Ditemukan 4066375 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perdata atau padepok Kekhilafan atau kekeliruan Penipuan atau penggelapan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-06-2022 — Putus : 11-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Smg
Tanggal 11 Juli 2022 — Pemohon:
ISTIYAH
Termohon:
1.KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DI.YOGYAKARTA
2.PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR WILAYAH DJBC JAWEA TENGAH DAN D I YOGYAKARTA
58 — 31
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Khusus
Register : 12-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Mdl
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
AHMAD GOZALI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepolisian Resor Mandailing Natal
36 — 20
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Khusus
Register : 24-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN TAHUNA Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Thn
Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon:
NASARUDIN MENANGKODA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kepulauan Sangihe
2.Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
125 — 14
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-01-2023 — Putus : 10-02-2023 — Upload : 13-02-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 10 Februari 2023 — Pemohon:
WELLY SUKARTO, SE., MM.
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
45 — 10
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pms
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
kapolri cq kapoldasu cq Kapolresta pematangsiantar cq kapolsek Siantar Martoba
36 — 7
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pemohon:
ANASTASIA DIAN KAISEPO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota Jawa Barat
2.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
32 — 13
  • ,Menimbang ternyata Pemohon tidak hadir walaupun menurut BeritaAcara Panggilan Sidang pertama Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2018, yang telah dibacakan disidang dan menurut Berita Acara Panggilan Sidang kedua Delegasi PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 31 Juli 2018,Pemohon tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya atau orang lainyang sah untuk hadir dipersidangan;Menimbang berdasarkan Pasal 2 ayat (4)
Pengadilan PA DEPOK Perdata Perceraian
Register : 22-01-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA DEPOK Nomor 301/Pdt.G/2014/PA.Dpk
Tanggal 25 Maret 2014 — Perdata
44 — 14
  • Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kKuasanya, meskipun menurutrelaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL dan TANGGAL,Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyataketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dandibenarkan
    pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sertamohon putusan;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dantujuan Permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, ternyata Termohontidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau
    yang mempunyai kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbuktibahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinanyang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena telah terobukti adanya hubungan hukumantara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwaPemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum atau
    sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat ArRum Ayat21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 KompilasiHukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f PenjelasanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 29-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PALU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pal
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
1.Sofyan
2.Lukman alias Ungke
3.Abd. Rifai
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
79 — 111
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 65/Pid.B/2016/PN-Lsm
Tanggal 13 Juli 2016 — I Muchtaruddin Alias Din Pon Chek Bin M. Insa (Alm), II Junaidi Alias Nodi Bin T. Ramli (Alm) III Munawir Alias Nawir Bin Nurdin
55 — 8
  • Ramli (Alm) danterdakwa IIIl Munawir Alias Nawir Bin Nurdin pada hari Rabu tanggal 27 Januari2016 sekira pukul 14.30 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam BulanJanuari 2016 bertempat di Halaman depan pintu Rumah Sakit Cut Meutia DesaMesjid Penteut Kec. Blangat Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, dengan. terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
    Ramli (Alm) danterdakwa III Munawir Alias Nawir Bin Nurdin pada hari Rabu tanggal 27 Januari2016 sekira pukul 14.30 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam BulanJanuari 2016 bertempat di Halaman depan pintu Rumah Sakit Cut Meutia DesaMesjid Penteut Kec. Blangat Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turutserta melakukan perbuatan penganiayaan.
    setiap orang yang berdomisili di wilayah NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatansebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa (1)Muchtaruddin Alias Din Pon Chek Bin M.
    Nomor : 65/Pid.B/2016/PNLSM14bersamasama yang membuat korban tersebut merasa sakit, menderita dandilakukan ditempat yang dapat diketahui oleh orang ramai.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dimuka umumadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidaksahmisalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak, menendang atau yang disamakan dengan melakukan kekerasanadalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lihat KUHP karangan R.Soesilo
    berserta komentarkomentarnya).Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidakdilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihatoleh orang lain, maka unsur openlijk atau secara terangterangan telahdinyatakan terbukti (linat KUHP dan KUHAP karangan R.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 27-01-2023 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN KOTOBARU Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kbr
Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
KURNIAWANSYAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Solok
35 — 4
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus
Register : 09-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN KABANJAHE Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Kbj
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon:
Heng Dji Djuan
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo
8 — 3
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 23-10-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN BATAM Nomor 28/Pid.Pra/2023/PN Btm
Tanggal 6 Nopember 2023 — Pemohon:
DONATUS FEBRIANTO ARIF
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cqKepala Kepolisian Resor Kota Barelang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
47 — 0
Pengadilan PN WATES Pidana Khusus
Register : 05-07-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN WATES Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Wat
Tanggal 25 Juli 2022 — Pemohon:
Hermawan Sulistiyanta, S.H
Termohon:
Kepala POLRI c.q. Kepala Polda DIY c.q. Kepala Polres Kulonprogo c.q. Kepala Polsek Kalibawang
98 — 57
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 27-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Januari 2017 — H. HERU WAHYUDI. SH
355 — 93
  • keadaannya berdasarkan buktipermulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP)patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diriHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 24/Pra.Pid/2016/PN Pbr.18.1.2.sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
    atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud olehPasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana;Bahwa jika hasil audit tersangka sebelumnya yang dijadikan alat bukti olehTERMOHON sebagai alat bukti permulaan yang cukup (vide Pasal 1 angka14 KUHAP) dalam pengembangan (deelneming) perkara sebelumnya
    Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangkaterhadap diri Pemohon;6.
    oranglain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dengan menyalahgunakan kewenangankesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kegiatan penganggarandan pemberian belanja hibahdilingkungan sekeretariat daerah KabupatenBengkalis,sumber dana Dari APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2012.B.
    Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diriPemohon;6.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 26 Februari 2024 — Pemohon:
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut
2.Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Kapolrestabes Medan Cq. Kasat Reskrim Polrestabes Medan
18 — 0
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 20-11-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 651/Pid.B/2014/PN.Sim
Tanggal 17 Februari 2015 — Edi Lihardo Saragih
28 — 8
  • alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umummenyatakan secara lisan bertetap pada tuntutannya semula dan atas tanggapan PenuntutUmum tersebut, Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :DAKWAAN :Bahwa ia terdakwa EDI LIHARDO SARAGIH pada hari Selasa tanggal 14Januari 2014 sekitar pukul 11.30 WIB atau
    terdakwa tidak mengurangikecepatan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan tibatiba 1(satu) unit mobil truck cold diesel BK8361XT datang dari arah yang berlawanansehingga mobil tersebut mengerem dan membanting stir ke kiri dan roda belakangsebelah kanan dari mobil truck menabrak korban RAVIKA MAYLANI DAMANIKdan terdakwa lalu mobil yang dikemudikan oleh SUPRATNO menabrak rambu rambu lalu lintas yang berada di beram jalan sebelah kiri jurusan SUPRATNO,sehingga akibat kelalaian atau
    (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK6329TARdengan membonceng korban RAVIKA MAYLANI DAMANIK berangkatdari Simpang Dua menuju Pondok Bulu;Bahwa terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan yang menikung sertajalan dalam keadaan basah dan licin, terdakwa tidak mengurangi kecepatansehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan tibatiba1 (satu) unit mobil truck cold diesel BK8361XT datang dari arah yangberlawanan dan menabrak korban RAVIKA MAYLANI DAMANIK;Bahwa akibat kelalaian atau
    Simalungun, mengendarai sepeda motor dengan membonceng korbanRAVIKA MAYLANI DAMANIK;;Bahwa terdakwa membonceng korban RAVIKA MAYLANI DAMANIKmengendarai (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK6329TAR denganHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 651/ Pid.B/2014/PNSimmembonceng korban RAVIKA MAYLANI DAMANIK berangkat dari SimpangDua menuju Pondok Bulu;Bahwa akibat kelalaian atau kekurang hatihatian terdakwa tersebut korbanRAVIKA MAYLANI DAMANIK meninggal dunia dengan penyebab kematiankorban dimungkinkan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Cbi
Tanggal 7 April 2021 — Pemohon:
Alaa Saber Obaid Alethari
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
3.Kepala Kepolisian Resort Bogor
4.Kepala Kepolisian Sektor Cisarua
28 — 12
  • Termohon tidak memberitahukanadanya Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.Bahwa apabila telah ditetapkan dari hasil gelar ditingkatkan menjadi penyidikan,maka sudah merupakan kewajiban dari Termohon untuk memberitahukanadanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikkan (SPDP) kepada Jaksa PenuntutUmum, Pemohon atau Kuasa Hukumnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelahditerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, sebagaimana Pasal 14 ayat(1) Peraturan Kepala Kepolisian
    Menyatakan Penetapan Tersangka yang telah diterbitkan oleh Termohoncacat hukum dan dinyatakan batal dan atau tidak sah;3. Memerintahkan Termohon untuk tidak melanjutkan Penyidikan terhadapPerkara Penganiayaan atas laporan dari Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/241/X1/2020/JBR/Res.Bgr/Sek.Cisarua tanggal 23 Agustus 2020;4.
    Pol : SP.Sita/06/IX/2020/Reskrim, tanggal 2 September 2020, selanjutnyaTERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap suratsurat atau barangbukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana dimaksud dari Pelaporatas nama Sdr.
    Pasal 1 Angka 14 UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorangyang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;b.
    Termohon tidak memberitahukan adanya Surat Perintah DimulainyaPenyidikan kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.3. Tentang adanya kesalahan Nomor Laporan Polisi dan statusKewarganegaraan Pemohon dan tidak mencantumkan Surat PerintahPenyidikan4.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Gpr
Tanggal 14 Februari 2019 — Pemohon:
SUKISMIATI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kediri
54 — 18
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Gst
Tanggal 16 Desember 2019 — Pemohon:
1.Kasieli Halawa Alias Ama Gisel
2.Windarti Gulo Alias Ina Gisel
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu, Cq kepolisian Resor Nias Selatan
127 — 50
  • Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b.
    penyidikan secaracermat dan tepat atau tidak.
    Sebab, permohonan Praperadilandilakukan untuk melihat apakah sah atau tidaknya tindakan penyidikatau penuntut umum dalam melakukan tindakan atau menggunakanwewenangnya dalam penyidikan atau penuntutan.
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaanTersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka;e sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kePengadilan;Menimbang, selanjutnya Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa PengadilanNegeri berwenang untuk memeriksa dan memutus
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 26-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Cbi
Tanggal 26 Desember 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD JANDAN JAELANI GILBERSTAIN Als JAY BIN MUHAMMAD JANDAN BURHANUDDIN
Termohon:
Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq.Kepolisian Resor Kabupaten Bogor Cq. Kepolisian Sektor Babakan Madang
52 — 12