Ditemukan 122640 data
Terbanding/Tergugat I : H. DG. NGAWING
Terbanding/Tergugat II : HJ. DG. NGONA
27 — 18
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 21 Maret 2018, tidak perna ada perubahan gugatan,dengan memasukan saudaranya Penggugat/ Pemohon banding padaHalaman 17 dari 29 HalamanPutusanNomor 247 PDT2018 PT Mkstingkat banding adalah tidak berdasar hukum, sehingga cukup beralasandan mendasar untuk ditolak atau dikesampingkan ; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar, pada halaman 11 alenia pertama dari bawah dan padahalaman 12 alenia pertama dari atas ditegaskan
Dan pertimbangan lainnya pada halaman 12 alenia ketiga dari atas ditegaskan ;Menimbangb ahwa sebagaimna telah diuraikan dalam pertimbangandiatas ternyata gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak sehinggaeksepsi para Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalamgugatan juga terhadap dalil dalil Tergugat selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugatsudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Omvankelijk Verklaard.Bahwa apa yang
Bahwa Penggugat/ Pemohon banding mengaku telah berhasilmembuktikan seluruh dalil gugatan yang diperkuat oleh alat buktisurat dan saksi, yang ditegaskan pada huruf A besar pada Nomor; 1 sampai dengan Nomor 4 sebagai berikut :a.
11 — 9
masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalamkonpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asasasashukum yang umum dan pokokpokok pikiran yang relevan dalam pertimbanganhukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalamrekonpensi sehinggga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukumrekonpensi ini;Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalilyang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan
Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal,adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkanmerupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajibanmemberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalamAlQuran surah AlBagarah ayat 233 :L....se0e.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayahkarena anaknya".......Halaman 15 dari 19 : Putusan nomor : 0903/Pdt.G/2016/PA.SubMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41huruf (b) ditegaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yangbertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban
12 — 3
GANESHAanak ke1 dari pasangan suami isteri DIRMAN dengan SITI ZUBAIDAH, kelahiran anaknya yangbernama ADHITYA TIRTA GANESHA itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena ituuntuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil danKependudukan diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti suratP1.P2, P3, P4 ); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
15 — 6
Menyatakan nama Marsuki Bin Marru lahir di Sinjai pada tanggal 20 Mei 1950sebagaimana dalam Paspor Nomor : A 4775034, tertanggal 04 Maret 2013,ditegaskan atau diubah menjadi Marsuki lahir di Sangkala pada tanggal 31Desember 1954 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Pendudukdengan Nomor : 7302063112540051, Kartu. Keluarga Nomor7302060802100015 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302LT030120183.
9 — 6
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanHal. 4 dari 7 Hal. Pen.
9 — 3
tersebut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berupaya mendamaikanpenggugat dan tergugat pada setiap persidangan dan ternyata upayatersebut berhasil, dan penggugat telah menyatakan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 September 2014 untuk mencabut perkaranyadengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah kembali rukun dalamrumah tangganya sebagaimana semula;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. joyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan
11 — 3
acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
10 — 0
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelisberkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapatdiwujudkan lagi sebagaimana tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam AIQuransurah ArRuum ayat 21;Hal 6 dari 9 hal. Put.
10 — 5
Bahwa antara pemohon dengan Ruse binti Hannasing tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974
25 — 4
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membinarumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil, kemudianPenggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat,maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalamdiktum penetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang
11 — 9
ketentuan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh ParaPemohon sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akanditegaskan dalam diktum penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraoleh Para Pemohon a quo telah dikabulkan, maka demikian MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,sebagaimana juga akan ditegaskan
19 — 7
Bahwa antara pemohon dengan Jamma bin Hibbu tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksudPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan
55 — 27
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupayamenasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan poligami,dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akanmencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalamdiktum penetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan
28 — 4
Pemohon dengan suaminya Nor Ali Wahyudi, kelahiran anaknya yang berna ma Ahmad Taufiqul Khilmi itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Ke Kependudukan diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (videbukti surat P1,P2, P3, P4);22 222222 22522205e Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdminisFe asi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
50 — 5
tidak menjelaskan kapanmeninggal dunianya Sifa binti Abu Kasum, Tebe bin Abu Kasum, Husin bin AbuKasum dan Badera bin Abu Kasum, ketiga dalam posita gugatan juga tidakmenjelaskan ada tidaknya ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Sifabinti Abu Kasum, almarhum Tebe bin Abu Kasum, almarhum Husin bin AbuKasum dan almarhum Badera bin Abu Kasum, yang mana apabila ada ahlliwaris yang ditinggalkan juga harus menjadi pihakpihak dalam perkara a quo,keempat dalam petitum gugatan angka 3 juga harus ditegaskan
12 — 3
persidangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan PermohonanPemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalahuntuk pencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambatpencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2)Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan telah ditegaskan
Balqis Alkatiri
85 — 23
Jkt.Pst.Akta Lahir nomor 2649/JP/1992, tertanggal 14 May 1992, diterbitkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang semula adalahperempuan dapat dikoreksi dan ditegaskan sebagai lakilaki;10.
28 — 14
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan: Gugatan soalpenguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istridapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudahputusan perceraian memperoleh kekuatah hukum tetap;.
1.EDISON TAMBUNAN
2.MANGINAR WATI TAMBUNAN
3.JANNUS TAMBUNAN, SE
4.NURMAIDA TAMBUNAN
5.LINDA R.TAMBUNAN
6.Dra.LISBETTY H TAMBUNAN
7.NURLIAH KHAROLINA
Tergugat:
KARNIEL SIBURIAN
102 — 24
/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diserahkan kepada Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, yang isinya pada pokoknya menyatakanbahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23November 1985 ditegaskan
24 — 21
benar ;Menimbang, bahwa kesaksian saksi Tergugat Kariyono BinJoyosupito yang memberikan keterangan tidak berdasarkanpenglihatan dan pendengaran saksi sendiri akan tetapikarena diceriterakan oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugatdinyatakan tidak sah sebagai alat bukti, karena tidakmemenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 171 ayat(1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata ;Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi TergugatSuwadi Bin Warso tidak memenuhi syarat batas minimalpembuktian sebagaimana ditegaskan