Ditemukan 4066267 data
PT. NICKCROME INDOJAYA
Termohon:
Dit. Reskrimsus Polda Jawa Barat.
50 — 27
SYAHRUDDIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
18 — 8
EMMY SURYANI DAULAY
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat
67 — 20
KIKI PERMANA SAPUTRA
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
79 — 35
174 — 36
;Halaman 18, Putusan PraPeradilan, No.16/PidPrap/2016/PNPbr.Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undangundang Nomor 8 Tahun1981 yaitu Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana menyebutkan Praperadilanadalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut carayang diatur dalam undangundang ini, tentang:a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilanMenimbang, bahwa Praperadilan diatur lebih knusus dalam Pasal 77 danyang menjadi objek praperadilan adalah:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau
penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, sebelum Hakimmempertimbangkan substansi pokok permasalah dalam perkara praperadilantersebut, Hakim hanya menilai tindakan yang dilakukan oleh Termohon mengenaiproses pemeriksaan secara yuridis formal dan materil telah benar ataubertentangan dengan peraturanperaturan atau ketentuan perundangundangandalam dugaan
karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau didugaakan terjadinya peristiwa pidana.
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan(1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan suratperintah penyidikan.(2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima SentraPelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuatdalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.(3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas diSPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan
TOTOK SUYONO
Termohon:
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barsel Cq Kapolres Resor Barsel Cq Kepala Kapolda Kalteng
25 — 10
PARTY PESTA OKTOBERTO SIMBOLON,ST
Termohon:
Kejaksaan Agung Republik Indoensia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara cq. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
77 — 21
Jika kita mengacu pada Pengertian atau Defenisi Document atauDokumen menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda IndonesiaInggris yang ditulis Yan Pramadya Puspa dengan Penerbit CV. AnekaSemarang Indonesia, cetakan tahun 1977, kata Document (dalam pengertianBahasa Inggris / Belanda) diterjemahkan dengan Pengertian atau Defenisisebagai Surat asli sebagai simpanan yang dianggap sangat berharga, Suratberharga.
Dari defenisi tersebut tersirat makna bahwa Termohon sudahmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sementara Termohon masihmembutuhkan Suratsurat (dokumendokumen) berharga dari Pemohon untukmelengkapi atau bahkan menyempurnakan buktibukti dari Pemohon untukdijadikan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Termohon, atau janganjangan untuk menjadikan Tersangka saja Termohon belum mempunyai buktibukti yang cukup.Bahwa sesuai ketentuan pasal 17 UndangUndang Nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP
Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorangTersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana.
Hal manaHalaman 14 dari 37 halamanPutusan Nomor 2 / Pid.Prap / 2018 / PN Sdk.juga jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasisecara melawan hukum
disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yangserupa dengan itu; danb. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapatdilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan denganatau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secaraelektronik, yang berupa tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto,huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.Bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana
NANDU DYANTA, SH., SK., MH.
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
17 — 5
CHRISTIAN FANDA
Termohon:
1.NEGERA REPUBLIK INDONESIA. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT
2.YUDI SINLAELOE, SH, S.I.K
3.AKP YULIANA BERIBE, SH
4.BRIPKA YUSTINA TINCE
11 — 1
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
32 — 8
JOHAN ANUAR
Termohon:
KAPOLDA SUMSEL
116 — 53
MARLON REYNHAD KAKUNSI
Termohon:
Kepolisian Resor Kota Manado cq. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Manado
40 — 7
MIDIN GINTING
Termohon:
KAPOLDA JAWA BARAT c.q Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
48 — 19
MURTHALAMUDDIN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Cq Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang
13 — 0
Ida Ayu Putu Eka Kartika,SS,
Termohon:
1.Kepolisian Resort Gianyar
2.Kejaksaan Negeri Gianyar
124 — 85
Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP yang berbunyisebagai berikut :Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentianPenyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau PenuntutUmum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua PengadilanNegeri dengan menyebutkan alasannya,Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Gin7.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77KUHAP objek yang dapat diajukan permohonan praperadilanadalah tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan ataupenahanan serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagiseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkatpenyidikan atau penuntutan;Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ginb.
apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.
Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima;3.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP objekyang dapat diajukan permohonan praperadilan adalah tentang sah atautidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan serta sah atau tidaknyapenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugianatau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan;b.
TN. AGUS JATMIKA SOEGIARTO
Termohon:
1.IPDA ADITYO WIJANARKO, S.H
2.IPDA SABAR MARTUA SIDAURUK
3.KASAT RESKRIM POLRES Metro Tangerang Kota
4.KAPOLRES Metro Tangerang Kota
5.PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI
6.KAPOLDA Metro Jaya
7.KABID. PROPAM PMJ
8.KABAG WASSIDIK KRIMUM PMJ
9.Kapolres Metro Jakarta Timur
10.AKP. TUA NAPITUPULU, S.H
11.IPDA. SUNAWA, S.H
12.Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
13.IRWASUM POLRI
14.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
15.KOMPOLNAS RI
6 — 6
LIM SI MIN
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRESTA MEDAN
45 — 18
Linda Parida
Termohon:
1.Kapolres Batu Bara
2.Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara
54 — 7
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pra peradilan Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau
1.DIKI MAWARDI Bin SLAMET WALYONO
2.SUMARTONO Bin Alm RAMELAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Kroya
68 — 30
1.BAYU SAPUTRA
2.SUTARIYO
3.MARSUDI
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
49 — 2