M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon ( NGEPKEP BR PURBA ) dengan suami pemohon yang bernama (NORONG TARIGAN ) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2002, di Hadapan Pendeta L Karosekali, MTh di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan Kuta Jurung sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 207/MKJ/K/2003 adaah Sah Demi Hukum

1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1544/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 020/KIPHO/TAXSFF/X1I/11 tanggal 2 November 2011, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30 Juni 2011(lampiran 1) tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2008 Nomor 00024/207

0Jumlah 0Jumlah PPN yang harus dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46254/PP/M.V1I/16/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai dengan Desember2008 Nomor 00024/207

Hakimtersebut nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1544/B/PK/PJK/2017Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal30 Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2008 Nomor 00024/207

UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46254/PP/M.V1/16/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai dengan Desember2008 Nomor: 00024/207

7PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30 Juni 2011, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli sampai dengan Desember 2008 Nomor 00024/207

., dengan rincian sebagaiberikut:Nomor Kohir: 00001/301/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp. 83.087.566,00;Nomor Kohir: 00003/307/97/112/99 tertanggal 04 Januari1999 sejumlah Rp. 436.861.492,00;Nomor Kohir: 00004/307/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp. 1.742.215.816,00;Nomor Kohir: 00013/240/00/112/02 tertanggal 11 Juli 2002sejumlah Rp. 1.675.909,00;Nomor Kohir: 00017/207/97/112/98 tertanggal 09 Desember1998 sejumlah Rp. 4.050.002.103,00;Nomor Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;27Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;37Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal 16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir

Putusan Nomor 554/B/PK/Pjk/20212427/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00065/207/08/058/13 tanggal 9 Juli 2013, atas nama PT Citranusa Intisawit,NPWP 01.847.579.8058.000, alamat: Sudirman Plaza Indofood TowerLt.11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.7678, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910,sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak

tanggal 2 Maret 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.Se 2:3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2427/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2008 Nomor 00065/207

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2427/WPJ.07/2014 tanggal 1/7September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2008 Nomor 00065/207

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003056.16/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00215/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00072/207

Putusan Nomor 250/B/PK/Pjk/2021Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013;(6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor:00072/207/13/052/17 tanggal 24 November 2017,dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Pemohon Peninjauan Kembali yang masih harusdibayar adalah Nihil dengan uraian sebagai berikut

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00215/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11Januari 2019 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor 00072/207

Putusan Nomor 4075/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00016/207/12/056/16 tanggal 05 Februari 2016 Masa Pajak Juni2012, atas nama: PT GM Autoworld Indonesia, NPWP01.753.041.1.056000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM. 27,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat17132, alamat korespondensi diPondok Indah

Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;3.2 Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00690/KEB/WPJ.07/2017 tanggal21 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00016/207/12/056/16 tanggal O05Februari 2016 Masa Pajak Juni 2012, atas nama: PT GMAutoworld Indonesia, NPWP = 01.753.041.1056.000,beralamat di Jalan Raya Bekasi KM. 27, Medan Satria,Bekasi, Jawa Barat17132, alamat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP00690/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2017, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor : 00016/207

DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadipada tanggal 23 Juli 2013 dengan register Nomor : 1909/Pdt.G/2013/PA Pwdtelah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 27 Juni 2000, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, sebagaimanaternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Alat Bukti Surat yaitu : 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup atas namaPEMOHON , Nomor : 33.150818118.0002, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan,,tanggal 13 Oktober 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya dinyatakan benar dan diterima sebagai bukti,Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor : 207/67/V1/2000tanggal 28 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan

FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 207/67/V1/2000 tanggal 28 Juni 2000 yang telahbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatuperkawinan yang Sah ; Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonan Pemohon padapokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon denganalasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seringdiwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85700/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2168/WPJ.07/2014 tanggal 22 Agustus 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor:00034/207

Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan NomorKEP2168/WPJ.07/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00034/207/09/058/13 tanggal29 Mei 2013;3. Mengadili sendiri dan menyatakan PPN terutang yang harus dibayar olehPemohon Peninjauan Kembali adalah Rp5.321.645,00;4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP2168/WPJ.07/2014 tanggal 22 Agustus 2014, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00034/207

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50548/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 Februari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP730/WP4J.27/2012 tanggal22 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00060/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP730/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2007 Nomor 00060/207/07/201/11 tanggal 28Oktober 2011, atas nama PT. Binapratama Sakatojaya, NPWP01.580.670.6201.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/201800060/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.580.670.6201.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00044/207

Putusan Nomor 2704/B/PK/Pjk/201800044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakApril 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor00044/207

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Msa.bersama di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwatodan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Teratai,Halaman 3 dari halaman 14.

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Msa.Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat ituPenggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pulatidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidakada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagaipengganti nafkah; Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat bermohonkepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Msa. bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat adalahEne dan Tergugat sering bertengkar;1bas AG. bahwa penyebab pertengkaran menurut keteranganPenggugat, Tergugat sering datang berkujung ke kate;bahwa yang saksi tahu saat ini Tergugat sudah menikahdengan perempuan lain;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugatmembenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ataumemberikan keterangan tambahan;2.2.

Putusan Nomor 509/B/PK/PJK/2010.Bahwa sehubungan dengan ditolaknya seluruh Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor : 00072/207/04/018/07 tanggal 2 Maret 2007 sebesarRp. 297.075.880,00 maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding denganpenjelasan perhitungan serta alasanalasan sebagai berikut :Menurut KPP Menurut SelisihSetiabudi PerhitunganPemohon Banding (Rp) (Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 20.059.614.343,00 15.800.072.710,00 4.259.541.633,002 PPN yang kurang dipungutsendiri

penyerahan tersebut dianggap sebagai Jasa Perdagangan yang terhutang PPN ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18421/PP/M.II/16/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP86/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Desember 2004 Nomor : 00072/207

Indonesia.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP86/WPJ.04/2008 tanggal 23Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2004 Nomor :00072/207

K/Pdt/...dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP394/WPJ.I 1/2012 Tanggal 22 Maret 2012 oleh DJP KANWIL Jawa Timur Itentang Pengurangan atau Penghapusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00083/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 masaPajak Mei tahun 2007 atas Pemohon Banding dengan perincian sebagai

menurut Pemohon Banding perhitungan tersebut tidakdapat menjadi dasar perhitungan DPP PPN;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40111/PP/M.VII/16/2012, tanggal 17 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP394/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor:00083/207

secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40111/PP/M.VUI/16/2012 tanggal17 September 2012, amarnya:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP94/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007No.00083/207

Banding tanggal 7 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53683/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1779/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00183/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1779/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00183/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1779/ WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00183/207

Putusan Nomor 2264/B/PK/Pjk/2021 Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00155/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00119/207/13/055/16 tanggal 15November 2016, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00155/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 18 Januari 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00119/207/13/055/16 tanggal 15 November 2016, atas nama: PT.Bekaert Indonesia, NPWP 01.071.792.4055.000, beralamat diJalan Surya Utama Kavling 114, Kota Industri Suryacipta Karawang,Jawa Barat terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00119/207/13/055/16 tanggal 15 November 2016, atas nama: PT.Bekaert Indonesia, NPWP 01.071.792.4055.000, beralamat diJalan Surya Utama Kavling 114, Kota Industri Suryacipta Karawang,Jawa Barat terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganHalaman 4 dari 9 halaman.

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90548/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00916/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor0001 7/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00916/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2010 Nomor 00017/207/10/052/15,tanggal 25 Maret 2015, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia(d.h.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00916/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23Juni 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 0001 7/207

., telahmengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 10 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak(Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/25/VII/1994 tanggal 11 Juli 1994);2.

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehinggapersidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untukumum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehinggapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti tertulis berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 207

secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebutsaling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterimadan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksisaksi seperti diuraikan di atas,Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangkan pada pokoknya benar bahwa:1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam padatanggal 10 Juli 1994 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 207

Putusan Nomor 4577/B/PK/Pjk/20191Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113868.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00881/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Mei 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00024/207/11/055/16 tanggal 29 Februari

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00881/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00024/207/11/055/16 Tanggal 29 Februari 2016, atasnama PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5055.000,beralamat di Jalan Surya Madya Kav. I29 AF, Kawasan IndustriSurya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kabupaten Karawang, JawaHalaman 5 dari 10 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00881/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Mei 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00024/207

Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00112/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor 00148/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000, beralamatdi Jalan Jend.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00112/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor 00148/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015,atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP01.310.668.7091.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav.58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190 (alamat korespondensi:Halaman 4 dari 10 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00112/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00148/207

Banding pada tanggal 2 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111230.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor: 00250/207

Putusan Nomor 2125/B/PK/Pjk/20192011 Nomor 00250/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, beralamatdi Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung WismaIndovision 2 Lantai 79 Blok A 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00365/KEB/WPJ.04/2016tanggal 9 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2011 Nomor 00250/207