FARYATI ONGKOWIJAYA, ex pemegang saham pengendaliPT.BANK CENTRAL DAGANG, terakhir beralamat di Jin. Kemuning No.55,Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya diIndonesia, selanjutnya disebut TERBANDING Il semula TERGUGAT3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.

jalanperdamaian ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat, Tergugat dan Tergugatll sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor45/Pdt.G/2017/PN.Tng melalui Perdamaian dengan ketentuanketententuansebagai berikut :Pasal 1Bahwa pihak Tergugat dan Tergugat Il selaku Komisaris dan Direktur dari PT.Nusa Asri Prima mengakui bila masih mmpunyai sisa hutang kepada Penggugatsebesar Rp 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), yangmerupakan bagian dari keuntungan Penggugat atas penjualan saham

MUSLIKAH mengalamikerugian kehilangan saham sebesar 125 lembar dengan nilai keseluruhanRp.62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengannilai yang tercantum pada akte pendirian Perusahaan Nomor 60 tanggal 20Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris SAID AHMAD, SH di Banjarmasin ; w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dari diancam pidana dalam pasal266 ayat (1) dari ayat (2) KUHP; SJBSIDIAIPR, ;

Nomor 23 tanggal 25 November 2008 perihal : Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang menyatakan bahwa Sdr.

gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Izin Usaha PT.BPR Pancadana telahdicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai SuratKeputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP23/D.03/2019 pada tanggal tanggal 06 Februari 2019 dan berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009, LPS(Lembaga Penjamin Simpanan) telah mengambil hak dan wewenangpemegang saham

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua ataukuasanya termasuk ahli waris tidak akan melakukan tuntutan hukum baikpidana, perdata atau tuntutan hukum lainnya terhadap Pihak Pertama,termasuk Direksi, Manajemen, share holders (pemegang saham)maupun karyawan sehubungan dengan perdamaian ini, baik saat inimaupun dikemudian hari..

Permata Indah Griyaku, Developer & General Contractor,berkedudukan di Kota Surabaya berdasarkan Akta PendirianNomor 01 Tanggal 03 November 2014 yang telah disahkanberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiadan telah diubah berdasarkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Permata Indah Griyaku Nomor06 Tanggal 09 Oktober 2017, beralamat di Jalan JemursariVI Nomor 2, Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasakepada : Tito Suprianto, S.H.

SBA (SejahteraBahtera Agung) termasuk didalamnya 15 (lima belas) unit Kapal Motordan Personal Guarantee Pengurus / Pemegang Saham ditambahPerseroan Terbatas PT.

dan 40 %pemegang saham dimiliki public maka posisi pemerintah sebagaipemegang saham yang hanya pemegang saham menurut ketentuanundangundang PT.sehingga justru pemerintah pemegang saham tidakboleh campur tangan dalam pengurusan atau pengelolaan DrreksiPT.Persero tersebut, jadi Organ dari PT.Persero adalah RUPS DewanKomisaris dan Direksi yang mewakili PT.baik didalam maupun diluarPengadilan adalah Direksi PT yang melakukan pengawasan dan membernasehat adalah Dewan Komisaris; Bahwa kalau pemerintah

Bank Kalimantan Tengah Pasal 4butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak (satu) eksemplar (Legalisir); 5. Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan PenegasanPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasaatas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan DaerahKalimantan Tengah disingkat PT. Bank Kalteng (selanjutnya disebutPerseroan) sebanyak (satu) eksemplar (Legalisir); 6.

Bank Kalimantan Tengah Pasal 4butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan PenegasanPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasaatas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan DaerahKalimantan Tengah disingkat PT.

Bank KalimantanTengah Pasal 4 butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp.500.000.000.000,00 terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak (satu)eksemplar (Legalisir); 5. Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang SalinanPenegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luas Biasa atas Perubahan nama Bank menjadi PT. BankPembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT. Bank Kalteng(selanjutnya disebut Perseroan) sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); 6.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah TahunBuku 2011 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentangDireksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah KalimantanTengah Periode Tahun 20092013 sebanyak (satu) eksemplar(Legalisir); Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Kalimantan Tengah Pasal 4butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak (satu) eksemplar (Legalisir); Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan PenegasanPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasaatas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan DaerahKalimantan Tengah disingkat PT.

Rakyat (BPR) yang modal usaha dari penanaman modal pemegang saham,menghimpun dana dari masyarakat luas melalui tabungan dan deposito sertajuga pinjaman dari pihak ketiga (linkage program) untuk selanjutnya disalurkanguna membantu anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan berupakredit/pinjaman untuk tambah modal usahanya maupun keperluan produktiflainnya, oleh karena itu setiap kelambatan pembayaran angsuran kredit/pinjaman oleh seorang nasabah debitur adalah sangat mengganggu usahaPENGGUGAT

(empat ratuslima juta tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) KERUGIAN IMATERIIL .0Rasa hilangnya kepercayaan penanaman modal pemegang saham, masyarakatyang mempunyai tabungan dan deposito serta juga peminjaman modal daripihak ketiga (linkage program), adalahsebesar Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) ; 12. Bahwa.....12.

selaku Direktur UtamaPT ABATASA IMAMI ABADI dan ANDRIYANI ISHAK (ic Tergugat II) selakuKomisaris PT ABATASA IMAMI ABADI berdasarkan Akta PendirianPerseroan Terbatas Nomor : 62 tanggal 24 September 2012 yang dibuatdihadapan Idahariati, SH Notaris di Kabupaten Aceh Timur berkedudukan diPeureulak ;Bahwa Keputusan Menkumham Nomor : AHU03360.4020.2014 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ABATASAIMAMI ABADI tidak sah karena didasari atas Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham

Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT ABATASA IMAMI ABADI No. 04 tanggal 17 Mei 2014 yangdibuat dihadapan Haji Marwansyah Nasution, SH Notaris di Medan tidaksah dan cacat hukum karena tidak dihadiri serta tidak disetujui olehTergugat II sehingga mengakibatkan Keputusan Menkumham Nomor : AHU03360.4020.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerseroanTerbatas PT ABATASA IMAMI ABADI menjadi tidak sah dan batal demihukum ;Bahwa karena ketidak hadiran Tergugat II dalam Rapat UmumPemegang Saham

Lan Jin Ling (Singapore Citizen) denganalamat 123 Rivervale Drive #02115 Singapore 540123, dengan kepemilikan 99,50%dan Tan Hock Kwee (Singapore Citizen) dengon alamat 123 Rivervale Drive #02115Singapore 540123 dengan kepemilikan 0,50%;Dalam kasus sebelumnya tersebut pada butir 2, Tan Hock Kwee (Singapore Citizen)dengan alamat 123 Rivervale Drive #02115 Singapore 540123 juga adalah salahseorang pemilik perusahaan United Impact Pte, Ltd;Sesuai dengan alamat kediaman yang digunakan para pemegang saham

, sertakomposisi kepemilikan yang tidak seimbang, dapat disimpulkan bahwa pemilikperusahaan/saham Sunset Trading (S) Pte., Ltd, adalah keluarga;Dari hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa bangunan yang terletak padaalamat No. 4 Kim Chuan Drive tersebut berfungsi sebagai area pergudangan yangkondisinya kurang terawat dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, kegiatanyang dilakukan sepanjang pengamatan adalah terbatas pada pengepakan danpemaletan (lampiran 3 dan 4);Mencermati kegiatan General

Asas Keseimbangan dan Asas Proporsionalitas Dalam MenerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat yang menghukum Penggugat untuk tidak boleh menjadipemegang saham dan menjabat/menjadi anggota Pejabat EksekutifHal.8 dari 32 hal. Put. No.64/B/2014/PT. TUN.

dicabut dicabut; 2 20 22020Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyamendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : Penerbitan keputusan in litis telah memenuhi asasasas umumpemerintahan yang baik (aaupb)a.Bahwa dalam dalilnya angka Ill halaman 11 15 gugatan a quo,Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaranasasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai berikut1) Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas karena : pengenaan sanksi tidak dapat menjadi pemegang saham

Kepemilikan Saham di PT. Marga Nurindo Bhakti(Jalan Tol JORRS Pondok PinangJagorawi yang telah diappraisal oleh Enjoyo Sukses Makmur, JI. Panglima Polim RayaNo. 127, Kebayoran Baru, Jakarta 12410) senilai Rp.3.510.000.000.000., (tiga triliun lima ratus sepuluh milyar rupiah)sebesar 11 (sebelas) persen; setara dengan Rp.386.000.000.000. (tiga ratus delapan puluh enam milyar rupiah)atas namaTergugat;3.2. Sebidang tanah seluas 656 m? dan rumah diatasnyaterletak di JI.

Kepemilikan Saham di PT. Marga Nurindo Bhakti(Jalan Tol JORRS Pondok PinangJagorawi yang telah diappraisal oleh Enjoyo Sukses Makmur, JI. Panglima Polim RayaNo. 127, Kebayoran Baru, Jakarta 12410) senilai Rp.3.510.000.000.000., (tiga triliun lima ratus sepuluh milyar rupiah)sebesar 11 (sebelas) persen; setara dengan Rp.386.000.000.000, (tiga ratus delapan puluh enam milyarrupiah);2.2. Sebidang tanah seluas 656 m? dan rumah diatasnyaterletak di JI.

juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan,perairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasanganinstalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaandan perawatan bangunanbangunan serta segala pekerjaan lainnya yangberhubungan dengan itu dan pekerjaan dibidang interior;f. ....dst.Bahwa dalam menjalankan usaha sebagaimana disebutkan di atas Penggugatmemiliki modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun Rupiah)terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham

, masing masing saham bernilainominal Rp. 500, (lima ratus Rupiah) dan dari modal dasar tersebut telahditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh dengan uang tunaisebanyak 1. 387.500.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratusribu saham atau seluruhnya sebesar Rp. 693.750.000.000, (enam ratus sembilanpuluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu oleh: No.

Pemegang Saham = Saham Jumlah (Rp)PT. Sinar Mas 4.730.250 2.365.125.000,TunggalPT.Ekacentra 700.000.000 350.000.000.000,UsahamajuPT.

berkurangnya hakhakperdata yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebagai suatuSubyek Hukum, seperti dalam halhal berikut :Dalam hal hendak mengajukan kredit ke Bank, biasanya pihak Bank akanmencari tahu posisi hukum dari calon debitur, dengan dilaporkannyaPenggugat di Polda Metro Jaya, mengakibatkan menurun/berkurangnyapenilaian yang diberikan oleh pihak.Karena Penggugat adalah Perseroan Terbatas Terbuka yang telahmencatatkan sahamnya di Pasar Modal maka banyak investor yang berminat12293031untuk membeli saham

Meskipun demikian Termohon masih akan tetap memiliki totalkewajiban utang yang harus dibayar sebesar USD 110,9 juta (halaman 26Proposal Amandemen Rencana Perdamaian);Bahwa di dalam Proposal Amandemen Rencana Perdamaian Termohonjuga menjanjikan konversi saham atas seluruh utang pokok KrediturKonkuren berupa kepemilikan 45% saham baru pada Termohon yang akandidistribusikan secara prorata berdasarkan besaran tagihan masingmasingKreditur Konkuren dan penghapusan seluruh tagihan PKPU;Halaman 10 dari 43

Dengan konversi utang menjadi kepemilikan saham akan menghapusseluruh hak tagih dan merubah status Pemohon dari Kreditur menjadipemegang saham Termohon;b. Mengingat sisa hutang USD 110,9 juta maka pembayaran devidenkepada pemegang saham tidak akan terjamin, karena deviden hanyadapat diberikan apabila perusahaan dianggap untung;c.

KrediturKreditur lain sebagai pemilik sisa tagihan sebesar USD 110,9juta dapat mengajukan Permohonan Pembatalan PengesahanPerdamaian atau Permohonan Pailit di kemudian hari apabila Termohonlalai bayar, dan pada saat nanti Termohon dinyatakan pailit Pemohonsudah tidak memiliki hak tagih dan tidak lagi berkedudukan sebagaiKreditur, dan justru sebagai pemegang saham harus bertanggung jawabpenuh atas utangutang perusahaan;Dengan demikian telah terbukti secara nyata Termohon tidak dapatmelaksanakan Perjanjian

., sebagaimana pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23750 HT.01.01.TH.2005, tanggal 26 Agustus 2005;

;

copy yang dilegalisir Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;

Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalildalilyang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali ataspengakuan yang tegas dan jelas kebenarannya oleh TURUTTERGUGAT.2 Bahwa TURUT TERGUGAT adalah sebuah BADAN HUKUM yangdidirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,sebagaimana Akta Pendirian yang telah diubah terakhir dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Dirgantara Yudha Artha No. 29 tanggal 23 Januari 2019 dan telahdisahkan oleh

Bahwa apabila terdapat pemegang saham dari Penggugat menjadipemegang saham pada TURUT TERGUGAT, TIDAK BERARTIHalaman 20Putusan Perdata Nomor 520/Padt. G/ecourt20 18/PN.BdgBAHWA TURUT TERGUGAT ADALAH BADAN HUKUM YANGSAMA/IDENTIK DENGAN PENGGUGAT.Bahwa TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai dalil daililgugatan yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan TURUTTERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum baik denganTergugat , Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT.

Penangguhan Cek/giro Bilyet dari Ir.Gani Hidayat :CBA 033981 Bank bjbS Cabang Bogor tertanggal 10 April2014, dengan nilai sebesar Rp 1.505.116.850, (satu milyarlima ratus lima juta seratus enam belas juta delapan ratuslima puluh ribu rupiah), mengetahui H.anang Hermawanyang ditujukan kepada Direktur Utama PT.DirgantaraYudha Artha Yasli ada pada Turut Tergugat /Pt.DirgantaraYudha Artha/Salim Tear Tjahyana sebagai Direkturnya;:Copy dari copy, Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat,tRapat Umum zpemegang Saham

Luar Biasa,PT.DIRGANTARA YUDHA ARTHA, nomor 23, tanggal 13Januari 2012, Notaris ERNY KENCANAWATI, SH, MH diKota Bandung;:copy dari copy, Salinan akta Pernyataan keputusan RApat ,Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.DIRGANTARA YUDHA ARTHA Nomor 12, tanggal 05November 2014;:copy sesuai dengan aslinya, Salina Putusan Nomor44/PDT.SUSPAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 31Desember 2014 antara PT.DIRGANTARA ASPALINDOHalaman 25Putusan Perdata Nomor 520/Padt.

dibayarkan oleh Pelanggandan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapatmenjelaskan perihal dasar perumusan angka pengali 99,25% (untuk produkCathode) dan 99,80% (untuk produk Slime), dalam penentuan harga jualprodukproduk tersebut dari Penjual/Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kepada Pembeli (MMC, MC);Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2008 diketahui bahwa MMC,MC dan Nippon Mining & Metals Company (selanjutnya disebut denganNMMC) merupakan pemegang saham

tersebut dikategorikansebagai Marketing Fee.b Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat menjelaskan perihal dasar perumusan angka pengali99.25% (untuk produk Katoda) dan 99,80% (untuk produk Slime),dalam penentuan harga jual produkproduk tersebut dari Penjual(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) kepadaPembeli (MMC, MC);c Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa MMC, MCdan NMMC merupakan pemegang saham

apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) berpendapat bahwa atas selisih harga 0.75% untuk Chatodedan 0.20% untuk Slime tersebut diatas merupakan margin/keuntunganlayaknya sebuah distributor, adalah kewajiban Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan datapembanding terkait harga jual Chatode dan Slime, apabila dijualkepada pihak lain selann MCC, MC dan NMMC, mengingat seluruhtransaksi penjualan adalah berupa penjualan ekspor kepada para pihakpemegang saham

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapatmembandingkan harga penjualan yang diterapkan antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan MMC/MC danNMMC yang dibebankan hanya sebesar 99,25 % dan 99,8 % akan mendapatperlakuan penetapan harga sama bila Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melakukan transaksi penjualan dengan pihaklain karena seluruh penjualan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dilakukan kepada para pihak pemegang saham

ketidaksetujuannya, atas koreksi terhadap DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai PemanfaatanJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean berupa jasapemurnian (jasa Refinery) sebesar Rp.532.880.054,00,sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat koreksi tersebut diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);c Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2008diketahui bahwa MMC, MC dan Nippon Mining & MetalsCompany (selanjutnya disebut dengan NMMC) merupakanpemegang saham

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Indarti binti Sarpan) sebagai wali dari anak yang bernama Intan Syafrila Sugianto Putri binti Sugianto, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2006;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Indarti Binti Sarpan) untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa tersebut untuk menjual (70%) 700 lembar saham