23 Februari 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
19 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
14 — 13
5 gluArtinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan denganverstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang
24 — 12
Tinggi memeriksa dan mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik, dan Berita Acara Pemeriksaan di Sidang PengadilanNegeri Lunuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli beserta surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 No. 335/Pid.B/2013/PNLP.LDPengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama yang mendasari
Terbanding/Terdakwa : Thomas Hallla alias Markus
114 — 16
hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilanserta memenuhi azas manfaatnya,Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memperhatikan denganseksama substansi dan alasanalasan dalam memori banding dari PenuntutUmum yang pada pokoknya berpendapat hanya merupakan pengulangan darihalhal yang telah diajukan pada persidangan di tingkat pertama dan tidak adamerupakan halhal yang baru, bahwa pertimbanganpertimbangan hukum dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
14 — 9
Undangundang Nomor 3Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 78/03/V/2004 tanggal 05 Mei 2004, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, KabupatenPonorogo, tertulis Pemohon bernama
12 — 2
Halaman 4calon suami anak para Pemohon serta keluarga dari calon suami anak paraPemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untukdinikahkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama LAILATUL ROSIDA lahir pada tanggal
17 — 4
Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2020//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama NUR HALIMA BINTI NGATONO'lahir pada tanggal 22 Juli2004 dengan seorang lakilaki yang bernama SOPONYONO BIN MARITO akantetapi maksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihnak Kantor Urusan AgamaKecamatan
14 — 1
sah;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir, dan pula tidakternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari