Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat,tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/SimpangEmpat/2013 tanggal 10102018 Luas 13.663 m2 atas namaRAHMAWATY SIREGAR4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat,tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 194/SimpangEmpat/2013 tanggal 10102018 Luas 12.712 m2 atas nama IRWANSIREGAR5.

SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.622/Simpang Empat,Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor:196/Simpang Empat/2013Tanggal 10102018, Luas 13.663 M2 atas nama RAHMAWATYSIREGAR.d. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.623/Simpang Empat Tanggal5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor:194/Simpang Empat/2013 Tanggal10102018, Luas 12.712 M2 atas nama IRWAN SIREGAR.e.

SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.622/SimpangEmpat, Tanggal 5 Oktober 2018, Surat UkurNomor:196/Simpang Empat/2013 Tanggal 10102018, Luas13.663 M2 atas nama RAHMAWATY SIREGAR.4. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.623/SimpangEmpat Tanggal 5 Oktober 2018, Surat UkurNomor:194/Simpang Empat/2013 Tanggal 10102018, Luas12.712 M2 atas nama IRWAN SIREGAR.5.

Bukti T.Il Int16 (2);Sertipikat Hak Guna Bangunan No.622/Simpang Empat, tanggal5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang Empat/ 2013tanggal 10102018 Luas 13.663 M? atas nama : RAHMAWATYSIREGAR, selanjutnya disebut...................

penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ADE BANGBANG Als ABANG Bin MAKSUM, terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalahmelakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), melanggar pasal 196

dipertimbangkan yang dipilih berdasarkan faktafakta yangpaling dekat dan cocok dengan unsurunsur delik pasal dakwaan.Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa rumusan delik pasaldakwaan alternatif kesatu dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.13Menimbang setelah diteliti secara seksama maka Majelis Hakim juga berpendapatunsurunsur dakwaan alternatif kesatu lebih cocok dan mendekati dengan faktafakta yangterungkap dipersidangan.Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 196

Menteri kesehatan untuk menjualsediaan farmasi yang dalam hal ini dikenal dengan obat dextro oleh para pengedar illegal.Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum dikaitkan dengan definisi sebagaimanatersebut diatas maka perbuatan terdakwa adalah telah sengaja mengedarkan sediaanfarmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan mengetahui perbuatannya melanggarUndangundang Nomor 36 tahun 2009, dengan demikian unsur ke2 telah terpenuhimenurut hukum.Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 196

buah celana merk SHAHELLO warna hijau milik terdakwa yang dipakai pada saat digeledah sekalipun ditemukanuang dari hasil kejahatan yang disimpan dalam saku celananya namun hal tersebut menurutpenilaian Majelis Hakim bukan sebagai alat kejahatan juga tidak termasuk hasil darikejahatan maka untuk adilnya haruslah dikembalikan kepada terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP karenaterdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara.Mengingat pasal 196

RINomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatandiancam pidana dalam Pasal 196 UU. RI No. 36 Tahun 2009 tentangsebagaimana diatur danKesehatan dalam Surat Dakwaan Kedua kami;.

membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 196

atas yang ada pada terdakwa FENDIK EKO PURYANTO BINPURNOMO adalah benar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCL (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu telah terpenuhi menurut Hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

pemerintah dalammemberantas peredaran gelap obatobatan dan justru bertentangandengan upaya untuk menyehatkan masyarakat ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;e Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;e Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Menyatakan terdakwa Rizwan Bin Syaiful, bersalan secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UndangUndang RI No. 36 Tahun2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN .2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo.Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

SAMIR (DPO) kepadaTerdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun

terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagiMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

RangkaMHYESL4153J541 196 dan No. mesinG15A1A541 196 ; e 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)mobil Suzuki Carry minibus, warna merah metalik BG1374 NJ dengan No. Rangka MHYESL4153J541196 danNo. mesin : G15A1A541 196 ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DENDRA bin5.

Rangka :MHYESL4153J541 196 dan No. mesinG154A1A541196 ; 22o enn nen enee 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNkK)mobil Suzuki Carry minibus, warna merah metalik No. Pol.BG 1374 NJ dengan No. rangka : MHYESL4153J541196dan No. mesin : G15A1A541196 a.n.

ataupunmemnyimpan pil LL tersebut.Bahwa pil LL tersebut dipergunakan ataupun dikonsumsi sendiri olehaBahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik 0159/NOF/2014 dengan hasil Barang Bukti no0202/2015/NOF adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai antiParkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasukDaftar Obat Keras ; 202222 n nn ene nen en ene nnePerbuatan perobuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 196

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual ataumengedarkan sediaan farmasi pil jenis ;e Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya ;e Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang buktiyang diperlihatkan di persidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara alternatif yaitu KESATU Pasal 197 Undang undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atauKEDUA: melanggar Pasal 196

nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangansebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal98 ayat (2) dan (3) telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwaterbuktimemenuhi seluruh unsurunsur dari Pasal 196

berjalannyaproses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenardan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal51 KUHP maupun dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, yangdapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidanayang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan olehkarenanya dijatuhi pidana ; ""halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Gpr.18Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 196

Menyatakan Terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als APEH Bin ONO terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yangmelakukan tindak pidana dengan sengaja mngedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, hkasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatukami;2.

(dua puluh ribu rupiah), kemudian apabila dihubungkan denganlatar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obatobat tersebut sertapekerjaan seharihari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwabukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai TenagaKefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuaidengan pasal 196

Melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;atau, Kedua melanggar Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satudakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta yang diperolehdalam persidangan, yaitu pada dakwaan alternative Kedua Melanggar Pasal 196UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1.

mengulangi lagiperbuatannya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwaterlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaanyang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Mengingat: Pasal 196

tukak lambung, ototlemas, osteoporosis, vertigo, sakit kepala, angionueritis, edema, menstruasi tidaklancar dan supremasi pada pertumbuhan anak.Penggunaan Fenilbutazon dapatmenyebabkan mual, muntah, ruam kulit, retensi cairan dan eletrolit (edema),pendarahan lambung, nyeri lambung, dengan pendarahan atau perforasi, reaksihipersensitivitas, hepatitis, nefritis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik,agranilositoris dan lainlain.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

Edar (TIE) yaitu dengan melihat penandaan yang ada pada label /kemasan obat tradisional, dimana tidak dicantumkan nomor ijin edardan atau dengan melihat pada website Badan POM dan bahwaproduk tersebut belum terdaftar / belum mempunyai nomor ijin edar.Bahwa atas dasar barang bukti pelanggaran yang ditemukanterdakwa telah melakukan tindak pidana memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional tanpa ijin edardan atau tidak memenuhi pesyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 196

HANDYKURNIA YUDIANTO bin HANDOKO telah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional Tanpa Ijin Edardan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 196 dan atau Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Keterangan lain sudah tidak ada.Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depanpersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa berurusan dengan petugas Balai Besar POMSemarang pada hari Senin tanggal

Menimbang, bahwa dari segala apa yang ada dan apa yangdiketemukan dipersidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana yangtelah terungkap di atas setelah dihubungkan dan dirangkai satu denganlainnya, Majelis Hakim memperoleh faktafakta dan keadaankeadaan yangakan disimpulkan dan dituangkan bersamasama dengan pertimbanganpembuktian setiap unsurunsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalahdakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 196

muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2013yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah RegisterPerkara Nomor: 1062/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan, xxxKabupaten Banyumasberdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196

Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx,Kabupaten Banyumas Nomor : 196/0/X/1999 Tanggal 08 Oktober 1999, diberi tanda P.2Cc. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan xxx, Kecamatan xxx KabupatenBanyumas Nomor: 474.2/216/TV/2013 tanggal 5 April 2013, diberi tanda P.3 ;Menimbang, bahwa alatalat bukti berupa fotokopi suratsurat tersebut telah sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup ;II.

,tanggal 23 Juni 2011 , telah mengajukan permohonan ceraitalak dengan alasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan padatanggal 20 Maret 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 279/123/I/2001) sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/196/2011 tanggal 15 Juni 2011 ;Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggaldi rumah orang tua Termohon

Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.28.16/pw.01/196/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. telah bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; B. Alat Bukti Saksi, yaitu :1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 04 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarindasebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/04/IX/2016tanggal 05 September 2016;Hal. 1 dari 9 Hal.

Putusan No.1992/Padt.G/2020/PA.SmdBahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliksecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti sebagai berikut :A.SuratFotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 196/04/IX/2016,tanggal 04 September 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor UrusanAgama Kecamatan Palaran Kota Samarinda ... bermeterai

bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,para Pemohon telah mengajukan bukti suratsurat bermaterai cukup telahdileges sebagai berikut :e Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901013006748003 atas namaDWI PARMONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL padatanggal 27 Juni 2012 (P1);e Fotocopy Surat keterangan Kelahiran Nomor:472/50/19.0105.2001/2013 atas nama DWI PARMONO~= yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Air ruai Tanggal 11 Desember 2013 (P2);e Fotocopy kutipan akta nikah nomor 397/1970/196

kesempatan yang diberikan, Pemohon mengajukansuratsurat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dantelah dileges sebagai berikute Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901013006748003 atas namaDWI PARMONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL padatanggal 27 Juni 2012 (P1);e Fotocopy Surat keterangan Kelahiran Nomor:472/50/19.0105.2001/2013 atas nama DWI PARMONO = yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Air ruai Tanggal 11 Desember 2013 (P2);e Fotocopy kutipan akta nikah nomor 397/1970/196

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sidareja,Kabupaten Cilacap, pada tanggal 3 Mei 2006,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 196/09/V/2006,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja,Kabupaten Cilacap, pada tanggal 3 Mei 2006 .Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Cilacap selama 1 tahun / atausampai bulan

dilaksanakan Mediasi karena Termohon tidak hadirdi persidangan; Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan permohonan Pemohon , yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil yang dikemukakannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa: Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, yang dikeluarkan dariKantor Kependudukan Dan Capil Kabupaten Cilacap tanggal 15 Nopember2012, bermaterai cukup , Bukti P.1; Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 196

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat padatanggal 22 Agustus 1984, yang dicatat PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanBrondong Kabupaten lamongan, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 196/06/1IX/1984 tertanggal 22 Agustus 1984)sebagaimana Duplikat Kutipan Akta NikahNo.20/02/1IV/2011 ;.

Fotokopi Duplikat nomor 20/02/IV/2011 atas Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupatenlamongan Nomor: 196/06/1X/1984, tertanggal 22 Agustus1984;b.

Pt 196 Maie san di brine Pl 0 paz te ch Fol pl ai Haku pena it i ar yar neh i .i pasion an ei ine Nome 7 7 Tau a) sv wah quia : )Tine Kapil 7 taka ak aH ara yang MENGABILIS decieusiat aiak satu hein sien Tarmugattettan Fenggugalt1 Memeriniahien Poaiten neal, ererepiiirieTyees ee es Fos ks al ie es keeKecarialiatr tian Thsska, abseil tra i HilSr ee ee RUDDIN. ha. MH setae Paevtaea Panggant Meta tai patileal t don. Tey iis og. fie, 13 tet tal Siem.

21 S 196 3%4COW? UYigi@wCX6O?7?~fiG@E 2E2a0U.b*ILEr j)6,7101% ba6aiOSDy Tdlu IZAMUyYC;21Y,2 AC 3h>222/H727PK 7772222777712#i?7Z5Mie6PX 7AP?2EOOE k7i ?taEVx alW~,r(u);A22f 2? 2%$OO@i? v5 y#c@h@I? 24 U?OSieii!ka%$ sioU g*3 06jay2MUp?< b@a 24? 1w@!i0O0 RLX ,? 4? Ue?A p?2)227A??vuE Tw8tt A!ij1?234@84 e=?A1?2UP"(o3eli@ liCAd5a6$AiiyO ?A&$A24O ADO < 2?AU4V2 127222?word/document.xmliSUE ~ *u?AI?0+!2?6ASN AaoNumaU J 2600!3 iii WVdED jSA =p 4Oxyi5? VU 4N@G*o0Eiz=Ui?0ii,URG,AA =>6xaATpsniyoxo x G ?

21 S 196 3%4COW? UYigi@wCX6O?7?~fiG@E 2E2a0U.b*ILEr j)6,7101% ba6aiOSDy, Tdlu IZAMUyYC;21Y,2 AC 3h>222/H727PK 77722227777127Y@ 1Ua?DiD !3%*0082 1127 Bx J$X0%4Od2m?%c?426 @x*hd?3.6u y? .D$Al?A6EAAG?Z6 PxE O y#c&?42W=HzS*Y DQW'42i GAAz%4 %'32m23%E??zrp *E& ' i: Ak ?2hU(t?H;+si?$aEpx.yR2f"8*6 ; 2E? 6Or t20??Upi pE*ph C;8I0I w? fa p : . UW ? :?7EB : 2A(+Y ZV4: u ndocument.xmliUrUX iG ,j DSf $s?5u ?OT R*$!:522a7427 d)VA34vEGi)U%MWi3 ?2?7H?e3>E 82?0iyiC 834:SI? PiT=+; 3z2?wWUQ+yigCa?2ESIQE?

196/Pdt.G/2011/PA.Slw

P EF N EF T A P ANNomor: 196/Pdt.G/2011/PA.S1w.BISMILLAHTRRAHMANTRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan olehPEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut,bertempat tinggal di xxxxx KabupatenTegal dalam hal ini memberikan kuasakepada HADI BASUKI SH.

Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang pekerja swastadan tidak memiliki kKewenangan dalam mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat kerasTRIHEXYPHENIDYL HOLY yang tidak memiliki izin edar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diataur dan diancampidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Hal. 11 dari 36 HalPutusan No. 180/PID.Sus/2018/PN.TGTMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan

Bahwa terdakwa mengetahui dalam mengedarkan sediaan farmasiharus memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang namunterdakwa tetap menjual obat keras jenis Trinexyphenidyl Holy untukmendapatkan keuntungan dan obat yang terdakwa jual tidakmemiliki ijin edar;Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secaraAlternatif yaitu dalam dakwaan KESATU terdakwa didakwa melanggarpasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Kesehatan AtauKEDUA terdakwa didakwa melanggar 196 UU RI No. 36

memilih salah satu dari dakwaan tersebut untukdipertimbangkan terlebin dahulu) sesuai dengan faktafakta yangterungkap di persidangan, dan apabila dakwaan yang dimaksuddinyatakan terbukti menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan Faktafakta hukum = yangdikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jikadalam menilai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkandakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 196

maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/atau persyaratan keamanan,' khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3), dengan demikian unsur kedua inipun telahterpenuhi menurut hukum;Hal. 31 dari 36 HalPutusan No. 180/PID.Sus/2018/PN.TGTMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka semua unsur Pasal 196

warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.e Uang tunai sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dandijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwaharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;Mengingat, Pasal 196

Menyatakan terdakwa QUWIDUL HAKK1 Bin BAGONG, bersalahmelakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimanadalam Dakwaan Kedua pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan;2.

Berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab:5647/NOF/2017 tanggai 14 Juni 2017 menerangkan bahwa hasilpemeriksaan barang bukti berupa tablet warna putih logo Ypositif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI,termasuk Daftar Obat Keras;saat Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa

yang termuat dalam Berita AcaraPersidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turutdipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yangterungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwadengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu melanggar Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;atauKedua melanggar Pasal 196

dari 28 halaman Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PN BdwTerdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akandipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatifdari bentuk dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikanfaktafakta yang terjadi di depan Persidangan sebagaimanatelah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikandakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadaTerdakwa dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196

biaya perkara ini yang besarnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukumseperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yangterdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpalHalaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PN Bdwdengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkanTerdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannyatersebut;Memperhatikan ketentuan Pasal 196