terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan olehterdakwa secara lisan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwaberjanji tidak akan mengulanginya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebutPenuntut Umum juga mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada3pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan menolak Pledoi yangdiajukan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumsebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM41/PSIAN/Epp.2/03

/2014 tertanggal 01 April 2014 dengan dakwaan sebagaiberikutDAKWAAN :Bahwa ia terdakwa Herman Als.

. : 19/RT.2/Epp.1/03/2014,sejak tanggal : 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;3. Penuntut Umum tanggal: 01 April 2014, No: Print : 316/0.3.41/Epp.2/04/2014 sejaktanggal : 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2014, No46/Pen.Pid/2014/PN.Pwi. sejak tanggal : 03 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April2014 ;5.

PDM/ 261/BDUNG/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 yangdibacakan pada hari : SENIN tanggal 2 April 2014 berisikan halhal sebagai berikut :DAKWAAN;KESATUBahwa ia Terdakwa INDRA IRAWAN BIN WIRAWAN, padahariRabu tanggal O8Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di dekat SMU Bina Darma Il JI.Babakan Sari Rt.09/ 11 Kel. Babakan Sari Kec.

Fotokopi surat keterangan atas nama SUSILAWATI Nomor wanna nn nnn nanan nnn nn nnn n nena nana tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P.1;2.

MUHAMMAD HASYIM No.840329260115Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HASIM4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah)Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan kelalaian lagi dan memohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaansubsidaritas, Nomor Register Perkara : PDM40/MATAR/03/2014, tertanggal 2 April 2014,yang

Registerperkara PDM 75/0.5.21/Epp.2/03/ 2014 tanggal O07 April 2014 pada pokoknya sebagaiberikut :DakwaanBahwa terdakwa AHMAD SAEHO bersamasama dengan HAPIDIN Bin ASERIN(perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekirajam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di teras rumahdi dalam mobil milik saksi korban EMILIA yakni di Dusun Krajan Rt 03 Rw 09 DesaGladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yangmasih

mengajukan alat bukti suratP.1, P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopifotokopi dari suatu akta otentik,telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya danmemang sengaja dibuat untuk alat bukti guna membuktikan tentangbiodata/identitas Penggugat (P.1) dan adanya ikatan perkawinan sah dantercatat secara resmi antara Penggugat dengan Tergugat (P.2), danadanya izin melaksanakan perceraian, alatalat bukti tersebut juga telahdinazegelen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian,dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Hal. 9 dari 18 hal.

Alat buktitersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen diKantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara PemeteraianKemudian.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, alat bukti tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telahjuga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena ituHal. 9 dari 16 Hal.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 = # Nomor316/Kua.15.9.5/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.7;B.

surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il yang diberi kode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P4), semuanya telahbermeterai cukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juncto Pasal3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentangBea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon II berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon berkode(P.3), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II berkode (P.4) Majelis Hakimmenilai bahwa alatalat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab UndangUndangHukum Perdata, alat bukti

tidakberhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan padapembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor tanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 70/PMK.03

/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sebagai berikut:1.

. : PDM57/YOGYA/ Ep.1/ 03/ 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senintanggal O01 April 2014 dengan menuntut agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO Bin JOYO SUYANTOterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(1) KUHP ;2.

Perpanjangan Penuntut Umum: tanggal 26 Maret 2014 No.59 / Rt.2 / Epp.1 / 03 / 2014, Sejak tanggal 07 April2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;3. Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 Nomor : Print77 /N.6.15 / Epp.2 / 05 / 2014, Sejak tanggal 14 Mei 2014s/d tanggal 02 Juni 2014;4, Hakim PN Lahat tanggal 22 Mei 2014 No : 175 /pen.pid / 2014 / PN.LT, Sejak tanggal 22 Mei 2014 s/dtanggal 20 Juni 2014;5S.

Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014, No.Print81/N.2.22/Ep.1/03/2014,sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;2. Hakim PengadilanNegeri tanggal03 Maret 2014 No.538/SPP.1/Pen.Pid/2014/PNLP sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal02 Mei 2014 ;3.

Perkara :PDM15/ Boyol/ Ep.2/ 03/ 2014 yang dibacakan dalam sidang pada tanggal04 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan1.Menyatakan Terdakwa ADI BOWO SETIANTO Bin JUMALI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga ;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI BOWO

Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan yang seringanringannya bagi diri Para terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 24Maret 2014 No.Register:PDM122/Cimah/03/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :DAKWAAN: Bahwa terdakwal

., sejak tanggal 31 Januari2014 s/d 20 Februari 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum No.20/0.3.26 /Epp.1/02/2013. sejak tanggal 20Februari 2014 s/d 01April 2014 ;Penuntut Umum Nomor : Print.429/0.3.26//Et.03/2014. sejak tanggal 20 Maret2014 s/d 08 April 2012 ;2 222020220 2002555Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Nomor: 36 /Pen.Pid/2014 / PN.Srg,sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 24 April 2014 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan dihadapai oleh terdakwasendiri ;Setelah

.#0001#ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga

seperti HakTerdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di Tim AssesmentTerpadu untuk menentukan kualifikasi perobuatan Terdakwa apakah Terdakwaini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalamperedaran gelap narkotika,hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama KetuaMahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI NomorPER005/A/JA/03

/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/O1/III/2014/BNNTentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban PenyalahgunaanNarkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.