sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, juga berdomisili dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), makaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatanPenggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islamiyang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada hari Kamis, 27 Maret 2008, diKecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan olehHal. 11 dari 19 hal.

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:= ws wo =OLS5 atin Spo US alll ti 558i Slswola.S5 lawls alArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitandengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara Suami istri berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal PerkaraHal. 15 dari 19 hal.

.), hal mana dalam rapatpermusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasardasarhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo.Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (bacaPeraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkaraini Majelis Hakim memperhatikan

Pasal 15 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, 10, dan 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Hal

Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajatkekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.

Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalamPasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada laranganperkawinan (mawaaniunnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan

Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakimmenilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0173/Padt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara vo/untair, berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon dan Pemohon II mempunyai kapasitaskedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islampada tanggal 05 Juli 1984 di Desa Margo Jadi, Kecamatan Simpang Pematang,Kabupaten Lampung Utara dengan wali nikah

Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan masyarakat tahu danmengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon danPemohon Il;Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.

Pasal 69Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah sejak tanggal 8 Maret Tahun 2019,antara

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami Istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IlPenetapan Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 12tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tanggal 27 Mel2018 antara

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena bulan September 2018antara Pemohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBgmengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harusdiputus dengan verstek;Hal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku 5 dari 13Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IItersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;10 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama , Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama. tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1)dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu

Putusan No.582/Padt.G/2020/PA.Mtpsudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya Suamiistri Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) Majelis Hakimberpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsurunsur surat gugatantersebut

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidakHal. 10 dari 14 Hal.

Dan hal ini menurut pendapatMajelis Hakim memenuhi unsur penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dan telah memenuhiunsurunsur perselisihnan (dalam hal ini Majelis Hakim menafsirkan kalimatperselisihan menjadi tidak harmonis), dalam rumah tangga dan syarat untukmelakukan perceraian, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam;Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecahsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapatterwujud dalam rumah tangga Penggugat

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSally Atal AML 1 8) ads gArtinya :Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Tbhsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan

II sudah benar dan beralasanhukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohondengan Termohon terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiHakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dansetelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suamiistri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari alat bukti

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut UndangUndang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa talak

yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahPutusan No. 625/Pdt.G/2017/PA.

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

(Pewaris) telah meninggal dunia padatanggal 21 Januari 2020 karena sakit, sebagaimana telah dikemukakan di atas,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan paraPemohon pada petitum angka 2, sebagaimana terdapat dalam amar penetapandi bawah ini:Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pemohon pada angka 3,yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

beberapa kali danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimanadisebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014,halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisanyang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapbkan hukumnya di PengadilanAgama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dinukum karena: a dipersalankan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalankan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok

mendapatkanwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan para Pemohon,dinubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Wan Rosmawati binti WanAli (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan suamiyaitu Lahmuddin bin Ilyas (Pemohon 1), agama islam, dan meninggalkan 1(satu) orang anak kandung yaitu Pemohon Il, agama Islam dan dihubungkandengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 171 huruf a, Pasal 173 sertaPasal 174 huruf a dan b Instruksi Presiden

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalamgugatannya mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak awal bulan Januari 2002 karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering memukulpenggugat jika tergugat marah dan tergugat sering pulang larut malam tanpa alasanyang jelas dan puncak perselisihan dan

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekaltidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihanpenggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yangsudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebutmerupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah alBaqarah ayat 231 sebagai berikut :Artinya:Hal. 11

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyatagugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menuruthukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkangugatan penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perluditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughratergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Instruksi Presiden RI Nomor

Pasal 67 Peraturan Presiden RI NomorHal. 7 dari 14 Halaman Putusan No. 1031/Pdt.G/2020/PA.kKIt25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo.

Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinyamenjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islamdan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kKekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakanfakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,sehingga perkara ini telah

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suamiister!

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakniantara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat padapetitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan~ alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan olehpihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan

, maka sesuai ketentuan pasal 119Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal pernikahanantara Pemohon

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi Kemashlahatan padapengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempatdilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku 5 dari 13Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IItersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;10 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama , Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama. tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Pebruaritahun 2017 antara

Perkara No. 0134/Pdt.G/2019 /PA Sip.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.