saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kKekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wahyu Arihastuti NIK:won nen nanan nnn nn nanan tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidakdapat dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Perkara : PDM204/BJRMS/03/ 2014,Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikutDAKWAANKesatuBahwa terdakwa . YUSNADI Bin RANI dan terdakwa Il.

Reg.Perkara: PDM08 / Pargn / Epp.2 / 03 / 2014, tertanggal 28 Maret 2014,dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa I. ABDUL MUTHALIB Bin KURSANI dan terdakwa II. M. ABDILLAHAKBAR Bin SYAHRANI, bersamasama saksi M.

bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2) dan (P.3), semuanya telah bermeteraicukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juncto Pasal 3ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentangBea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian; Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.

NOMOR : 191/Pen.Pid/2014/PN.JR, sejaktanggal 9 April 2014 s/d tanggal 7 Juni 3024Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor : 191/Pid.B/2014/PN.Jr tertangal 10 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Jember tertanggal 10 Maret 2014 nomor : B49/0.5.12/Ep.1/03/2014 ;e Setelah membaca

orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggaMajelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 557/Padt.G/2021/PA.Blicnmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Maret 2014dalam Penahanan Rumah; Terdakwa didampingi oleh SOEHIRZAL, SH dan Drs NURDINSIPAYUNG, SH.MHum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Januari 2014,Advokat/Penasihat Hukum dari Law office MULIA KEADILAN yangberkedudukan di jalan Medan No. 17 Lubuk Pakam, provinsi Sumatera Utara; Pengadilan Negeri tersebut: Telah membaca berkas perkara ini; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM136/Epp.2/S.Rph/03

/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut1.

No.PRINT 38/ T7 /EPP.2/03/ 2014, sejak tanggal 03 maret 2014 sampaidengan tanggal 22 maret 2014.4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 6 Maret2014, No. 189/ Pid .B/ 2014/ PN LLG sejak tanggal 6 Maret2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014.5.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dariKejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal Maret 2014 nomor:B28/N.3.12/Epp.2/03/2014 atas nama terdakwa AFNIDAWATIPgl AF ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13maret 2014 nomor :29/Pen.Pid/2014/PN.PYK tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;.

Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti : merupakan metode penentuanpajak berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.Bahwa sangatlah jelas dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139/pmk.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapannilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.Dalam peraturan tersebut Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah hargaratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

Prin:29/0.5.3.1/Epp.2/03/2014, sejaktanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;Hakim Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 08 April 2014 Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PN.Megt, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, tertanggal 30 April 2014 Nomor:81/Pen.Pid/2014/PN.Megt, sejak tanggal 08 Mei 2014 samapai dengan tanggal 06 Juli 2014;Terdakwa tidak didampingi oeh Penasihat Hukum;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah menerima dan

Tergugat telahmemberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 01 Maret 2016yang pada pokoknya tetap bertahan sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :6289/108TL/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Perwakilan Kotamadya Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraiankemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014(nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI NIK: 637202510774 0003 tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesual Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Hal. 8 dari 17 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragamaIslam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 alat bukti tersebutmerupakan alat bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Pemohon danTermohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saatini masih terikat dalam

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampaidengan P.6, alat bukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meteralsesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratHal. 10 dari 18 Hal.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: wo eceneeneenn nae tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuail Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Hakim berpendapat tetap mempedomani Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentikyang berdaya bukti Ssempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Hal 11 dari 19 hal.

Tebo. sejak tanggal04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpadidampingi Penasehat Hukum meskipun hak haknya untuk dapatdidampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalampersidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingiPenasehat Hukum ;Pen ilan N ri Ter t;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dariKejaksaan Negeri Tebo, tertanggal O05 Maret 2014, Nomor : APB 334 /N.5.17/ Epp. 2/03 / 2014