Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;41.

Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;43.

SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr.

SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;49.

Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an.

Bahwa pada tanggal 24 April 2012, Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN No. 000142/207/10/007/12 MasaPajak April 2010 sebesar Rp. 109.442.765,00;2.

Bahwa atas SKPKB Nomor 000142/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012tersebut telah Pemohon Banding lunasi dan Pemohon Banding ajukanpermohonan keberatan melalui suratNomorTAX/B/238/GSIP/EXT/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan dikirim langsungpada tanggal 23 Juli 2012 dengan Nomor Bukti Penerimaan Surat Nomor01003518/007/J u1/2012;3.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00142/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012 Masa Pajak April 2010sebesar Rp. 109.442.765,00 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PajakMadya Jakarta Timur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah menurut Uraian PemohonBanding TerbandingKoreksi 1 Dasar Pengenaan Pajak la. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 0 00 a.2.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 000142/207/10/007/12 tanggal surat 24 April 2012 sebesar Rp.109.442.765,00 diterbitkan berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanNomor : PRIN152/WPuJ.20/KP.0705/2011 tanggal 23 September 2011oleh Tim Pemeriksa KPP Madya Jakarta Timur;3.

Bahwa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 000142/207/10/007/12 tanggal surat 24 April2012 sebesar Rp.TAX/B/236/GSIP/EXT/V 11/2012 tanggal 20 Juli 2012;4. Bahwa atas permohonan keberatan ini, pada tanggal 3 Juni 2013diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP500/WPJ.20/2013perihal penolakan permohonan keberatan atas nama Pemohon Bandingoleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur;B.1. POKOK PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN PEMOHON BANDING1.

Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Kelurahan Paal IV Surat UkurTanggal 12032009 No. 00016/Paal IV/2009, Luas 583 M2(Lima ratus delapan puluh tiga meter persegi)atas namaWenceslaus Ariesta Woworb. Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Kelurahan Paal IV , SuratUkur tanggal 12052009 No. 00026/Paal IV/2009, Luas 338 M2(Tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi, atas namaJufri Karim ;c. Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Paal IV Surat Ukurtanggall2 Mei 2009 Luas 539M2 atas nama Herry KauntuAdapun.......

Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Kelurahan Paal IVSurat Ukur = Tanggal 12032009 No. 00016/PaalIV/2009, Luas 583 M2 (Lima ratus delapan puluh tigameter persegi)atas nama Wenceslaus Ariesta Wowor;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Kelurahan Paal IV ,Surat Ukur tanggal 12052009 = No. 00026/PaalIV/2009, Luas 338 M2 (Tiga ratus tiga puluh delapanmeter persegi, atas nama Jufri Karim ;c. Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Paal IVSurat Ukur tanggall2 Mei 2009 Luas 539M2 atas namaHerry Kauntu3.

Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Kelurahan Paal IVSurat Ukur Tanggal 12032009 No. 00016/Paal IV/2009, Luas583. M2 (Lima ratus delapan puluh tiga meter persegi)atasnama Wenceslaus Ariesta Wowor ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Kelurahan Paal IV , SuratUkur tanggal 12052009 No. 00026/Paal IV/2009, Luas 338M2 (Tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi, atas namaJufri Karim ;c. Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Paal IV SuratUkur tanggall12 Mei 2009 Luas 539M2 atas nama Herry Kauntu4.

Bahwa dalam pemisahan tanah tersebut terdapatsertipikat Hak Milik Nomor 207/Paal IV atas namaFelisa Paulina2009.WowortanggalSembung.. Bahwa217/Paal IVmerupakanNomor 169/PaalKarim berdasarkanJualdibuatManadoIV/2009Belidiluas. Bahwa Sertipikathasil169/PaalmerupakanMilik NomorSangerc. Sertipikat. BahwaNomor 169/PaalPaulina Sangerd.

Sertipikat Hak Milik No.207 Kelurahan Paal IV Suratukur tanggal 12 Maret 2009 No. OOO16/ Paal IV/2009,luas 583 M atas Wenceslaus Ariesta Wowor;b. Sertipikat Hak Milik No. 217 Kelurahan Paal IV SuratUkur tanggal 12 Mei 2009 luas 338 M atas nama JupriKarim ;c.

Thamrin A.T yang jatuh warisnya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

tanggal 02 Juni 1990, terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan/Kemantren Kota Gede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak berdasarkan hukum;

PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor198/UNI/FIN/XII/13 tanggal 19 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1931/WPJ.07/2013 tanggal 24 September 2013 yang diterima padatanggal 26 September 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00755/207

Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNo. 00755/207/10/055/12 tanggal 29 Juni 2012 Masa Pajak Juni 2010dengan perincian sebagai berikut: ; Semula Dikurangkan MenjadiUraian(Rp) (Rp) (Rp)a. PPN Kurang / (Lebih) Bayar 93.077.453 (2.146.000) 90.931.453b. Sanksi Bunga 0 0 0c. Sanksi Kenaikan 93.077.453 (2.146.000) 90.931.453d.

Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar 186.154.906 (4.292.000) 181.862.906 Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Pemohon Banding mengajukanbanding atas keputusan keberatan tersebut;URAIAN BANDINGUraian Formal Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat No.057/TAX/FSSC/UNI/2012 tanggal 26 September 2012 atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar No. 00755/207/10/055/12 tanggal 29 Juni 2012 yangdisampaikan ke KPP PMA Dua tanggal 26 September 2012;Bahwa Terbanding telah memberikan

dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaan Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan keteranganketerangan di atas, maka Pengajuan SuratBanding ini sudah memenuhi syarat formal banding;Materi BandingBahwa terdapat perbedaan pendapat (sengketa) atas hasil pemeriksaan pajakterhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010 yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Dua sebagaimana yang telah dituangkandalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa No. 00755/207

Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64202/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1931/WPJ.07/2013 tanggal 24September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 365 B/PK/PJK/2017Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00755/207

Putusan Nomor 21 72/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP894/WPJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor0001 7/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009,surat keputusan sebagaimana disebut di atas Pemohon Banding terima padatanggal 13 Oktober 2014;Bahwa menurut Terbanding, atas penyerahan mangaan terhutang PajakPertambahan

Pertambahan Nilai sebesar Ro117.216.000,00 danJumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilVerifikasi adalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkanPasal 36 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harusmelakukan pembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalahsebesar Rp0,00 untuk itu perhitungan pajak tidak diperlukan;KRONOLOGI SENGKETABahwa kronologi sengketa sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00017/207

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 117.216.000,00 Surat KeberatanBahwa terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor00017/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009tersebut telah diajukan Keberatan dengan Surat Nomor 004/SMRJKT/I/2014tanggal 21 Januari 2014 dan dikirimkan via pos pada tanggal 22 Januari 2014ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan Bukti Pengiriman Nomor13209784777 tanggal 22 Januari 2014 Jam 14.53 WIB, adapun jumlah pajakyang terhutang menurut

Surat Keputusan KeberatanBahwa terhadap keberatan yang diajukan telah diterbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP894/WPVJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memutuskan MenolakKeberatan Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor 004/SMRJKT/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 7/207

Pajak Pertambahan Nilai terhutang dan Sanksi administrasi berupa bungaPasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "NIHIL";PERMOHONAN BANDINGBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnyapermohonan banding dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor00017/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009,sebesar Rp117.216.000,00

mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73105/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan KeberatanNomor KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00045/207

Putusan Nomor 2065/B/PK/PJK/2017Agustus 2010 (Lampiran 1), yang Pemohon Banding terima melalui fax padatanggal 9 Maret 2015 yang memutuskan menolak keberatan atas SuratKetetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00045/207/10/725/14tanggal 24 November 2014, masa pajak Januari 2009 (Lampiran 2) denganperincian sebagai berikut: Tabel 1(dalam Rupiah)Uraian Semula Ditambah/(dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) 2.704.137.794,00 0,00 2.704.137.794,00BayarSanksi Bunga 1.297.986.141,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00045/207/10/725/14tanggal 24 November 2014, masa pajak Agustus 2010;3. Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor PEMMSA/008/2015 tertanggal 21 Januari 2015 atas SKPKB dimaksud, dan suratkeberatan tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 Februari2015;4.

Mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00045/207/10/725/14 tanggal 24November 2014 untuk masa pajak Agustus 2010;DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDINGBahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, bersama ini perkenankanlahPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015. Bandingatas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding ajukan sesuai denganhak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam:Halaman 2 dari 27 halaman.

Pemohon Banding Masa Januari2009 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73105/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24April 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00045/207

Atas pemeriksaan tersebut telah dikeluarkanSKPKB dengan Nomor 00034/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012dengan jumlah kurang bayar sejumlah Rp936.647.090,00 dan jumlah yangtelah disetujui berdasarkan pembahasan akhir sejumlah Rp0,00. Adapunrincian SKPKB tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah Dalam RupiahNo.

Atas penerbitan SKPKB Nomor 00034/207/10/112/12 tersebut, PemohonBanding telah mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor015/ULTAX/II/2012 pada tanggal 2 Maret 2012;. Bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanHalaman 3 dari 34 halaman.

Sebagai hasil pemeriksaan untuk Masa PajakNovember 2010, telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor00034/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 dengan jumlah kurangbayar sejumlah Rp936.647.090,00;Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Pemeriksa melakukan koreksiatas PPN masukan Masa Pajak November 2010 sebesarRp468.323.545,00, dengan alasan Pemohon Banding melakukanpenyerahan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN.Dengan demikian, sebagian dari PPN masukan Pemohon Bandingdikoreksi Karena dianggap terkait

Dalam SKPKB PPN Nomor00034/207/10/112/12 Masa Pajak November 2010 disebutkanbahwa jumlah penyerahan yang dibebaskan dari PPN adalahNIHIL/tidak ada. Hal ini adalah bukti yang menguatkan alasanPemohon Banding, bahwa Pemohon Banding tidak adamelakukan penyerahan yang dibebaskan pada Masa November2010.

Putusan Nomor 531/B/PK/PJK/20152012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00034/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 atas nama PT UnggulLestari, NPWP 01.880.411.2123.000, beralamat di Spring Tower, 0444,Jalan KL.

Penggugat/Terbandingtelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 1848 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding denganposita gugatan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana terbukti dari putusan Pengadilan Negeri Kediritanggal 25 Februari 1980 Nomor 79/G/1979.Pdt. juncto putusan PengadilanTinggi Surabaya tanggal 6 Nopember 1980 Nomor 207

Nomor 381 PK/Pdt/20171.3.1.4.1.5.Termohon Banding/Pemohon Kasasi dan sekarang PemohonPeninjauan Kembali (vide: Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2272 K/Pdt/1981, tanggal 17 Desember 1981,Junto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 207/1980/Pdt..,tanggal 6 Nopember 1980, Juncto Putusan Pengadilan Negeri KediriNomor 79/G/1979/Pdt., tanggal 25 Februari 1980).

Disamping itu, dalam putusan sebelumnya (vide:Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/72K/Pdt/1981, tanggal 17 Desember 1981, Juncto Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor 207/1980/Pdt.., tanggal 6 November 1980,Juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 79/G/1979/Pdt.

Hal mana, kedua perkara tersebutkasusnya sama, baik obyek perkara maupun subyek perkara, akantetapi putusannya sangat bertentangan, yang pada pokoknyaadalah putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan PengadilanTinggi Surabaya dalam Perkara Nomor 207/ 1980 Pdt., tanggal 6Nopember 1980. Hal mana, salah satu petitumnya adalah....."Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan terletak di DesaPakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri, Propinsi jawa TimurHalaman 10 dari 13 Hal. Put.

menyerahkan kembali kepada Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali selakupemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan alasan tidak adaperintah pengadilan untuk eksekusi pengosongan, meskipun secarahukum bahwa tanah tersebut adalah sah milik Penggugat asal/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dan sekarang PemohonPeninjauan Kembali (vide: Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2272 K/Pdt/1981, tanggal 17 Desember 1981,Junto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 207

dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.44394/PP/M.V16/2013, tanggal 10 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00398/207

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 727.295.471,00 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00398/207/08/091/11 tanggal24 Juni 2011 a quo Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan SuratNomor : 041/FLDKPP WB1/IX/ 2011 tanggal 05 September 2011 dan denganKEP 647/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor045/FLDPengadilan Pajak/VII/2012 tanggal 09 Agustus 2012

Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/2014Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2008 Nomor 00398/207/08/091/11 tanggal 24 Juni 2011, denganalasan dan penjelasan sebagai berikut:Ketentuan Formal BandingBahwa permohonan Banding yang diajukan ini telah memenuhi persyaratanformal sebagaimana diatur dalam Undangundang Pengadilan Pajak Nomor 14Tahun 2002, sebagai berikut:e Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Pengadilan Pajak Nomor 14tahun 2002, yang menyebutkan

ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadapbesarriya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukanapabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50%(lima puluh persen);e Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undangundang Pengadilan Pajak, bahwa"Banding hanya dapat diajukan oleh pengurus yaitu Direksi";Kronologis Penerbitan KEP647/WPJ.19/2012Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, KPP Wajib Pajak Besar Satu menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00398/207

tanggal 05 September 2011 dan diterima oleh KPP WajibPajak Besar Satu pada tanggal 15 September 2011;Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, makapada tanggal 24 Mei 2012 Direktur Jenderal Pajak Kanwil DUP Wajib PajakBesar Direktur KEP647/WPJ.19/2012 yang memutuskan untuk mengabulkan sebagian atasmenerbitkan Keputusan Jenderal Pajak Nomor:keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00398/207

Pasal 27UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), dan Pasal 35 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP2671/WPJ.04/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00010/207/06/213/09 tanggal

4 November 2009 Masa Pajak Februari 2006(Keputusan Terbanding Nomor KEP2671/WPJ.04/2010);bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding ini dapatdijelaskan sebagai berikut:LATAR BELAKANGKetentuan Formalbahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak periode Januari s/d Desember2006, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00010/207/06/213/09 tanggal 4 November 2009 untuk Masa Pajak Februari2006 ("SKPKB PPN

Mengenai Putusan.. bahwa diktum Putusan Pengadilan Pajak tersebut berbunyi:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan TerbandingNomor KEP2671/WPJ.04/2010 tanggal 25 November 2010 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006 Nomor00010/207/06/213/09 tanggal 4 Nopember 2009, atas nama: PT.Bhumireksa Nusasejatii NPWP: 01.332.729.1062.000 dahulu01.332.729.1213.001, Alamat: Plaza Sentral Lantai 5, Jl.

/06/213/09, dan oleh karena itu dicantumkannyaSKPKB PPN Nomor 00010/207/06/213/09 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam Putusannya nomorPut.39475/PP.M.1/15/2011 nyatanyata tidak sesuai ataubertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2015Jasa Masa Pajak Februari 2006 Nomor 00010/207/06/213/09 tanggal 4November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.332.729.1062.000yang secara nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112908.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00111/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00141/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00111/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00141/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tok, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di JI. Jend.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00111/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor:00141/207

Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2021 Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak April 2008 sampai dengan Maret 2009 Nomor:00220/207/08/055/10 tanggal 15 April 2010, atas nama: PT. SasakuraIndonesia, NPWP 01.070.899.8055.000, beralamat di JI. Pulokambing II/7,Pulo Gadung Jakarta Industrial, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak...........

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP378/WPJ.07/2011 tanggal 17 Februari 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak April 2008 sampai dengan Maret 2009 Nomor:00220/207/08/055/10 tanggal 15 April 2010, atas nama: PT.Sasakura Indonesia, NPWP 01.070.899.8055.000 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP378/WPJ.07/2011 tanggal 17 Februari 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak April 2008 sampai dengan Maret 2009 Nomor:00220/207/08/055/10 tanggal 15 April 2010 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.070.899.8055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebih bayar sebesar

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097026.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2362/WP4J.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00181/207

Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00181/207/12/058/14 tanggal 28 April 2014 Masa Pajak Juni 2012,atas nama: PT Axis Telekom Indonesia, NPWP02.015.460.5058.000, beralamat di Menara Axis, Dea TowerComplex, Kawasan Mega Kuningan Jalan Mega Kuningan BaratKav.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2362/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, mengenaikeberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor :00181/207

Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114295.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00579/ KEB/WPJ.07/2017, tanggal17 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00078/ 207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00579/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2014 Nomor 00078/207/14/055/16 tanggal 25Januari 2016, atas nama PT Eagle Industry Indonesia, NPWP01.069.354.7055.000, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8G,Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00579/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00078/207

Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2021Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/08/712/13, tanggal 7 Februari 2013 Masa Pajak Desember 2008,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 160805922008 atas nama PTAgro Wana Lestari, dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaDesember 2008, adalah sebagai berikut: PemohonNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak: 0,00a.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.62767/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas penerbitan Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP325/WPUJ.29/2014, tanggal 26 Maret 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207

peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP325/WPJ.29/2014, tanggal 26 Maret 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207

Putusan Nomor 1752/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00135/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00005/ 207/13/542/16, tanggal 18Mei 2016, atas nama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000,beralamat di Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157RT 08 RW 03 Caturtunggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00135/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13 Juni 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/13/542/16 tanggal 18 Mei 2016 Masa Pajak Maret 2013, atas namaPT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat diHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00135/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00005/207

pada tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119065.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01548/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00079/207

Putusan Nomor 3654/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2015 Nomor 00079/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016atas nama PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia,NPWP 01.869.469.5055.000, beralamat di Jalan Walisongo Km.9,8, Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah, 50151.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01548/KEB/WPJ.07/2017tanggal 20 September 2017 mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00079/207

banding tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116497.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00611/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 15 Juni 2017, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00028/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00611/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 15 Juni 2017tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2014 Nomor 00028/207/14/092/16 tanggal 27 April2016, atas nama: PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper,NPWP 01.357.596.4092.000, beralamat di Gedung MenaraJamsostek, Menara Utama, Lantai 12 Suite TA1205, JalanHalaman 5 dari 10 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00611/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 15Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor : 00028/207

/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111358.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00438/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00126/207

Putusan Nomor 2584/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00126/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atasnama PT. Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4073.000,alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30 JI. M.H.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor: 00126/207