Ditemukan 18363 data
70 — 9
Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan, Termohon menolak seluruh dalildalilPemohon dan secara tegas tidak mau bercerai dengan Pemohon, Termohon tetapakan mempertahankan perkawinan sahnya dengan Termohon,; 6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi masingmasing yangdapat dilihat faktanya sebagai berikut : I. Keteranngan saksi dari Pemohon :1.
14 — 6
kesalahanTergugat yang selama ini sama sekali tidak Tergugat perbuat;Bahwa alasan replik Penggugat poin 5 (lima) tidak benar sama sekali, kalaubenar Tergugat menceraikan Penggugat untuk apa Tergugat pertahankanPenggugat agar tetap menjadi istri sah Tergugat;Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan cerai gugat ke MahkamahSyariya Lhoksukon harus berdasakan alasan dan dalildalil yang kuatdengan realita kejadian sebenarnya dan dibenarkan secara peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa perlu Tergugat tegaskan
44 — 40
No. 231/Pdt/2017/PT SMG Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dansyaratsyarat penjualan ; Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atausebagian untuk melunasi utang debitur tersebut diatas.Bahwa Tergugat hendak tegaskan kembali bahwa sesuaidengan Butir 6 point a diatas, Tergugat telah memberikanperingatan/somasi terhadap Penggugat hingga 3 (tiga) kali,oleh karenanya Tergugat sudah cukup memberi waktukepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya.Karenanya cukup alasan bagi Tergugat
Tn. TARSAZIUS DENIS SUNARTO
Tergugat:
1.Ny. EVA PURI HERAWATI
2.PT. TIVA TOURINDO CAKRAWALA
3.Tn. RINALDI MASKUL BAFIT, ST
Turut Tergugat:
Ny. NURHAYATI
112 — 15
Bahwa perlu kami tegaskan, bahwa pada tanggal 21 november 2019 didalamkantor/usaha penggugat ada pihak yang tidak berkepentingan memaksamembatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat ,dikarenakanbatalnya perjanjian ini sehingga tergugat terpaksa membatalkan project yangsedang jalan dan harus mengalami kerugian karena ada yang tiketnya tidakbisa dikembalikan sertapembayaran yang hangus karena tidak jadidilaksanakan.Bahwa dikarenakan ada project yang batal sehingga Tergugat dan tergugatIl mengalami
95 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
tabel di bawah ini menunjukkan bahwa PemohonBanding menikmati peningkatan penjualan di setiap tahunnya: Keterangan 2010 2009 2008(IDR) (IDR) (IDR)Penjualan 175.354.273.172 150.056.948.110 131.906.238.369 Harga pokok penjualan95.576.672.82987.145.576.72074.311.030.277 Laba kotor79.777.600.34362.911.371.39057.595.208.092 Biaya operasi 67.832.302.774 57.808.936.323 57.302.694.330laba bersih 11.945.297.569 5.102.435.067 292.513.762% Operating margin (OM) 6,81% 3,40% 0,22% Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan
Niki Irabeca
Tergugat:
1.Suhendi Gunadi, SE
2.PT. Bank Shinhan Indonesia Cabang Surabaya
3.Subandi Gunadi
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
219 — 64
Sehingga sesuai dengan Buku Il Mahkamah Agungtentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman149 yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu pelelangan yangdilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapatdibatalkan maka Lelang Eksekusi terhadap obyek perkara tersebut tidaklahbisa dibatalkan ;Bahwa dapat Terlawan IV tegaskan, dalam gugatan Perlawanan Pelawantidaklah terdapat satupun dalildalil yang dapat menunjukkan bahwa TerlawanIV telah melakukan perbuatan melawan
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang ;Bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 18 UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di jelaskan,Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkunganPeradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkunganPeradilan Militer , lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara danoleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf bUndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman di tegaskan
34 — 11
Bahwa, dalam Gugatan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT benarbenar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan faktafaktahukum yang sebenarnya, maka perlu kami tegaskan sekali lagiuntuk menolak secara tegas dalil gugatan PARA PENGGUGATseXXXXhnya dengan alasanalasan sebagai berikut:A. GUGATAN KURANG PIHAK :3.
Klaudius Yordanus Fery Pota
Tergugat:
I Wayan Kari Kantun
73 — 26
Terlebih lagi Kembalitergugat tegaskan bahwa yang selama ini bertransaksi dan berkomunikasidengan Tergugat adalah Mr. Keith Holmes bukan Penggugat. Sehinggaposita tersebut sangat patut diabaikan.10.
144 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan informasi yang bersifat "terbatas" adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 huruf UU KIP, sebagai berikut:*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap PemohonInformasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:annyannynanny> Qs O02 Q2 9 fFanny.annyJ. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undangundang;Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Informasi atau dokumen dalamperkara a quo yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi secara lexspesialis bersifat "terbatas" diatur
107 — 37
Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan secara yuridis, bukanlah SPPT sebagaibukti yuridis terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, hal mana sesuai denganKaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 2 1960 yang berbunyi Surat petuk pajak2410.bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milikorang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut;Bahwa yang diketahui oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa dipinjampakai
16 — 9
Sekali lagi Pemohon tegaskan tidak benar bahwa membelikansebuah mobil kepada temannya termohon yang bernama lisa. Pemohonsama sekali tidak mengenal apalagi berhubungan badan seperti yang dituduhkan kepada saya. Selama hampir 10 Tahun Pemohon bersamatermohon, Pemohon merasa termohon ini tidak percaya kepada dirinyasendiri selalu lebih percaya kepada orang lain.
154 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tegaskan telahsecara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007, PMK Nomor: 22/PMK.03/2008 dan SE16/PJ/2008 untuk2311.2.11.3.menentukan apakah seseorang tersebut dapat menjalankan hak danmemenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan termasuk melakukan pembahasan
M BAMBANG HERMANTO
Tergugat:
PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Utama Kediri
82 — 17
Bahwa dalildalil PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 2 butir 9 danhalaman 3 butir 10 yang mendalilkan pada intinya menyatakan bahwadalam proses penyelesaian kredit PENGGUGAT, TERGUGAT telahmelaksanakan halhal diluar koridor ketentuan hukum yang berlaku adalahtidak benar karena dapat TERGUGAT tegaskan kembali fakta sebenarnyayang terjadi sebagaimana telah diuraikan dalam butirbutir positaTERGUGAT di atas yakni dalam rangka penyelesaian kredit PENGGUGAT,TERGUGAT telah beritikad baik dengan telah berkalikali
78 — 34
;Bahwa perkawinan Tergugat dengan Pengggugat putus denganperceraian karena Penggugat terbukti melanggar sighat takliksebagaimana divaikan dalam Putusan Nomor: 174/Pdt.G/2009/PALPKtanggal 1 April 2009;Bahwa antara Tergugat dengan Pengugat tidak ada perjanjianperkawinan, maka Terguat tegaskan sekali lagi bahwa tanah yangTergugat beli (ganti rugi) dari Marno dan bangunan yang beradadiatasnya berikut segala isinya dan lain yang Tergugat beli sebelumperkawinan merupakan harta bawaan Tergugat sehingga
Terbanding/Tergugat I : H. Achmad Chusairi
Terbanding/Tergugat II : H. Achmad Luthfi
Terbanding/Turut Tergugat I : H. Syaiful Arif
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Nurmawan Hari Wismono, S.H, M.Kn.
31 — 13
Bahwa, dalam Jual Beli SPBU 54.611.17, Tergugat telah melakukanHal24dari34Putusan Nomor 460/PDT/2021PT SBY11.12.13.14.pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000.000, (Sembilanmiliar rupiah), Uang tersebut seharusnya adalah Hak dari Tergugat IIsebagai Pemilik dan Pengelola yang Sah dari SPBU tersebut, namun,Penggugat tidak memberikan uang tersebut sehingga Tergugatmengalami Kerugian yang cukup besar;Bahwa, Perlu Tergugat II tegaskan kembali, Bahwa tidak ada satupundari Tindakan Tergugat II yang
Angganeta Deda
Termohon:
Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura
204 — 75
penyelesaiannya pun telah disarankankepada para pihak untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaankarena hal yang diperdebatkan adalah mengenai hal pewarisan, bahwasampai surat pemberitahuan yang disampaikan Termohon tertanggal 6Juli 2020 adalah merupakan surat kedua Termohon kepada Pemohon.Bahwa mengenai permintaan proses penerbitan sertipikat terhadapberkas permohonan nomor : 399/2020 atas nama Pemohonsesungguhnya Termohon telah menjawab surat dimaksud sebagaimanauraian huruf (a) diatas, kembali Termohon tegaskan
20 — 12
kekhilafan yang dibangun atas dasar suamdan istri samaSsama pada emosinya.Suami tidak meninggalkan rumah dari awal Februari tetapi kejadian 4April 2020 kemudian suami di boikot oleh orang tuanya istri dan saudaranyakakaknya yang temperamin itu, mentangmentang itu rumah pemberian orangtuanya istri dengan teganya suami diboikot tidak boleh masuk dengan kuncidiganti oleh pihak keluarga orangtuanya istri.Saya tidak setuju dengan pernyataan gugatan bahwa rumah tanggaberselisin dari bulan Maret 2018 dan saya tegaskan
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 75/B/PK/Pjk/2012Modal Asing VI pada tanggal 19 Februari 2010 ditandatangani olehBapak Radjasa Tri Adisukma yang berstatus sebagai pengurus;Bahwa dalam surat ini perlu Penggugat tegaskan bahwaBapak Radjasa Tri Adisukma termasuk dalam kategori pengurusberdasarkan Pasal 32 ayat (4) berikut penjelasannya dalam UndangUndang KUP, seperti dikutip di bawah ini:Termasuk dalam pengertian pengurus adalah:orang yang nyatanyata mempunyai wewenang dalam menentukankebijakan dan/atau mengambil keputusan
270 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
penolakan permohonan pembelian rumah tidak mempengaruhikeabsahan SIP yang dimiliki Pemohon PK, dengan demikian tindakanhalaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 119 PK/TUN/2015Termohon PK menerbitkan perintah pengosongan dengan alasanpermohonan Pemohon PK untuk membeli rumah Golongan Ill yangditempatinya ditolak, adalah keinginan sepihak saja dari Termohon PKtanpa dasar hukum yang jelas, karena itu. sangat tidak relevan, kelirudan bertentangan dengan hukum, dan tidak sesuai dengan AAUPB;Bahwa perlu kami tegaskan