2014Kesatu ;Bahwa ia Terdakwa SAMRONI BIN YANI baik bertindak sendiri maupunbersamasama dengan EDO LENENG (DPO) dan ANTON (DPO), pada hariyang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 24.00 WIBatau setidaktidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di WatesSumber Gempol RT.004 RW.002, Desa Wates, Kecamatan Sumber GempolTulungagung, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukwilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang yang melakukanperekrutan, pengangkutan

Menyatakan Terdakwa SAMRONI Bin YANI telah bersalah melakukantindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana Setiap orangyang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, ataumemberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali atas orang lain

Soetomo, Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau pada tempat dimanaPengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yangmenyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidiPemerintah Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagaiberikut :a Berawal ketika terdakwa II.

pengisian bom.Uang sebanyak Rp.4.476.000, (empat juta empat ratus tujuh puluh enamribu rupiah)4 lembar struk/bon pengisian bom.bukti bukti tersebut diakui kKebenarannya oleh saksi dan terdakwa :Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengandakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 55 Undangundang RI No.22 tahun 2001;Menimbang, bahwa unsur unsur yang harus dipenuhi dalam dakwaan pasal 55Undang undang RI No.22 tahun 2001;Unsur Setiap orang yang menyalagunakan pengangkutan

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut :Halaman 18 Alinea ke6 :"pahwa terhadap kalimat yang terdapat pada halaman 8 Laporan KeuanganKonsolidasi (audited) 2005 dan 2004 yang menyatakan "Berdasarkan Pasal 3Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/B/PK/PJK/2009Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalahberusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, industri, pengangkutan

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat DirekturJenderal Pajak Nomor : S341/ PJ.312/2003 tanggal 26Mei 2003 tentang Persyaratan Usaha Aktif UntukPengecualian/ Pembebasan PPh Atas Dividen ;f Bahwa pada halaman 8 Laporan Keuangan Konsolidasi(audited) tahun 2005 dan 2004 menyatakan"Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruanglingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalambidang perkebunan, pertanian, industri, pengangkutan

alias ANDU ;Bahwa Mejelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalampertimbangan putusannya hanya mempelajari secara sepenggalsepenggalmenganai isi UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan tidak mempelajari, memahami, menelaahsecara utuh mengenai isi dari undangundang tersebut di mana di dalam Pasal16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :Setiap orang yang melakukan pengangkutan

No. 2317 K/Pid.Sus/2015Hal ini diperjelas lagi dengan penjelasan Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atauseluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim ataudipindahkan ke tempat lain ;Yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalahproses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, ataumembawa hasil

KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM BINJAI, Badan Hukum No.3204 A/BH/III, Beralamat di Jalan Meranti No.21 Jatinegara Binjai Utara, dalam hal, inidiwakili oleh kuasanya Hadiningtyas, SH, Adi Mansar, SH. MHum, Sugianto SPNadeak, SH, Fuad Said Naution, SH, Muhammad Haris, SH para Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKATSUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Brigjen.

Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan olehPenggugat / Pembanding, maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding, dan telah membaca uraian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelisjuga pertimbangannya sebagai berikutMenimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat /Pembanding didalam surat gugatannya antara lain mengemukakan sejak tanggal 10Desember 2009, Penggugat dan Tergugat terikat dalam Kontrak Kerja / Haulling /Pengangkutan

Hal 11 dari 2112energi, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sertamemberikan keterangan ahli ;Bahwa pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineralatau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatandalam rangka

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualanserta pasca tambang;Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yangterbentuk dari alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu sertasusunan kristal yang teratur atau gabungannyayan g membentuk batuan,baik dalam bentuk lepas maupun padu;Bahwa berdasarkan pasal 37 UU RI.

Provinsi setelahmendapat rekomendasi Bupati/Walikota/Gubernur setempat sesuaidengan ketentuan peraturamn perundangundangan.IUP adalah ijin untuk melaksanakan pertambangan sisuatu wilayah;Dalam melakukan usaha pertambangan seseorang/badan usaha yangmelaksanakannya harus dilengkapi oleh 2 ijin yaitu IUP eksplorasi dan IUPOperasi Produksi;Bahwa seseorang atau Badan usaha dilarang melakukan usahapertambangan berupa eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan

bersamasama dengan AnggotaPolsek Mantangai lainnya melakukan Patroli Perairan dalam rangkakegiatan antisipasi Illegal Logging di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus.LH/2018/PN klikKapuas Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah dengan menggunakan speedboat milik PolsekMantangai yang dikemudikan oleh saksi ROBY dan saksi RUPINI bersamasama dengan Anggota Polsek Mantangai lainnya berhasil mengamankanpara terdakwa yang melakukan pengangkutan

saksi RUPINI bersamasama dengan Anggota Polsek Mantangailainnya berhasil mengamankan para terdakwa yang melakukan pengangkutankayu tanpa mempunyai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Menimbang, bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalahsebanyak 300 (tiga ratus) batang kayu bulat/ log dari jenis rimba campuran yangdiangkut oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Kelotok mesincess milik terdakwa AGAU Alias AGUS Bin OGOK;Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan

perbuatan dalam unsur dari dakwaan ini, Hakimberpendapat bahwa perbuatan perbuatan tersebut mengandung pengertianalternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidakperlu. seluruh alternatif perobuatan itu dibuktikan, namun tidak menutupkemungkinan dua alternatif perobuatan terbukti secara bersamaan;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penjelasan Pasal 16adalah yang termasuk pengertian melakukan pengangkutan

AG8533LVkepunyaan terdakwa sendiri ;Bahwa benar terdakwa telah mengangkut 65 (enam puluh lima) gelondong/batangkayu jenis jati ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter dan diameter antara 16 (enambelas) centimeter hingga 19 (sembilan belas) centimeter tersebut tanpa dilengkapisuratsurat atau dokumen yang sah untuk itu ;10Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan tersebut, terdakwa telah mendapatpesanan untuk mengangkut kayu jati tersebut dari SAMSUL (DPO) dengan upah atauongkos pengangkutan sebesar Rp

Yangtermasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai darimemuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alatangkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar,menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

(KBK) sebagaimana dimaksud Pasal butir 34 Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.41/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam, karena diameter dari seluruh kayu jati tersebut adalah antara16 (enam belas) centimeter hingga 19 (sembilan belas) centimeter ;Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.41/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam menyebutkan :1) Setiap pengangkutan

masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetapditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 6(enam) bulan kurungan;3 Menyatakan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten NabireNomor : 020/343/Distamben tanggal 11 September 2008 tentang RekomendasiPengangkutan Alat kepada Direktur PT National Gold West Papua Indonesia;e 6 (enam) lembar Faktur Tagihan Jasa PT EMKL Sumber Daya Nabire;e 2 (dua) lembar Faktur Tagihan Pengangkutan

No. 272 K/PID.SUS/2010Dikembalikan kepada pemiliknya/Jhon Kogoya; 6 (enam) Lembar Faktur Tagihan Jasa PT EMKL Sumber Daya Nabire;e 2 (dua) Lembar Faktur Tagihan Pengangkutan PT EMKL Sumber Daya Nabire; 3 (tiga) Lembar Bon Jalan; 6 (enam) Lembar Conosemen / NO.BL (Bill of Landing) terdiri dari 1 (satu)Lembar Asli dan 5 (lima) Lembar fotocopy;Dikembalikan kepada pemiliknya/Nurhannah, A.ma; 12 (dua belas) Lembar Surat Tanda Melapor Warga Negara China di PolresNabire;e 1 (satu) Unit Kapal Keruk di Aliran

lima ratus ribu rupiah);3 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;4 Menyatakan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten NabireNomor : 020/343/Distamben tanggal 11 September 2008 tentang RekomendasiPengangkutan Alat kepada Direktur PT National Gold West Papua Indonesia;e 6 (enam) lembar Faktur Tagihan Jasa PT EMKL Sumber Daya Nabire;e 2 (dua) lembar Faktur Tagihan Pengangkutan

terhitung mulai tanggaldibuatkannya perjanjian sewa pertanggal 17 Januari 2018 tersebut,Tergugat telah menunjukan sikap seriusnya menggunakan mobil tersebutsehingga Tergugat membayar sewa mobil tersebut mulai pada tanggal 17Januari 2018 sampai dengan batas tanggal 17 Februari 2019, sedangkanbulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019, Tergugat belum membayarharga/ ongkos sewa mobil tersebut karena tersangkut perkara pidanakarena mengangkut kayu tanpa izin atau tanpa dokumen lengkap untukpemuatan atau pengangkutan

tersebut namun saat ini Saksisudah tidak pernah melihatnya lagi; Bahwa setahu Saksi mobil truck tersebut dipinjam oleh Tergugat namunsekarang sudah tidak kembali lagi; Bahwa Tergugat menyewa mobil truck tersebut seharga Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan pembayarannya setiap bulan; Bahwa mobil tersebut milik Penggugat ; Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut dengan cara kredit;Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pat.G/2019/PN.MnkBahwa Tergugat menggunakan mobil tersebut untuk pengangkutan

Penggugat dan jenisnya adalahmobil truck;Bahwa Saksi pernah melihat mobil truck tersebut namun saat ini Saksisudah tidak pernah melihatnya lagi;Bahwa setahu Saksi mobil truck tersebut dipinjam oleh Tergugat namunsekarang sudah tidak kembali lagi;Bahwa Tergugat menyewa mobil truck tersebut seharga Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan pembayarannya setiap bulan;Bahwa mobil tersebut milik Penggugat ;Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut dengan cara kredit;Bahwa Tergugat menggunakan mobil tersebut untuk pengangkutan

Juhari Bin Abdullah;Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim PolresNagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di DesaSimpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkanpengembangan dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan SaksiNunung telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan raya dikarenakan ada hubungan dengan tindak pidana pengangkutan

Suryani binti Burdan;Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim PolresNagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di DesaSimpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkanpengembangan dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan SaksiJuhari telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan raya dikarenakan ada hubungan dengan tindak pidana pengangkutan

menurut Undang UndangRepublik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalahhasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan danHalaman 16 dari 20 Putusan No.19/ Pid.B/LH/2019/PN Skmtemperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambanganMinyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa definisi Izin Usaha menurut Undang UndangRepublik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah izinyang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,Pengangkutan

Diluar wilayah tersebut dilarang untukmelakukan aktifitas pertambangan ;~ Bahwa bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usahapertambangan wajib memiliki izin baik yang berupa IUP maupun IPR ;~ Bahwa bagi pelaku yang tidak memiliki SIUP Operasi Produksi dan tetapinginmelakukan kegiatan usaha pengangkutan, penjualan mineral atau batubara,harus memiliki IUP produksi khusus pengangkutan dan penjualan yangdikeluarkan oleh Bupati Belitung Timur ;~ Bahwa berkaitan dengan penangkapan terhadapTerdakwa

TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN USAHAPERTAMBANGAN RAKYAT (IUPR) ATAU IZIN USAHAPERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) e Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwaPertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkaPenelitian, Pengelolaan dan Pengusahaan mineralatau Batu Bara yang meliputiPenyelidikan Umum, Ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan,Pengolahan, dan Pemurnian,pengangkutan

saksi berada di daerah tambang tersebut ada pengawasandari Polres bekerja sama dengan Pemda;bahwa saksi tidak ikut pada saat penangkapan tersebut;bahwa banyak dari kepolisian melakukan operasi pertambangan ilegaltersebut saksi memberitahukan bahwa pemilik tambang adalah isteri saksi;bahwa saksi melakukan pertambangan ilegal tersebut di lokasipertambangan;bahwa hasil tambang tersebut saksi jualkan kepada orang yang memesanpada terdakwa dan setiap hari truk datang mengambil pasir sampai 5 (lima)kali pengangkutan

Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK:non= Menimbang, bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascaLAMDANG. 22 n nne nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn en cnn nn nn ne nner n tenner nn ne nen nensnon= Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya

CHAIPHONRIT pada hari Senin tanggal23 Mei 2016, sekira pukul 00.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di perairanLangsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka Koordinat 04 46 755 LU09847 029 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan usaha perikanandibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan

Yang dengansengaja diwilayahpengelolaan perikananRepublikIndonesiamelakukanusahaperikanandibidangpenangkapan, penbudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP.Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus.Prk/2016/PN Lgs3. Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.71.

.: Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiamelakukanusahaperikanandibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikanyang tidak memiliki SIUP.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun faktafakta hukumsebagaimana terurai diatas, KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 ditangkap pada hariSenin tanggal 23 Mei 2016 sekira 00.00 Wib di perairan ZEEI Selat MalakaHalaman 20 dari 30 Putusan

199/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsMenimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidakdapat menunjukkan surat atau dokumen kapal kemudian kapal KM PKFB (U)1639 GT. 26.13 diperintahkan untuk membawa kapal Pelabuhan Kuala Langsauntuk proses lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (8) Undangundang R.Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang R.I No.31Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan setiap kapal perikanan yang akanberlayar, melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan

legalitas dan ketertibanperedaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi,dalam hal meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutantanaman pada hutan produksi yang dimanfaatkan oleh pengelolahutan/ pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessmentmelalui SIPUHH yang didalamnya meliputi tahapan inventarisasi,penebangan, pengukuran oleh pejaat yang berwenang/berkualifikasiyang kemudian di unggah kedalam aplikasi Sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan.Bahwa dalam setiap pengangkutan

kayu yang berasal dari hutan negaradalam hal ini pada hutan produksi dilengkapi dokumen elektronik berupadokumen Surat Ketarangan Sahnya Hasil Hutan (GKSHHkK) yang diaksesmelalui aplikasi OnLine pada SIPUHH.Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam wajib dilengkapi bersamasamadengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan.

kayu yang berasal dari hutan hak,berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenLHKII/2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Hak, dokumen yangdigunakan adalah SKAU dan Nota Angkutan dimana SKAU diterbitkanoleh Penerbit SKAU dalam hal ini aparat desa yang memiliki SuratKeputusan dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIIDenpasar dan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh langsung pemilikhasil hutan dan dapat digunakan sebagai dokumen angkutan lanjutanapabila mengalami pengangkutan

lagi kepada pihak/pembeli selanjutnya.Bahwa pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayuyang berasal dari kawasan hutan Negara wajib dilengkapi bersamasamadengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan, apabila tidak dilengkapi dokumen, maka memiliki dan/ataumenguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasilhutan adalah melanggar dan bertentangan dengan peraturanpenatausahan hasil hutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah

caracara sebagai berikut :Bahwa berawal pada Tahun 2013 dilakukan pertemuan antara Terdakwaselaku Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Luwu dengansaksi SINAR selaku Kepala Desa Mappetajang bertempat di KantorKepala Desa Mappetajang, di mana hasil dari pertemuan tersebutdisepakati oleh masyarakat setempat untuk dilakukan pengelolaan kayudi Desa Mappetajang;Bahwa untuk pertemuan selanjutnya, saksi SINAR bertemu denganTerdakwa dan membahas mengenai operasional pelaksanaan penebangandan pengangkutan

No. 1764 K/PID.SUS.LH/2016tersebut disepakati oleh masyarakat setempat untuk dilakukan pengelolaankayu di Desa Mappetajang;Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Luwu berdasarkan SK Bupati Luwu No : 821.20 /062 / BKD / 2012 tanggal 02 Mei 2012;Bahwa pada pertemuan selanjutnya kembali saksi SINAR bertemudengan Terdakwa dan membahas mengenai operasional pelaksanaanpenebangan dan pengangkutan kayu di mana dalam hal ini saksi SINARselaku Kepala Desa tidak memiliki

Panply;Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi tersebut telah dilakukanpertemuan dengan saksi SINAR bertempat di Kantor Kepala DesaMappetajang pada awal Tahun 2013, di mana hasil dari pertemuan tersebutdisepakati oleh masyarakat setempat untuk dilakukan pengelolaan kayu diDesa Mappetajang;Bahwa pertemuan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi SINAR,yang saat itu sebagai Kepala Desa Mappetajang dan membahas mengenaioperasional pelaksanaan penebangan dan pengangkutan kayu dimanadalam hal ini

Panply memberi modal untuk melakukanpenebangan dan pengangkutan kayu tersebut hingga kayu tersebut dibawake PT.

Mappetajang bertempat di Kantor Kepala DesaMappetajang pada awal Tahun 2013, di mana hasil dari pertemuantersebut disepakati oleh masyarakat setempat untuk dilakukan pengelolaankayu di Desa Mappetajang; Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Luwu berdasarkan SK Bupati Luwu No : 821.20 /062 / BKD / 2012 tanggal 02 Mei 2012; Bahwa pada pertemuan selanjutnya kembali saksi Sinar bertemu denganTerdakwa dan membahas mengenai operasional pelaksanaan penebangandan pengangkutan

Sedangkan yang dimaksud dengan tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sah hasil hutan, adalah bahwa hasil hutanyang dalam hal ini adalah berupa kayu jati tersebut wajib dilengkapi dengan suratkepemilikan yang sah yang bersamaan dengan pengangkutan tersebut serta tidak dibenarkansurat tersebut menyusul atau dengan alasan berada di tempat lain.Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan (vide Pasal angka

Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang,mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) bukan merupakan nama dokumentetapi merupakan terminology umum (General term) yang di dalamnya terdiri dari beberapabagian /nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, di mana dokumen yangdigunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk SURAT KETERANGANSAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) adalah : Dokumen Pengangkutan Kayu dari HutanNegara :Surat

Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)Faktur Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK)Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)Surat Angkutan Lelang (SAL)Nota atau Faktur Perusahaan pemilik kayu olahan (Pasal 13 Ayat (1) PermenhutNomor P.8/MenhutII/2009NMNBWN FRSedangkan untuk dokumen yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyatadalah :Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)2 Nota.3

Setiap pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/ IPKdengan tujuan ke tempat lain diluar areal izin wajib disertai bersama sama dengan dokumen SKSKB ;b. Setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakanangkutan lanjutan dari TPK antara / TPK Industri wajib disertaibersamasama dengan Dokumen FA KB ;c.

Setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang syah pada hutanAlam negara, wajib disertai bersamasama dengan Dokumen FAKB ;Sehingga jika tujuannya ke sawmill maka dokumen yang wajib menyertaiKayu Bulat tersebut adalah SKSKB atau FAKB tergantung tempat muatnya2. Untuk Pengangkutan kayu olahan dilakukan dari Industri Pengolahan kayudengan menggunakan FA KO ( Faktur angkutan kayu olahan , dan untukFAKO tersebut diterbitkan oleh petugas industry pengolahan kayu yang sah.

Bahwa dalam hal pengangkutan kayu Accasia tersebut, untuk dokumen yangdiperlukan adalah berupa FA KB (Faktur angkutan kayu Bulat) ;woe+ Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa ; ie1 (Satu ) Unit Mesin Chain saw Merk Nem West Warna Orange ;1 (Satu ) Buah Gerigen putih yang berisikan minyak bensin campuran ;1 ( Satu ) Buah botol oli Merk Evalube warna hijau berisikan oli ;1100 batang pohon akasia ; n Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai