Bahwa, Petikan Surat Kpirtusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 01 1621/KEP/KRVIVKC103/A/07 tanggal 16 Juli 2007, belum dapatdilakukan perfaaintnnya karena PT.

Termohon II dan Termohon Illnomor: 1602131609130004 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering llirtanggal03 September 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telahdilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.9);10.Foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KadudayaanRepublik Indonesia nomor: C01364/KEP/13/98 yang diXeluarkan olehKepala Badan Administrasi dan Kepegawaian

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negaraatas nama Suami Pemohon (suami Pemohon) dengan Nomor:XXXXXXX menerangkan bahwa suami Pemohon adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang mendapat tunjangan pensiun. Fotokopitersebut telah bermeterai serta telah dinazegelen. Setelahdicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan, ternyata cocok. OlehKetua Majelis diberi kode P.4;5.

Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangansaksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohon bahwaSuami Pemohon Pemohon yang bernama Suami Pemohon tersebut telahternyata meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020 disebabkan sakit,sehingga dipandang beralasan dan telah berdasarkan hukum a quo(Suami Pemohon) tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode P.4 merupakan fotokopiKeputusan Kepala Badan Kepegawaian atas nama suami Pemohon.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013, antara Penggugat denganTergugat mendapat panggilan untuk kembali duperjelas untuk pemberianrekomendasi izin perceraian dimaksud bertempat di ruangan rapat SekretarisDaerah kabupaten karangasem sesuai dengan Surat Panggilan Nomor :8000/792/BKD, dan setelah pembicaraan disertai kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tetap ingin mengakhiri hubungan suami istridengan cara bercerai, maka tim Pertimbangan Kepegawaian PemerintahKabupaten Karangasem mengeluarkan

Rekomendasi Izin perceraian KepadaPenggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam berita Acara Rapat TimPertimbangan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Karangasem Nomor :800/920//BKD, tertanggal 8 Mei 2013 ; Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/ Pdt.G/ 2017/ PN.Amp.10.Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut sesuai dengan11ketentuan Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danperceraian bagi Pegawai Sipil maka sebagai syarat Pegawai Negeri Sipil untukmelangsungkan

Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan PENGGUGAT sebelumnya telahmemperoleh izin perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihnan dengan Nomor: 873.4/501/BKPP/VIII/2019;7. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sanggat beralasan hukum,sebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 JoPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agarMajelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyatakan perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian;8.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajio memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini telah melampirkanSurat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:873.4/501/BKPP/VIII/2019 pada tanggal 13 Agustus 2019 yang ditanda tangani olehMarson, S.H., M.MP selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Malinau, untuk melakukan perceraian.

Nurasan, yang telah dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dantelah dicocokan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda P.7.;Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan dua orang saksi masingmasing :1.

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri, kemudianMajelis Hakim menasehati agar tidak melanjutkan perkaranya ternyata Pemohon tetap padapendiriannya ; Menimbang bahwa kemudian Hakim membacakan Permohonan Pemohon dan Pemohonmenyatakan tetap pada pendiriannya Menimbang, bahwabuktibuktiyang diajukan dalam perkara ini adalah ; 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX,b ermaterai cukup cocok dengan aslinyaditandai dengan (P.1); 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian

Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 1 (satu) oranganak, yang salah satunya anak perempuan bernama ANNISA NAJLA AFIFAH,lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 14 September 2012, dengan diterbitkanKutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6306LU011120120008, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepegawaian Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 02 Nopember 2012 ;.

dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang Nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat Pejabat sebagaiPembina Kepegawaian

Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor00055/KRP/CY/235 14/2010 tanggal 05 Nopember 2010, (P.7;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 orangsaksi, yang masingmasing bemama:1. ee. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawanpabrik, tempat kediaman di Dusun Karangploso desa NgerongKecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;Saksi mengaku mengenal para Pemohon dan Tergugat karena saksi tetanggaPemohon. saksi tersebut bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahyang

tidak pernah bercerai denganNursafa (ibu kandung Dewi Toti gani Arif); Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Gani Arif telahmelakukan pemalsuan identitas dalam buku kutipan akta nikah denganmengaku sebagai jejaka dan perawan, dan tidak pernah ada sidang itsbatNikah dari Pengadilan Agama terhadap perkawinan Pemohon; Bahwa, Pemohon tidak dapat menunjukkan putusan cerai dariPengadilan tentang perkawinan antara almarhum Ahmad Gani Arif denganistri pertamanya; Bahwa, telah keluar surat dari Badan Kepegawaian

tanggal 23 Desember 2010. 23. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010, tanggal 27 Desember 2010. 24. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012. 25. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012 ; 26. 1 (Satu) Lembar

Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821. 2/048.a/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012. 27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan dalam Jabatan Struktural

Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012 28. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon

III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012. 29. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/387/BKD/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012

Bahwa obyek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur didalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dijelaskan yang menjadi obyek gugatan adalahSengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundanganyang

Prasetijo NIP. 120067832 Pegawai PerusahaanJawatan Kereta Api tertanggal 19 Juli 1984 (Fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Kematian No. 23/IV/2000 tertanggal 05 April 2000atas nama Prasetyo Siswo Handoyo (Fotokopi sesuaidengan aslinya); Rekening Seri IC No. 2143 tertanggal 03/01/05 yangditerbitkan oleh Sub Divisi Properti & Periklanan SeksiProperti 6 Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :008066/KEP/KR.I/KC.400/B/2009 tentang PenyesuaianPensiun

A/95 tertanggal 11 Nopember 1995atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil tertanggal 611984atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Kematian Nomor : 19/05/VI/09 tertanggal 19/6/2009(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :007464/KEP/KR.I/KC.400/B/2013 tertanggal 25 Juli 2013atas nama Siti Rahaju (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Kutipan Akta Kematian No.AM.0013939 tanggal 20Oktober 2017 (Fotokopi

DaerahInspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor : 1.6/127/Rd/6019 Nop 1960 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :008413/KEP/KR.I/KC.400/A/2008 tentang PenyesuaianPensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil DanJanda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor14 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 atas namaSoemarsono (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Dec 2004 (Fotokopi darifOtOKOPI); 2 oon nn nnn nn nnn nnn nen n nen nen ne n

SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Prasetyo Siswandoyo dantelah dibayar pada tanggal 25 September 2019 (vide bukti P18);Hal. 57 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg10.11.12;13.14.15.16.Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6Eksplotasi Tengah No. 1.6/21/Rd/73 tanggal 1581973 kepada Tartono(orang tua Penggugat 2) (vide bukti P19);Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentangPenyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke dalamPeraturan Pemerintah

Memastikan pengelolaan administrasi keuangan petty cash, kepegawaian,persedianaan sarana pendukung operasi, persediaaan spare part dengantertib;5. Memastikan konsep perencanaan strategis yang dibuat PIMDA berjalandengan baik;6. Mengkoordinasikan dan mengawasi pembuatan prediksi penambahan saldocash supply;Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Sgr7.

Memastikan pengelolaan administrasi keuangan petty cash, kepegawaian,persedianaan sarana pendukung operasi, persediaaan spare part dengantertib;5. Memastikan konsep perencanaan strategis yang dibuat PIMDA berjalandengan baik;6. Mengkoordinasikan dan mengawasi pembuatan prediksi penambahan saldocash supply;Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Sgr7.

sebagai wakilpimpinan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang dan gaji yangdiperoleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah);Bahwa tugas Terdakwa antara lain membuat dan mengkoordinasikanlangkahlangkah strategis operasional, memastikan pembuatan laporanbulanan sesuai dengan target yang ditentukan dan administrasipengelolaan spare part ATM dengan baik, memastikan administrasidalam proses supply berjalan dengan baik, memastikan pengelolaanadministrasi keuangan petty cash, kepegawaian

Rp. 5.031.140 (lima juta tiga puluh satu ribu seratus empatpuluh rupiah); Bahwa tugas Terdakwa menjadi wakil pimpinan:Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Sgra) Membuat dan mengkoordinasikan langkahlangkah strategisoperasional;b) Memastikan pembuatan laporan bulanan sesuai dengan target yangditentukan dan administrasi pengelolaan spare part atm dengan baik;c) Memastikan administrasi dalam proses supply berjalan dengan baik;d) Memastikan pengelolaan administrasi keuangan petty cash,kepegawaian

mantan istrinya mengosongkan rumah milik Tergugat,namun kenyataanya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriDenpasar, mantan istri Tergugat masih tetap menempati rumah tersebut,sehingga perselisihan diantara para pihak semakin sering terjadi;Bahwa Tergugat dengan sengaja membiarkan nama NLPAI (mantan isteriTergugat) tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5171041108060006 atasnama Kepala keluarga Tergugat (TERGUGAT) dan sampai saat ini masihdipergunakan oleh Tergugat di dalam administrasi kepegawaian

TERGUGAT dalam Administrasi Kepegawaian Bank Mandiri,dan surat tersebut diterima oleh Manager.

Potokopi Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara atasnama Sitti Fatimah Sese, tanggal 1 Agustus 2001, yang dikeluarkan olehKepala Kantor regional IV Badan Kepegawaian, bermeterai cukup,distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehKetua Majelis diberi kode P.5;6.

Foto Copy Kutipan Perincian Penerimaan Gaji Nomor00034/KEP/CY/235 15/2009 yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Juni2009 (P.8);Menimbang, bahwa surat surat bukti P.1l sampaidengan P.8 tersebut diatas kesemuanya bermaterai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti suratPemohon juga telah mengajukan saksi masing masingbernama1.

2014(Bukti P.3);4 Fotokopi ITjazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor Mk 19/52/PP.O1.1/1125/065 1/1994 atas nama Fo yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Departemen Agama, tanggal 08 Juni 1994 (BuktiP.4);5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.653.0024488, atas nama apg yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2008 (Bukti P.5);6 Surat Keterangan Nomor KK.11.02.03/PW.01/324/2014, yang dikeluarkan olehKepala KUA Po Kabupaten Banyumas, tanggal 30 Juni 2014(Bukti P.7);7 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

., FotokopiKartu Keluarga No. 3508092408052919 tanggal 20052014 atas nama kepalakeluarga AHMAD SATUHI, dengan materai cukup, kemudian dicocokkan denganaslinya dan cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan FotokopiKartu Suami Pegawai Negeri Sipil No. 225474 AA tanggal 22041987 yangditerbitkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan materaicukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya oleh KetuaMajelis diberi tanda P.6.

SERAK (ayah) dan ibu bernama MANY ARyang menikah pada tahun 1950 di Talaok Kecamatan Bayang ;Bahwa sejak lahir belum memiliki Akta Kelahiran ;Bahwa untuk kepentingan Tertib Administrasi Kependudukan dan TertibAdministrasi Kepegawaian Pemohon, maka pemohon berkeinginan untukmelakukan pencatatan kelahiran dan untuk dapat diterbitkan Kutipan AktaKelahiran ;Untuk memperkuat dalildalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahanpertimbangan bagi Bapak untuk mengambulkan permohonan Pemohon, bersama

SUGENGWIDODOe Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pindah Agamae Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon = untukmenyesuaikan nama yang tertera dalam surat Nikah dengan Surat KeputusanKepala Badan kepegawaian NegaraNama: KASIDI KS bin SUTODIKROMO, umur 61 tahun, agama Islam,pekerjaan Purn AD, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.006 RW. 002 DesaXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;dibawah sumpah memberikanketerangan sebagai berikute Bahwa saksi kenal dengan Pemohon