tanggal 30 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111361.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00441/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2012 Nomor 00129/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00441/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00129/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas namaPT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4073.000, alamatSinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00441/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2012,Nomor: 00129/207

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81000/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP737/WPJ.07/2013 tanggal30 April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai00007/207

Desember 2003 Nomor00007/207/03/058/12 tanggal 17 Februari 2012, atas nama PT KLine Indonesia,NPWP01.071.571.2058.000 adalah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP737/WPJ.07/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00007/207

tanggal 19 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put096599. 16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2654/WPJ.07/2015tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2012 Nomor 00109/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2654/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 Nomor00109/207/12/055/14 tanggal 5 Juni 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General ElectricPower Systems Indonesia), NPWP 01.061.550.8055.000, beralamatHalaman 4 dari 8 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2654/WPJ.07/2015 tanggal 18 Agustus2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor 00109/207

Banding tanggal 29 Januari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096388.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 08 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00036/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00036/207/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General ElectricPower Systems Indonesia), NPWP: 01.061.550.8055.000,beralamat di Jalan Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir, Surabaya60155 adalah tidak sesuai dengan

/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00036/207

tanggal 12 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114286.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00563/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00068/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00563/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2014 Nomor 00068/207/14/055/16, tanggal 25Januari 2016, atas nama PT Eagle Industry Indonesia, NPWPHalaman 4 dari 9 halaman.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00563/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00068/207

pada tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109771.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01514/KEB/WPJ.07/2016tanggal 11 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013 Nomor 00315/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01514/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00315/207/13/055/15 tanggal 6Agustus 2015, atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP01.824.613.2055.000, beralamat di Jalan Industri VI, KelurahanPasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten15135, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01514/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor00315/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80390/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP971/WPJ.19/2013 tanggal22 Juli 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00265/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP971/WPJ.19/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor00265/207/10/092/12 tanggal 27 April 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0081/WPJ.19/KP.0203/2013 tanggal 15 April 2013, atas namaPT Gajah Tunggal Tbk., NPWP 01.003.009.6092.000, beralamatdi Wisma Hayam Wuruk Lt.14, Jalan Hayam Wuruk

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP971/WPJ.19/2013 tanggal 22 Juli 2013,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00265/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84235/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP284/PJ/2013 tanggal 30 April 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2008 Nomor 00018/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP284/P J/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00018/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atasnama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7091.000,beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, JalanCilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560,atas sengketa a quo adalah telah sesuai

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwas alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP284/PJ/2013 tanggal 30 April 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor00018/207

Bahwa Pemohon talah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lakilaki, bernama SUPRIYADI Bin TAHRIR, pada tanggal 15 Mei 2006, di KUAKecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalamnomor Akta Nikah Nomor: 207/34/V/2006 sebagaimanat ercantum dalamDuplikat Kutipan akta nikah nomor B28/Kua.11.02.25/PW.01/08/2016teranggal 10 Agustus 2016.2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon telah menerima Akta Nikahdari KUA Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor:Akta nikah :207/34/V/2006, dan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah nomorB28/Kua.11.02.25/PW.01/08/2016 tersebut nama Pemohon tertulisMARINEM.4. Bahwa setelah pernikahan ,Pemohon pergi bekerja di Saudi Arabia, dansebelum pergi Pemohon merubah nama menjadi FRANSISKA, Olehkarena itu di semua data kependudukan Pemohon tertulis FRANSISKA.5.

Menetapkan nama Penggugat (alm) yang tercatat dalam ,Dupikat KutipanAkta Nikah No.B28/Kua.11.02.25/PW.01/08/2016 dengan Akta NikahNomor: 207/34/V/2006 adalah nama satu orang dengan namaFRANSISKA Binti SANMARJO (alm).Membeban kanbiaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon menurut hukum;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat PermohonanPemohon yang isinya

Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) Surat AktaPengoperan Hak 2 (dua) buah Surat Pelimpahan hak dengan nomor Register sebagai berikut:1 Akta Pengoperan Hak Nomor: 208/PHBS/VII/20132 Akta Pengoperan Hak Nomor: 207/PHBS/VII/20133 Akta Pengoperan Hak Nomor: 216/PHBS/VII/20134 Akta Pengoperan Hak Nomor: 210/PHBS/VII/20135 Akta Pengoperan Hak Nomor: 211/PHBS/VII/20136 Akta Pengoperan Hak Nomor:209/PHBS/VII/20137 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul Bahri8 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul BahriSelanjutnya

surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan 1 (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang manamasingmasing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasindan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan ArsifCopy Surat Pengakuan Hak An.Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) surat AktaPegoperan Hak dan 2 (dua) buah Surat Perlimpahan dak dengan nomor Register sebagaiberikut :1 Akta Pengoperan Hak Nomor : 208/PHBS/VII/20132 Akta Pengoperan Hak Nomor : 207

)surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang manamasingmasing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasindan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan ArsifCopy Surat Pengakuan Hak An.Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) surat AktaPegoperan Hak dan 2 (dua) buah Surat Perlimpahan dak dengan nomor Register sebagaiberikut :1 Akta Pengoperan Hak Nomor : 208/PHBS/VII/20132 Akta Pengoperan Hak Nomor : 207

Komri kemudian saksi mengajukan keSekdes;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPH tersebut;Bahwa SPH yang diajukan oleh saksi ke Sekdes yaitu Akta Pengoperan Hak nomor :208/PHBS/VII/2013, Akta Pengoperan Hak Nomor : 207/PHBS/VII/2013, Aktapengoperan Hak Nomor : 216/PHBS/VII/2013, Akta Pengoperan Hak Nomor :210/PHBS/VII/2013, Akta Pengoperan Hak Nomor : 211/PHBS/VII/2013, AktaPengoperan Hak Nomor : 209/PHBS/VII/2013, Surat pelimpahan Hak atas namaSamsul Bahri, Surat Pelimpahan Hak atas

Samsul Bahri dan Rokiyasebanyak 6 (enam) Surat Akta Pengoperan Hak 2 (dua) buah Surat Pelimpahan hakdengan nomor Register sebagai berikut:1 Akta Pengoperan Hak Nomor: 208/PHBS/VII/2013;2 Akta Pengoperan Hak Nomor: 207/PHBS/VII/2013;3 Akta Pengoperan Hak Nomor: 216/PHBS/VH/2013;4 Akta Pengoperan Hak Nomor: 210/PHBS/VII/2013;5 Akta Pengoperan Hak Nomor: 211/PHBS/VII/2013;6 Akta Pengoperan Hak Nomor:209/PHBS/VII/2013;7 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul Bahri;8 Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul

K/Pdt/...Undang Nomor 28 tahun 2007 mengajukan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP374/WPJ.07/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang Pemohon Banding terima padatanggal 29 Maret 2010 dengan penjelasan sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga menerbitkan SKPKB PPN Masa PajakOktober 2008 Nomor 00050/207/08/056/09 sebagai hasil pemeriksaan pajakPemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2008;Bahwa lebih lanjut, atas SKPKB PPN tersebut

telah dilunasi melaluipemindahbukuan sebesar Rp79.028.806,00 pada tanggal 11 September 2009dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK01022/IX/WPJ.07/KP.0403/2009 ;Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010, KPP PMA Tiga menerbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP00026/WPJ.07/KP.0403/2010SKPKB yang SKPKB00050/207/08/056/09 tanggal 26 Agusus. 2009 menjadi sebagai berikut:tentangPembetulan atas membetulkan Nomor NOURAIANJUMLAH RUPIAH MENURUTTerbanding Pemohon Banding RO Dasar Pengenaan Pajaka.

masih harus dibayar 13.629.888,001.655.596.311,002.842.624.448,004.511.850.647,004.511.850.647,00165.559.615,00297.932.406,00687.395.714,00985.328.120,00(819.768.505,00)819.768.505,00 13.629.888,002.050.740.009,00)2.842.624.448,00)4.906.994.345,004.906.994.345,00205.074.018,00297.932.406,00687.395.714,00985.328.120,00(780.254.102,00)819.768.505,0039.514.403,0039.514.403,0079.028.806,00 4Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPKBPPN masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00050/207

/08/056/09 tanggal 26 Agustus2009 tersebut kepada Kepala KPP PMA Tiga melalui Surat PermohonanKeberatan No. 0675/SC1/09 yang sudah diterima pada tanggal 19 November2009, dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi yangdilakukan Terbanding;5 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, Terbanding menerbitkan Keputusan No.KEP374/WPJ.07/2010 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPKB PPNBarang dan Jasa No. 00050/207/08/056/09 tanggal 26 Agustus 2009 Masa PajakOktober 2008 sebagaimana telah dibetulkan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan31706/PP/M.XII/16/2011, Tanggal 1 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP374/WPJ.07/2010 tanggal 24Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober2008 Nomor: 00050/207

2015Pajak Jakarta Nomor Put.52611/PP/M.XVIII.A/2014, Tanggal 20 Mei 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding bersama ini mengajukan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP061/WPUJ.03/2013 tanggal 10 Januari 2013tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa,berkaitan dengan SKP Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2005 Nomor 00001/207

masih harus dibayar menurutPemohon Banding RpNIHIL;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.52611/PP/M.XVIII.A/2014, Tanggal 20 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP061/WPJ.03/2013 tanggal 10 Januari2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2005 Nomor00001/207

PajakPertambahan Nilai ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP061/WPJ.03/2013 tanggal 10 Januari 2013 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2005 Nomor : 00001/207

Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 417/RSFH/BDGPPN072008/PP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan dengan PenolakanKeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207

/823/10 tanggal 5 Juli2010 untuk Masa Pajak Juli 2008, maka bersama dengan ini perkenankanlahPemohon Banding mengajukan banding di Pengadilan Pajak sesuai denganPasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (KUP) dengan keterangan dan penjelasan sebagaiberikut:Pengajuan atas formal banding:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207

27 Oktober 2011 sehingga Pemohon Banding telah memenuhiketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan olehPemohon Banding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan denganPenolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan Nomor 00010/207

/08/823/10tanggal 5 Juli 2010 untuk Masa Pajak Juli 2008 telah memenuhi ketentuanseperti apa yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang KUP dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Pengajuan Banding atas Materi SengketaBahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli2010 untuk Masa Pajak Juli 2008 adalah sebagai berikut: INOUraianMenurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding

Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/201500010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 yang telah dibetulkan denganKeputusan Nomor KEP1373/WPuJ.16/KP.0603/2011 tanggal 14 Juli 2011,atas nama: PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4823.000,beralamat di Jalan Veteran Lingk.

2005 yangdisampaikan tanggal 18 April 2006 (Tanda Terima Nomor S362/WPJ.05/KP.0407/PPN/2006 tanggal 18 April 2006) dengan penghitungan pajak yang lebihdibayar adalah Rp2.170.302.830,00;Bahwa pajak lebih dibayar cfm Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai Pemohon Banding dihitung berdasarkan kelebinan Pajak Masukan ataspenyerahan ekspor dalam Masa Januari sampai dengan Desember 2005;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00089/207

Putusan Nomor 166/B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00089/207/05/037/08 tanggal 22 April2008 Masa Januari sampai dengan Desember 2005, dengan tujuan tetapmeminta kembali kelebihan pembayaran pajak atas penyerahan eksporsebesar Rp2.170.302.830,00.

Putusan Nomor 166/B/PK/PJK/2014Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP163/WPJ.05/BD.06/2009tanggal 8 Mei 2009 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00089/207/05/037/08tanggal 22 April 2008, atas nama: PT. Cahayadia Lestari, NPWP:01.330.118.9037.000, alamat: Jalan K.H.

Cahayadia Lestari,"Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP163/WPJ.05/BD. 06/2009 tanggal 8 Mei 2009 mengenaiKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005 Nomor 00089/207/05/037/08 tanggal 22 April 2008, atas nama:PT. Cahayadia Lestari, NPWP: 01.330.118.9037.000, alamat: JalanK.H.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.25545/PP/M.VII/16/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP163/WPJ.05/BD.06/2009 tanggal 8 Mei 2009 mengenai Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor00089/207/05/037/08 tanggal 22 April 2008, atas nama: PT.

tanggal 04 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011088.16/2018/PP/M.XXA Tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00466/KEB/WPuJ.20/2018,tanggal 21 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00047/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00466/KEB/WPUJ.20/2018, tanggal 21 September2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00047/207/13/007/17, tanggal 28 Agustus2017, atas nama PT Kimia Tirta Utama, NPWP 01.349.046.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Blok OR1 KIP, Jatinegara,Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00047/207/13/007/17, tanggal 28 Agustus 2017, atas nama PTKimia Tirta Utama, NPWP 01.349.046.1007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung, JakartaTimur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

mengajukanjawaban tertanggal 09 Desember 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70678/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 09 Mei 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2281/WPJ.07/2011 tanggal 14 September 2011, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari November 2008 #Nomor00347/207

Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP2281/WPJ.07/2011 tanggal 14 September 2011,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari November 2008 Nomor 00347/207/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00097/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12September 2011, atas nama: PT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2281/WPJ.07/2011 tanggal 14 September 2011,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak JanuariNovember2008 Nomor : 00347/207

Putusan Nomor 1713/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/207/12/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati,NPWP 01.236.933.6914.000, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah, Nomor128, Cakranegara, Kota Mataram, sehingga besarnya PPN Masa Pajak Juli2012 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Ekspor 0b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 466.950.000c.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP688/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juni 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00003/207/12/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PTLambang Sejati, NPWP 01.236.933.6914.000 beralamat di JalanAA Gde Ngurah, Nomor 128, Cakranegara, Kota Mataram, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP688/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juni 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/207

tanggal 10 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110209.16/2011/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00730/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Oktober 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00097/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00730/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00097/207/11/051/15 tanggal 17 Desember 2015 Masa PajakMaret 2011, atas nama PT Perkebunan Nusantara II, NPWP01.061.141.6051.000, beralamat di Jalan Tanjung Morawa PO Box4 Deli Serdang, Medan, Sumatra Utara 20362, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00730/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 27 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor00097/207

Banding tanggal 10 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111707.16/2,013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00021/KEB/WPJ.22/2017tanggal 16 Januari 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013 Nomor: 00239/207

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3: 23. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00021/KEB/WPJ.22/2017 tanggal16 Januari 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2013 #Nomor:00239/207/13/431/15 tanggal 27 November 2015, atas nama:PT.

Putusan Nomor 784/B/PK/Pjk/2020Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor: 00239/207/13/431/15 tanggal 27 November 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.081.595.9431.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp25.088.560,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas PajakMasukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak September 2013sebesar

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84672/PP/M.XVB/16/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1535/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00014/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1535/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00014/207/07/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak April 2007, atasnama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:01.001.880.2.092.000, alamat : JI. Swadaya IV, Komp.Pedurenan, Kel. Rawaterate Kec.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1535/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007 Nomor:00014/207