Ditemukan 17783 data
IKA FUJI LESTARI
20 — 5
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Nurhayati Simamora
121 — 26
Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun padakutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
H. MUHAMMAD RAMA PUTRA
54 — 9
23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sirmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Fitriana
58 — 9
1)Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PN PklUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
17 — 1
Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Juni 2019,yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan GunungMegang SD Negeri 19 Gunung Megang tertanggal 14 Mei 2019 telahdicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.7;8.
Lili Sumantri
18 — 4
Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Ccdayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjekakta(2)
27 — 8
bukti P8 ;9 Fotocopy Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2125 P/436.6.1/2014, tertanggal 02September 2014, bukti P9 ;10 Fotocopy Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah, bukti P10 ;11 Fotocopy Gambar Situasi No.Gambar DTK : 162/P&P/I/2007 1838, bukti P11 ;12 Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran No.Bukti : 16943/ST/TBPT/2014, bukti P12 ;13 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, bukti14 Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran No.Bukti : 1310/ST/UPT
17 — 4
Pasuruan, tanggal 15Desember 2011 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor470/55/424.308.22.03/VI/2021 atas nama MUHAMMAD IMAM SHOLIHINyang dikeluarkan oleh Kantor Desa Alastlogo Kecamatan Lekok KabupatenPasuruan tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.5); Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2021/PA.PAS.6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin Nomor 038 atas nama LULUK MAISAROH,yang dikeluarkan oleh UPT
9 — 1
., Advokatyang berkantor di UPT Pusat Pelayanan TerpaduPerlindungan Perempuan dan Anak KabupatenXXXXXXXX, alamat Paten Tridadi Xxxxxxxx berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018, sebagaiTermohon,Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARAHal 1 dari 10 hal Put.
29 — 4
SETIAWAN Als IBON Bin TAMBRAN dalammelakukan perbuatannya yakni menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanamanberupa narkotika jenis daun ganja berupa (satu) paket narkotika jenis daunganja kering yang terdapat dalam bungkusan rokok Sampoerna Mild denganberat netto 0,7880 (nol koma tujuh delapan delapan nol) gram gram, tanpaseizin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil Pemeriksaan LaboralprisBadan Narkotika Nasional No : 91J/X/2013/UPT
OBBI S K
38 — 15
Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN NgbSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonandari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya
6 — 1
.) ; Menimbang, bahwa selain itu telah didengar keterangan dua ora saksi masingmasing yaitu : 1 SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa UPT Pengairan,tempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, yang memberikan keterangan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sejak saksi kecil karena saksi cucuPenggugat, dan rumah saksi berjarak 20 meter dari rumah Penggugat ; Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugatselama
Guntur Pakanna
39 — 7
PnjMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbuktiberalasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnyadiberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut di dalamKutipan Akta Kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
NURUL AKBAR AZIS
18 — 6
Administrasi Dan TeknisPeradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46disebutkan Jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui PengadilanNegeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaikikesalahan dalam akta catatan sipil;Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Abdul Rahmad
22 — 7
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
40 — 8
SUMIRIN SANGSUDIARSO merupakanPegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan denganjabatan sebagai Staf UPT UI, sehingga terdakwa . Drs. H. SUMIRINSANGSUDIARSO mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dinas di JI.HOS Cokroaminoto No.41 Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas. Kemudian ketika terdakwa I.Drs. H.
O.SIMBOLON (Staf UPT Ul);3. Drs. SUMIRIN (Staf Biro Perencanaan);4. Drs. BARNAS (Kasubag Penyusunan Bag. Analis KebutuhanPerlengkapan / Biro Perlengkapan);5. ISHAK ISMA (Kasubag Pengiriman Untuk Konprensi danSeminar, bagian pengiriman dan penerimaan tenaga, BiroKerjasama Luar Negeri);6. R.A BUDI RAHAYU (Pensiunan Ditjen Dikti);7. R. SULAIMAN, SH (Kasubag Pengaturan Perizinan Dit.Gutiswa) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan tanggal 24 Nopember 1986;c.
barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para dan Terdakwa, ternyatamereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Staf UPT
(Percobaan, Penyertaan danGabungan Tindak Pidana, cet. 1996, Penerbit UPT Penerbit UPT Penerbit Univ.Tarumanegara Jakarta, hal 67) berpendapat bahwa dalam bentuk kesadarankerjasama, tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu, jadi bahkan tidakadanya suatu perundingan untuk melaksanakan tindak pidana sebelumnya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berupa putusan MARI dan putusanHoge Raad yakni putusan Nomor : 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971 (dalamperkara atas nama UDING al.
AMIRUDDIN ALAMSYAH HARAHAP, SH
Terdakwa:
YUDHA PUTRA RISDIANTO
89 — 45
5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 4 (empat) Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor / STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan);
Dikembalikan kepada UPT.
9 — 2
Hasil Pemeriksaan Terpadu Calon Pengantin dari UPT.
12 — 2
ljazah atas nama WAHIDATUL NISAK yang lahir tanggal 13 Juli2005 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal24 Maret 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama DARUS SALAM yangdikeluarkan oleh Kantor Desa Lorokan Kecamatan Kejayan KabupatenPasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin Nomor 035/KJY/VI/2021 atas namaWAHIDATUL NISAK, yang dikeluarkan oleh UPT
12 — 9
Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkanoleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 048/RN/UPT PPAMKS/VIII/2021tertanggal 19 Agustus 2021;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.