Putusan Nomor 400 /B/PK/PJK/201300048/207/07/441/08 tanggal 28 November 2008 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan PajakKantor175/WPJ.09/KP/1100/2008 tanggal 27 November 2008 dengan penghitungansebagai berikut:Pelayanan Pajak MadyaBandungNomor:LAP Barang KenaPajak Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan AktivaTetap yangMenurut

Oktober 2009 telah ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 003/DirSAU/X/09tanggal 27 Oktober 2009 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: 003/DirSAU/X/09tanggal 27 Oktober 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP862AVPJ.09/BD.06/2009 tanggal6 Oktober 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00048/207

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 597.767.835,00 0,00 597.767.835,00PPN yang masih harus dibayar 1.195.535.670,00 0,00) 1.195.535.670,00 Bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00048/207/07/441/08Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan November 2007 tanggal 28November 2008 yang merupakan hasil pemeriksaan dari Kantor PelayananPajak Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 0,00Penyerahan

) 0,00PPN yang masih harus dibayar 1.195.535.670,00) (1.195.535.670,00) 0,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakPut.27363/PP/M.IV/16/2010 tanggal 24 November 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP862AVPJ.09/BD.06/2009 tanggal 6 Oktober2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak / Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari dengan November 2007 #Nomor:00048/207

KEP862/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 6 Oktober 2009 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan November 2007 Nomor: 00048/207/07/441/08 tanggal28 November 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang TermohonHalaman 18 dari 20 halaman.

UU Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnyadisebut: UU KUP) bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanyaHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/2010kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yangditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding nomor: KEP118/WPJ.21/ BD.06/2008tanggal 4 Maret 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2002 nomor: 00188/207

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan18164/PP/M.II/16/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP118/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Maret 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2002 nomor: 00188/207

dantepat sehingga sungguh patut untuk diterima dan diperiksa olehMahkamah Agung RI;Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/20105 Bahwa adapun Amar Putusan yang PEMOHON ajukan untuk ditinjaukembali tersebut adalah sebagai berikut :"MENGADILI"Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan KeputusanDirektur Jendral Pajak Nomor KEP118/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Maret 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2002 Nomor : 00188/207

bebasnya, melainkan sesuai penjelasan Pasal 78UU Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, ditegaskanbahwa : 'keyakinan hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangan perpajakan;8 Bahwa perlu PEMOHON sampaikan kepada Mahkamah Agung RI,timbulnya perkara ini adalah berkaitan dengan Keputusan TERMOHONNomor : KEP118/WPJ.21/BD.06/2008, tanggal 4 Maret 2008 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Pebruari 2002 nomor : 00188/207

16/2009 tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 91 huruf (d) UndangUndang Nomor : 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka terdapat kesalahan yang dilakukan14oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkandan memutuskan mengenai apakah dalam menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, TERMOHON telah memenuhiketentuan yang bersifat formal, in casu mengenai : "PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor : 00188/207

Putusan Nomor 783/B/PK/PJK/2015Put.45554/PP/M.X1/99/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat NomorKEP1728/WPJ.04/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang penolakan ataspermohonan Penggugat mengenai Pengurangan atau Pembatalan SKPKB PPNNomor00045/207/09/016/11Masa Pajak Desember 2009, maka dengan ini demimendapatkan

Penggugatsampaikan masih dianggap kurang kuat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45554/PP/M.X1/99/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1728/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2009 Nomor 00045/207

PeninjauanKembali ini adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuangdalam Putusan Nomor Put.45554/PP/M.XI/99/2013 tanggal 12 Juni 2013yang antara lain menyatakan sebagai berikut:1.Halaman 13: Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalamgugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1728/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Tahun Pajak Desember 2009Nomor 00045/207

Sehubungan dengan Pokok Sengketa Gugatan sebagaimana yangtertuang pada halaman 13 Putusan a quo yang menyatakan:Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan iniadalan Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1728/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Tahun PajakDesember 2009 Nomor 00045/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011,yang tidak disetujui oleh Penggugat, Pemohon Peninjauan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atasperkara a quo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2009 Nomor 00045/207/09/016/11 tanggal 8 Juni2011 tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam memoripeninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan dalildalil dalam kontra memori peninjauan kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktiobukti

Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, dengan ini PemohonBanding mengajukan banding atas Keputusan tersebut di atas denganpenjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:PERSYARATAN FORMAL BANDINGbahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8), UndangUndang

) bulan sejak Keputusanditerima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut, mengingat bahwaKeputusan Terbanding Nomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2011 makapersyaratan formal untuk menyampaikan pengajuan banding ini telah PemohonBanding penuhi;POKOK PERMASALAHAN BANDINGBahwa Surat Keputusan Nomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 00388/207

berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak memenuhisyarat yang terdapat didalam Pasal 8 ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Wajib Pajak dengan kesadaran sendiridapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan;Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak April 2007 dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00388/207

Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkanpermohonan peninjauan kembali ini;Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPUT.45044/PP/M.XII/16/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1853/WPuJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak Masa Pajak Mei Tahun 2007 Nomor 00388/207

alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan MenolakPermohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Julil 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak MasaPajak Mei 2007 Nomor 00388/207

;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut22732/PP/M.XIll/16/2010, tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00101/207

Nomor : 002/TSNJPJK/4/2009 tanggal 5 Mei 2009 Pemohon Bandingmengajukan Banding ;Bahwa dalam Surat Bandingnya Nomor : 002/TSNJPJK/4/2009 tanggal 5 Mei2009, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP076/WPUJ.14/BD.06/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00101/207

Putusan Nomor 751/B/PK/PJK/2012Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP076/WPUJ.14/BD.06/2009,tanggal 12 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00101/207/206/721/07 tanggal 19 Desember 2007 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006, atas nama: CV Tiga Saudara Nan Jaya, NPWP :1 S4.308.9721.000, alamat: Jl.

Bahwa dalam halaman 21 putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.22732/PP/M.Xll/16/2010 tanggal 18 Maret 2010 yangamarnya memutuskan Mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP076/WPJ.14/BD.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00101/207/206/721/07 tanggal 19 Desember 2007 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006, atas nama : CV Tiga SaudaraNan

: Alasan butir A adalah mengenai jangka waktu yang berkaitan denganproses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan ; Alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP076/WPJ.14/BD.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor : 00101/207

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut26758/PP/M.VII/99/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 680/B/PK/PJK/201 1hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2005 Nomor 00182/207

tersebut kepada Penggugat diterbitkan jugaSurat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai atas sanksi administrasi berupa dendaPasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 2% xRp. 3.211.834.858,00 = Rp. 64.236.697,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put19833/PP/M.VII/16/2008 yang diucapkan dalam sidang tanggal 10 September2009 bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2005 Kohir Nomor00182/207

dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui secara jelas halhal sebagai berikut :10.1.Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor :00148/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 berkaitandengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai penyerahan yang PPNnya harusdipungut atas Jasa Maklon Masa Pajak September 2005Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 680/B/PK/PJK/201 110.2.10.3.10.4.sebesar Rp. 3.211.834.858,00 pada SKPKB PPN MasaPajak September 2005 Nomor 00182/207

VII/16/2009 tanggal 10 September 2009 yangmengurangkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak padaSKPKB PPN Masa Pajak September 2005 Nomor0182/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 menjadi Nihilyang menjadi dasar diterbitkannya sanksi administrasiPasal 14 ayat (4) STP PPN Nomor 00148/107/05/057/07tanggal 13 Agustus 2007 Masa Pajak September 2005 telahdiajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) melalui Memori Peninjauan KembaliNomor S325/PJ.07/2010 tanggal

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwakoreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai penyerahan yang PPNnya pada SKPKB PPN Masa PajakSeptember 2005 Nomor 00182/207/05/057/07 tanggal 13Agustus 2007 juncto Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP737/WPJ. 22/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008sebesar Rp 3.211.834. 858,00 telah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;10.2.

suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis PengadilanPajak Yang Mulia agar mengabulkan permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00108/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 0001 1/207

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84960/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00108/KEB/WPVJ.06/2016 tanggal 21 April 2016tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor0001 1/207

uangmuka sebesar Rp285.655.179,00 yang digunakan oleh Terbanding untuktahun 2002 merupakan saldo akhir uang muka untuk tahun 2003 (AuditReport 2003);: bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal13 September 2012 Nomor 02/Akt/TX/2012 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP892/WPJ.06/2012tanggal 15 Juni 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari s.d Desember 2002 Nomor 00176/207

berikut:Mengingat : UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP892/WPJ.06/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.dDesember 2002 Nomor 00176/207

No.50/Pdt.G/201 5/PA Clg.Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/24/VII/2012 tanggal 09 Juli2012);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,namun sejak bulan Maret tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaranyang di sebabkan oleh:a. Tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;b.

dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaandilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaansurat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannyasehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 207

144 dan Pasal 172 HIR, maka kesaksiantersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi sertaketerangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalildalilpermohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh faktafaktadipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22September 2002 dan dicatat dalam Akta Nikah Nomor 207

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16September 1990 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berdasarkan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor 207 / 42 / IX / 1990 tanggal 21 September 2015 ;2.

perlu dilakukanMediasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakberperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankanrumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat,namun usaha tersebut tidak berhasil; lalu dibacakan surat gugatan Penggugattersebut yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta NikahNomor 207

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksisaksi ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 207

tanggal 23 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111221.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00361/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 Nomor: 00241/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00361/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00241/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, denganHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00361/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00241/207

., tanggal 08 Januari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagaiID EELIRLIE (aan mmm ar rere1.Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan /perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes,pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2002, sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 1075/207/VIII/2002 (Duplikat Akta Nikah Nomor46/01/V/2014 tanggal 05 Mei 2014);.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor : 1075/207/VIII/2002tanggal 31 Agustus 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya, kemudian diberitanda bukti P.2;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPemohon juga telah menghadirkan saksisaksi di muka sidang masingMasing bernaMa: 22 one nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn n enn n ene1.

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majlis berpendapat bahwaPengadilan Agama Brebes secara relatif maupun absolut mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHONMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto copyBuku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Larangan Kabupaten Brebes Nomor : 1075/207

uraian banding tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111232.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00360/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor 00252/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00360/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00252/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000, beralamatdi Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung WismaIndovision 2 Lantai 79 Blok A 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 2075/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00360/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 9 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember2011, Nomor: 00252/207/11/062/15, tanggal 5 Oktober 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP

Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116721.16/2013/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,tanggal 17 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00117/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor:00005/207

Putusan Nomor 3523/B/PK/Pjk/20192013 Nomor: 00005/207/13/722/16 tanggal 29 Maret 2016 atasnama: PT. Buluh Perindu, NPWP: 01.614.614.4722.000, beralamatdi Jalan Gatot Subroto Nomor 178, Sungai Pinang Dalam, SungaiPinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00117/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 20 Juni 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00005/207

mulai goyah akibat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebutdisebabkan Penggugat tidak kerasan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;5 Bahwa sejak April 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamatanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejakitu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama tahun 4bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/207

berikut: Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonisnamun sejak bulan April tahun 2014 mulai goyah disebabkan Penggugat tidakkerasan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;; Bahwa, sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediamanbersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelasdan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama tahun 4 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/207

dalildalil Gugatan, Penggugat dalampersidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikahatas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 04/04/I/2013 tanggal 03 Januari 2013Hal. 3 dari 10 hal Put. 0955/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, dilegalisir PaniteraPengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);Disamping bukti diatas, Penggugat juga menyerahkan bukti (P.2) berupa AsliSurat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor: 470/207

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003061.16/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 3 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00212/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00077/207

KEP00212/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Keberatan WajibPajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak NovemberPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar2013;(6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00077/207/13/052/17 tanggalNovember 2017,dengan segala akibat hukumnya; 8.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapatditerima permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00212/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00077/207

tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111363.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00443/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2012 Nomor 00131/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00443/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00131/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atasnama PT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4073.000,alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H.Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00443/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus2012, Nomor: 00131/207

Sertipikat Hak Milik Nomor 207 atas bidang tanah yangterletak di Desa Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda, seluas 967 M, dengan Panjang sebelahTimur 37 Mdan sebelah Sarat 44,5 Mdan Lebar sebelahHal. 3 dari 22 hal. Put.

Bahwa di atas 4 (empat) bidang tanah bersertipikat HakMilik masingmasingnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 135, 201, 207,dan Nomor 214 milikPenggugat tersebut semula diakui milik Tergugat Il,padahal Tergugat mengakui bidang tanah~ milikPenggugat tersebut tanpa hak, kemudian Tergugat tanpa hak telah pula memindahkan bidang tanah milikPenggugat kepada para Tergugat II s/d Tergugat XIlldan sekarang dikuasai dan di atasnya dibangun beberaparumah, masing masingDiatas Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor

Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 207, atasbidang tanah yang terletak di Desa Aijir ~ Putih,Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, seluas 967Me, dengan Panjang sebelah Timur 37 M dengan Panjangsebelah Barat 44 M dan Lebar sebelah Utara 25 M danLebar sebelah Selatan 28,7 M, dengan batas batas Sebelah Utara dengan Novita Maharani ; Sebelah Selatan dengan Rencana Jalan ; Sebelah Timur dengan Muamar ; Sebelah Barat dengan Hermanto ;Bahwa bidang tanah tersebut di atas, Penggugat perolehdari Hibah

Sertipikat Hak Milik Nomor 207 tercantum atas namaHartono TS Sentoso ;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat s/d TergugatXIV tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum( Onrechtmatigedaad )dengan segala akibat hukum dari padanya ;5. Menyatakan batal dan/atau) menyatakan tidak mempunyaikekuatan hukumHal. 11 dari 22 hal. Put.

Sertipikat Hak Milik Nomor 207 tercantum atas namaHartono TS Sentoso ;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan ParaTergugat s/d Tergugat XIII /Para Pembanding danTurut Terbanding yang menguasai, menduduki, danmembangun di atas obyek sengketa milik Penggugat/Terbanding tersebut sebagai Perbuatan MelawanHukum ( Onrechtmatige daad) dengan segala akibathukum dari padanya ;Menyatakan batal dan/atau menyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat suratsurat tanah baik yang berupa sertipikat bukti

KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006tanggal 11 Desember 2006 tentang Keberatan atasKetetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2004 No. 00031/207/04/057/06 tanggal 16 Maret 2006;A. SEGI FORMAL PENGAJUAN BANDINGBahwa Surat Keputusan Terbanding No.

KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006 ~ diterbitkan pada tanggal 11Desember 2006, dengan demikian permohonan ini masihdalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterimasebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UndangUndang No.9 Tahun 1994 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2000;Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 No. 00031/207/04/057/06 tanggal 16Maret 2006 dengan nilai Rp. 919.467.128,00 telah PemohonBanding lunasi pokok

obyek sengketa materi dalampermohonan banding ini adalah mengenai koreksiTerbanding terhadap penyerahan yang Pajak PertambahanNilainya harus dipungut sebesar Rp. 459.733.564,00 danpengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2000 dimanaatas.koreksi tersebut Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai Desember 2004No. 00031/207

KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 11 Desember 2006 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2004 No. 00031/207/04/057/06 tanggal 16 Maret2006 atas nama PI.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor: Put. 12245/PP/M.X/16/2007tanggal 2 November 2007 yang menyatakan:e Mengabulkan seluruh permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusanTerbanding Nomor: KEP1972/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 11 Desember 200626mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Desember2004 Nomor: 00031/207/04/057/06 tanggal 16Maret 2006 atas Nama: PI.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60672/PP/M.VIA/16/2015, Tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1107/B/PK/PJK/2016Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1135/WPJ.27/2013 tanggal 19Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2008 Nomor 00003/207

/08/202/13 tanggal 28 Januari 2013 yang telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP676/WPJ.27/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pembetulan Atas Surat KeputusanKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Secara Jabatan nomor 00003/207/08/202/13 tanggal 28Januari 2013 Masa Pajak Januari 2008, atas nama: CV Dimas Motor, NPWP02.360.638.7202.000, beralamat di Jalan Jambak Jalur IlJalan Simpang IVManggopoh, Pasaman Barat Sumatera Barat, dengan

Pajak Nomor: Put.60672/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret2015 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60672/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1135/WPJ.27/2013 tanggal 19Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2008 Nomor 00003/207

/08/202/13 tanggal 28 Januari 2013 yang telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP676/WPJ.27/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pembetulan Atas Surat KeputusanKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Secara Jabatan nomor 00003/207/08/202/13 tanggal 28Januari 2013 Masa Pajak Januari 2008, atas nama: CV Dimas Motor, NPWP02.360.638.7202.000, beralamat di Jalan Jambak Jalur IlJalan Simpang IVHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1107

berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagianpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1135/WPJ.27/2013 tanggal 19 Desember 2013, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor00003/207