Ditemukan 20285 data
339 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3)Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019 dan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yaknimelanggar ketentuan kerja atas kKeamanan dan ketertiban sebagaimanadiatur dalam Pasal 30 ayat (27) PHI PTFI edisi X Tahun 20172019,dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK
keterangan yang tidak sesuai dengan faktadan merugikan perusahaan dalam hal ini nama baik perusahaan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (27) Perjanjian KerjaBersama pedoman hubungan industrial tahun 2017 2019 PT FreeportIndonesia (vide bukti P22) maka tepat pertimbangan judex factipemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan mekanisme perjanjiankerja bersama pedoman hubungan industrial tahun 2017 2019sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 atas PHK
119 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
memori kasasi tanggal 21 Mei 2021 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu menolak mutasi,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompensasi PHK
2021Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah kekuranganupah bulan Februari 2020 dan sisa cuti; Bahwa oleh karena status Penggugat berubah dari PKWT menjadiPKWTT maka Penggugat tidak berhak atas upah proses sebagaimanadalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3Tahun 2018 dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusanhubugan kerja atau PHK
106 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mulyadi Gunawan serta di lampirkan namanama karyawan dari Divisi Spinning yang berjumlah total 267 orang;Bahwa penghentian operasional dan penutupan divisi spinning tersebut dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa sosialisasi terhadap ParaPenggugat;Bahwa alasan Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) sangat mengadaada yakni bahwa Tergugat sedang melakukanefisiensi,Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukanperundingan secara Bipartit sebanyak 4 (empat)
Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukanoleh Tergugat berdasarkan surat pengumuman Nomor 006/DIR/XII/2015tanggal 30 Desember 2015;4. Menyatakan menurut hukum status hukum kerja Para Penggugat telahberakhir dengan Tergugat terhitung sejak di ucapkan putusan pengadilan;5.
Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukanoleh Tergugat berdasarkan surat pengumuman Nomor 006/DIR/XII/2015tanggal 30 Desember 2015;4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putussejak tanggal 31 Maret 2016;5.
) seharusnyaterhitung sejak adanya putusan pengadilan, bukan dihitung sejak adanyaRisalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehinggaberdasarkan Putusan Nomor 75/PDT.SUSPHI/2016/PN.Bdg Tanggal21 September 2016, maka berakhirnya hubungan kerja (PHK) putus sejakputusan dibacakan (tanggal 21 September 2016);.
Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Judex Facti telah salahatau keliru dalam menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang mana Judex Factitelah memutus Hubungan Kerja Termohon Kasasi dahulu Para Penggugatterhitung sejak 31 Maret 2016 sedangkan dalam faktanya Pemohon Kasasidahulu Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Termohon Kasasidahulu Para Penggugat adalah sejak 30 Desember 2015;.
HERNADI KURNIANDAR
Tergugat:
PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG CIMAHI
46 — 8
Bahwa Faktanya TERGUGAT telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap PENGGUGAT secarasepihak dengan tidakmemperbolehkan PENGGUGAT bekerja terhitung sejak bulan Desember2017 dan upah PENGGUGAT sudah tidak di bayar oleh TERGUGATsebelum memperoleh Penetapan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal155 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ;6.
tuntutan dalam provisi inidengan memerintahkan TERGUGAT memberikan hakhakPENGGUGAT yang tidak diterima/ dibayarkan antara lain yaitumembayarupah/gajisebagaimanadalamprovisiinidantetapmembayarupah/gajiselanjutnya, selamaproses PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukumtetap;Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela menghukumTERGUGAT membayar upah PENGGUGAT dari semenjak mendapatPemutusan Hubungan Kerja (PHK
Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT membayar upah/gajiPENGGUGAT dari semenjak mendapat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dari Bulan Januari 2017 sampai dengan bulanOktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :1) Upah bulan Januari 2018 = Rp. 5.191.0002) Upah bulan Pebruari 2018 = Rp. 5.191.0003) Upah bulan Maret 2018 = Rp. 5.191.0004) Upah bulan April 2018 = Rp. 5.191.0005) Upah bulan Mei 2018 = Rp. 5.191.0006) Upah bulan Juni 2018 = Rp. 5.191.0007) Upah bulan Juli 2018 = Rp. 5.191.0008
uangmuka akomodasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokokperkara pada angka 10 dan 13 karena Tergugat sudah memberikanpenjelasan mengenai Hakhak yang diterima oleh Penggugat padasaat penugasan ke kantor cabang Balikpapan dan Tergugat beritikadbaik dengan menawarkan untuk bekerja kembali dengan Jabatan danKantor Cabang penempatan sesuai SK Penugasan akan tetapiPenggugat tetap menolak tawaran untuk bekerja kembali dan tetapmenuntut untuk di PHK
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 huruf c UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang substansinya menyatakan bahwaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri berwenangmemeriksa dan memutus perselisihan PHK pada tingkat pertama yang dalamperkara a aquo adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan
PT. INDOSAT, Tbk
Tergugat:
1.Rudi Achmad Bachtiar
2.Ary Budhiyanto
102 — 36
Nomor 69/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby12.13.14.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat secara bipartit tidak mencapaikesepakatan, maka mengacu pada UU No. 2 tahun 2004, Penggugatmencatatkan perselisihan PHK ini kepada Dinas Tenaga Kerja,Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malanguntuk dimediasi.
kerja karena Reorganisasi di PerusahaanPenggugat terjadi pada semua tingkat jabatan karyawan, staf hinggaAVP tanpa dipengaruhi oleh faktor lamanya masa kerja ataupun kinerja,melainkan karena pekerjaanpekerjaan tertentu. yang dihapuskan.Seluruh proses komunikasi pemutusan hubungan kerja dengan parakaryawan terdampak maupun yang tidak terdampak telah berlangsungterbuka, lancar, aman tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihakmanapun, hal ini terbukti dengan telah ditandatanganinya PerjanjianBersama PHK
Bahwa mekanisme dan proses PHK terhadap Para Tergugat telahditempuh oleh Penggugat sesuai dengan amanat UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Demi kepastian hukum dan terwujudnya tujuan Reorganisasi untukmenjadikan Perusahaan Penggugat menjadi organisasi yang efektif,efisien dan lincah sehingga dapat bertahan dan tumbuh dalammenjawab kebutuhan digitalisasi industri, maka Penggugat mengajukangugatan
melalui email untuk hadir dalam pertemuan Bipartit pada hariSenin tanggal 24 Februari 2020, namun Para Tergugat tidak hadir danpenggugat memanggil lagi yang ke dua Para Tergugat pada hari Kamistanggal 27 Februari 2020 namun Para Tergugat tetap tidak menghadiripertemuan Bipartit Il tersebut.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat secara bipartit tidak mencapaikesepakatan, maka mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004, Penggugatmencatatkan perselisinan PHK
rinciansebagai berikut := Uang Pesangon 18 x Rp24.541.445, = Rp441.746.010,= Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp24.541.445, = Rp245.414.450,= Uang Penggantian Hak:(Rp 441.746.010, + Rp 245.414.450,) x 15%= Rp103.074.069,+Total = Rp790.234.529,Bahwa atas Anjuran Mediator No. 560/0477/35.73.406/2020 tertanggal20 April 2020 tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan setuju danmenerima Anjuran Mediator tersebut melalui surat Penggugat No.074.pa.0420 tertanggal 27 April 2020;Bahwa mekanisme dan proses PHK
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Perusahaan dapat saja melakukan PHK dengan seketika ataspelanggaran Pasal 62 ayat (6) butir (i) Perjanjian Kerja Bersama yangberbunyi dengan alasan mendesak maka perusahaan dapatmemberikan sanksi PHK seketika bilamana pekerja teroukti melakukan;Pekerja menolak untuk dimutasikan baik intern departemen maupunantar departemen sesuai surat keputusan dari Perusahaan, akan tetapiPerusahaan tidak langsung sewenangwenang melaksanakan PHKtetapi masih memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat
Bahwa melalui kedua Surat peringatan tersebut, pekerja tetap tidak maumelaksanakannya perintah jabatannya maka Perusahaan mengeluarkanSurat No.36/HRD/VIIVX, tanggal 9 Agustus 2010 tentang keputusanManajemen untuk melakukan Skorsing menuju PHK kepada Penggugat(BUKTI T14) ;iii.
Perusahaan) serta Upah Berjalan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Mei2011 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2011 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena darifaktafakta persidangan ternyata Pemutusan Hubungan Kerja (PHK
) paraPenggugat oleh Tergugat, tidak cukup alasan oleh karenanya para Penggugatyang menuntut hakhaknya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalahberalasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Judex Facti dan sesuai denganhukum UndangUndang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PT AMBHARA TARUNA tersebut harus ditolak ;Menimbang
1.IMELDA
2.ALDIEKA
Tergugat:
PT BANK HARDA INTERNASIONAL, TBK
91 — 33
M E N G A D I L I :
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi hak PHK kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak masing-masing kepada
Penggugat II sebesar Rp.127.500.000,-yang total keseluruhannya sebesar Rp. 369.315.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut :
juga terjadi akibat kesalahan pihak Para Tergugat yangtidak mendaftarkan Para Penggugat ke Dinas Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Provinsi Aceh sebagaimana keharusan yangditentukan oleh pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl, No. 100/MEN/V1I/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukumsama sekali bagi Para Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerja atauPemutusan Hubungan Kerja (PHK
Bahwa apa bila Para Penggugat tetap diputuskan hubungan kerjanya(PHK) oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semustinya diterimasetelah di PHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal156 ayat (1), (2), (8) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebagaimana rincian dalam table berikut :Tabel 3Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerjadan Uang Penggantian Hak yang seharusmya diterimaUraianNo Nama JumlahItem Yang Diterima1 Penggugat Yang Pesangon 5 bin x Rp. 26.800.000,
,(sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhrupiah);Menyatakan sah secara hukum Penggugat IV sebagai karyawan/ pekerjapada Tergugat dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA Il,berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp. 9.000.000,(Sembilan juta rupiah);Menghukum Tergugat apabila Para Penggugat dinyatakan putushubungan kerja (PHK
)oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semustinya diterima setelah diPHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1),(2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana rinciandalam table berikut :...dst;Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Para PenggugatKonvensi tidak menuntut adanya upah beserta hakhak lainnya, tetapi hanyamenuntut dinyatakan Para Penggugat Konvensi sebagai pekerja denganPKWTT serta apabila dinyatakan terjadi PHK, maka Tergugat
dihukum untukmembayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta penggantian hak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak tegas dalammengajukan dasar tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi, karena di satusisi Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum danPara Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada ParaTergugat Konvensi dengan tetap membayar upah beserta hakhak lainnyatetapi hanya
Penggugat makaPenggugat menuntuk pembayaran hakhak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;28.Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukanperundingan secara bipartite bersama organisasi serikat buruh, akan tetapiperindingan tersebut telah gagal menyelesaikan perselisihnan secara damai29.Bahwa Undanguandang No.13 tahun 2003 pasal 158 tentang kesalahan berattidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI No.12/PPU/I/2003, sehingga sanksi PHK
terhadapPenggugat tidak dapat diterapkan pasal 158 tentang kesalahan berat30.Bahwa pasca pencabutan pasal 158 UU No.13 Tahun 2003, PHK karenakesalahn berat diatur lebih lanjut dalam surat Edaran Menakertrans NomorSE.13/MEN/SJHK/2005, dalam point 3 huruf a diwajibkan bahwa: pengusahayang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahanberat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilaksanakan setelah adaputusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;31.Bahwa atas
tersebut Sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalamperkara aquo;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai petitumdiatas yang termasuk dalam pokok perkara terlebin dahulu Majelis akanmempertimbangkan Ada atau Tidaknya Hubungan Kerja sesuai yang diatur dalamketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan sebab hal itu akan bisa menentukan adaatau tidaknya telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial ( Hak, Kepentingan, PHK
Upah Proses selama 12 bulan Rp.28.992.000,Grand Total Rp.67.164.800,( Enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2019/PN PaluMenimbang,bahwa terhadap Tuntutan pada point ini Majelis masihmempergunakan pertimbangan pada petitum point 2 dan point 3 diatas,bahwa Penggugatterbukti tidak dapat membuktikan dalildalilnya sehingga jelas bahwa Tergugat tidakmelakukan PHK yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat 1 huruf (d,e dan f)
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para Penggugat berupa: uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses PHK kepada para Penggugat :
- Herlan bin Ading sebesar Rp.57.638.968,-
- Zudi Heriyanto sebesar
Bahwa selanjutnya Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapatidak bisa masuk kerja dan Tergugat menjawab bahwa Para Penggugatsudah dianggap mengundurkan diri10.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena secara fakta sejak tanggal 30Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018 Para Penggugat tetap masukkerja;Halaman 7 dari 72 hal.
Apakah para Penggugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri daripeusahaan sejak tanggal 09 Agustus 2018 karena tidak mengikuti trainingtanggal 30, 31 Juli 2018, dan tanggal 01 Agusrtus 2018 telah sesuai ataubertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya,memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan atau sama sekali tidakmemiliiki dasar hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan PHK yang dilakukanoleh Tergugat terhadap Penggugat dikualifikasikan
panggilan kerja kedua tanggal O06 Agustus 2018 yangdisampaikan oleh Tergugat kepada para Penggugat tidak memenuhi ketentuanpasal 168 ayat (1) UU No.13 tahun 2003, karena pada faktanya terbuti bahwapara Penggugat hadir dan melakuan absensi dan hanya tidak menghadiripelatihnan yang diselenggarakan oleh diperusahaan sebagaimana telahdipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK
) terhadap para Penggugat tersebut adalahbatal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh PHK terhadap para Penggugat dinyatakan bataldemi hukum, maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatharus dinyatakan belum pernah terputus, dan mengacu pada ketentuan pasal170 UU No.13 tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 37/PUU1X/2011 tanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar upahdan hakhak para Penggugat setiap bulannya selama proses PHK dari Agustus2018 sampai dengan putusan
Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi atas pemutusanhubungan kerja (PHK) kepada para Penggugat berupa: uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah prosesPHK kepada para Penggugat : Herlan bin Ading sebesar Rp.57.638.968, Zudi Heriyanto sebesar Rp.66.029.451, Supaedi sebesar Rp.61.834.210,, Mahendra Andi Prawira sebesar Rp.57.638.968,, Thediey Pandu Wijaya sebesar Rp.57.638.968., Syahrul sebesar Rp.80.638.250., Suhendar sebesar Rp.57.638.968, Faruk Handoko
B-3990-PHK
1 Kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Beat No Pol. B-3990 phk
Dirampas untuk Negara
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
B3990 phk;Menimbang, bahwa atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.30 WIB,bertempat di Jalan Pademangan IIl Gang 13 No.98 B RT.03/07Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta UtaraTerdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu Silvia berupa 1(satu) buah
B3990 phk, statusnya akan ditentukan dalam amar putusanMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahpula dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke3 Kitab UndangUndang HukumPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasalpasal dari peraturan hukumlain yang bersangkutan;MENGADILIHal 11 dari 11halaman Putusan Nomor: 23/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.1.
Sejak itu Penggugattidak lagi bisa menerima keadaan dan sikap Terggugat tersebut sehingga serringterjadi perselisihan dan percekcokan jarak jauh :Bahwa puncak dari ketidakharmoniisan antara Penggugat dan Tergugat adalahpada tahun 20112 ketika Tergugat terkena PHK dari tempat dia bekerja (PTKanindotex). Sejak itu Tergugat tidak lagi mau bekerja, tidak mau mencaripekerjaan lain dan hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi kepadaPenggugat saja.
Saat inni ppaling tidak sejak tahun 2012 karena Tergugatterkena PHK daripekerjaannya di kanindotex maka Penggugatlahyang ,encukupi semua kebutuhan rumahtangga. Karena Terggugat tetap tidakbekerja dan tidak mau mencari pekerjaan maka menurut Penggugat Tergugatbisa dikatakan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
negeri uuntuk bekerja sebagai TKI diHingkoong yang hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya tidak adakomunikasi lagi ;e Bahwa para saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan didukung buktibukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, setelahdi PHK
Poin 3 Tergugat keberatan dalam hal tersebut di atas seperti jarangmemberi nafkah, sebelum Tergugat di PHK pada bulan Mei 2017 dariperusahaan lama yaitu PT.
tersebut, tapi entah kenapa disaat Tergugat sudah niatmerubah perilaku buruk Tergugat, hal yang sama sekali tidak terprediksiataupun terbersit kejadian ini dalam rumah tangga kami pihak istrimengajukan hal gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan tidakberbicara langsung kepada Tergugat atau istilahnya protes (minggat) agarTergugat tahu apa yang sedang Penggugat rasakan dan minta sesuatukepada Tergugat, di sini langsung melibatkan keluarga dan tidak memberkesempatan sama sekali, padahal saat terjadi PHK
ada harapan akan hidup rukunlagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena Tergugat jarang memberiuang belanja kepada Penggugat serta sering pergi dan pulang dalam keadaanmabuk dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugatpisah tempat tinggal hingga perkara ini didaftarkan selama 1 bulan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamembenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenanafkah yang kurang, hal itu terjadi karena Tergugat sejak di PHK
Bahwa masalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat dengan Tergugat sudah selesai dan tuntas, dengan AktaBukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor05/Bip/2017/PHIPN.Bjm tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, dan Pengugat telah menerima Uang Kebijakan dariPerusahaan/Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengandemikian Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) tersebut telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pulogadung, Jakarta adalah milik Tergugat yang dibeli sendiripada tahun 1997 dari hasil usaha dan menabung, yang pada saatTergugat mau membeli rumah tinggal di Jalan Pisangan Lama II GangJaksa No.1 RT.02 RW.03 Kelurahan Pisangan Timur, Kec.Pulogadung, Jakarta Timur dirinya tidak setujukarena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapi diamdiamTergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun,
Maka menjadi milik Penggugat. karena Harta BawaanPenggugat (diakul Tergugat sendiri;DALAM REKONPENSI:1 Bahwa, apa yang diuraikan dalam Konpensi tersebut.mohon bagian yang terpisahkan dengan Rekonpensi ini;2 Bahwa. pada bahagian ini Penggugat Konpensi menjadiTergugat Rekonpensi, begitupun Tergugat Konpensimenjadi Penggugat Rekonpensi;3 Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan TergugatRekonpensi telah di PHK dari pekerjaannya sejak BulanApril 2009. sehingganya kemampuan Tergugat Konpensitidak
Puiogadung Jakarta Timur dirinyatidak setuju karena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapidiamdiam Tergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun, demikian juga pada saat Penggugatmendapatkan warisan, Tergugat tidak juga tidak diberikan sepeserpun;Mengenai tabungan, Penggugat pula yang menghabisi tabungan Tergugatdengan cara mengganti PIN ATM tanpa sepengetahuan Tergugat padahaltabungan
Kayu VUI RT. 03/05 No. 8 KelurahanKayu Putih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timure Bahwa saksi adalah teman penggugat sejak tahun 1987 samasama kerja di UI.e Bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 1991 di Jakarta danpenggugat kerja sebagai kunsultan jalan.e Bahwa sewaktu di Jakarta tinggal di rumah orangtuapenggugat dan pada tahun 1996 baru beli rumah tua dansekarang sudah direhab.e Bahwa penggugat bekerja di Bank Utama sekantor dengansaksi pengggat sebagai marketinge Bahwa penggugat di PHK saksi
Hasanudin RT. 01/07No. 32 Desa Rintio, Kecamatan Lima Puluh Pekanbarue Bahwa saksi adalah adik kandung dari tergugate Bahwa tergugat dan penggugat telah terjadi perceraian sejak tahun 2010e Bahwa penggugat dan tergugat pindah ke Jakarta dari Pekanbaru pada tahun1989 dan tinggal dirumah orangtua penggugate Bahwa sejak di PHK tahun 1999 penggugat tidak bekerja dan menganggurdirumah saja dan yang bekerja adalah tergugat karena sebagai tukang kreditHal 25 dari 37 hal Put.
Bahwa hingga saat iniTergugat terus beroperasi dan terus mengembangkan usahanya.Bahwa permintaan Penggugat tersebut ditolak Tergugat, dan Tergugat tetapingin memPHK Penggugat.Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadapPenggugat tanpa didahului Surat peringatan kepada Penggugat, jelasjelastelah melanggar ketentuan:a.
penyelesaian perselisihanhubungan industrial.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat sejakbulan Juni 2020 hingga saat ini telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan Selama putusanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewayjibannya.Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK
pihakTergugat tidak mau menerima isi Surat anjuran ini.Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjurantertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yangdalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Bahwa proses PHK
Pst.36.37.Bulan Juni 2020 hingga April 2021 (Sampai putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebesar Rp. 29.581.692,x 11 bulan = Rp. 325.398.612, (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratussembilan puluh delapan ribu enam ratus duabelas rupiah)Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugattersebut, maka secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja (PMK) dan uang penggantian hak.
),KARENA PENGGUGAT SEBAGAI PENGURUS YAYASAN TELAHDIBERHENTIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI KETENTUAN UUYAYASAN DAN ANGGARAN DASAR YAYASANBahwa terhadap pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 27 Gugatanyang menyatakan:"Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK sepihak Tergugat adalahtidak sah.
(enam) bulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UndangUndang Ketenagakerjaan), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidakdapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja;Bahwa dengan demikian, TERBUKTI bahwa Penggugat adalah TenagaKerja Tetap atau Permanen pada Tergugat; LATAR BELAKANG PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN 12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK
) secara sepihak terhadap Penggugat melalui SuratNomor: 001/PT SMART/III/2016 (Surat PHK) yang dibuat danditandatangani oleh Richard Ho selaku Direktur Perusahaan Tergugat,dimana Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung sejak tanggal 31Maret 2016;Bahwa pada tanggal 1 April 2016, telah diadakan perundingan bipartitantara Penggugat dan Tergugat, dimana pada akhirnya Para Pihak tetapmempunyai sikap dan pendirian masingmasing sesuai dengan RisalahPerundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Nomor 1421 K/Pdt.SusPHI/201717.Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaluimediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakartatidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang; PHK BERTENTANGAN DAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DANPERATURAN KETENAGAKERJAAN 18.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja merupakan perbuatan hukum yangharus dilakukan dengan penuh kehatihatian, bertanggung
Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), yang mana hal ini sudah tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yangmencantumkan dan menetapkan gaji Penggugat sebesar Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;38.Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga Maret 2016,yang apabila diakumulasikan menjadi 32 (tiga puluh dua) bulan, Tergugatmemiliki kKewajiban untuk membayarkan kekurangan pembayaran gajisebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PHK
Nomor 1020 K/Pid/2011dalam Pasal 231 KUHP, bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 10bulan, dengan masa percobaan selama 12 bulan; Turunan Putusan P4P Pusat tanggal 15 Oktober 1996 nomor923/582/102/PHK 101996, tentang PHK 160 orang pekerja denganPT. Darko, beserta daftar namanama pekerja/karyawan PT. Darkoyang dinyatakan putus hubungan kerja dengan PT.
Soasio untuk mengeksekusi Putusan P4P Pusat Nomor923/582/102/PHK 101996; Surat Pelimpahan Hasil Penetapan Ketua PN Jakpus tanggal 16Desember 1997 ke PN Soasio, beserta fotocopy berkas dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; Berita Acara Penyitaan Eksekusi (executorial beslag) tanggal 05 Januari1998 yang dilaksanakan oleh saudara Ferry Leunufna, Sm.Hk selakuWakil Panitera PN.
/PT.Mdotertanggal 23 Januari 2001;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi PerdataNomor: 1543K/Pdt/2002 tertanggal 9 September 2002;Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali PerdataNomor: 249 PK/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007;Berita Acara Nomor: 01/BA.Pdt.G/2005/PN.Btg tertanggal 14 April 2005;Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.Bigtertanggal 22 Nopember 2007;Turunan Putusan (Pemberitahuan Putusan) P4Pusat, dengan PutusanNomor 923/582/102/XXV/PHK
PHK atas nama Derita Wany L. Tobing) dan No.789/UP/BPNM/VII/2007 tertanggal 10 Juli 2007 (Ic.PHK atas nama MartupaSitorus), maka terbukti secara hukum Surat Permohonan Izin PHK dariBadan Perguruan Nasrani Medan adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM ;Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo ini untuk menghukum Tergugat agarmembayar hakhak para Penggugat secara keseluruhan kepada Penggugat (Ic.
PHK atasnama Derita Wany L. Tobing) dan No. 789/UP/BPNM/VII/2007 tertanggal 10Juli 2007 (Ic. PHK atas nama Martupa Sitorus) yang dimohonkan olehTergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah ERORRPROSEDURAL HUKUM dan TIDAK SAH DEMI HUKUM ;Berdasarkan dalildalil gugatan yang beralasan hukum, makaselanjutnya para Pengugat memohon kepada Majelis Hakim PerselisinanHubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agarberkenan memberikan putusan sebagai berikut :a.
Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2020Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat daristatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan posisi dan jabatan semula;Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses selama 6(enam)bulan Upah, dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari2019 kepada Penggugat, yaitu dengan perincian sebagai
Customer, oleh karenanyaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pertama dan kedua antaraPenggugat dengan Tergugat dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 14Februari 2019 atau 3(tiga) tahun telah memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3Kepmenakertrans Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang PelaksanaanPKWT, oleh karenanya PKWT tersebut sah menurut hukum;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK
| NO | NAMA PENGGUGAT | KOMPENSASI HAK PHK |