Pemohon:
SITI SUARTI MASTIATI
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
2.PERUM JASA TIRTA (PJT) II
3.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RIZKI DJUNAEDY DAN REKAN

,SH
Terbanding/Tergugat I : FREDIYANTO SULISTIO
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR CAMAT PALARAN

Penggugat:
YULIUS ISKANDAR JIOE
Tergugat:
1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, DKJN JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
2.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Tasikmalaya

Tergugat:
1.Timotius Dharmawan Harsono
2.Hadi Harsono
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah cq. Kantor Pertanahan Kota Semarang

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BANDAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REBUPLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BANDAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PETANAHAN KOTA BANJARBARU

MARINA INTIDAYA SHIPPING
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Perhubungan Laut Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Cq. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung,
3.Pemenang Lelang ANNISA PUTRI

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (Sebagai Pemohon) VS - 1. SOMAD, 2. AHMAD DARWANIE, 3. SYAFAWI AR, 4. THAMRUNSYAH, 5. ISKANDAR, 6. ASMAWI, 7. MARWA SOMAD, 8. SARTO, 9. ABDUL AZIZ, 10. M. ADITYA JAYA (Sebagai Termohon)

antara para Termohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilpermohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan suratsuratbukti berupa photocopy yang telah diberi bea meterai secukupnya berupa :1 Photocopy sesuai dengan salinannyaSurat Keputusan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan RakyatNomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal31 Desember 2014, tentangPengangkatan atasan/pembantu atasan/atasan langsung pejabatperbendaharaan dan pejabatperbendaharaan satuan kerja dilingkungan Kementerian

Palembang Indralaya;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohondan dari jawaban pihak para Termohon, selanjutnya Pengadilan Negeri akanmenguraikan fakta hukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Surat KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan / atasanlangsung pejabat perbendaharaan dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Kementerian

terkait peralihan saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) beserta turunannya yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Maruf Rani (Tergugat 1);

Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2) untuk mencoret dan menghapus secara resmi kedudukan dan nama Maruf Rani (Tergugat 1) ataupun pihak yang ditunjuk oleh Maruf Rani (Tergugat 1) sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2);

7.

2.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Turut Tergugat mempertanyakan terkait legal standing KelompokTani (Para Penggugat in casu) karena Kelompok Tani tersebut tidakdijelaskan terdaftar di dalam Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem InformasiManajemen Penyuluh Pertanian) Kementerian Pertanian RepublikIndonesia sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani beserta lampirannya,dalam hal dijelaskan dalam Lampiran halaman 13 angka

Pembanding/Penggugat : SAELA NINGSIH Diwakili Oleh : SAELA NINGSIH
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : BUDIYANTO
Terbanding/Tergugat III : AHMAD SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah R.I Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Kementerian Dalam NegeriCq. Badan Pertanahan Nasional Cq. KantorPertanahan Wilayah Propinsi Banten Cq. KantorPertanahan Kabupaten Tangerang, di jalan H AbdulHamid Kav. 8, Tigaraksa Banten;Selanjutnya disebut Turut Tergugat Ill semula = TurutTergugat III;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 23 Maret2021, Nomor 55/PEN/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2.

., M.Si
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV
3.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN

TIRAMA JAYA Penggugat Terbanding I2 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH Tergugat I Turut Terbanding I3 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Tergugat II Pembanding I

Permohonan Pemohon danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat 2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentangPelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 3 tahun 2005 tentang Kewajiban Melengkapai PermohonanPengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, maka secara ex officiodiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agunguntuk pengawasan, kepada Kementerian

Dalam Negeri c/q Dinas SosialKabupaten Agam untuk kepentingan infentarisasi dan pembinaan, dankepada Kantor Catatan Sipil untuk ditulis sebagai catatan pinggir dalamregister akta kelahiran anak tersebut, kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, KementerianLuar Negeri, Kemeterian Kesehatan, Kejaksaan Agung dan KepolisianRepublik Indonesia;Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubukpakamuntuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada PaniteraMahkamah Agung, Kementerian Sosial c/q Dinas Sosial KabupatenDeli Serdang, Kementerian Dalam Negeri c/q Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DirektoratJenderal Imigrasi, Kemeterian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan,Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia;4.

Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15Desember 2011;2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihalTanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April

Kementerian Pertanian 2011 ;1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah,Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun2011 ;1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan PerluasanSawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanDirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian2011 ;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danTanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian padaSatker Dinas Pertanian Tanaman Pangan

No. 454 K/Pid.Sus/201732.33.34.35.36.37.38.39.40.tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihalTanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal

No. 454 K/Pid.Sus/201 732.33.34.35.36.37.38. 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapansebesar Rp103.150.000,00; 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan SosialVil atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI

Peraturan direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial R.INomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur PengangkatanAnak, dijelaskan Anak Terlantar yang ditelantarkan oleh orang tuakandungnya yang ditemukan oleh masyarakat harus ditetapkan statusnyaoleh pengadilan sebagai Anak Terlantar, 3.

Foto Copy Surat Tugas/Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi SosialAnak Kementerian Sosial R. Nomor: 64/RSA/KP.03/01/2019, g. Foto Copy Surat Permohonan Penetapan Status Anak Terlantar dariDinas Sosial Provinsi Riau Nomor: 463/DINSOS/211 pada tanggal28 Februari 2019, 2222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nne eensBahwa berdasarkan halhal yang pemohon uraikan di atas, Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.

Foto copy Surat dari Kementerian Sosial R. berupa KeputusanDirektur Rehabilitasi Sosial Anak Nomor: 64/RSA/KP.03/01/2019, tertanggal6 Januari 2019, diberi tanda P6, 7. Foto copy Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau berupa SuratPermohonan Penetapan Status Anak Terlantar yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Siak, tertanggal 28 Februari 2019, diberi tanda P7; 8.

dengan hal tersebutberdasarkan bukti P8 berupa Surat Perintah Tugas dari Dinas SosialPemerintah Kabupaten Siak Nomor: 355/SPT/DINSOS/VIII/2019, tertanggal 19Agustus 2019, diketahui bahwa Pemohon yang bekerja di Satuan Bakti PekerjaSosial sebagai Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Anak (Progresa) telahditugaskan untuk mengajukan permohonan ini dan hal tersebut merupakantugas pokok dan fungsi Pemohon sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial sesualdengan Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian

MARTIN (DPO) padahari selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas,Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatandalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti olehPenuntut Umum berupa;1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus lakban hitam didalambekas bungkus rokok DUNHIL berisikan shabu dengan beratnetto 0,16 gram;yang telah disita secara sah menurut

MARTIN (DPO) padahari selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas,Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatandalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN BksMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

MARTIN (DPO) pada hari selasatanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas, Jakarta Utaradengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalammemiliki narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN BksMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsurkedua (Ad .2) ini tidak terpenuhi oleh perbuataan Terdakwa, karena terdakwamempunyai shabu tersebut untuk dipakainya sendiri

MARTIN (DPO) padahari selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas,Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatandalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makaperbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan Unsur tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa perbuatan

Utryaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi.wonnnnn nnn nn ee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKedua :won nnn nanan nnn Bahwa ia terdakwa SURI YANTO S bin GIMIN, pada hari Kamistanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada bulanMei 2020 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2020,bertempat di depan Komplek Ruko Mediterania

UtrBahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wine een nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Utrizin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidakberhubungan dengan pekerjaan terdakwa; Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1(Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yangdisita dari tangan kiri terdakwa dan berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal warna putih dengan

Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian terdakwa ditangkap;Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima narkotika Golongan tersebut tanpamendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkaitlainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang buktiberupa 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara dan keadaan sebagai berikut Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RepublikIndonesia merencanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah yang di danai dari APBNsebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 Nomor:018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 Program Penyediaan dan pengembanganPrasarana dan sarana Pertanian

Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut Kementerian PertanianRepublik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana TugasPembantuan (TP) pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan SaranaPertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2013 yangditunjuk sebagai Kuasa Pengguna

Kepala Pusat Kebijakan SektorKeuangan (PKSK) dan Tergugat, Kementerian Keuangan RI c.q.Kepala PKSK tidak dapat menyetujui usulan perubahan PPNo.11/2014 yang diajukan Tergugat.

Selanjutnya merujuk Pasal1245 KUHPerdata, keadaan kahar dapat menggugurkan kewajiban pihakdebitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dapatdilaksanakan perjanjian;Bahwa keadaan memaksa yang terjadi pada Tergugat akibat tidak adanyaperubahan PP Nomor 11/2014 oleh Kementerian Keuangan nyatanyaberdampak pada cash flow anggaran Tergugat yang hanya cukup untukmenyelenggarakan operasional Tergugat.

Keuangan Republik Indonesia merupakan kementerian yangbertugas untuk menyusun rancangan revisi atas PP Nomor 11/2014tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka (18) Jo.

Kementerian Keuangan yang tidakmelakukan perubahan PP Nomor 11/2014, mengakibatkan keadaan kaharyang mana Tergugat mengalami gangguan cashflow.

Adapunselurun biaya sewa yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat akan diperhitungkan sebagai biaya pengurang dalampembelian Gedung Wisma Mulia 1, dimana halhal tersebut hanya dapatdirealisasikan oleh Tergugat apabila usulan perubahan PP Nomor 11/2014disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Bahwa tidak adanya perubahan PP Nomor 11/2014 sangat berdampakpada cash flow anggaran Tergugat yang hanya cukup untukmenyelenggarakan operasional Tergugat.