persidangan ;Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan aktaotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat(bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabilarumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkanmudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlIQuran dalam surahArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden

kedua tentang jatuhnya talak satu raj 7Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a), (d) dan (f)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a), (d)dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Instruksi Presiden

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka olehkarena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang besaran nafkah iddah yangdituntut oleh Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim memertimbangkan bahwaapabila seorang istri ditalak raj oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan17masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantanistrinya tersebut selama masa iddah jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden

berpendapat sebagai berikut ;19Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telahdikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 28 Juli 2011, danselama ini anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, hal mana tidakdipermasalahkan oleh Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah terhadap anak tersebutberkewajiban untuk memberi nafkahnya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 149 huruf (d)Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) alamat Tergugat danidentitas Penggugat dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnyaTergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;Hal. 7 dari 15 Hal. Put.

Perkara No. 066 /Pdt.G/2014 /PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilsyarak jis.

Agama, sebagaimana diubah keduakalnya dengan UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansigugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhisyarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaDonggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap posita angka (satu) gugatan Penggugat telah terbuktisecara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamsuatu perkawinan yang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 28 Maret2010, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, danoleh karenanya Penggugat telah memiliki Legal Standing (Kapasitas) untuk mengajukangugatan

Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KeputusanMenteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi sepertidi atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing diantara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Lass Uasal 5 Ail G15 Aten ye IE Aiud CR GEE GgArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

Pasal 116 huruf (b)dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Hal. 11 dari 16 halamanPutusan No. 217/Pdt.G/2014/PA Dgl.Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerusantara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Shugraa;Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat)telah dikabukkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yangtelah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugatdiyatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan AgamaDonggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenaipemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilHal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 105 /Pdt.G/2014 /PA Sip.syarak jis.

Karena itu Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal PengadilanAgama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam), Penggugat

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpakehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keteranganSaksiSaksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguhsungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetap!

Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadidengan alasanalasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atauKarena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f).

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyiPerceraian dapat terjadi karena alasanalasan antara suami dan istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, jo.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat(1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f,Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perceraian hanyadapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah PengadilanAgama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak;B. TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON:1.

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi Perkawinan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankeprcayaannya itu. Ayat (2) berbunyi Tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejaka,sedangkan Termohon berstatus perawan;C. TENTANG DOMISI PEMOHON DAN TERMOHON:Hal. 3 dari 23 hal.

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapatterjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., makaMajelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini denganmengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon,namun oleh

ASIA CROP SOLUTION, berkedudukan di Hotel Grand Legi,Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 Mataram, yangdiwakili oleh Presiden Direktur PT. Asia Crop Solution,berkedudukan di Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, JalanSriwijaya Nomor 8 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYustinus Habur, HRD dan Legal PT.

Takeda yang padasaat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Asia Crop Solution,untuk menjadi karyawan PT. Asia Crop Solution dengan memegangjabatan Manager HR dan Legal pada PT. Asia Crop Solution;. Bahwa oleh karena Penggugat diminta langsung oleh Mr. Takeda yangpada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT.

Bahwa dengan demikian Pengugat bekerja pada Tergugat sejak 10September 2012 sampai di PHKnya Penggugat secara lisan pada tanggal7 Maret 2016, sehingga secara hukum Penggugat telah bekerja padaTergugat selama 3 tahun 6 bulan;Bahwa sekitar bulan Februari 2015, Penggugat menginformasikankepada Tergugat serta Wakil Presiden Direktur PT.

Naohiro Takeda dan Nyoman Soemeinaboedhy, selakuWakil Presiden Direktur PT.

ACS, tertanggal 4Februari 2016 yang ditujukan kepada Wayan Suardana, yangditandatangani langsung oleh Naohiro Takeda selaku Presiden DirekturPT. Asia Crop Solution;12.Bahwa setelah Penggugat membaca surat Tergugat tertanggal 4 Februari2016 tersebut, Penggugat sangat kaget, dimana dalam surat tersebut,menjelaskan: angka 2. Karena Bapak Ilham sudah tidak lagi menjabat sebagaiManager HR & Legal, maka seluruh pekerjaan terkait HR & Legaldikerjakan oleh Bapak Agus selaku konsultan Hukum PT.

2016 sedangkan unsur finalnya terdapat pada tidak adanya mekanismeatau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lainserta Penetapan dan pengumuman atas objek sengketa a quo telahjelas penggugat digugurkan/tidak lulus dalam pelelangan tersebutdan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukansecara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Presiden

Putusan Nomor 458 K/TUN/2016Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah jo.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unitorganisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor 14/PRT

Dalil Pokok Gugatan1.Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia Barang /Jasaadalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakanbarang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkanPasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2012 tenntang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenHalaman 6 dari 19 halaman.

Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk tehnis sertaketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik;Bahwa selain Penggugat mengikuti dan mendaftar sebagai pesertaPelelangan Kegiatan : Peningkatan Jalan, Pekerjaan : PeningkatanJalan Tumbang Miri Tumbang Napoi lokasi Kecamatan KahayanHulu dengan nilai pagu/HPS paket sebesar Rp. 1.950.000.000, ( Satumilyar sembilan ratus lima

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam5 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleenell Gila (cle ards as Licll 5 53Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sSesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:lg 9% Yo aby) wg aino 55 dl pol We clu sos dsJ9rF yrplirgArtinya, Dalam pengakuan seseorang

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diHalaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.KrIndonesia jis.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;2Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu ba in; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

No. 0048/Pat.G/2014/PA.Sgu.Pengadilan Agama Sanggau, maka sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan

karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugatmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara /ex specialis merupakansengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (de groteleugen) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 134 Instruksi Presiden

, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi danapabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkanmenimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkantujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surahArRuum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2dan pasal 3 Instruksi Presiden

terhadap suaminya telah memuncak makahakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden