Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tbt
Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon:
HIDAYAT
25 — 9
  • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  • Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor Nomor A 9298574 atas nama Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pemohon HIDAYAT TADJRI SOEMITRO menjadi HIDAYAT SOEMITRO YATMIN mengikuti Silsilah identitas diri Pemohon keatas sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Pemduduk Nomor 1276020804710001, Kutipan Akte Kelahiran nomor 987/1989 tanggal 23 Januari 1989 yang ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah
    • Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi Muhammad Fachri,S.STP, MAP, dan Kartu Keluarga Nomor 1271110512050018 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan Drs.OK ZULFI,M.Si;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
  • Membebankan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 22-02-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 634/Pdt.Plw/2016/PN Tng
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penggugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Walikota TK II Tangerang Selatan
2.Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
3.Pemerintah RI Menteri Dalam Negeri cq Gubernur KDH TK I Prov. Banten cq Walikota TK II Tangerang Selatan cq Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
4.Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
5.Lurah Kelurahan Ciputat
Tergugat:
1.Ir. Rina Suzanna
2.Ir.
70 — 31
  • Penggugat:
    1.Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Walikota TK II Tangerang Selatan
    2.Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
    3.Pemerintah RI Menteri Dalam Negeri cq Gubernur KDH TK I Prov. Banten cq Walikota TK II Tangerang Selatan cq Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
    4.Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
    5.Lurah Kelurahan Ciputat
    Tergugat:
    1.Ir. Rina Suzanna
    2.Ir.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 13/PDT/2018/PT PLK
Tanggal 17 April 2018 — Tadjahan Antang Mineral
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
108 — 73
  • Tadjahan Antang Mineral
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAHCq.
    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,beralamat di Jalan Letjen Suprapto Kuala Kurun, KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal inidiwakili oleh yaitu Murie, S.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dan VitrianaSinta Ephipania, M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan Sengketa Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Gunung Mas beralamat di Jalan PangeranDiponegoro Nomor 02 Kuala Kurun, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/66
Pengadilan PT AMBON Perdata
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 17/PDT/2014/PT AMB
Tanggal 2 Juli 2014 — AZIA AZIRUN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA di JAKARTA, c.q. DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di JAKARTA, c.q. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk MAKASAR di MAKASAR, c.q. PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG TUAL di OHOIJANGv ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. GUBERNUR BANK INDONESIA di JAKARTA, c.q.
44 — 27
  • AZIA AZIRUN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA di JAKARTA, c.q. DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di JAKARTA, c.q. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk MAKASAR di MAKASAR, c.q. PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG TUAL di OHOIJANGv ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. GUBERNUR BANK INDONESIA di JAKARTA, c.q.
    KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA AMBON di AMBON ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) AMBON di AMBON ; HAMDAN FIDMAS
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERIBADAN USAHA MILIK NEGARA di JAKARTA, c.q. DIREKTUR PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di JAKARTA, c.q.PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk MAKASAR di MAKASAR, c.g. PEMPINAN CABANG PT. BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG TUAL diOHOIJANG, Dalam Hal ini diwakili Kuasanya masingmasing bernamaROSALINA RANWARIN, GEORGE R.M MATATULA, IRENYOHOIULUN, dan RAHMAT R.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.qg. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq.Halaman dari 38 Putusan Perdata Nomor 17/PDT1/2014/PT AMBGUBERNUR BANK INDONESIA di JAKARTA, cq. KANTORPERWAKILAN BANK INDONESIA AMBON di AMBON; Dalam haldiwakili Kuasanya masingmasing bernama: 1. HARIS SUGENGRAHARJO, SH.MH, 2. ASEP RAMDHAN, SH, 3. DADANG ARIFKUSUMA, SH.MH, 4. SAMUEL MAENGKOM, SH, 5.KOESHARDIANTO NUGROHO, SH, 6. RETNO PRIHATINI, SH, 7.SATRIO PRAMONO, SH.MH, 8.
    ABDUL HARIS,SH.Keduanya beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku,Jalan Pattimura No.7 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30September 2013 sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II /Terlawan II; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG(KPKNL) AMBON di AMBON; Dalam hal ini diwakili kuasanya masingmasing bernama: 1. DRANDRA SURYA,SH.LLM, 2.
    Kantor PerwakilanBank Indonesia Ambon;Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 4 UndangUndang Nomor 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya * UU BankIndonesia (Bukti T.II1) diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaganegara yang independen yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas daricampur tangan pemerintah;Bahwa sesuai faktafakta hukum tersebut di atas jelas bahwa kedudukanBank Indonesia sebagai lembaga negara Bank Sentral
    Republik Indonesiaberbeda dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.SARIBANONG
2.AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Walikota Bontang
2.ANDI HASMI
3.ANDI SAHAR
4.ANDI HASMA
5.ANDI IDRUS
6.ANDI MUHAJIRIN
7.ANDI NURJAHIDIN
8.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
9.Baharuddin Pacci
10.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
11.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq.
116 — 32
  • Penggugat:
    1.SARIBANONG
    2.AMIRUDDIN
    Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Walikota Bontang
    2.ANDI HASMI
    3.ANDI SAHAR
    4.ANDI HASMA
    5.ANDI IDRUS
    6.ANDI MUHAJIRIN
    7.ANDI NURJAHIDIN
    8.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
    9.Baharuddin Pacci
    10.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
    11.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq.
    Kalimantan Timur,dengan ukuran : Panjang : 200 m, dan Lebar : 100 mDengan batas batas :Utara, Dahulu Andi Amin sekarang Pemerintah Kota Bontang;Timur, Dahulu P. Dolo, sekarang YKHT;Selatan, Dahulu Lapaci/Cabbeng sekarang YKHT;Barat, dahulu Mustamin sekarang Hj.
    Bahwa Tergugat II juga membuat suatu Surat Pernyataan, tertanggal 28Oktober 2016, bahwa tanah yang sesuai dengan Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah, No. 593.83/054/CmtBtgB/III/2016,tanggtal 21 Maret 2016, dengan luas 50.415 M2, yang terletak di Rt. 41Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, yang akan dibebaskanatau dilepaskan ke Pemerintah Kota Bontang, karena masih ada klaimdari Pihak lain dan adanya keterbatasan anggaran dari Pemerintah KotaBontang, maka dengan ini ahli waris lepaskan
    Utara, Dahulu Andi Amin sekarang Pemerintah Kota Bontang Timur, Dahulu P. Dolo, sekarang YKHT.. Selatan, Dahulu Lapaci/Cabbeng sekarang YKHT Barat, dahulu Mustamin sekarang Hj.
    Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593.83/054/CmtBtgB/III/2016, tanggal 31 Maret 2016, seluas 50.415 M2, terletak di Rt.41 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, yang akandibebaskan atau dilepaskan ke Pemerintah Kota Bontang, tertanggal 28Oktober 2016, bahwa tanah yang sesuai dengan Surat Pernyataan,karena masih ada klaim dari Pihak lain dan adanya keterbatasananggaran dari Pemerintah Kota Bontang, maka dengan ini ahli warislepaskan atau bebaskan oleh Pemerintah Kota Bontang
    Camat Bontang Barat, sebagai TergugatX;Pemerintah RI cq. Walikota Bontang cq. Camat Bontang Barat cq.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.AJAS ABAS BIN SAMSUDIN
2.RISNAWATI BINTI KARIM BAKARI
19 — 9
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 21-11-2018 — Putus : 25-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PATI Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Pti
Tanggal 25 Mei 2019 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
96 — 24
  • Tergugat pergi meninggalkan rumah.Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja sebagai pembanturumah tangga namun Tergugat berbohong karena Penggugat pernah bertemuTergugat di Cafe di daerah Margorejo dan Tergugat saat itu tidak mau diajakpulang oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah
    Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimanayang telah digariskan oleh UndangUndang sudah tidak terpenuhi lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapetitum nomor 2 dari gugatan Penggugatberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugatdikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9Tahun 1975, dikaitkan dengan bukti P2 berupa Kutipan Akta Perkawinan makaPanitera Pengadilan /
    kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untukproses pencatatan sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 gugatan Penggugatharus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, namun karena Tergugat tidakdiketahui keberadaannya maka biaya perkara akan dibebankan kepadaPenggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Pemerintah
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Putus : 19-01-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 927/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 19 Januari 2015 — LIEM LIE HWA melawan INDRA DJUNAEDI
15 — 2
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependuduan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;5.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Pemerintah Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;6. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : a. SANDRA FIORENCIA DJUNAEDI, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2006 b.
    P1: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya No. 93/WNI/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;2. P2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya No. 288/WNI/2006 tanggal 20 Februari 2006 atas nama SANDRAFIORENCIA DJUNAEDI ;3. P3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor3578CLU2211201002165 tanggal 29 November 2010 atas nama JESSLYNFIORENCIA DJUNAEDI ;4.
    Kota Surabaya No. 93/WNI/2005 tertanggal 17Januari 2005, putus karena perceraian ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 3 ( tiga ) orangsaksi yang bernama Liem Sien Khong, Sulicha dan Indah Suryani ;halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 927/Pdt.G/2014 PN.SBYPAGEMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yaituKutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya
    tentangperceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat ( 2 ) Undang Undang No. 23tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yaitu berdasarkan laporan sebagaimanadimaksud ayat (1 ) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian danmenerbitkan kutipan akte perceraian ;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3, olehkarena petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dikabulkan maka berdasarkan pasal 35ayat 1 Peraturan Pemerintah
    Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada DinasKependuduan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 60(enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;5.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependuduandan Catatan Sipil Pemerintah Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatatkanperceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;6. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :a. SANDRA FIORENCIA DJUNAEDI, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 200610PAGEb.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 26-01-2023 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Blk
Tanggal 1 Februari 2023 — Pemohon:
MUH. ARIEF. HS
21 — 5
  • Bulukumpa Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sekolah Dasar Negeri No. 209 Tanete pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Rusak Nomor : 420 / 241 / 421.1 / SMPN.01 / BLKP/ TU/X / 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga. Pemerintah Kabupaten Bulukumba SMP Negeri 1 Bulukumpa dan pada Surat Keterangan Pengganti STTB / Ijazah Yang Rusak Nomor : 185 / 421.4 / SMA.BLKP / TU / X / 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga.
    Pemerintah Kabupaten Bulukumba SMA Negeri 1 Bulukumpa serta nama Pemohon yakni Muh. Arief. HS pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302070107750155, atas nama Muh Arief. HS, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.910/CS/III/2013 atas nama MUH ARIEF HS, dan pada Kartu Keluarga No : 7302072401110002 atas Nama Kepala Keluarga Muh Arief.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 12-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PDT/2024/PT PBR
Tanggal 6 Februari 2024 — PANCA BELIA PRIMA KARSA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA DUMAI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI
26 — 18
  • PANCA BELIA PRIMA KARSA
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA DUMAI
    Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-06-2012 — Upload : 07-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/Pdt/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — SIGIT SETIAWAN Als SIOE DJIE, vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT Cq. BUPATI KARAWANG Drs. H. DADANG S. MUCHTAR,
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIGIT SETIAWAN Als SIOE DJIE, vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT Cq. BUPATI KARAWANG Drs. H. DADANG S. MUCHTAR,
    dengan masa kepemimpinan Tergugat kembali yangkedua saat ini, dan sekalipun telah ada Surat Himbauan dari Direktur JenderalPemerintahan Umum Daerah Departeman Dalam Negeri (Bukti : P7 ), akantetapi tetap tidak berhasil ;Bahwa setelah melalui proses yang sangat panjang dan rumit danPenggugat kehilangan kesabarannya serta telah memberitahukan Tergugatbahwa Penggugat akan menempuh jalur hukum, baru pada sekitar bulan Juni2007 Penggugat telah dihubungi Bapak : Wahidin, Ka Sie Perlengkapan/Assetpada Pemerintah
    No. 36 PK/Pdt/2012jabatannya yang dianggap setara dengan nilai gugatan yang terletak di JalanPapandayan RT.02/RW.13 Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dan atau salahsatu bagian/unit dari bangunan Gedung Kantor Pemerintah KabupatenKarawang yang diperkirakan setara dengan nilai gugatan, terletak di Jalan Jend.A.
    (satujuta rupiah permeter perseg)) ;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat yang belum dibayar Tergugattersebut pada saat sekarang bukan lagi merupakan tanah dan bangunanyang akan digunakan Pemerintah, karena sudah dibebaskan pada tahun1993 oleh Tergugat dan harganya sudah disepakati oleh Tim 9 denganwarga masyarakat (Termasuk Penggugat), tetapi knusus tanah Penggugatbaru dibayar seluas 392,40 dari seluas 435 m2?
    No. 36 PK/Pdt/2012Bahwa selanjutnya dengan mengingat kedua Sertifikat tersebut diterbitkanpada tanggal 18 Juni 2004, sedangkan sebagaian uang gantirugi sebesarRp.78.480.000, (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh riburupiah) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang dari Pemerintah KabupatenKarawang baru diberikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 6November 1998 (Bukti : P6) maka telah terbukti bahwa benar biayapembuatan sertifikat tersebut dilakukan atas biaya Penggugat, sehingga adaalasan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 11-05-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 1036/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 11 Mei 2016 — JUDO BUDI HARTONO MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA/ CQ. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA/ CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PEKERJAAN UMUM JAWA TIMUR/ CQ. KEPALA KANTOR PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA dKK
37 — 5
  • JUDO BUDI HARTONOMELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA/ CQ. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA/ CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PEKERJAAN UMUM JAWA TIMUR/ CQ. KEPALA KANTOR PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA dKK
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIV CQ. KEMENTRIAN AGRARIAREPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR/CQ.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664 K/PID/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — ., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta
    No1664 K/Pid/2008menyebabkan terjadinya kerugian terhadap diri Pemohon maupunkeluarganya ;Bahwa Pemohon memilih untuk mengajukan Permohonan PraPeradilan ini diPengadilan Negeri Jakarta Utara adalah berdasarkan pengertian bahwa :forum kompetensi relatif suatu perkara memang tidak diatur olen HIRmaupun RBG, apabila Pemerintah Republik Indonesia bertindak baiksebagai Penggugat (Pemohon) maupun Tergugat (Termohon)".
    No1664 K/Pid/2008Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Termohon PraPeradilan) adalah :Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung R. cq KepalaKejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Aspidsus Kejati DKI Jakarta cq TimPenyidik di Kejati DKI Jakarta dengan Sprint Penyidikan: No: Prin3056/0.1/Fd.1/12/2004 tgl. 03/12/2004 dan No: Prin513/0.1/Fd.1/02/2008 tgl. 21/02/2008Bahwa alasan Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon adalahberdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut :a.
    Bahwa sesungguhnya HIR maupun RBG tidak mengatur forumkompetensi relatif suatu perkara, apabila Pemerintah Indonesia bertindaksebagai Penggugat (Pemohon) atau Tergugat (Termohon) mewakiliNegara.
    sebagai tempat tinggalnya".Bahwa apabila kita berpedoman pada ketentuan tersebut, dikaitkandengan patokan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugatyang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, jika yang ditarik sebagaiTergugat adalah Pemerintah Indonesia dalam kapasitasnya mewakiliNegara maka Pengadilan Negeri yang dianggap berwenangmengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang berada di wilayah KotaJakarta.Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv tersebut, dapat diterapkan ?
    Dengan demikian gugatan dapat diajukankepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan perwakilan pemerintahanyakni: Gubernur, Bupati, Walikota atau Kanwil, Kepala Dinas danseterusnya, sehubungan dengan kapasitas mereka sebagai legalmandatory dari Pemerintah Indonesia atau Departemen yangbersangkutan.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 74/PDT.G/2012/PN.PBR.
Tanggal 27 Februari 2013 — KUMAR SIANTAR, SUMERI, SADINO, J.L.PANGARIBUAN, L A W A N EDWARD SIMAMORA, SARMIN, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Rumbai Cq. Lurah muara Fajar,
56 — 14
  • KUMAR SIANTAR, SUMERI, SADINO, J.L.PANGARIBUAN,L A W A N EDWARD SIMAMORA, SARMIN, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Rumbai Cq. Lurah muara Fajar,
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. WalikotaPekanbaru Cq. Camat Rumbai Cq.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 21-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-03-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd
Tanggal 31 Maret 2022 — Yuyun Sugandi
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Sumedang
2.PT. Bangun Jaya Allia
39 — 12
  • Yuyun Sugandi
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Kabupaten Sumedang
    2.PT. Bangun Jaya Allia
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 185/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 28 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : TAWANG KARIM Diwakili Oleh : TAWANG KARIM
Terbanding/Tergugat I : Kepala Balai Penelitian Jagung dan Sereal Maros
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kantor KPKNL Makassar
83 — 41
  • Pembanding/Penggugat : TAWANG KARIM Diwakili Oleh : TAWANG KARIM
    Terbanding/Tergugat I : Kepala Balai Penelitian Jagung dan Sereal Maros
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kantor KPKNL Makassar
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan).Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros/SelakuKetua Panitia Koordinasi Pembebasan Tanah Kabupaten Maros Nomor52/SKPTS/73 tanggal 27 September 1973 (vide Bukti T.I5), telah ditetapkanharga ganti rugi tanah, rumah, dan tanaman/pohonpohonan.
    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS8. Bahwa Putusan judex factie sudah tepat dan beralasan hukum menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terbanding dalam hal ini tetap padapendirian semula mengacu kepada jawaban, duplik, bukti, saksi, kesimpulandan gugatan rekonpensi yang telah disampaikan dalam pemeriksaan perkaraa quo di Pengadilan Negeri Maros.9.
    Nomor 185/PDT/2018/PT.MKSRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yangmenyatakan: pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikankepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atassuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yangterdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemeganghak yang bersangkutan.Sertifikat memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat,
    Surat Bukti PembayaranPajak atas tanah atau disebut juga Surat Ketetapan luran PembangunanDaerah (IPEDA) atau pipil atau surat letter C tanah yang berkaitan dengantanah adalah bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah dan tidaklagi mempunyai kekuatan hukum sebagai kepemilikan hak atas tanah,karena setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya Sertifikat HakAtas Tanah
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatandan masyarakat yang tanahnya dibebaskan telah diberikan ganti kerugian.Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Pembanding kepadaTerbanding tidak tepat dan tidak beralasan hukum sebagaimana Pasal 1365KUH Perdata.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 22-04-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan PN PURWODADI Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd
Tanggal 24 Juli 2024 — Penggugat:
Pemerintah Desa Harjowinangun
Tergugat:
1.Mashoedi alias Mashudi bin Kaerun
2.Marmin bin Margono
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan
0 — 0
  • Penggugat:
    Pemerintah Desa Harjowinangun
    Tergugat:
    1.Mashoedi alias Mashudi bin Kaerun
    2.Marmin bin Margono
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 23-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
RUBEN SAMUEL ONSU
Tergugat:
1.YANGCENT
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
2248 — 1535
  • Penggugat:
    RUBEN SAMUEL ONSU
    Tergugat:
    1.YANGCENT
    2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2022 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Jap
Tanggal 20 Juni 2023 — Sefried Depondoye Tergugat -Bupati Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Dinas Pertanahan, Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura -Fernando Suebu -Yakomina Felle -Meriam Suebu -Ivone Suebu -Abihud Fiktor Hebele Monim
68 — 38
  • Sefried DepondoyeTergugat-Bupati Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Dinas Pertanahan, Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura-Fernando Suebu-Yakomina Felle-Meriam Suebu-Ivone Suebu-Abihud Fiktor Hebele Monim
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 26-06-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN POLEWALI Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 9 Januari 2024 — Gubernur Sulawesi Barat Cq Pemerintah Daerah Kab. Mamasa Cq Dinas Perikanan Kab Mamasa
31 — 14
  • Gubernur Sulawesi Barat Cq Pemerintah Daerah Kab. Mamasa Cq Dinas Perikanan Kab Mamasa