PUTUSANNomor 1233 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:OKIN RINGAN PURBA, bertempat tinggal di Apartermen PancoranRiverside Unit 2A 19/03, Jalan Pengadegan Timur Nomor 30,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kKuasa kepada Coki TNSinambela, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantordi Jalan Kayu Putih IXD 2nd Floor

Apabila pihakpihak menerima Anjuran, maka Mediator akanmembantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;b. Apabila satah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran,maka yang menolak Anjuran dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan kepada Mediator;9.

Sesuai dengan ketentuanPasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial yang berbunyi:"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat";Oleh karena itu berdasarkan hat tersebut di atas, sebelum para pihakyang bersengketa mencatatkan perselisihan hubungan industrial diinstansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagkerjaan, maka parapihak diwajibkan

Industrial dalam Pasal 56 yang menyatakan:"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus:a.

industrial;Bahwa Pasal 155 mengatur Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapanbatal demi hukum.

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara, makaberdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sudah selayaknya KetuaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara a quo memutus terlebih dahulu tuntutanprovisionil ini, yaitu dengan mengeluarkan putusan Sela yang isinyamemerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah dan hakhakpenggugat terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulanMaret

Bahwa dari semua kepengurusan yang ada di dalam SK diatas, saat inisebagian besar telah di PHK oleh tergugat, dan masih dalam prosessengketa penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga praktispenggugat menjadi pengurus yang tersisa paling akhir bekerja padatergugat;Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 34/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby10.1112..

industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini agarmenyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebin dahulu(Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), bandingatau upaya hukum lain, hal ini sebagaimana diamanahkan dalam pasal108 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI;Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenanmemeriksa dan memutus perkara

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. peraturan yang berlaku diperusahaan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telahmengatur yang pada pokoknya bahwa Pengusaha dalam hal ini Tergugatdengan alasan apapun hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) kepada pekerja dalam hal ini Penggugat setelan memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

Industrial, biayaperkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang NomorHal. 35 dari 37 hal.

PUTUSANNomor: 01/G/2012/PHI.Smda.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :M.HASYIM, LakiLaki, Alamat : Jalan Selamat Riyadi RT 43 Kelurahan LoktuanKecamatan BontangDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SAKIR.Z,SH, beralamat di JalanKH.Wahid Hasyim RT.07 Nomor: 31 Samarinda,

;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 10 Januari 2012 di bawah register Nomor:01/G/2012/PHI.Smda telah mengajukan gugatan sebagai berikut:POKOK PERKARA1.

Industrial, biaya yang timbulatas perkara ini dibebankan kepada Negara.Mengingat, UU NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuanhukum dan perundangan lain yang bersangkutan:MENGADILI1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.16Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Senin,16 April 2012, oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH sebagai Ketua Majelisdan Drs.

DARMAWATI, SHPanitera Pengganti,SUKRIPUTUSANNomor: 01/G/2012/PHI.Smda.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :M.HASYIM, LakiLaki, Alamat : Jalan Selamat Riyadi RT 43 Kelurahan LoktuanKecamatan BontangDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SAKIR.Z,SH, beralamat di JalanKH.Wahid

PUTUSANNomor 139/Pdt.SUSPHI/2017/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:1. HARIYONO, LakiLaki, Warga Negara Indonesia, beralamat di JalanKemiri RT.01. RW.08. Desa Wonokoyo, Kecamatan Beiji,Pasuruan, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1;2.

Industrial memerintahkan Tergugat membayarupah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)ini terhitung 8 (delapan) bulan.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, mohon kepada PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagaiberikut :PRIMAR :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugatkepada

Industrial No.23/Pdt.SusHIP/2017/PN.Sby, yang diberitanda bukti T10;Hal. 23 dari 34 hal Put.

Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan ketentuankentuan dalam HIR, UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya; Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena perjanjian kerja waktu tertentu telah berakhir pada tanggal 31Agustus 2014; Membebankan

PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa Tergugat; HakimHakim Anggota Hakim Ketua Majelisttd ttdWahyu Hartono, S.H., M.H. Jan Manoppo, S.H., M.H.ttdJemain, S.H., M.H. Panitera PenggantittdSri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Hal. 34 dari 34 hal Put. No. 139/Pdt.SusPHV/2017/PN.Sby.

PUTUSANNo. 518 K/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT. TRI JAYA TANGGUH, berkedudukan di Jl. Trans SulawesiDesa lsimu Kab. Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasakepada Salma Dunggio, SH., dan Asni A. Biu, SH., para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan H. Thayeb M. Gobel No.245 Kelurahan Bulotadaa Barat, Kec. Sipatana ( X Kec.

Gorontalo;Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo padapokoknya atas dalildalil:Bahwa para Penggugat merupakan karyawan PT.

Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo;Dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antarapara Penggugat dengan Tergugat telah diundang oleh Mediator HubunganIndustrial pada tanggal 23, 24 Juni 2010 dan 7 Juli 2010 namun belumtercapai kesepakatan;Bahwa pekerja menyatakan menuntut pengusaha untuk membayarselisih upah lembur;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka sesuai ketentuanundangundang kepada PT.

Upah yang diterima Rp. 480.000, Jumlah selisih Rp. 120.000,Rp. 120.000, x 6 bulan Rp. 720.000.Total Selisih Upah 2 tahun terakhir Rp. 4.896.000,(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, para Penggugat mohondengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo berkenan memeriksa perkara ini, untuk kemudianberkenan pula memutuskan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA :1.

Kep=102/Men/VV2004 namun keberatan tersebut diajukan olehTergugat dalam waktu yang tidak patut yaitu lebih dari 1 (Satu) tahun ataubaru diajukan saat/setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial ,sementara proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial olehUndangUndang No. 2 Tahun 2004 setiap tahapan penyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dibatasi waktunya, yang total waktunyakurang lebih 6 (enam) bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan

PUTUSANNomor: 662 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:I M.NUR KASTALANI, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang RT.007,Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser 76252, Kalimantan Timur;Il TUNGGUL SUHANDI, bertempat tinggal di Babulu Darat, RT.009, KelurahanBabulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, KalimantanTimur

,BUMA, sehingga sah secarahukum dapat mewakili PT.BUMA untuk melakukan perbuatan hukum ini;Bahwa PT.BUMA memiliki cabang yang biasa disebut dengan jobsite di areajobsite Kideco milik PT.Kideco Jaya Agung, Kabupaten Paser, Propinsi KalimantanTimur, dimana para Tergugat adalah eks karyawan Penggugat pada lokasi tersebut;Bahwa Pasal 81 UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial mengatur "Gugatan perselisihan hubungan industrialdiajukan kepada Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat pekerja/ buruh bekerja".

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda,sehingga oleh karenanya para Tergugat/. para Pemohon Kasasimenyampaikan Memori Kasasi ini.

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yangcukup dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1.M.NUR KASTALANI,2.TUNGGUL SUHANDI, 3.RISKAN DEVI, 4.JUFRIADI,

PUTUSANNomor 43 PK/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:IMRON DAULAY, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Nusa Indah Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia,Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;melawanPIMPINAN CV MAJU JAYA, berkedudukan

tidak melaksanakankewajiban sebagaimana isi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam Surat Nomor567/1621/DSTKM/2012 tanggal 14 Juni 2012 tersebut;Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja diakibatkan Penggugat telahmemasuki usia pensiun sedangkan Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun maka sesuai dengan Pasal 167ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008, sangat beralasan Tergugatditetapkan dan dihukum untuk membayar

2015;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial tidak mengaturHal. 7 dari 14 hal.

Industrial Medan padahalaman 25 alinea 5 dan 6 dan halaman 26 alinea 1 berbunyi sebagai berikut:a.

Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor 59/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 21 Oktober2013;MENGADILI KEMBALI:1.

PUTUSANNo. 250 K/Pdt.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :1. LOTMAN, bertempat tinggal di Jalan Anoa No. 160Palu;2. YUSRIN RUSLIN, bertempat tinggal di JalanPangeran Hidayat No. 32 Palu;3. DJUMADIN, bertempat tinggal di Jalan KesehatanNo. 26 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada:MUH. HIDAYAT, SH. Advokat berkantor di BTNPengawu Jl.

Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan No.

Majelis Hakim menyatakan putusan dalamperkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukumkasasi maupun upaya hukum lainnya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palusupaya memberikan putusan berikut:PRIMAIR:1.

Menyatakan menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalu pada harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalaimelaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telahberkekuatan hukum tetap;8.

Industrial pada Pengadilan Negeri Palu,permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 31 Desember 2007 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang padatanggal 7 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari paraPenggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial paraPengadilan Negeri

Industrial Pada Pengadilan Negeri SurabayaCq.

Nomor 1002 K/Pdt.SusPHI/201710.11.12.Bahwa, agar gugatan ini tidak siasia dan untuk mencegah Tergugatmenghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Atau: Bilamana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya c/g.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanseharusnya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mendapat 2 xKetentuan Pasal 156 (2);Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 176/G/2016/PHI.SBY tanggal 19 April 2016haruslah dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI cq.

Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yangdalam pertimbangan nya tidak benar dan tidak tepat serta tidakberdasarkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan ketentuan Undangundang yang berlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadiliyang mana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya memberikan putusan tanpa disertai alasanalasan danpertimbanganpertimbangan yang cukup dan sempurna serta adanyapertimbangan yang kontroversi maka putusan Pengadilan HubunganHalaman

Industrial Pemutusan Hubungan Kerja terhadapdiri Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat;33.

Nomor 257 K/Pdt.SusPHI/2013Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 161/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST., tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Tergugat selaku pekerja telah melakukan pelanggaran

Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Tergugatpada tanggal 12 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2012 mengajukan permohonankasasi pada tanggal 27 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 153/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut

Bahwa seharusnya gugatan Perusahaan Air Minum DKI Jakarta (TermohonKasasi) ditolak oleh Judex Facti, karena tidak memenuhi syarat formil sesuaidengan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tentangpenyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Hakim Pengadilan HubunganIndustrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;3.

berhak 1 x Uang Pesangon Pasal 156 (2); Uang PenghargaanMasa Kerja Pasal 156 (3); Uang Penggantian Hak Pasal 156 (4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2013 beserta hak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputussesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan

PUTUSAN SALINANNomor : 29 / G / 2013 / PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada peradilan tingkat pertamatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;SUPRIONO, Sopir di PT. Emitraco Investama Mandiri, Warga Negara Indonesia, yangberalamat di Ds. Kedung, Kecamatan Glagah, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

kembali melaluiPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mengingat terhadappermasalahan ini Penggugat yang termasuk dalam Rimin, Dkk (15 orang) telah sudah pernahmengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya,maka gugatan ini tidak dapat dikatakan kadaluarsa ; e Bahwa, UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1)menyatakan : Pengusaha, Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengansegala

industrial sehingga dengandemikian Surat Pemutusan Hubungan Kerja yangHal. 5 dari 26 hal.

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang berwenang dapat mengajukanGugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lamaI (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja, sehingga dengandemikian Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa :1 Bahwa tuntutan upah dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melebihi 2 (dua)tahun sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No. 13 tahun

., Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan dihadiri olehKuasa Tergugat dan Tanpa dihadiri Kuasa Penggugat HakimHakim AdHoc,Ttd,ALFIL SYAHRIL,Hakim Ketua,Ttd,H. EKO SUGIANTO, S.H.,S.H.Ttd HARDI PURWANTO, S.H., M.H. M.H. Panitera Pengganti ,2122Ttd,YOELIATI, S.Sos., M.Si.Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 29/G/2013/PHISby.22

Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2015;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2015 kemudian terhadapnya olehPara Penggugat dengan perantaraan

kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 56/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat olehPlt.

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal. 11 dari 23 hal. Put.

No. 849 K/Pdt.SusPHI/2015Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 272/Pdt.SusPHI/2014/PN.JKT.PST., sebab pertimbanganpertimbanganputusan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, salah ataukeliru dan tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan, faktafaktayang terungkap dipersidangan serta tidak memberikan pertimbangan yangcukup (onvoldoende gemotiveerd);Bahwa berdasarkan alasan tersebut, telah jelas bahwa Judex Facti PutusanPengadilan Hubungan Industrial

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat keberatandengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 272/Pdt.SusPHI/2014/PN.JKT.PST., karena jelasdalam pertimbangan yang diambil adalah salah dan tidak berdasar faktafakta hukum yang terjadi di dalam perselisihan antara Pemohon Kasasidahulu Tergugat dengan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;13.

Yang dimaksud perselisihan hubungan industrial diatur dalam ketentuan Pasal angka 4 UU PHI, yaitu:" Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karenatidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan oleh salah satu pihak".2.

Kemudian Pasal 81 UUPHI mengatur bahwa :" Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat Penggugat bekerja."

Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.(2)Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."

Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;"Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUPHI mengatur bahwa;" (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmembatalkan gugatan kepada Penggugat."Para Penggugat juga melampirkan anjuran tertulis dari Mediator sebagailampiran dari gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini:10.

bertentangan dengan petitum yang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.

PUTUSANNomor :11/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.PbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada peradilantingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Yufrizal, Nippos : 967273559, Tempat/ tanggal lahir: Padang 23 Juni 1967, TempatBekerja : Kantor Pos Kelas Ill Pekanbaru, Alamat : Jl. Sekolah No. 6 Kel. SidomulyaTimur Kec.

Kompetensi Relatif.Bahwa PENGGUGAT tidak tepat mengajukan gugatan kepada PengadilanPerselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karenakedudukan hukum PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung sesuai dengan buktiT1 sehingga seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepadaPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quountuk menolak gugatan PENGGUGAT.Berdasarkan halhal yang TERGUGAT kemukakan

Kompentensi Relatif, bahwa gugatan Penggugat tidak tepat diajukan kePengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaruseharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanHalaman 20 dari30halaman Putusan No. 11/Pdt.SusPHI/2016/PN.PorNegeri Bandung karena kedudukan hukum PT.Pos Indonesia (Persero) diBandung ;= 222 n= nnn nnn enn nnn nn nnn nnn en nnn en coe nee een ne nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenanganmengadili (kompetensi absolut)

Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56UU.No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrialkarenanya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaruberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a QUO 5Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tentangKOmpetens!

Industrial dalam Pasal 81 telah tegas menyebutkanGugatan perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatpekerja/buruh bekerja ; 0 n = eno ne nn nnn nn neMenimbang, bahwa dari isi perintah undangundang a quo dikaitkan denganwilayah kerja Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah benar diajukan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Industrial padaPengadilan Negeri KI1.I.A.

PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KI.I.A.

Bandung,permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 4 November2011;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal18 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/paraPemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri K1.I.A.

No. 261 K/PDT.SUS/20121414Perselisihan Hubungan Industrial selain Advokat/Pengacara, hanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha yang dapat bertindak sebagai kuasa hukumuntuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial ;Mohon Dilihat Kembali Surat Kuasa Para Termohon Kasasi Dahulu Para TergugatTertanggal 21 Juni 2011 ;I1.Keberatan Secara Khusus :Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Bandung halaman 24 alinea ke3 (ketiga) yang

Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Bandung halaman 24 alinea ke4 (keempat) dan ke5 (kelima)yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, oleh karena hubungan hukum atau perjanjian kerja atau hubungan kerjapara Penggugat hanya terikat dengan PT.

PUTUSANNomor 18/Pdt.SusPHV/2017/PN.Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ZELDI FEBRIANSAH, S.T. warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PTBintang Gasing Persada, Berkedudukan Jalan inspMarzuki nomor2258, Kelurahan Sering AgungKecamatan llir Barat , Kota Palembang

ProvinsiSumatera Selatan.Dalam hal ini memberi kuasa kepada, Ramliantoadalah Pengurus koordinator Wilayah Serikat BuruhSejahtera Indonesia yang beralamat di JalanRamakasi Ill RtO7 Rw.02, Kelurahan Duku,Kecamatan Illir timur Il, Kota Palembang, SumateraSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal7 Maret 2017 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang tertanggal 30 Maret 2017 denganregister Nomor 40/SK/2017/PHI.PLG, Selanjutnya disebut sebagai

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas A Palembang berpendapat lain, Cq. Majelis yang mensidangkan danmemutus Perkara A quo, mohon Putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo EtBono)Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan : Untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sebagaimana terurai di atas.

, Undangundang No. 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperaturan yangberkaitan:M ENGADLLI1.

,M.H PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PalembangKlas A Khusus dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat .Hakimhakim ad hoc, Ketua majelis,1. Sarjono, S.H.Adi Prasetyo, S.H,. M.H.2.Agus Triawan, S.H.Panitera pengganti,Hj. Jeny Syahputri.,S.H., M.H.Perincian biaya :Panggilan =Rp. 280.000Materai =Rp 6.000Jumlah.... =Rp. 280.000Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2017/PN Plg

industrial dalam waktu paling lama 1 (satu)tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya".14 Bahwa dengan berdasarkan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 200315tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat melakukan gugatan terhadapTergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas1A Bandung supaya dalam melakukan PHK kepada Penggugat, Tergugat harusmemberikan uang kompensasi PHK sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar

Industrial pada Pengadilan Negeri KIs IA Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 164/G/2010/PHI/PN.BDG, tanggal 28 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:1 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitungmulai tanggal 28 Fubruari 2011;2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, hakhakberupa uang pesangon uang

Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/2012/ PHI/PN.Bdg. tanggal12 Juni 2012, permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 12 Juni 2012;Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2012, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugatmengajukan

jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14September 2012;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaanpeninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68,69, 71 dan Pasal 72 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

Judex Juris berdasarkan putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl.

PUTUSANNomor:34/G/2014/PHI Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAw PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan,memeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara : 22902 nnn none nnn cnn nnn necesBUDI HANDOKO, Umur 30 Tahun, Agama Islam, buruh PT. Citra Robin Sarana,beralamat di Jalan Binjai Dusun VII Km, 10 Gg,Damai No. 51 Desa Paya Geli Kab.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 13 Mei 2014 dalam Register Nomor34/G/2014/PHI.Medan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :I.

Nomor 13 tahun2003 tentang ketenaga kerjaan berbunyi ; Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya, ;3.

industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsu Sumatera Utara telah mengeluarkan anjuran ;Bahwa anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara tidak diterima oleh Penggugat danmelanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHalaman 10 dari 21 halamanPutusan No. 34/G/2014/PHI/PNMdnMedan dan Penggugat memohon hakhaknya sebagaiamana diatur dalamPasal 156 ayat (1), (2),(3),(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hariKamis, tanggal 28 Agustus 2014, oleh kami, SAUR SITINDAON SH, MHsebagai Hakim Ketua, MANGARAJA MANURUNG, SH.,MH, dan BENRISITINJAK, S.Si.,SH.

PUTUS ANNomor 46 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:Dra.

Bahwa atas putusan anjuran tersebut di atas pihak Penggugat menolak dantidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sehinggaberdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka Penggugat membawamasalah ini Setingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda;.

Industrial untukmengabulkan gugatan provisi Penggugat;Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat akan melepaskan dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan isi putusan nantinya, maka sudahsewajarnyalah jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda melalui Juru) Sita Pengadilan Negeri Samarinda untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bergerak maupuntidak bergerak milik Tergugat;Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti yang kuatsehingga tidak dapat

disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka xberalasan dan patut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu dan atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipunPara Tergugat melakukan upaya hukum berupa perlawanan, bandingmaupun kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Bahwa karena hal permasalahan a quo mengenai upah yang

Ekseptio obscuur libel: Bahwa gugatan Penggugat dengan Register Nomor24/G/2013/PHISmda tanggal 29 Oktober 2013, termasuk dalam yurisdiksiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindadengan perihal "Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)". Namundemikian, dalam posita gugatan a quo, Penggugat mengajukan dalildalildari suatu perbuatan "melawan hukum" yaitu. Tergugat telah tidakmembayar gaji Penggugat selama 9 bulan yaitu dari bulan November 2012sampai bulan September 2013.

PUTUSANNomor 114 PK/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaanpeninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:ANTONIUS TJANDRA, Pimpinan/Pemilik UD.

PETRUS DARUNG, dkk (8 orang)termasuk Para Penggugat mengirimkan surat ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayadimana isi surat menyatakan pekerja Petrus Darung, Dkk (8 orang) dapat menerimaisi anjuran dan meminta agar anjuran dapat ditindaklanjuti dan menurut keteranganMediator menyatakan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 35/PHK/Il/2012 tanggal 24 Februari 2012, sudah diterima Tergugat tanggal 28 Pebruari2012, akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Anjuran, olehkarena Tergugat

2 Tahun 2004, oleh karenanya Eksepsitersebut di atas haruslah diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 34/G/2012/PHI.Sby.

TJANDRA JAYA BOXES, tersebut;Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pdt.SusPHI/2014Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 34/G/2012/PHI.Sby tanggal 30 Juli 2012 sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;Dalam Pokok Perkara:12,Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan di bidangketenagakerjaan;Menyatakan

Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2014 itu juga;Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para PemohonKasasi IPara Termohon Kasasi II pada tanggal 22 Agustus 2014, kemudian TermohonKasasi IPemohon Kasasi II mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 28 Agustus 2014;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian