tetap bekerja, tetapi Tergugattetap ingin melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menawarkankepada Penggugat uang pisah sebesar 2 (dua) bulan upah karenakesalahan Penggugat merupakan kesalahan berat, Penggugat menolakdikatakan telah melakukan kesalahan berat dan menolak uang pisahyang ditawarkan;Bahwa selama 13 tahun 9 bulan Penggugat bekerja dengan Tergugatbaru dibagian compuser (in casu bagian sampah) inilah Penggugatmendapatkan surat peringatan hingga akhirnya surat pemutusanhubungan kerja (PHK

), dengan alasan kesalahan yang tidak jelas,sementara selama Penggugat ditempatkan pada bagian operator mesin,Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan sekalipun;Bahwa dalam kejadian ini (pemberian surat SP dan surat pemutusanhubungan kerja (PHK)) kepada Penggugat dirasakan adanya keganjilandan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat sebab sebelumPenggugat mendapat surat peringatan dan surat pemutusan hubungankerja, ada beberapa temantemen atau rekan sekerja Penggugat padabagian yang

Nomor 274 kK/Pdt.SusPHI/201717.18.19.Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat, karena melakukankesalahan pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan pemutusanhubungan kerja (PHK) seketika (vide Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT Tjipta Rimba Djaja Tahun 20132015) dan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) poin g yang menyatakan bahwa:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahanberat sebagai

atasanPenggugat sudah berulang ulang menasehati lisan dan setiap pagi selaludiberikan instruksi kerja langsung dari pimpinan bagian dan di papanpengumuman telah diumumkan Standar Operation Prosedur dan contohserta gambar tentang kayu atau sampah yang masih bisa dipergunakan; Bahwa berdasarkan bukti T9 pada tanggal 24 Juni 2015 Penggugatkembali melakukan kesalahan dengan tidak melakukan sortir denganstandar perusahaan, sehingga pada tanggal 27 Juni 2015 Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

bulan Juli 2007 saya bekerja di Hotel Antares Indonesia;Kemudian pada tahun 2010 saya dimutasi ke Hotel Grand Antares Indonesiadengan upah terakhir Re1.197.000/bulan;Bahwa Hotel Antares Indonesia dan Hotel Grand Antares Indonesia disebutAntares Group Indonesia, merupakan satu owner atau satu pimpinanBahwa hubungan kerja Penggugat dan pihak Tergugat tidak bisa dipertahankanlebin lama, oleh karena gaji tidak dibayar terhitung sejak tanggal 05 Juli 2011.Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK

Exceptio Processueel,Bahwa gugatan Penggugat tidak dikenal dalam kaidah hukum acara peradilanperselisinan hubungan industrial, sebab sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa gugatan yang dapat diajukan olehburuh dalam hal keberatan atas PHK adalah apabila buruh menolak anjuran tertulisyang diterbitkan oleh lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial (in casuDinas Tenaga Kerja Kota Medan cq.

adalah mewajibkanPengusaha (Hotel Grand Antares) untuk mempekerjakan kembali Penggugat,dan ternyata pula Penggugat menerima/sependapat dengan anjuran tertulistersebut sebagaimana terungkap dari posita dan petitum gugatannya;Bahwa oleh karena anjuran tertulis tersebut mewajibkan Pengusaha(Hotel Grand Antares) untuk mempekerjakan kembali Penggugat, dan ternyatapula pendapat menerima/sependapat dengan anjuran tertulis tersebut,sedangkan menurut hukum bahwa gugatan oleh buruh dalam hal keberatanatas PHK

menandatangani perjanjian kerjawaktu tertentu sebanyak 3 (tiga) kali dengan 2 (dua) kali perpanjangan untukjangka waktu masingmasing 1 (satu) tahun (vide bukti surat bertanda T1, T2 danT3), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum perjanjian kerja antaraPenggugat dengan Tergugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengankata lain status Termohon Kasasi/Penggugat menjadi pekerja tetap, makaPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang di lakukanTergugat/Pengusaha terhadap saudara Rafika Hasta Putra terhitungtanggal 13 Juni 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;3. Menghukum Pengusaha/Tergugat untuk membayar upah selama proseskepada Pekerja/Penggugat sejak di berhentikan, sampai adanya putusandari pengadilan hubungan industrial (PHI) yang bersifat mengikat;4.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak 13 Juni 2016, dengan kualifikasi PHK karena indisipliner;3. Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membayarkompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan jumlah total sebesar Rp26.273.302,00 (duapuluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);4.

putusdemi hukum, sejak putusan diucapkan;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar upah pesangon Penggugatbeserta hakhak lainnya yang dirinci sebagai berikut: Hak Penggugat (masa kerja 3 (tiga) tahun 7 Jumlahbulan)Uang Pesangon 2 x 4 x Rp4.750.000,00 =Rp38.000.000,00 Uang Penghargaan masa kerja 1 x 2 X=Rp9.500.000,00Rp4.750.000,00Uang Penggantian Hak 15 % x Rp47.500.000,00 =Rp7.125.000,00Uang selama proses PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat besertahakhak lainnya dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon 1 x 4 x Rp4.750.000,00 = Rp19.000.000,00; Uang penghargaan masa kerja2 x Rp4.750.000,00 = Rp9.500.000,00;:= Rp28.500.000,00: Uang penggantian hak 15% x Rp28.500.000,00 Rp4.275.000,00; Upah selama proses PHK 6 x Rp4.750.000,00 = Rp28.500.000,00:Jumlah = Rp61.275.000,00Terbilang (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain

Menghukum Tergugat membayar kekurangan uang pesangon PHK ParaPenggugat dan hakhak lainya seperti pada point Nomor 14 tinggalRp109.125.000,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);2. Menghukum Tergugat memberikan surat keterangan pengalaman kerjakepada Penggugat dengan kualifikasi baik/tanpa pernah melakukankesalahan;Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1180 K/Padt.SusPHI/2020Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1.

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) para Penggugatdengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat atasnama:a. Supardi secara tunai sejumlah Rp18.193.441,00 (delapan belas jutaseratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);b. Wahida Hariani secara tunai sejumlah R18.193.450,00 (delapan belasjuta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);c.

Demi hukum dan keadilan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan harus menolak gugatan ini dikarenakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah berkekuatan hukum tetap;B.

SusPHI/2020salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat terbukti melangar Standar OperasionalProsedur (SOP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada perusahanTergugat sesuai Berita Acara Pelaksanaan Wawancara PemeriksaanPenggugat yang dlakukan oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2018dimana Penggugat telah mengakui kesalahan bahwa atas PHK tersebutterbukti Penggugat telan menerima hak hak nya;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikanperselisihan dengan

sendiri,oleh karenanya Surat Pengunduran Diri tersebut harus dinyatakan tidaksah, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2007,selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2008 diangkat menjadi karyawan,sehingga masa kerja Penggugat adalah 9(sembilan) tahun lebih namunkurang dari 10(sepuluh) tahun;Bahwa dengan demikian Penggugat berhak memperoleh UangKompensasi PHK

Nomor 555 K/Padt.SusPHI/2019 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan ini diucapkan; Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upahselama proses PHK kepada Penggugat yang keseluruhannyasebesar Rp87.014.615,00 (delapan puluh tujuh juta empat belas ribuenam ratus lima belas rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi padatanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Nomor 001/PHK/PRS/A&P/VIII/17 batal demi hukum dan hubungan kerja antara penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi dengan tergugat konvensi/penggugatrekonvensi belum terputus;C.Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmempekerjakan kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Sdr.Halaman 2 dari 7 hal. Put.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Konvensi /TergugatRekovensi Terhadap Tergugat Konvensi /Penggugat Rekovensi padatanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Nomor: 001/PHK/PRS/A&P/VIII/17 batal demi hukum dan hubungan kerja antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi belum terputus;.

emosilalumemegang dan menarik kerah baju saksi korban kemudian dengan menggunakankepalan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap saksi koroban dengan caramengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah muka tepatnya mengenai pipi kirisaksi koroban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa bersamasama dengansaksi korban berjalan ke depan kantor dealer, setelah sampai didepan kantordealer kemudian Terdakwa mengeluarkan katakata ancaman terhadap saksikorban dengan mengatakan kalau kamu tidak hubungi pusat untuk PHK

menggunakankepalan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap saksi koroban dengancara) mengayunkan tangan kanan~ Terdakwa kearah muka tepatnyamengenai pipi kiri saksi koroban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwabersamasama dengan saksi korban berjalan ke depan kantor dealer, setelahsampai didepan kantor dealer kemudian Terdakwa mengeluarkan katakataancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan kalau kamu tidak hubungiPutusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 4 dari 12pusat untuk PHK

Bahwa sejak bulan bulan Juli 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon di PHK di perusahaanya kemudian Pemohon bekerja sebagai buruhnamun Termohon tidak terima nafkah yang diberikan Pemohon yang bekerjasebagai buruh dengan penghasilan yang minim.

Islam,yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yangperlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang diajukan Pemohon yangdiperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh faktafakta bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan, penyebabutamanya karena Termohon di PHK

., tanggal 24 Februari 2020 dengan amarsebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatdemi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjiankerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak 8 Agustus 2016;Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatputus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanyakesalahan;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt. SusPHI/20204.

SusPHI/2020dengan kualifikasi PHK tanpoa adanya kesalahan Para Penggugat, makamasingmasing Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasiberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan

dipertimbangkan; Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan sesuai alat bukti T6, T7, T8,T9, T10, T11 dan T12 diperoleh fakta hukum bahwa upah Penggugat tahun2017 sebesar Rp5.200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; Bahwa tanda bukti potong pajak penghasilan lebin dapat dipertanggungjawabkan sebab itulah pernyataan dari seseorang tentang penghasilannyadalam satu tahun; Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya hanya memohon dasarperhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

dengan upahRp5.200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkanmengenai pemberian uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038, Uang Penghargaan Masa Kerja(UPMkK), Uang Penggantian Hak (UPH), sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah proses 6 bulan,Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan sehingga dengan demikianrincian perhitungan hakhak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugatakibat PHK

Bahwa pada tahun 2007 Pemohon di PHK, sehingga Termohon tidakmenghargai Pemohon sebagai suami.4.2. Bahwa semenjak Pemohon di PHK, Termohon tidak sayang lagi denganpemohon.4.3. Bahwa Termohon tidak lagi menghormati Pemohon dikarenakanPemohon sudah tidak bekerja lagi.4.4. Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh) karenaTermohon tidak pernah lagi memberi nafkah bathin.4.5. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tahun 2012 sampai sekarang.;.

tertanggal 5 Maret 1990No.147/ KPTS/TK/JT/PP/5/ If tahun 1990 ;4. bahwa mengingat pelanggaranpelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Peninjauankembali selaku karyawan / buruh sebagaimanatersebut diatas telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal XIII huruf e ke.1 Peraturan Perusahaanyang dilakukan dalam kurun waktu masih diberlakukannya PeraturanPerusahaan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku diPerusahaan maka Karyawan / Buruh langsung di PHK

Komega Sports Indonesia sudah behenti kegiatannya setelahtanggungan yang menjadi hakhak para Karyawan / Buruh dipenuhi sesuaiprosedure hukum akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebutpada Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tanggal 21Juni 2000 No.879 / 1189 / 1739 / XII / PHK / 62000 terhadap 838 orangpekerja antara PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPara Penggugat berupa Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayatHalaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 1215 K/Padt.SusPHI/2021(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan Uang Pergantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rinciansebagai berikut: No Nama Tangg Tanggal Masa Upah Uang Uang Uang Totalal PHK Kerja Pesangon Pengharg Pengg.Masuk

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPara Penggugat berupa Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan Uang Pergantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rinciansebagai berikut: No Nama Tangg Tanggal Masa Upah Uang Uang Uang Totalal PHK Kerja Pesangon Pengharg Pengg.Masuk Masa Hakkerja Kerja1 Ocha 1 Apr 7 Agust 3thn 4

Nomor 851 K/Pdt.SusPHI/2018Menyatakan Tergugat bersalan secara hukum telah melanggarketentuan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan;Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat ternadap Penggugatadalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Perundangundagan Ketenagakerjaan;Menyatakan dan menetapkan hubungan antara Penggugat dan Tergugatadalah pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu);Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat

telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang; Bahwa status pekerjaan Penggugat dipandang sebagai pekerja tetap(PKWTT), karena pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat tidakbersifat sementara dan pembayaran gaji/upah yang bersangkutanadalah bulanan; Bahwa dikarenakan diperusahaan sudah tidak ada lagi kepastiantentang pekerjaan Penggugat di perusahaan Tergugat, maka adalahadil hubungan kerja diakhiri (di PHK

Kabupaten Melawi,Kalimantan Barat;Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel):Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2019/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2019 yang amar selengkapnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat karena PHK

sejak dibacakan putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut kepada Para Penggugat dengan rinciansebagai berikut:Halaman 3 dari 8 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusanhubungan kerja (PHK) tersebut kepada Penggugat dengan rincian sebagaiberikut:e Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.419.330,00 = Rp30.773.970,00;e Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.419.330,00 = Rp20.515.980,00;e Uang penggantian hak 15 % x (Rp30.773.970,00 + Rp20.515,980,00) =15% x Rp51.289.950,00 = Rp7.693.492,50;Jumlah: Rp30.773.970,00 + Rp20.515.980,00 + Rp7.693.492,50 =Rp58.983.442,50 (terbilang: lima puluh delapan juta sembilan ratusdelapan

hukum mengikat;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai daluwarsa danuntuk menuntut hak pesangon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusitersebut, mengenai tuntutan hak pesangon tidak mengenal daluwarsa;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012 tanggal 19 September 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor114/PUUXII/2015 tanggal 29 September 2016 tersebut, maka eksepsitersebut haruslah dinyatakan ditolak;Bahwa ternyata Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK

diterima tanggal17 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.2.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor /77/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdgtanggal 14 Oktober 2020,Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pengugat)sejak di nyatakan PHK

;Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayarkepada Para Tergugat (dahulu Para Penggugat) berupa kompensasiuang pengunduran diri (pesangon) yang besarnya sesuai dengan UUNomor 13 tahun 2003 Pasal 168 ayat (3), dimana buruh berhakmenerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannyadiatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamadengan perincian sebagai berikut:Perincian Penghargaan kerja ( PHK

(Vide Pasal164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Tergugat mencoba menghindari PHK dengan cara melakukan mutasikepada Para Penggugat ke perusahaan yang ada dalam 1 (satu) groupsebagaimana ketentuan yang di atur dalam peraturan perusahaan tetapiPara Penggugat menolak mutasi tersebut;Halaman 9 dari 13 hal. Put.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat denganTergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layakkepada Penggugat dari imbas kena pemutusan hubungan kerja(PHK), atas kondisi Tergugat yang menganggur tersebut,Penggugat memberikan motivasi dan nasehat agar Tergugatmencari pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab sebagaiseorang suami untuk menafkahi keluarga, namun Tergugatbermalas malasan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan,atas sikap tersebut akhirnya pertengkaran

rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejakbulan Maret tahun 2019 sering bertengkar;Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat semenjakdi PHK tidak mau berusaha mencari pekerjaaan, Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun2019 Pergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumahorangtua Penggugat;Bahwa saya maupun keluarga pernah berusahamenasehati ataumendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi

No 1010/Pdt.G/2019/PA.Amb2018 dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapirumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejakbulan Maret tahun 2019 sering bertengkar; Bahwa penyebabnya karena sejak Tergugat di PHK Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugatmenganggur tidak mau mencari pekerjaan; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun2019 Pergugat pulang kerumah orangtuanya; Bahwa